Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Tak Masuk PSN, Bagaimana Nasib Proyek 2 Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN, Bagaimana Nasib Proyek 2 Tol Terpanjang?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabinet Merah Putih masih belum menentukan status proyek dua tol terpanjang, yakni Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Kedua proyek tersebut tidak termasuk dalam daftar 77 PSN yang dirilis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) M Zainal Fattah menyatakan, dalam Kabinet Merah Putih tidak ada PSN untuk proyek jalan tol. Meski demikian, Kementerian PU masih melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas RPJMN.

    “Sampai sekarang, belum ada keputusan terkait pencabutan atau kelanjutan PSN jalan tol. Saat ini, kami masih melakukan sinkronisasi, karena ada PSN yang tercantum dalam RPJMN, sementara di sisi lain, ada juga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian,” ujar Zainal di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Zainal menambahkan bahwa proses konsolidasi masih berlangsung terkait proyek dua tol terpanjang itu. Pembahasan mengenai PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan mengenai kelanjutan PSN yang dimulai pada era Presiden Jokowi berada di tangan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal menegaskan bahwa proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan diperlakukan sama dengan PSN lainnya setelah keputusan final dibuat.

    “Jika regulasi memungkinkan dan keputusan sudah ada, tentu kami akan melanjutkan proyek. Namun, jika statusnya masih belum jelas, maka kami akan menunggu agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan bahwa pembangunan kedua jalan tol tersebut sebelumnya terkendala pada tahap lelang. Pemrakarsa proyek mengundurkan diri, sehingga lelang harus dilakukan ulang beberapa kali.

    Namun hingga kini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai proses lelang kedua proyek tersebut. Untuk Tol Gilimanuk-Mengwi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan penundaan lelang hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

    Penundaan lelang ini juga berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dikabarkan bahwa kedua proyek ini akan dievaluasi kembali karena membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar dari pemerintah.

    “Kami terus mengevaluasi proyek ini karena membutuhkan dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya melaporkan kepada Pak Menteri (Dody Hanggodo) bahwa jika terdapat kebutuhan anggaran yang besar dari pemerintah, maka proyek tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, Tol Getaci dirancang sebagai proyek jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang total 206,65 km dan estimasi anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun, karena kegagalan lelang, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas pembangunan menjadi hanya sampai Ciamis, sepanjang 108 km dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Belakangan, muncul wacana untuk memangkasnya lebih lanjut hingga hanya mencapai Tasikmalaya.

    Sementara itu, Tol Gilimanuk-Mengwi digadang-gadang sebagai jalan tol terpanjang di Bali. Namun, proyek ini dikhawatirkan mangkrak karena belum mendapat investor. Pemerintah telah beberapa kali membuka lelang, tetapi belum berhasil mendapatkan pemenang.

    Proyek jalan tol terpanjang yang mencapai 96,68 km ini direncanakan melintasi tiga kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunannya akan dibagi menjadi tiga seksi, mulai dari Seksi 1 yang menghubungkan Gilimanuk hingga Pekutatan sepanjang 53,6 km, kemudian berlanjut ke Seksi 2 yang menghubungkan Pekutatan hingga Soka sepanjang 24,3 km, dan terakhir Seksi 3 yang menghubungkan Soka hingga Mengwi dengan panjang 18,9 km.
     

  • Menko Airlangga Minta Pengusaha Cairkan THR Lebih Cepat

    Menko Airlangga Minta Pengusaha Cairkan THR Lebih Cepat

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, meminta para pengusaha mencairkan tunjangan hari raya (THR) lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pemerintah.

    Airlangga juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa hilirisasi merupakan kunci perekonomian Indonesia serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

    Untuk itu, ia mengimbau Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang terdiri dari para pelaku ekonomi, untuk melakukan berbagai upaya, termasuk mempercepat pembayaran THR.

    “Tentu di bulan Ramadan ini membayarkan THR, dan kalau bisa lebih cepat dari yang ditetapkan pemerintah,” ujar Airlangga usai menghadiri Buka Bersama Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (14/3/2025).

