Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • KAI Daop 1 Jakarta Tambah 330 Perjalanan KA untuk Lebaran

    KAI Daop 1 Jakarta Tambah 330 Perjalanan KA untuk Lebaran

    Jakarta, Beritsatu.com – PT KAI Daop 1 Jakarta terus memantau fluktuasi volume perjalanan penumpang kereta api (KA) menjelang Lebaran 2025. Bahkan, KAI menambah 330 perjalanan KA untuk hadapi penumpang jelang Lebaran.

    Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendriwintoko mengungkapkan, jumlah pengguna jasa KA mengalami lonjakan seiring semakin dekatnya Lebaran 2025.

    “Pada 28 dan 29 Maret 2025, tingkat keterisian tempat duduk (okupansi) penumpang hampir mencapai 100%. Puncak okupansi 99% terjadi pada 28 dan 29 Maret, dengan rata-rata 7.478 kursi terjual per hari di Stasiun Gambir,” ujar Ixfan pada Sabtu (8/3/2025).

    Ixfan menjelaskan, selama periode 21 Maret hingga 11 April 2025, tingkat okupansi perjalanan keberangkatan KA saat Lebaran dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen bervariasi.

    Namun, pada 28 dan 29 Maret, seluruh tiket KA dari Stasiun Gambir sudah habis terjual. Sementara itu, di Stasiun Pasar Senen, puncak okupansi tercatat pada 24 dan 30 Maret 2025.

    “Puncak okupansi di Stasiun Pasar Senen mencapai 101% pada 24 dan 30 Maret, dengan rata-rata 14.898 kursi terjual per hari,” tambahnya.

    Untuk mengakomodasi lonjakan penumpang selama periode ini, PT KAI telah menyediakan perjalanan tambahan. Sebanyak 330 perjalanan KA tambahan akan dioperasikan, dengan kapasitas tambahan sebanyak 165.660 kursi yang tersebar di Stasiun Gambir dan Pasar Senen.

    “Sebanyak 242 perjalanan tambahan dengan kapasitas 117.436 kursi disiapkan di Stasiun Gambir, sementara 88 perjalanan tambahan dengan kapasitas 48.224 kursi tersedia di Stasiun Pasar Senen,” jelas Ixfan.

    PT KAI Daop 1 Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk segera memesan tiket perjalanan KA saat Lebaran, terutama di luar tanggal favorit, karena ketersediaan tiket masih cukup banyak.

  • Modal Asing Rp 9,53 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Mayoritas Lewat SBN

    Modal Asing Rp 9,53 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Mayoritas Lewat SBN

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing senilai Rp 8,99 triliun masuk ke pasar keuangan domestik pada periode 3-6 Maret 2025. Mayoritas modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara(SBN).

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan modal asing yang masuk melalui SBN sebesar Rp 9,53 triliun, sedangkan yang masuk melalui pasar saham sebesar Rp 340 miliar. Pada saat yang sama, modal asing keluar melalui instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) senilai Rp 880 miliar.

    “Berdasarkan data transaksi 3–6 Maret 2025, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 8,99 triliun, terdiri dari beli neto Rp 0,34 triliun di pasar saham, Rp 9,53 triliun di pasar SBN, dan jual neto Rp 0,88 triliun di SRBI,” kata Ramdan dalam pernyataan resmi BI yang diterima, Minggu (9/3/2025).

    Secara kumulatif dari 1 Januari sampai 6 Maret 2025 transaksi yang terjadi adalah nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 20,12 triliun di pasar saham, beli neto Rp 19,01 triliun di pasar SBN dan Rp 6,11 triliun di SRBI.

    Dalam laporan aliran modal asing BI disebutkan, level imbal hasil (yield) SBN 10 tahun turun ke 6,85%. Yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasury Note tenor 10 tahun turun ke 4,278% pada Kamis (6/3/2025).   

    Nilai premi risiko investasi (credit default swap) Indonesia 5 tahun turun menjadi 76,28 basis poin pada Kamis (6/3/2025), dibandingkan posisi pada Jumat (28/2/2025) yang sebesar 77,79 basis poin. 

    Sementara itu, data kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp 16.336 per dolar AS pada Jumat (7/3/2025).

