Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.

  • Impor Tumbuh 5,8 Persen pada Februari 2025

    Impor Tumbuh 5,8 Persen pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor Indonesia mencapai US$ 18,16 miliar pada Februari 2025. Angka ini meningkat 5,18 persen secara bulanan dan tumbuh 2,3 persen secara tahunan, didorong oleh kenaikan impor migas dan nonmigas.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor migas pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 2,87 miliar, naik 15,5 persen dibandingkan Januari 2025, namun mengalami kontraksi 3,76 persen dibandingkan Februari 2024. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$ 16 miliar, meningkat 3,52 persen secara bulanan dan 3,47 persen secara tahunan.

    “Peningkatan impor secara bulanan terutama didorong oleh kenaikan impor nonmigas yang memberikan kontribusi 3,03 persen, serta impor migas yang menyumbang 2,14 persen terhadap total pertumbuhan impor,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (17/3/2025).

    Berdasarkan penggunaan barang, impor nonmigas terbagi dalam tiga kelompok utama.

    Pertama, barang konsumsi senilai US$ 1,47 miliar pada Februari 2025. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, impor barang konsumsi mengalami kontraksi 10,61 persen, sedangkan secara tahunan turun 21,05 persen.

    Penurunan terbesar terjadi pada impor daging sapi tanpa tulang beku, yang nilainya turun US$ 43,5 juta dibandingkan bulan lalu, serta produk semi milk atau whole milk rice, yang mengalami penurunan US$ 37 juta dibandingkan Januari 2025.

    Kedua, impor bahan baku/penolong tercatat sebesar US$ 13,94 miliar, mengalami pertumbuhan 7,44 persen secara bulanan dan 4,78 persen secara tahunan.

    Amalia menjelaskan bahwa bahan baku/penolong memberikan kontribusi terbesar terhadap total impor, yakni 73,9 persen pada Februari 2025.

    Ketiga, impor barang modal senilai US$ 3,45 miliar, yang mengalami kenaikan 4,13 persen dibandingkan Januari 2025 dan 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Secara keseluruhan, bahan baku/penolong dan barang modal mengalami pertumbuhan baik secara bulanan maupun tahunan, sementara barang konsumsi mengalami penurunan,” jelas Amalia.

    Dari sepuluh golongan barang utama nonmigas, logam mulia dan perhiasan/permata mencatatkan kenaikan tertinggi, dengan peningkatan US$ 330 juta (110,26 persen) dibandingkan Januari 2025. Sebaliknya, golongan mesin dan peralatan mekanis mengalami penurunan terbesar, yakni US$ 120 juta (4,47 persen).

    Tiongkok masih menjadi pemasok terbesar barang impor nonmigas dengan nilai US$ 6,05 miliar (37,81 persen), diikuti Jepang US$ 1,26 miliar (7,86 persen) dan Thailand US$ 870 juta (5,45 persen). Sementara itu, impor nonmigas dari negara ASEAN tercatat US$ 2,65 miliar (16,59 persen), dan dari Uni Eropa sebesar US$ 920 juta (5,72 persen).

  • PTPP dan 22 BUMN Berkolaborasi Hadirkan PLTS dan Reverse Osmosis di Batam

    PTPP dan 22 BUMN Berkolaborasi Hadirkan PLTS dan Reverse Osmosis di Batam

    Batam, Beritasatu.com – Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sebanyak 23 BUMN termasuk diantaranya PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) berkolaborasi dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sistem Reverse Osmosis di Pondok Pesantren Darussalam Al Gontory, Tanjung Piayu, Batam.

    Peresmian program ini ditandai dengan prosesi gunting pita yang dihadiri oleh perwakilan dari 23 BUMN kolaborator, perwakilan Universitas Jenderal Soedirman (UNSUD), serta pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik serta menyediakan air bersih bagi 50 santri dan 15 pengurus pesantren yang sebelumnya belum memiliki akses listrik dan masih bergantung pada air laut.

    Corporatre Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan energi bersih dan akses air minum layak, tetapi juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pendidikan berkualitas (SDG 4), akses air bersih dan sanitasi (SDG 6), serta energi bersih dan terjangkau (SDG 7).

    “Kami berharap, dengan adanya PLTS dan sistem Reverse Osmosis ini, para santri dapat belajar dengan lebih nyaman dan mendapatkan akses air bersih yang lebih layak. Ini adalah bentuk kepedulian kami dalam membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Joko.