    Selain itu, Airlangga berharap para pengusaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan, menjaga daya saing, serta melakukan ekspansi di sektor-sektor yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ekosistem dan memperkuat struktur industri hilirisasi.

    “Sesuai dengan harapan Presiden, hilirisasi adalah kunci perekonomian Indonesia sekaligus nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran,” tandasnya.

    Sementara itu, pemerintah telah menetapkan jadwal pencairan THR bagi pensiunan untuk Lebaran 2025. Aturan ini mencakup mekanisme serta jadwal pembayaran THR bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan, pencairan THR akan dimulai pada Senin (17/3/2025). Jadwal ini ditetapkan agar THR dapat diterima setidaknya dua minggu sebelum Idulfitri.

  • Hilirisasi Jadi Kunci Keluar dari Middle Income Trap

    Hilirisasi Jadi Kunci Keluar dari Middle Income Trap

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka konsisten mengingatkan para pelaku usaha untuk mendukung proyek hilirisasi. Dia menyampaikan, proyek hilirisasi bisa membuka lapangan pekerjaan hingga menjadi kunci keluar dari middle income trap.

    “Pak Presiden dan saya tidak pernah bosan untuk membahas masalah hilirisasi. Dengan hilirisasi kita bisa membuka lapangan pekerjaan, dengan hilirisasi kita bisa keluar dari middle income trap,” kata Gibran dalam Buka Bersama Kadin Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (14/3/2025).

    Mantan wali Kota Surakarta itu  menyampaikan, proyek hilirisasi juga bisa meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Kendati demikian, dia meminta agar proyek tersebut perlu mengedepankan aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek keberlanjutannya.

    Gibran menjelaskan, dampak perubahan iklim telah ada di depan mata, seperti bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu di wilayah Jabodetabek merupakan ancaman nyata dari adanya perubahan iklim.

    “Karena sekali lagi, Bapak-Ibu, dampak-dampak dari perubahan iklim ini sudah ada di depan mata. Kekeringan, banjir, lalu kenaikan air laut, ini adalah ancaman yang nyata dan sudah di depan mata,” tambah Gibran.

    Di sisi lain, Gibran menjelaskan tantangan proyek ini adalah mencari titik keseimbangan. Dia bilang, saat ini kita perlu menggenjot hilirisasi, tetapi juga wajib menjaga lingkungan.

    “Kita genjot hilirisasi, tetapi juga harus wajib menjaga lingkungan. Kita genjot produksi pertanian, tapi juga harus menjaga keseimbangan alam,” pungkas Gibran.

  • Komisi VI DPR Optimistis Harga dan Stok Kebutuhan Pokok Stabil

    Komisi VI DPR Optimistis Harga dan Stok Kebutuhan Pokok Stabil

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya pada Ramadan 2025. 

    Nurdin mengaku optimistis, tidak akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Idulfitri 2025.

    Hal itu diungkapkan Nurdin Halid seusai  melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). 

    Selain sidak khusus soal Minyakita, mereka juga melakukan pemantauan terhadap harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tersebut.

    “Sidak Komisi VI bersama Wakil Ketua DPR Pak Dasco dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah,” ujar Nurdin.

    Dari sidak tersebut, kata Nurdin, diketahui stok barang dan harga barang kebutuhan pokok tidak ada masalah, termasuk minyak goreng.

    “Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Para pengecer bilang sudah seminggu ini harga (minyak goreng) sudah sesuai dengan HET yaitu Rp 15.700 per liter,” tandas Nurdin.

    Nurdin juga menjelaskan dalam sidak ini, DPR juga ingin mengecek langsung kasus Minyakita yang belakangan meresahkan masyarakat. Diketahui, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengurangi takaran Minyakita dan dijual dengan harga tinggi.

    “Kami juga ingin mengecek secara mendadak di lapangan terkait masalah minyak goreng, khususnya brand Minyakita,” ujar Nurdin.  