    “BI terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia,” terang Ramdan terkait laporan aliran modal asing pekan ini.

  • Satgas Pangan Polri Usut Minyakita Dijual Tidak Sesuai Takaran dan HET

    Satgas Pangan Polri Usut Minyakita Dijual Tidak Sesuai Takaran dan HET

    Jakarta, Beritasatu.com – Satgas Pangan Polri tengah melakukan penyelidikan serta penyidikan lebih lanjut terkait temuan minyak goreng merek Minyakita yang dijual dengan volume kurang dari 1 liter dan melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    “Atas dugaan ketidaksesuaian antara label kemasan dengan isi produk tersebut, kami telah mengambil langkah-langkah lanjutan berupa proses penyelidikan dan penyidikan secara mendalam,” ujar Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf saat dikonfirmasi pada Minggu (9/3/2025).

    Lebih lanjut, Helfi menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengukuran langsung terhadap beberapa produk Minyakita dari tiga produsen berbeda. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa volume minyak goreng yang terkandung dalam kemasan tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada label.

    Ketiga perusahaan yang diduga memproduksi Minyakita dengan volume tidak sesuai tersebut, yakni PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berbasis di Kudus, serta PT Tunas Argo Indolestari yang beroperasi di Tangerang.

    Sebagai bagian dari langkah penegakan hukum, Satgas Pangan Polri telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa minyak goreng Minyakita yang tidak memenuhi standar ukuran sebagaimana tercantum dalam kemasan.

    Temuan ini bermula dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Sabtu (8/3/2025).

    Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan produk Minyakita yang volumenya kurang dari 1 liter, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan produsen terhadap regulasi yang berlaku.

    Satgas Pangan Polri menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan investigasi produsen Minyakita lebih lanjut guna memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan yang ditetapkan serta untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan.

  • SBY Ungkap Strategi Membangkitkan Ekonomi Indonesia

    SBY Ungkap Strategi Membangkitkan Ekonomi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan strategi yang digunakan pemerintahannya untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari keterpurukan pada awal masa jabatannya.

    “Saat saya menjabat pada 2004, pertumbuhan ekonomi hanya 4%. Dalam setahun, kami berhasil meningkatkannya menjadi 5,1%, dan angka tersebut terjaga selama satu dekade,” ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (9/3/2025).

    SBY menjelaskan, lemahnya perekonomian saat itu disebabkan oleh minimnya investasi akibat ketidakstabilan sosial dan ekonomi.

    “Ketika itu, kondisi keamanan belum stabil, sosial tidak kondusif, iklim investasi kurang menarik, kepastian hukum lemah, serta infrastruktur belum memadai. Dengan situasi seperti ini, siapa yang mau berinvestasi di Indonesia? Akibatnya, terjadi capital outflow dan nilai tukar rupiah pun terguncang,” jelasnya.

    Untuk memulihkan ekonomi Indonesia, SBY menerapkan empat strategi utama, yakni meningkatkan konsumsi rumah tangga, memperbesar belanja pemerintah, memastikan ekspor tetap berjalan, dan mendorong investasi, termasuk melalui hilirisasi dan industrialisasi.

    Saat ditanya mengenai prospek ekonomi saat ini, SBY optimistis bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu menghadapi tantangan yang ada.

    “Saya yakin pemerintahan ini bisa mengatasinya. Presiden Prabowo memiliki sumber daya politik dan ekonomi yang cukup untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi kita,” katanya.

    Selain itu, SBY juga mengajak masyarakat untuk tetap percaya pada masa depan Indonesia.

    “Tetaplah optimistis terhadap Indonesia. Meski ada tantangan di depan, Indonesia adalah negara yang hebat,” pungkasnya terkait ekonomi Indonesia.

  • Satgas Pangan Polri Usut Minyakita Dijual Tidak Sesuai Takaran dan HET

    3 Perusahaan Ini Membuat Takaran Minyakita Kurang

    Jakarta, Beritasatu.com – Tiga perusahaan yang memproduksi Minyakita bakal disegel jika terbukti membuat takaran produk yang dijual kurang.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menginstruksikan agar perusahaan-perusahaan tersebut disegel dan ditutup jika terbukti melanggar aturan.

    Dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan pada Sabtu (8/3/2025), Mentan menemukan takaran Minyakita yang diproduksi kurang 200 sampai 250 mililiter dari seharusnya 1 liter.

    Selain itu, harga jualnya pun melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 15.700 per liter. Di lapangan, produk ini justru dijual dengan harga Rp 18.000 per liter.

    “Tindakan seperti ini sangat merugikan masyarakat, terutama di bulan Ramadan saat kebutuhan bahan pokok meningkat. Jika terbukti melanggar, saya meminta perusahaan-perusahaan ini disegel dan ditutup,” tegas Mentan, dikutip dari Antara, Minggu (9/3/2025).

    Daftar Perusahaan yang Diduga Melanggar

    Dilansir dari Antara, terdapat tiga perusahaan yang harus bertanggung jawab atas permasalahan ini, berikut daftarnya:

    1. PT Artha Eka Global Asia

    PT Artha Eka Global Asia adalah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk perdagangan domestik dan internasional, properti, serta distribusi barang konsumsi. Perusahaan ini memiliki legalitas yang lengkap.

    PT Artha Eka Global Asia disebut dalam laporan Menteri Pertanian sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat dalam penjualan Minyakita dengan takaran tidak sesuai kemasan dan harga di atas HET.

    2. Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN)

    Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN) adalah koperasi yang fokus pada digitalisasi belanja harian dan perdagangan sembako melalui platform Dewasera.

    KTN turut berperan dalam distribusi minyak goreng Minyakita. Dalam sidak Menteri Pertanian, KTN ditemukan menjual Minyakita dengan volume tidak sesuai label kemasan.

    3. PT Tunasagro Indolestari

    PT Tunasagro Indolestari adalah perusahaan produsen minyak goreng dengan berbagai merek, termasuk Fetta, Bulan Sabit, dan Naga Mas.

    Perusahaan ini juga turut disebut dalam temuan Menteri Pertanian terkait pelanggaran distribusi Minyakita, yakni produk yang dijual memiliki volume di bawah standar kemasan yang tertera.

  • Minyakita Tak Sesuai Takaran, Mentan Amran Minta Bareskrim Bertindak

    Minyakita Tak Sesuai Takaran, Mentan Amran Minta Bareskrim Bertindak

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menelepon Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Kabareskrim Komjen Wahyu Widada meminta temuan minyak goreng kemasan Minyakita tak sesuai takaran serta dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) ditindak secara hukum.

    Hal itu dilakukan Amran setelah melakukan sidak ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), dan menemukan Minyakita kemasan 1 liter ternyata volumenya hanya 750 mililiter hingga 800 mililiter, serta dijual seharga Rp 18.000 per 1 liter, padahal HET-nya Rp 15.700.

    “Pak Mendag sudah kami telepon langsung. Pak Kabareskrim baru saja juga sudah telepon langsung,” ujar Mentan Amran di Pasar Jaya Lenteng Agung.

    “Kami minta diproses kalau terbukti, ditutup (pabriknya). Ini merugikan rakyat Indonesia,” ujar Amran terkait temuan Minyakita tak sesuai takaran.

  • Minyakita Tak Sesuai Takaran, Mentan Amran Minta Bareskrim Bertindak

    Mentan Amran Pastikan Harga Bahan Pokok Stabil selama Ramadan 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan harga bahan pokok stabil selama Ramadan 2025. Begitu juga dengan stok bahan pokok nasional aman selama Ramadan 2025.

    Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit merah mengalami kenaikan harga. Hal ini disampaikan Mentan saat meninjau Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (8/3/2025), untuk memastikan stabilitas harga pangan.

    Upaya Pemerintah Stabilkan Harga Pangan

    Ia juga menyebut harga telur masih terkendali, bahkan berada di bawah harga eceran tertinggi (HET). “Harga bahan pokok relatif stabil. Cabai yang sedikit naik, sedangkan harga telur sangat terkendali, bahkan di bawah Rp 29.000 per kilogram,” ujarnya terkait harga bahan pokok stabil selama Ramadan 2025.

    Amran mengungkapkan beberapa langkah pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, yaitu mencegah harga terlalu tinggi agar tidak membebani masyarakat, menjaga harga tetap menguntungkan bagi petani dan peternak, dan memastikan stok bahan pokok mencukupi hingga Idulfitri 2025.