    Ditambahkannya, PTPP turut serta dalam program ini sebagai bagian dari inisiatif Rebuild Tomorrow Project. Sejak berdiri pada tahun 1953, PTPP terus berkontribusi dalam berbagai proyek infrastruktur dan energi yang berorientasi pada keberlanjutan.

    “Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara BUMN dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Serta program ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak inisiatif serupa di masa mendatang,” harap Joko.

  • Puluhan Pelaku Usaha Minyakita yang Langgar Aturan Pasti Kena Sanksi

    Puluhan Pelaku Usaha Minyakita yang Langgar Aturan Pasti Kena Sanksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer Minyakita, yang terbukti melanggar aturan. Adapun, Kemendag hingga saat ini telah memberikan sanksi terhadap 66 pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, 66 pelaku usaha yang terjaring ini merupakan hasil pengawasan distribusi Minyakita untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025.

    Pengawasan tersebut dilakukan, yakni pada rentang November 2024 hingga 12 Maret 2025. Kemendag juga telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).

    Pria yang akrab disapa Busan ini mengungkapkan, jenis pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam. Mulai dari pelanggaran administrasi, hingga praktik pengurangan takaran.

    “Pengawasan kita lakukan terus, ada beberapa ya dari 66 itu pelanggaran-pelanggaran administrasi, misalnya bundling, terus izinnya tidak jelas dan sebagainya,” ungkap Busan di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, (17/3/2025).

    “Baru kemudian kita temukan pertama kali itu yang pengurangan takaran,” sambungnya.

    Busan mengungkapkan, sejak awal, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap seluruh komoditas pangan termasuk Minyakita. Bahkan pengawasan dilakukan tak hanya menjelang Ramadan dan Idulfitri, melainkan sejak sebelum periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

    “Mulai Nataru itu kan kita secara ketat bagaimana menjaga agar pasokan ada, agar harga terjamin. Nah itu ya hasil pengawasan kita temukan beberapa seperti itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) PKTN Moga Simatupang mengungkapkan, terdapat beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan Minyakita di atas domestic price obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

    “Selain itu juga penjualan Minyakita antar-pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET; serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi Minyakita tidak merata,” ungkap Moga dalam keterangannya.

    Modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia (KBLI) perdagangan yang sesuai. Kemudian, pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas.

    Berikutnya, pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi Minyakita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan.

    Selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa penarikan barang dari distribusi.

    Jika masih terus melanggar, sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

    Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memproduksi dan/atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran, atau takaran yang tercantum dalam label. Jika melanggar ketentuan seperti pada pada produk Minyakita, mereka dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda.
     

  • Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Idulfitri 2025, Apa Saja?

    Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Idulfitri 2025, Apa Saja?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, langkah ini bertujuan meningkatkan permintaan dan pasokan guna mendukung aktivitas ekonomi selama libur Lebaran.

    Sejumlah program terkait kebijakan ekonomi telah disiapkan, termasuk promosi pariwisata selama periode Idulfitri. Tahun ini, jumlah perjalanan wisata diproyeksikan mencapai 122,1 juta perjalanan.

    Pemerintah juga memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar tambahan 6% untuk tiket transportasi, serta diskon tarif tol 20% untuk perjalanan jarak jauh atau barrier gate to barrier gate di beberapa ruas tol pada H-7 hingga H-4 Idulfitri dan H+7 hingga H+8 Idulfitri.

    Selain itu, percepatan program kendaraan listrik turut menjadi bagian dari kebijakan ini, dengan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit motor listrik.

    Dalam aspek kesejahteraan pekerja, pemerintah menetapkan pemberian tunjangan hari raya (THR) Keagamaan bagi pekerja dan buruh, serta bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi, yang harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

    ASN, pegawai daerah, serta pensiunan juga akan menerima THR dua minggu sebelum Idulfitri.

    Pemerintah turut menggelar program belanja nasional, seperti Friday Mubarak pada 28 Februari-28 Maret 2025 dengan target transaksi Rp 75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14-30 Maret 2025 dengan target Rp 30 triliun, serta kampanye belanja daring Ramadan di berbagai platform e-commerce.

    Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat. Menurut data Bloomberg Februari 2025, risiko resesi Indonesia berada di bawah 5%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38%), Kanada (35%), dan AS (25%).