    Untuk itu, rombongan DPR mengambil tiga sampel Minyakita dari produksi berbeda dari tiga kios untuk dicek standardisasi ukurannya. Hasilnya, ujar Nurdin, ditemukan minyak goreng merek Rizki yang diproduksi PT Bina Karya Prima yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa hingga barcode-nya tidak bisa dicek. 

    Nurdin mendesak agar produk kebutuhan pokok seperti itu ditarik dari pasaran karena sangat berbahaya dan merugikan masyarakat.

  • Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Program Makan Bergizi Gratis Akan Dongkrak Daya Beli Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyebutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menciptakan multiplier effect sehingga mendongkrak daya beli masyarakat.

    Menurut Anin, sapaan akrabnya, program MBG yang menelan anggaran sebesar Rp 171 triliun tersebut secara tidak langsung akan memberdayakan perkenomian di daerah.

    “Bagaimana mendongkrak daya beli masyarakat? Saya rasa dengan program MBG ini, yang jumlah anggarannya mencapai Rp 171 triliun, secara otomatis perekonomian di daerah akan terberdayakan,” ujar Anin saat ditemui di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Menurut Anin, program makan bergizi gratis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi anak muda dan ibu hamil, tetapi juga mendorong hilirisasi di sektor ketahanan pangan, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan.

    “Program MBG akan berjalan secara berkelanjutan dan turut mendorong peningkatan konsumsi domestik serta daya beli masyarakat,” tambahnya.

    Pemerintah telah mengalokasikan Rp 710,5 miliar untuk program MBG dalam periode 6 Januari hingga 12 Maret 2025, dengan lebih dari 2 juta penerima manfaat.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pencairan anggaran terus dipantau agar program berjalan sesuai target. Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat, yang mencakup siswa SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

    “Awalnya, alokasi anggaran untuk program makan bergizi gratis hanya Rp 71 triliun, tetapi meningkat Rp 100 triliun seiring bertambahnya jumlah penerima,” ujarnya saat merilis Laporan APBN Kita di Kemenkeu, Kamis (13/3/2025).

  • Agung Sedayu Group Berbagi Kebahagiaan Ramadan dengan 1.000 Anak Yatim

    Agung Sedayu Group Berbagi Kebahagiaan Ramadan dengan 1.000 Anak Yatim

    Tangerang, Beritasatu.com – Agung Sedayu Group (ASG) menggelar acara buka puasa bersama 1.000 anak yatim dari 16 yayasan di Menara Syariah PIK 2, Tangerang Jumat (14/3/2025). Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian ASG dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan.

    Presiden Direktur ASG, Nono Sampono mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya acara ini karena bisa berbagi kebahagiaan Ramadan bersama anak-anak yatim piatu.

    “Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul dalam suasana penuh berkah ini untuk berbuka puasa bersama anak-anak yatim. Ini adalah bentuk kebersamaan dan kepedulian yang harus terus kita jaga,” kata dia.

    Selain menjadi ajang berbagi, acara Agung Sedayu Group ini juga memperkenalkan Menara Syariah PIK 2 sebagai ikon atau bagian dari Islamic Finance District seluas 23,5 hektare. Kawasan ini dirancang sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah yang akan menampung sekitar 70 bank syariah nasional, lebih dari 300 lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK, serta partisipasi bank-bank syariah internasional.

    “Jadi jika ekosistem ini berkembang sesuai rencana, maka bangsa Indonesia bisa menempati peringkat ketiga atau keempat dalam sepuluh besar ekonomi syariah dunia,” ungkap Nono Sampono.

    Acara buka puasa ini juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan, seperti pertunjukan sulap, dongeng, serta tausiah dari Habib Bagir Bin Yahya, cucu ulama besar Betawi abad ke-19, Mufti Betawi Habib Usman Bin Yahya.

    Nono Sampono berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum untuk memperbanyak sedekah, meningkatkan kepedulian sosial, serta mempererat silaturahmi.

