Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Mendag Ungkap Penyebab Pasar Tradisional Sepi Jelang Lebaran 2025

    Mendag Ungkap Penyebab Pasar Tradisional Sepi Jelang Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui pasar tradisional saat ini cenderung tidak terlalu ramai, terutama menjelang Lebaran 2025. Hal ini ia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Pasar Tomang Barat, Jakarta pada Jumat (14/3/2025).

    Saat berdialog dengan pedagang, beberapa di antaranya mengeluhkan tren pengunjung pasar mengalami penurunan, yang diduga akibat daya beli masyarakat menurun.

    “Ya, tadi memang ada juga yang menyampaikan (daya beli turun). Biasanya, kalau mau lebaran, yang paling ramai itu H-5,” ujar Mendag Budi Santoso, yang akrab disapa Busan.

    Pemerintah Jamin Stok dan Harga Bahan Pokok

    Meski pasar tradisional terpantau sepi, Mendag memastikan stok dan harga bahan pangan pokok tetap terkendali. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya stabilisasi harga, terutama menjelang Idulfitri 2025.

    “Tentunya berbagai upaya kita lakukan. Apalagi sekarang Ramadan dan mendekati Lebaran 2025. Mudah-mudahan daya beli masyarakat bisa meningkat,” tambahnya terkait pasar tradisional cenderung sepi.

    Dalam kunjungan tersebut, mendag juga memantau harga beberapa komoditas. Beberapa di antaranya, Minyakita harganya sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter.

    Sementara itu, telur ayam tembus di atas HET, yakni Rp 30.000 per kilogram (kg), sedangkan daging sapi justru lebih murah dari HET, di bawah Rp 140.000 per kg.

    Selain itu, pasokan bahan pokok di pasar juga dilaporkan relatif aman dan tidak mengalami keterlambatan distribusi. “Kita harapkan pasokan tetap terjamin. Menurut pedagang, pasokan tidak pernah terlambat. Jadi stok aman dan harga masih dalam kendali,” jelas Busan.

    Inisiatif Gernas Mapan

    Dalam agenda tersebut, mendag juga ikut serta dalam Gerakan Nasional Membersihkan Pasar Nusantara (Gernas Mapan) bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Program ini bertujuan untuk menciptakan pasar tradisional yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi pengunjung.

    Dengan berbagai langkah ini, diharapkan tren daya beli masyarakat bisa meningkat sehingga pasar tradisional kembali ramai menjelang Idulfitri atau Lebaran 2025.

  • Sektor Teknologi Anjlok, IHSG Sesi I Hari Ini Memerah

    Sektor Teknologi Anjlok, IHSG Sesi I Hari Ini Memerah

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) semakin jatuh pada perdagangan sesi I hari ini, Jumat (14/3/2025). IHSG melemah  104,71 poin (1,58%) ke level 6.542,7.

    IHSG sesi I hari ini bergerak dalam rentang 6.539-6.653. Sebanyak 7,70 miliar saham telah diperdagangkan dsenilai Rp 4,12 triliun dari 641.194 kali transaksi.

    Sebanyak 191 saham yang diperdagangkan tercatat naik, sebanyak, 380 saham terkoreksi, dan 221 saham stagnan.

    Semua sektor saham jatuh pada perdagangan IHSG sesi I hari ini. Sektor teknologi turun paling dalam hingga 12,8%, diikuti sektor properti yang melemah 1,4%, kesehatan dan keuangan 1%, serta sektor  infrastruktur 0,9%.

    Pada saat IHSG sesi I hari ini melemah, indeks saham Asia mayoritas menguat. Shanghai (China) naik 1,6%, Hang Seng (Hong Kong) menguat 2,4%, dan Nikkei (Jepang) menguat 0,9%. Sedangkan Straits Times (Singapura) melemah 0,08%.

  • Stop Impor Ilegal! Selamatkan Industri Kecil Menengah dari Badai PHK

    Stop Impor Ilegal! Selamatkan Industri Kecil Menengah dari Badai PHK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi VII DPR prihatin dengan maraknya pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di lingkungan industri kecil dan menengah (IKM) akibat banjirnya produk impor ilegal di Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengatakan pemerintah harus melindungi industri kecil dan menengah yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan menutup praktik impor ilegal.