    Airlangga menegaskan, fondasi ekonomi nasional yang kokoh, diversifikasi mitra dagang, serta penguatan hilirisasi menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

    Pada 2024, ekonomi nasional mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,03% (yoy), dengan sejumlah provinsi, seperti Papua Barat dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan pesat berkat sektor industri pengolahan serta pertambangan.

    elain itu, berbagai kebijakan ekonomi turut berkontribusi terhadap stabilitas nasional, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) di level 126,4 pada Februari 2025, indeks pembelian manufaktur atau PMI manufaktur berada di zona ekspansi di level 53,6, serta deflasi 0,48% (mtm) yang masih dialami Indonesia karena adanya program diskon tarif listrik, dengan komponen inti mengalami inflasi 0,25% (mtm).

  • IHSG Sesi I Hari Ini Melemah, Sektor Teknologi Anjlok Terdalam

    IHSG Sesi I Hari Ini Melemah, Sektor Teknologi Anjlok Terdalam

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini mengalami melemah karena turun 64,8 poin atau 0,99% ke level 6.450,8 pada penutupan sesi I, Senin (17/3/2025).  Sepanjang sesi perdagangan, IHSG bergerak dalam rentang 6.445-6.557 dan mencerminkan volatilitas pasar yang cukup tinggi.

    Selama sesi I, tercatat 13,54 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai sekitar Rp 5,15 triliun, dan frekuensi perdagangan sebanyak 662.032 kali transaksi. Dari total saham yang diperdagangkan, 296 saham menguat, 290 saham melemah, dan 210 saham stagnan.

    Tekanan jual juga berdampak pada saham unggulan. Berdasarkan data IDX hingga pukul 12.00 WIB, indeks LQ45 turun 0,1%, sementara Investor33 terkoreksi 0,3%. Namun, di tengah tren negatif ini, indeks Jakarta Islamic Index (JII) justru naik 1,1%, menunjukkan bahwa saham-saham berbasis syariah masih mendapat minat dari investor.

    Pada penutupan IHSG sesi I hari ini, sektor teknologi mengalami penurunan paling tajam dengan kejatuhan hingga 11,6%, menjadikannya sektor yang paling terbebani di pasar. Pelemahan juga terjadi di sektor keuangan yang turun 1%, sektor transportasi turun 0,4%, sektor barang konsumsi non-primer melemah 0,3%, serta sektor properti yang terkoreksi 0,3%.

    Meskipun mayoritas sektor mengalami penurunan, beberapa sektor masih mampu mencatatkan kenaikan. Sektor barang baku memimpin dengan kenaikan 2,2%, diikuti sektor barang konsumsi primer yang naik 0,6%, serta sektor infrastruktur yang mencatatkan kenaikan tipis 0,1%.

    Sementara IHSG hari ini tertekan, indeks saham utama di Asia justru mengalami kenaikan. Indeks Shanghai Composite (China) naik 0,2%, Hang Seng (Hong Kong) melonjak 1,1%, Nikkei (Jepang) menguat 1,2%, dan Straits Times (Singapura) mencatat kenaikan 0,7%.

  • Indonesia Catat Surplus Neraca Perdagangan 58 Bulan Berturut-turut

    Indonesia Catat Surplus Neraca Perdagangan 58 Bulan Berturut-turut

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia kembali mencatat surplus neraca perdagangan pada Februari 2025, dengan nilai mencapai US$  3,12 miliar. Tren positif ini telah berlangsung selama 58 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global.

    Surplus ini berasal dari nilai ekspor yang mencapai US$ 21,98, sementara impor tercatat sebesar US$ 18,86 miliar pada periode yang sama. Namun, surplus neraca perdagangan ini didapat dari penurunan sebesar US$ 380 juta secara bulanan, tetapi meningkat secara tahunan sebesar US$ 2,28 miliar.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, capaian ini mencerminkan daya saing produk ekspor Indonesia yang tetap kuat di pasar global.

    “Kinerja positif ini ditopang oleh tingginya permintaan dari negara mitra dagang utama, seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, serta harga komoditas unggulan yang masih berada dalam tren menguntungkan,” ucapnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (17/3/2025).

    Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2025 terutama didorong oleh kinerja positif komoditas nonmigas, yang mencatat surplus sebesar US$ 4,84 miliar. Meskipun demikian, angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai US$ 4,92 miliar.

    Komoditas utama yang berkontribusi terhadap surplus nonmigas meliputi lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15), bahan bakar mineral (HS 27), serta besi dan baja (HS 72). Kinerja ekspor dari sektor ini tetap kuat meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding bulan sebelumnya.

    Di sisi lain, neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit sebesar US$ 1,72 miliar, yang terutama disebabkan oleh impor hasil minyak dan minyak mentah yang masih tinggi.

    Secara keseluruhan, Indonesia tetap mencatat surplus neraca perdagangan karena nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan dengan impor. Pada Februari 2025, total nilai ekspor mencapai US$ 21,95 miliar, mengalami penurunan sebesar 2,58% secara bulanan (mtm).

    Sementara itu, nilai impor tercatat US$ 18,86 miliar, meningkat 5,18% mtm. Kombinasi dari penurunan ekspor dan peningkatan impor ini tetap mampu menjaga surplus perdagangan Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.

    Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong diversifikasi ekspor agar tidak hanya bergantung pada komoditas mentah. Produk bernilai tambah dan manufaktur semakin didorong ke pasar internasional untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri.

    Di sisi lain, pengendalian impor juga berperan dalam menjaga keseimbangan neraca perdagangan. Efisiensi dalam pengadaan bahan baku industri dan pengurangan impor barang konsumsi yang tidak mendesak menjadi strategi utama dalam mempertahankan surplus perdagangan.

  • Nilai Ekspor Capai US$ 21,98 Miliar pada Februari 2025

    Nilai Ekspor Capai US$ 21,98 Miliar pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 21,98 miliar pada Februari 2025. Angka ini mengalami pertumbuhan sebesar 2,58% dibandingkan Januari 2025 month to month (mtm) dan meningkat 14,05% dibandingkan Februari 2024 year on year (yoy).

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, nilai ekspor migas pada Februari 2025 mencapai US$ 1,14 miliar, tumbuh 8,25% secara bulanan, tetapi mengalami kontraksi 5,98% secara tahunan. Kenaikan ekspor migas secara bulanan didorong oleh meningkatnya nilai ekspor minyak mentah yang berkontribusi sebesar 0,56%.

    Sementara itu, ekspor nonmigas tercatat sebesar US$ 20,84 miliar, mengalami pertumbuhan 2,29% secara bulanan dan 15,4% secara tahunan. Beberapa komoditas yang memberikan kontribusi terhadap kenaikan ekspor nonmigas secara bulanan antara lain lemak dan minyak hewani/nabati yang naik 37,04% dengan andil 3,7%, mesin dan peralatan mekanis yang meningkat 37,85% dengan andil 0,92%, serta logam mulia dan perhiasan yang tumbuh 16,45% dengan andil 0,66%.

    “Peningkatan nilai ekspor pada Februari 2025 secara bulanan terutama didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS pada Senin (17/3/2025).

    Secara tahunan, komoditas nonmigas yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekspor meliputi lemak dan minyak hewani/nabati, logam mulia dan perhiasan, serta besi dan baja.

    Berdasarkan sektor, ekspor nonmigas terbagi menjadi tiga kelompok utama. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat nilai ekspor sebesar US$ 560 juta, tumbuh 3,06% secara bulanan dan 52,01% secara tahunan. 
    Sektor pertambangan dan lainnya mencapai US$ 2,63 miliar, mengalami kontraksi sebesar 3,41% secara bulanan dan 35,38% secara tahunan. Sementara itu, sektor industri pengolahan mencatat nilai ekspor US$ 17,65 miliar, tumbuh 3,17% secara bulanan dan 29,56% secara tahunan, dengan kontribusi sebesar 20,89% terhadap total ekspor Februari 2025.

    “Peningkatan ekspor sektor industri pengolahan secara bulanan terutama didorong oleh meningkatnya nilai ekspor minyak kelapa sawit, mesin keperluan umum, barang perhiasan dan barang berharga, serta timah,” tambah Amalia saat rilis nilai ekspor Februari 2025.

  • Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 427,5 Miliar pada Januari 2025

    Utang Luar Negeri RI Naik Jadi US$ 427,5 Miliar pada Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$ 427,5 miliar pada Januari 2025, meningkat 5,1% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2024, yang mencatat kenaikan 4,2%. Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh utang sektor publik, baik dari pemerintah maupun bank sentral.