    “Semoga acara dari Agung Sedayu Group ini juga menginspirasi dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ekonomi syariah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

  • Kolaborasi dengan PNM Dukung Pertumbuhan UMKM

    Kolaborasi dengan PNM Dukung Pertumbuhan UMKM

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan kolaborasi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Maman mengatakan, total sertifikasi perizinan UMKM yang diberikan pihaknya sudah mencapai 9.402 sertifikat.

    Termasuk 1.000 nomor induk berusaha atau NIB kepada pengusaha UMKM yang diterbitkan melalui koordinasi dengan PNM. Selain itu, Bank Indonesia turut mendukung UMKM dengan memberikan 300 sertifikasi halal bagi pengusaha kecil.

    “Total per hari ini ada kurang lebih 9.402 penyerahan sertifikasi perizinan dan lain sebagainya. Dari jumlah itu, NIB sebanyak kurang lebih 1.000 berkat koordinasi kita dengan PNM. Selain itu, dari Bank Indonesia ada 300 sertifikasi halal,” ujar Maman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Sementara Direktur Utama PNM Arief Mulyadi mengatakan secara nasional, PNM telah memfasilitasi penerbitan NIB bagi 2.252.850 nasabah. Menurut dia, legalitas usaha bukan sekadar dokumen administratif, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro.

    “Hingga saat ini kami telah memfasilitasi sekitar 2,2 juta nasabah dalam mendapatkan NIB. Legalitas usaha menjadi modal dasar mereka untuk bertransaksi dengan pihak lain, termasuk mendapatkan akses pendanaan atau pembiayaan,” jelas Arief.

    PNM, kata Arief, terus berkomitmen untuk memperkuat ekosistem literasi usaha melalui pendekatan yang holistik, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dan stakeholder lainnya. 

    “Dengan peningkatan akses terhadap edukasi bisnis dan legalitas usaha, PNM optimistis nasabah PNM Mekaar akan semakin mandiri dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerahnya,” imbuh Arief.

    Arief mengatakan inisiatif PNM tersebut menjadi bagian dari komitmen dalam membangun ekosistem usaha yang lebih berdaya dan berkelanjutan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.

    Sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas usaha (PKU), kata Arief, PNM tidak hanya memfasilitasi perizinan usaha bagi nasabahnya tetapi juga memberikan pelatihan literasi usaha dan pendampingan yang berfokus pada legalitas bisnis serta strategi pengembangan usaha. 

    “Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman nasabah terhadap aspek hukum usaha, akses permodalan, dan strategi bisnis yang berkelanjutan, terutama dalam mendorong kegiatan usaha UMKM untuk tumbuh pada Ramadan 2025,” pungkas Arief.

  • Setoran Pajak Transaksi Perdagangan Digital Capai Rp 26,18 Triliun

    Setoran Pajak Transaksi Perdagangan Digital Capai Rp 26,18 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengumpulkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 26,18 triliun melalui transaksi perdagangan digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Setoran pajak ini didapatkan dari 188 PMSE yang telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE.

    Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,9 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp 8,44 triliun setoran tahun 2024, dan Rp 830,3 miliar setoran tahun 2025.

    Hal ini dijelaskan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, pada Jumat (14/3/2025).

    Sampai dengan Februari 2025, pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha perdagangan digital atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

    Pada bulan yang sama, terdapat sepuluh Wajib Pajak PMSE dalam negeri yang dihapus dan digabungkan ke Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pusat Badan dengan flagging PMSE.

    10 wajib pajak tersebut, antara lain PT Jingdong Indonesia Pertama, PT Shopee International Indonesia, PT Ecart Webportal Indonesia, PT Bukalapak.com, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga, PT Dua Puluh Empat Jam Online, PT Fashion Marketplace Indonesia, PT Ocommerce Capital Indonesia, dan PT Final Impian Niaga.

    “Dalam rangka menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk atau memberikan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia,” ungkap Dwi.