    “IKM adalah sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. Masuknya barang impor ilegal tanpa pengawasan yang ketat tentu berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha mereka,” ujar Chusnunia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Chusnunia menilai maraknya impor ilegal mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lapangan. Hal itu berimbas buruk bagi pada perkembangan industri di Tanah Air.

    Menurutnya, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), untuk menindak tegas praktik impor ilegal yang merugikan pelaku usaha dalam negeri.

    “Pemerintah harus memperketat pengawasan di pintu masuk barang impor, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diterapkan secara efektif. Jangan sampai ketidaktegasan dalam pengawasan menyebabkan industri dalam negeri, khususnya IKM, semakin terpuruk,” jelas dia.

    Menurut dia, perlunya keseimbangan dalam kebijakan perpajakan dan insentif bagi industri kecil dan menengah. Dia menilai kebijakan fiskal yang adil akan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk tetap bersaing secara sehat.

    “Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan yang selama ini dianggap memberatkan IKM. Di satu sisi, pajak dalam negeri meningkat, sementara di sisi lain barang impor ilegal masuk tanpa beban pajak. Ini tentu menciptakan ketimpangan yang tidak adil bagi para pengusaha lokal,” tegasnya.

    Chusnunia meminta pemerintah harus segera memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dialami IKM, terutama dengan menindak oknum-oknum yang bermain dalam praktik impor ilegal.

    “Kami di DPR akan terus mengawal isu ini agar industri kecil dan menengah mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Presiden perlu segera mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa pengusaha lokal tidak terus dirugikan akibat lemahnya pengawasan terhadap impor ilegal,” pungkas dia.

  • Presiden Prabowo Minta Pedagang Eceran Minyakita Tak Ditindak

    Presiden Prabowo Minta Pedagang Eceran Minyakita Tak Ditindak

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan terkait kasus Minyakita tak sesuai takaran. Presiden menegaskan kepolisian tidak boleh menindak pedagang eceran, karena mereka belum tentu mengetahui adanya manipulasi takaran dalam produk yang mereka jual.

    Menurut Amran, Presiden Prabowo ingin fokus pada produsen yang melakukan pelanggaran, bukan pengecer yang hanya mendapatkan keuntungan kecil.

    “Pesan terpenting, jangan menindak pengecer di ujung. Yang kita tindak adalah produsennya. Pengecer ini masyarakat kecil yang hanya cari untung Rp 100 sampai Rp 1.000. Itu pesan Bapak Presiden,” ujar Amran, Kamis (13/3/2025).

    Amran menegaskan tindakan tegas harus diberikan kepada produsen yang mencurangi takaran Minyakita. Jika dibiarkan, praktik ini dapat menjadi kebiasaan buruk yang merugikan rakyat dan menghambat kemajuan ekonomi.

    “Dibiarkan satu, berarti kita membiarkan kejahatan berkembang. Kapan kita bisa maju?” tegasnya.

    Ia juga mengungkapkan kepolisian telah menemukan penyelewengan sebanyak 10 ton minyak goreng bersubsidi. Saat sidak di lapangan, ditemukan volume minyak dalam kemasan yang seharusnya 1 liter, hanya berisi 750 mililiter atau engurangan sebesar 25%.

    “Bayangkan jika penyunatan ini terjadi pada satu hingga dua juta ton minyak goreng, berapa besar kerugian rakyat Indonesia?” ujarnya.

    Sebanya tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik sunat takaran MinyakKita, yaitu PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Ketiga perusahaan ini menjual minyak goreng dalam kemasan yang seharusnya 1 liter, tetapi hanya berisi 750 hingga 800 mililiter.

    “Begitu ditemukan bersalah dalam pengecekan, langsung tindak tegas,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Senin (10/3/2025).

    Selain itu, Amran juga menyoroti adanya praktik penjualan Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, yang semakin membebani masyarakat kecil.

  • Dirut Bulog dan Irjen Kementan Dipastikan Mundur dari Keanggotaan TNI

    Dirut Bulog dan Irjen Kementan Dipastikan Mundur dari Keanggotaan TNI

    Jakarta, Beritasatu.com – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Mayjen Novi Helmy, serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Mayjen TNI Irham Waroihan, akan mundur dari keanggotaan TNI aktif. Saat ini, keduanya masih bertugas di militer meski telah menjabat di posisi sipil.