    Kepala Departemen Komunikasi B  Ramdan Denny Prakoso menyebut, struktur utang luar negeri  Indonesia tetap sehat berkat penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

    “Rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat turun menjadi 30,3% pada Januari 2025 dari 30,5% pada Desember 2024. Selain itu, mayoritas ULN Indonesia masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan proporsi mencapai 84,7% dari total ULN,” ucapnya pada Senin (17/3/2025).

    BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN guna memastikan struktur utang tetap sehat serta mengoptimalkan pemanfaatannya untuk pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

    Ramdan menegaskan bahwa upaya ini dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. Pada Januari 2025, posisi utang luar negeri  pemerintah mencapai US$ 204,8 miliar, tumbuh 5,3% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 3,3%.

    Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya aliran modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) internasional, mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. Utang luar negeri pemerintah terus dikelola secara hati-hati dan efisien untuk mendukung berbagai sektor prioritas, termasuk kesehatan, pendidikan, pertahanan, konstruksi, serta jasa keuangan dan asuransi.

    Sementara itu, utang luar negeri swasta pada Januari 2025 tercatat sebesar US$ 194,4 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,7% secara tahunan, sama seperti bulan sebelumnya.

    Pelemahan ini terutama disebabkan oleh penurunan ULN di sektor lembaga keuangan, yang mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan bulan sebelumnya. Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terbesar masih berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian.

    Meskipun mengalami kontraksi, utang luar negeri swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,6% dari total ULN swasta.

    Dengan kondisi tersebut, BI memastikan bahwa utang luar negeri  Indonesia tetap terkendali dan terus dipantau agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional.

  • Aksi Premanisme Ormas di Industri Hambat Iklim Investasi Indonesia

    Aksi Premanisme Ormas di Industri Hambat Iklim Investasi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Chandra Asri Petrochemical mengharapkan pemerintah dapat mengambil tindakan tegas terhadap aksi premanisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas). Jika tidak segera ditangani, hal ini dikhawatirkan dapat menghambat iklim investasi di Indonesia.

    Direktur Legal, External Affairs & Circular Economy PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai menjelaskan, aktivitas sejumlah ormas serta lembaga swadaya/pemberdayaan masyarakat (LSM/LPM) kerap mengganggu operasional industri.

    “Yang kami butuhkan adalah kepastian hukum dan kepastian dalam menjalankan usaha agar kegiatan produksi tidak terganggu,” ujarnya dalam diskusi Forum Wartawan Industri (Forwin) bertema “Peluang dan Tantangan Industri Kimia Sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”, Minggu (16/3/2025).

    Edi menuturkan bahwa bentuk gangguan dari aksi premanisme ormas ini beragam di setiap kawasan industri. Salah satu contoh yang mencuat adalah insiden di Cilegon, Banten, dengan industri sempat diserang oleh ormas.

    Ia menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan aksi premanisme yang tidak terkendali.

    “Ada kasus yang viral di media, seperti di Cilegon dengan pagar pabrik dikunci dan operasional terganggu. Ini merupakan fakta yang sudah terjadi,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa masalah serupa tidak hanya terjadi di Cilegon, tetapi juga di berbagai kawasan industri lain, di mana pelaku usaha menghadapi tantangan serupa.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya tindakan pemerintah dalam menindak aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas. Dengan adanya kepastian hukum, dunia usaha dapat terhindar dari ancaman permintaan ‘jatah’ oleh kelompok tertentu.

    Sebagai langkah pencegahan, pelaku industri dapat meningkatkan pengamanan serta menjalin koordinasi lebih erat dengan pihak kepolisian.

    “Koordinasi dengan aparat keamanan dan kepolisian sangat penting agar industri bisa beroperasi dengan lancar tanpa hambatan, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi,” kata Edi.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Chandra Asri telah menemukan strategi untuk mengurangi risiko premanisme terhadap perusahaannya.

    “Kami berupaya memperkecil kesenjangan sosial dengan membangun sekolah dan politeknik agar masyarakat memiliki kesempatan kerja. Salah satu cara kami untuk meminimalkan aksi premanisme ormas adalah melalui program Corporate Social Responsibility (CSR),” pungkasnya terkait aksi premanisme ormas.