    Upaya mengumpulkan pajak perdagangan digital tidak hanya dilakukan melalui PMSE, tetapi juga melalui pajak kripto, pajak fintech (P2P lending), serta pajak yang dipungut atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP).

    Penerimaan pajak kripto hingga Februari 2025 telah mencapai Rp 1,21 triliun, yang berasal dari Rp 246,45 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 220,83 miliar penerimaan tahun 2023, Rp 620,4 miliar penerimaan tahun 2024, dan Rp 126,39 miliar penerimaan tahun 2025.

    Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp 560,61 miliar Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp 653,46 miliar Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

    Pajak fintech juga telah menyumbang penerimaan sebesar Rp 3,23 triliun hingga Februari 2025, dengan rincian Rp 446,39 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,11 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,48 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp 196,49 miliar penerimaan 2025.

    Penerimaan pajak fintech terdiri dari Rp 832,59 miliar PPh 23 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), Rp 720,74 miliar PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), serta Rp 1,68 triliun PPN DN atas setoran masa.

    Penerimaan pajak SIPP hingga Februari 2025 mencapai Rp 2,94 triliun, yang berasal dari Rp 402,38 miliar penerimaan tahun 2022, Rp 1,12 triliun penerimaan tahun 2023, Rp 1,33 triliun penerimaan tahun 2024, dan Rp 93,93 miliar penerimaan tahun 2025. Penerimaan pajak SIPP terdiri dari Rp 199,96 miliar PPh dan Rp 2,74 triliun PPN.

    “Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari usaha perdagangan ekonomi digital lainnya, termasuk pajak kripto atas transaksi perdagangan aset kripto, pajak fintech atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman, dan pajak SIPP atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui sistem ini,” tutup Dwi.
     

  • QRIS Tap Mulai Diterapkan, Transaksi Tanpa Pindai Hanya 0,3 Detik

    QRIS Tap Mulai Diterapkan, Transaksi Tanpa Pindai Hanya 0,3 Detik

    Jakarta, Beritasatu.com –  Bank Indonesia yakin dengan penerapan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) transaksi tanpa pindai atau tap akan mengurangi durasi transaksi. Dari hasil uji coba yang dilakukan BI penerapan QRIS Tap hanya memakan waktu 0,3 detik. Berbeda dengan penggunaan uang elektronik berbasis cip yang membutuhkan waktu hingga 5 detik.  

    “So far uji coba kita bisa sampai 0,3 detik, kalau dibandingkan dengan chip based itu 4-5 detik. Kalau digunakan di transportasi, itu mengurangi  antrean,” ucap Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono dalam Taklima Media di Kantor Pusat BI pada Jumat (14/3/2025).

    QRIS Tap berbasis Near Field Communication (NFC) yang akan meningkatkan kecepatan dan kenyamanan transaksi nirsentuh atau transaksi tanpa pindai bagi masyarakat.

    BI sudah meluncurkan  QRIS Tap pada Jumat (14/3/2025). QRIS Tap turut memberikan alternatif cara pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung layanan publik dan transaksi ritel secara digital.

    Dengan QRIS Tap, transaksi dilakukan cukup dengan mendekatkan smartphone ke terminal pembayaran. Dengan adanya QRIS Tap diharapkan akan meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat

    “Penggunaan digital pada sektor layanan umum ini juga akan mendorong inklusi keuangan,” terang dia.

    Dia mengatakan, saat ini QRIS Tap baru bisa digunakan untuk ponsel jenis Android. Pasalnya, Android lebih banyak menjangkau merk ponsel. Namun, BI juga membuka diri agar QRIS Tap juga bisa digunakan oleh ponsel Apple.

    “Apple bersifat eksklusif, sehingga aksesnya masih perlu dibuka oleh mereka. Ke depannya, tentu kami bersama industri akan mendorong hal ini. Jika pasar Indonesia besar dan Apple berinvestasi di sini, semoga layanan tersebut juga bisa digunakan,” tuturnya.