    Pemerintah juga membahas langkah stabilisasi harga pangan dalam rapat di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini dihadiri Menteri Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Fokus utama diskusi adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok selama Ramadan 2025 hingga Lebaran atau Idulfitri 2025.

  • Mentan Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran dan Dijual di Atas HET

    Mentan Temukan Minyakita Tak Sesuai Takaran dan Dijual di Atas HET

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan minyak goreng Minyakita dengan volume kurang dari 1 liter saat inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

    Dalam sidaknya, Andi Amran awalnya mengecek harga komoditas pangan selama Ramadan. Ia menyebut harga pangan relatif terkendali, meskipun beberapa komoditas dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).

    Untuk Minyakita, ia menemukan harga jual di pasar mencapai Rp 18.000 per liter, padahal HET yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 15.700 per liter.

    “Kami sidak untuk melihat operasi pasar dan kondisi langsung di lapangan. Kami temukan Minyakita dijual di atas HET Rp 15.700, tetapi dijual Rp 18.000,” ungkap Mentan Amran.

    Tak hanya meninjau harga, Andi Amran juga memeriksa volume Minyakita yang ia beli. Hasilnya, minyak dalam kemasan yang seharusnya 1 liter hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    Ia menyayangkan praktik tersebut, terutama di bulan suci Ramadan, yang seharusnya dijauhkan dari kecurangan. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan ini.

    “Isinya tidak cukup 1 liter, hanya 750 sampai 800 mililiter. Ini tidak benar,” tegasnya.

    Ia menekankan bahwa produsen Minyakita harus bertanggung jawab. Salah satu perusahaan yang disebut adalah PT Artha Eka Global Asia.

    “Kami minta PT Artha Eka Global Asia diproses jika terbukti. Apabila perlu, disegel dan ditutup. Tidak boleh ada yang merugikan rakyat Indonesia,” pungkasnya saat inspeksi volume Minyakita.

  • Tinjau Distribusi BBM Pertamina, BPKN Pastikan Layanan Berkualitas

    Tinjau Distribusi BBM Pertamina, BPKN Pastikan Layanan Berkualitas

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melakukan inspeksi langsung terhadap fasilitas distribusi dan layanan penjualan bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan kualitas layanan bagi masyarakat.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan,  dalam kunjungan ini BPKN meninjau Integrated Terminal Jakarta Plumpang sebagai pusat distribusi utama, kemudian berlanjut ke SPBU 34.13209 di Jalan Pemuda, Jakarta Timur pada Jumat (7/3/2025).

    Inspeksi dipimpin oleh Kepala BPKN M Mufti Mubarok, beserta jajaran anggota BPKN. Mereka didampingi oleh Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Mia Krishna Anggraini.

    Menurut Mufti, langkah ini merupakan bagian dari inisiatif BPKN untuk memahami lebih dalam proses distribusi BBM sehingga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen.

    “Kami ingin memastikan setiap tahap distribusi BBM yang dilakukan Pertamina Patra Niaga telah memenuhi standar kualitas dan tidak merugikan konsumen. Dengan mengunjungi terminal BBM serta SPBU, kami bisa mengamati langsung mekanisme distribusi, termasuk sistem pengawasannya,” ungkap Mufti, Sabtu (8/3/2025).

    Ia menambahkan bahwa berdasarkan hasil pengecekan, pihaknya mengapresiasi transparansi serta pengawasan yang diterapkan oleh Pertamina Patra Niaga.

    Mufti berharap Pertamina Patra Niaga terus menjaga kualitas produk, menjalankan distribusi BBM Pertamina dengan baik, serta memastikan tidak ada penyimpangan yang dapat merugikan konsumen.

    “Kami melihat bahwa setiap tahapan distribusi BBM sudah memenuhi standar ketat. Mulai dari proses di terminal BBM hingga SPBU, semuanya memiliki quality control yang terjaga. Dengan demikian, masyarakat dapat menggunakan BBM Pertamina tanpa kekhawatiran,” jelasnya.

    Lebih lanjut, guna memastikan seluruh pihak, baik pemerintah, konsumen, maupun pelaku usaha mendapat kejelasan. BPKN juga akan membentuk tim pencari fakta (TPF) yang terdiri dari berbagai lembaga independen. Hasil kajian tim ini nantinya akan memberikan rekomendasi objektif agar hak konsumen tetap terlindungi.