    “Ya, mereka akan mengundurkan diri dari kedinasan aktif,” ujar Jenderal Agus di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Agus menjelaskan prajurit TNI aktif yang menduduki jabatan sipil telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan tersebut, hanya ada 10 jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif, sementara Bulog dan Kementerian Pertanian tidak termasuk di dalamnya.

    “Jika ada prajurit TNI aktif yang menjabat di kementerian atau lembaga non-militer, maka mereka harus pensiun dini atau mengundurkan diri dari kedinasan,” tegas Agus.

    10 jabatan sipil yang boleh diduduki prajurit TNI aktif, yaitu kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, aearch and rescue (SAR) nasional, Narkotika nasional dan Mahkamah Agung.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan nasib Mayjen Novi Helmy dan Mayjen Irham Waroihan masih bergantung pada revisi UU TNI yang tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

    “Kalau revisi UU TNI mengharuskan mereka pensiun, maka mereka akan pensiun,” ungkap Maruli.

    Ia juga menegaskan pengaturan posisi militer di kementerian dan lembaga menjadi salah satu poin utama dalam revisi UU TNI. Oleh karena itu, keputusan akhir mengenai status Novi dan Irham akan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam revisi tersebut.

    “Kita tunggu hasil revisinya. Kalau aturannya mengharuskan keluar, ya harus keluar,” pungkas Kasad TNI AD Maruli Simanjuntak.

  • Banyak Persoalan Pajak, Komisi III DPR Dorong MA Bentuk Kamar Khusus

    Banyak Persoalan Pajak, Komisi III DPR Dorong MA Bentuk Kamar Khusus

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi III DPR Stevano Rizki Adranacus mendorong Mahkamah Agung (MA) segera membentuk kamar khusus pajak karena banyaknya masalah pajak. Menurut Stevano, pembentukan kamar peradilan khusus pajak ini diyakini bisa mengoptimalkan peran MA dalam membantu keuangan negara.

    “Saat ini sengketa pajak berada di bawah kamar TUN. Koreksi saya jika salah Pak Sesma, saat ini hanya ada 7 hakim TUN dengan hanya 1 atau 2 orang yang benar-benar memiliki latar belakang keuangan dan pajak,” ujar Stevano dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekretaris dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Menurut Stevano, kamar khusus pajak penting karena dari 8.000 sengketa TUN, 7.200 di antaranya terkait persoalan pajak. Karena itu, kata dia, wajar jika masih terdapat banyak disparitas putusan atas permasalahan yang sama dalam sengketa pajak.

    “Jadi, tidak ada kepastian hukum. Contoh sengketa yang signifikan adalah kasus PPN PGN dengan nilai sengketa sekitar Rp 6 triliun. Kasusnya sama, sebagian menang DJP sebagian kalah DJP,” tandas legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini. 

    Dia juga menjelaskan alasan lain pentingnya membentuk kamar khusus pajak di MA karena banyaknya masalah pajak. Bagi Stevano, pembentukan peradilan khusus pajak ini memiliki semangat yang sama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam mencari pemasukan negara guna melaksanakan program-program untuk rakyat.

    Di sisi lain, wakil rakyat dari dapil NTT II itu mengapresiasi kerja MA pada 2024 yang sudah menyumbangkan Rp 15 triliun dan USD 85 juta ke negara melalui putusan pajak yang memenangkan pemerintah.

    Dia mengamini secara kasat mata angka itu memang terkesan fantastis. Namun, jika diteliti lebih lanjut, dari 7.200 sengketa pajak, pemerintah hanya memenangi 4% atau 288 putusan. Sedangkan, sisanya 6.912 putusan dimenangkan oleh swasta. 

    “Data yang saya sebutkan tadi tentu mengundang suatu kecurigaan-kecurigaan. Namun, kita juga harus bisa obyektif melihat kondisi hakim pajak kita. Saat ini di MA tidak memiliki kamar khusus pajak,” jelas dia.

    Karena itu, Stevano pun meminta pimpinan Komisi III DPR mendorong MA untuk segera memiliki kamar khusus pajak yang diisi oleh para hakim yang tidak hanya berlatar hukum semata, tetapi juga memiliki latar belakang keuangan atau pajak.