    Penggunaan  QRIS Tap dilakukan dengan cara  pengguna membuka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran lainnya terlebih dahulu. Lalu  pilih menu QRIS dan pilih fitur QRIS Tap.

    Pengguna akan  memilih sumber dana yang akan digunakan untuk pembayaran seperti berasal dari simpanan hingga kartu kredit. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan PIN mobile banking atau aplikasi pembayaran lain. Terakhir, ponsel dapat langsung didekatkan ke NFC Reader dan transaksi pun selesai.

    Implementasi QRIS Tap akan diterapkan secara bertahap hingga akhirnya dapat digunakan secara luas di kanal-kanal moda transportasi, layanan publik, dan merchant lainnya.

    Pada tahap awal, saat ini bisa digunakan di beberapa lokasi layanan transportasi, parkir, rumah sakit, serta ritel dan UMKM, antara lain Stasiun MRT Bundaran HI dan Stasiun MRT Lebak Bulus, Transjakarta (terbatas pada Royaltrans), DAMRI (terbatas pada JR Connexion Jabodetabek), merchant parkir, serta rumah sakit diantaranya RSUD Tarakan, RSCM Kencana, dan RSPAD Gatot Subroto Paviliun Kartika.

    Pada tahap selanjutnya, implementasi QRIS Tap akan diperluas ke seluruh stasiun MRT, Transjakarta, LRT Jakarta dan Jabodebek, perluasan ticketing DAMRI, KRL (rute Jabodetabek dan Jogja-Solo), Teman Bus, dan perluasan secara berkelanjutan pada merchant lainnya.

    Masyarakat dapat memperoleh informasi terkini terkait teknis dan tahapan implementasi QRIS Tap di sektor transportasi dan merchant lainnya pada kanal-kanal informasi milik masing-masing operator dan merchant.

  • Strategi Pemerintah Kembangkan Bandara Kertajati

    Strategi Pemerintah Kembangkan Bandara Kertajati

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berupaya mengoptimalkan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, agar semakin berkembang dan tidak sepi.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan, ada beberapa langkah strategis yang sedang dilakukan. Pertama, bekerja sama dengan GMF AeroAsia untuk membuka layanan maintenance, repair, and overhaul (MRO) atau bengkel pesawat. Dengan fasilitas ini, diharapkan Kertajati dapat menjadi pusat perawatan pesawat dan menarik lebih banyak maskapai.

    “Kami sedang mengupayakan berbagai solusi, salah satunya kerja sama antara Bandara Kertajati dan GMF untuk membuka fasilitas MRO,” ujar Dudy saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Kedua, Kemenhub telah berdiskusi dengan gubernur Jawa Barat untuk menambah berbagai fasilitas pendukung di Bandara Kertajati. Fasilitas itu mencakup rumah sakit, hotel, dan sarana lainnya dan diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bandara, terutama bagi maskapai yang melayani penerbangan umrah.

    “Pemerintah daerah Jawa Barat memiliki komitmen untuk menambah fasilitas guna meningkatkan pelayanan Bandara Kertajati,” tambahnya.

    Sejak pertama kali beroperasi, Bandara Kertajati masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah penumpang. Menhub sebelumnya, Budi Karya Sumadi, sempat optimistis bahwa bandara ini akan menguntungkan dalam lima tahun ke depan, meskipun saat ini masih sepi.

    Menurut Budi Karya, ada tiga langkah utama yang harus dilakukan agar Bandara Kertajati lebih berkembang, yaitu membagi penerbangan domestik dan internasional dengan Bandara Husein Sastranegara, menjadikannya sebagai embarkasi haji dan umrah, serta mengembangkannya sebagai pusat logistik.

    Selain itu, ia menyarankan agar seluruh penerbangan domestik jarak jauh dan internasional dipindahkan ke Bandara Kertajati, sementara penerbangan domestik jarak dekat, seperti ke Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya tetap beroperasi di Bandara Husein Sastranegara, Bandung.