    Sementara itu, Direktur SDM dan Penunjang Bisnis Pertamina Patra Niaga Mia Krishna Anggraini menegaskan, komitmen perusahaan dalam menjaga integritas distribusi serta memastikan kualitas BBM yang diterima masyarakat tetap terjaga.

    “Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga kualitas BBM di setiap titik distribusi melalui pengawasan ketat. Kami terus berupaya agar masyarakat menerima BBM yang aman dan sesuai standar. Kolaborasi dengan BPKN ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transparansi serta kepercayaan publik terhadap layanan kami,” papar Mia.

    Melalui kerja sama ini, BPKN dan Pertamina Patra Niaga berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan serta memberikan perlindungan optimal bagi konsumen.

    “Kami juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian kualitas BBM Pertamina melalui PCC atau Pertamina Call Center (PCC) 135,” tutup Mia.
     

  • Modal Asing Rp 9,53 Triliun Masuk RI Pekan Ini, Mayoritas Lewat SBN

    Rilis APBN Kita Ditunda, Ini Sederet Dampak Buruk terhadap Ekonomi RI

    Jakarta, Beritasatu.com – Penundaan rilis Anggaran Pendapatan Belanda Negara Kinerja dan Fakta atau APBN Kita oleh Kementerian Keuangan dikhawatirkan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    Hal itu disampaikan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jakarta Achmad Nur Hidayat menanggapi langkah Kemenkeu yang belum merilis laporan kinerja APBN Januari 2025.

    “Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara,” katanya, Jumat (7/3/2025).

    APBN Kita merupakan publikasi Kemenkeu bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal. 

    Laporan ini mulai diterbitkan di website Kementerian Keuangan pada periode Desember 2017. Lalu Kemenkeu mulai melaksanakan konferensi pers APBN Kita secara rutin sejak Januari 2018.

    Dia mengatakan  apabila laporan APBN Kita terus tertunda, maka kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu, yang pada akhirnya dapat memicu berbagai dampak negatif. 

    Salah satu dampak utama adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan. Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. 

    Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan.

    “Hal ini bisa menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS,” tutur Achmad.

    Penundaan rilis APBN Kita juga dapat berpengaruh terhadap pasar obligasi. Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sangat bergantung pada persepsi investor terhadap kesehatan fiskal pemerintah.  

    Apabila investor mulai meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola APBN, permintaan terhadap obligasi pemerintah bisa menurun, yang pada akhirnya meningkatkan yield atau imbal hasil obligasi.

    “Peningkatan yield ini berpotensi menambah beban utang pemerintah, terutama dalam membiayai defisit anggaran,” tutur dia.

    Sementara itu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan  pihaknya berencana menggelar konferensi pers untuk merilis APBN Kita pekan depan.

    “Insyaallah minggu depan, tunggu saja ya,” ujarnya saat dikonfirmasi.

    Infografis efisiensi anggaran. – (Investor Daily/-)

    Dalam konferensi pers APBN Kita pada Selasa (7/1/2025), Kemenkeu melaporkan defisit APBN  selama 2024 melebar menjadi Rp 507,8 triliun atau  2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih tinggi dari defisit APBN 2023 yang sebesar Rp 337,3 triliun atau 1,61% dari PDB.

    Adapun realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.842,5 triliun lalu belanja negara sebesar Rp 3.350,3 triliun. Sedangkan pembiayaan anggaran sebesar Rp 553,2 triliun. Pendapatan negara tumbuh 2,1% secara tahunan. 

    Jika dirinci, maka penerimaan negara sebesar   Rp 2.842,5 triliun terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp 1.932,4 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 300,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 579,5 triliun, dan hibah senilai Rp 30, 3 triliun.

    Realisasi  belanja negara mencapai Rp 3.350,3 triliun pada akhir tahun 2024 atau tumbuh 7,3% dari periode yang sama tahun 2023. Realisasi ini meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 1.315 triliun, belanja non-K/L sebesar  Rp 1.171,7 triliun, dan  transfer ke daerah sebesar Rp 85,1 triliun, sebagaimana dalam laporan APBN KiTA.