    “Ini merupakan hal konkret dan legacy yang luar biasa jika Komisi III dapat mendorong segera terbentuknya kamar khusus pajak ini. Saya yakin dengan dibuatnya kamar khusus pajak dapat mendorong optimalisasi penerimaan negara denhan adanya kesatuan putusan, percepatan penyelesaian sengketa pajak dengan minim disparitas putusan,” tegas Stevano.

    Tak hanya itu, Stevano optimistis Presiden Prabowo bakal mendukung penuh pembentukan kamar khusus pajak tersebut. Dia juga yakin dengan adanya kamar khusus pajak, peran MA dalam menyelamatkan uang negara akan lebih optimal.

    “Kepada ketua kita Bapak Habib, agar ini menjadi atensi khusus. Pak presiden pasti akan mendukung ini. Sebab, dengan keadaan sekarang, kontribusi MA sudah sangat luar biasa, bayangkan jika kita perkuat lagi dengan adanya kamar khusus pajak ini. Penyelamatan uang negara bisa semakin optimal melalui putusan pajak kita,” pungkas Stevano.

  • Presiden Prabowo Ingin Kampus Jadi Tulang Punggung Riset Danantara

    Presiden Prabowo Ingin Kampus Jadi Tulang Punggung Riset Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan perguruan tinggi harus menjadi tulang punggung riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung industri strategis nasional. Salah satu program yang akan didukung adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara silaturahmi dan panel diskusi dengan ratusan rektor dan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menuturkan Presiden Prabowo menempatkan Danantara sebagai motor penggerak industri strategis nasional, di mana perguruan tinggi memiliki peran penting dalam riset, inovasi, dan penyiapan SDM.

    “Danantara akan menjadi motor penggerak industri strategis di Indonesia. Di situ, perguruan tinggi harus menjadi tulang punggung riset, inovasi, serta penyiapan SDM untuk mendukung program industri yang akan berkembang pesat di masa depan,” jelas Brian kepada wartawan.

    Lebih lanjut, Brian mengungkapkan Presiden Prabowo meminta perguruan tinggi menghasilkan produk-produk unggulan guna mewujudkan kemandirian nasional di berbagai sektor strategis.

    “Presiden menekankan pentingnya kemandirian pangan, kesehatan, energi, air, serta hilirisasi mineral,” imbuh Brian.

    Selain itu, Prabowo juga menegaskan perlunya peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agar perguruan tinggi dapat mencetak SDM terbaik serta mendorong riset teknologi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan industri di Tanah Air.

    Diskusi antara Prabowo dan para rektor berlangsung produktif, membahas berbagai tantangan dan peluang bagi pendidikan tinggi dalam mendukung visi Indonesia Maju.

    “Kami berharap para rektor dan pimpinan perguruan tinggi kembali ke kampus dengan semangat baru untuk mencetak SDM unggul serta mempercepat riset dan inovasi,” ujar Brian.

    Brian juga mengapresiasi inisiatif Prabowo dalam mengundang perwakilan dari perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) agar visi pembangunan nasional dapat dipahami dan dijalankan secara selaras.

    “Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo atas diskusi ini. Dengan pemahaman yang seragam, kami siap mendukung program-program strategis beliau,” pungkas Brian.

  • 3 Strategi Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

    3 Strategi Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan anak dari keluarga miskin tidak akan terjebak dalam kemiskinan. Menurutnya, setiap anak harus memiliki kesempatan untuk bangkit dan mencapai kesejahteraan.

    “Anak orang miskin tidak boleh tetap miskin. Mereka harus bangkit dan membantu orang tuanya. Kita punya strategi untuk itu,” ujarnya dalam sambutan di Gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

    Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk menciptakan kemakmuran dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

    Pertama, pemangkasan regulasi distribusi pupuk. Pemerintah telah memangkas 145 regulasi distribusi pupuk agar dapat langsung diterima oleh kelompok petani tanpa perantara yang memperumit proses. Hal ini bertujuan untuk mempermudah akses petani terhadap pupuk bersubsidi dan meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kami langsung potong jalur distribusi dari pabrik ke kelompok petani, tidak ada lagi birokrasi berbelit-belit,” tegasnya.

    Kedua, pendidikan sebagai prioritas utama. Berbeda dengan negara seperti Amerika Serikat dan India yang lebih mengutamakan sektor pertahanan, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam APBN.

    Salah satu program unggulan dalam sektor pendidikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi pelajar agar lebih sehat dan siap belajar.

    “Kami sadar bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran,” ujarnya.

    Selain itu, pemerintah juga mempercepat proses penyaluran tunjangan guru langsung ke rekening ASN, agar kesejahteraan tenaga pendidik meningkat dan kualitas pengajaran semakin baik.

    Ketiga, Prabowo menegaskan komitmennya untuk membasmi korupsi yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ia mengaku geram dengan para koruptor yang menyalahgunakan sumber daya negara.

    “Masih banyak sekolah yang butuh perbaikan, tapi anggarannya dikorupsi. Kita akan usir para koruptor dari Indonesia. Kalau perlu, kita siapkan penjara di pulau terpencil, biar kalau mereka kabur, ketemu hiu,” tegas Presiden Prabowo Subiantom

  • Pendiri PT Intiland Hendro Gondokusumo Meninggal Dunia di Singapura

    Pendiri PT Intiland Hendro Gondokusumo Meninggal Dunia di Singapura

    Jakarta, Beritasatu.com – Hendro Santoso Gondokusumo, pendiri sekaligus direktur utama PT Intiland Development Tbk (DILD) meninggal dunia di Singapura pada Kamis (13/3/2025) pukul 03.29 waktu setempat dalam usia 74 tahun.

    Hendro Santoso Gondokusumo dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam menjadikan Intiland sebagai salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia, menandai pencapaian signifikan dalam industri real estat nasional.

    Dilansir dari laman resmi Intiland, Hendro telah menjabat sebagai Direktur Utama PT Dharmala Intiland Tbk sejak 1983 hingga 2007. Ia kemudian menjadi Wakil Komisaris Utama PT Intiland Development Tbk (2007-2011) sebelum kembali menduduki posisi Direktur Utama pada 2011 hingga 2025.

    Selain memimpin Intiland, Hendro juga aktif dalam berbagai organisasi real estat nasional dan internasional. Ia merupakan anggota Federasi Real Estate International (FIABCI) dan International Real Estate Institute (IREI), yang menunjukkan kontribusinya dalam pengembangan sektor properti secara global.

    Di tingkat nasional, ia pernah menjabat sebagai:

    Ketua Jakarta Property Club (2007-2010)Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bidang Properti (2015-2025)Ketua Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI) (2014-2018)Anggota Badan Pertimbangan Organisasi Real Estat Indonesia (2016-2025)

    Sebagai anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Real Estat Indonesia, Hendro Santoso Gondokusumo mendapatkan pengakuan atas dedikasi dan kepemimpinannya di industri properti tanah air.

  • 3 Strategi Presiden Prabowo Subianto Hapus Kemiskinan di Indonesia

    Presiden Prabowo Pastikan Penyaluran Tunjangan ASN ke Rekening Guru

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto memastikan penyaluran tunjangan guru ASN daerah langsung ke rekening guru. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat proses pencairan dan memastikan tunjangan diterima tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Kita berkumpul untuk membuka mekanisme penyaluran langsung ke rekening guru,” sebutnya dalam sambutan hari ini di gedung Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025) sore.

    Menurut Prabowo, kebijakan baru ini sangat penting karena menyangkut masalah pendidikan negeri. Terlebih,  hal ini bagian dari upaya efisiensi yang ingin dicapai pemerintah untuk kebaikan para guru, terutama di daerah.

    “Jadi saya meyambut dengan baik upaya mencapai efisiensi, saya menyambut baik inisiatif upaya peluncuran upaya mekanisme baru dengan mengirim tunjangan guru langsung ke rekening guru,” ungkapnya.

    “Inilah upaya untuk mengurangi tidak efisiensi, lama lama untuk apa? Ditahan itu untuk apa? Iya kan?” tambahnya.

    Prabowo menyatakan, budaya atau kebiasan yang tidak baik di negeri ini harus dihilangkan, terutama terkait birokraksi gaji para guru.

    “Ya, kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar itu. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin pendek. Kalau bisa dibikin lama, kenapa harus dibikin gampang. Budaya ini yg harus kita kikis,” tuturnya.

    Diketahui, tunjangan bagi guru ASN di daerah disalurkan langsung ke rekening mereka sebagai strategi Presiden Prabowo dalam mempercepat prioritas pembangunan dan program pendidikan.