Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih resmi dibentuk untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator (Menko) bidang pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Kop Des Merah Putih sebagai upaya memperkuat peran koperasi desa dalam produksi pangan nasional.

    Zulhas meresmikan Satgas tersebut bersama dengan sejumlah menteri teknis, termasuk menteri sekretaris negara, menteri keuangan, menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal beserta wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.

    Kemudian, menteri koperasi dan wakil menteri koperasi, menteri kelautan dan perikanan, wakil menteri sosial, wakil menteri pertanian, serta wakil menteri BUMN.

    Zulhas menjelaskan, satgas ini dibentuk karena Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran vital dalam produksi pangan di setiap desa di Indonesia.

    Dia menerangkan, Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan pemerintahan desa dalam segi operasional maupun menjadi badan usaha bagi desa tersebut.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa karena koperasi tersebut akan diputuskan oleh musyawarah pemerintahan desa,” jelas Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Mantan menteri perdagangan itu mengatakan, meski pengelolaan koperasi desa ini diputuskan oleh pemerintahan di tingkat desa, tetapi untuk anggaran operasionalnya akan ditanggung oleh APBN.

    “Sementara nanti anggarannya untuk pemerintah desa ada Himbara. Dari mana anggarannya? Tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tutur Zulhas.

    Zulhas berharap, koperasi desa ini bisa menjadi tulang punggung dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    Untuk itu, Zulhas menuturkan, koperasi desa harus menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing, mampu mengatasi permasalahan panjangnya rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman atau makelar yang selama ini menekan harga petani.

    “Tentu usaha pokok yang sudah ada itu nanti bisa sebagai pengadaan pupuk bagi petani, pengadaan pembelian gabah, juga sekaligus memotong rantai pasok sembako,” tutur Zulhas.

    Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta 10.000 Koperasi Desa Merah Putih sektor kelautan dan perikanan yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan ke depan.

    Lebih lanjut, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2021 masih sebesar 1,07%. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan kontribusi tersebut meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045.

    Selain itu, usaha koperasi yang didominasi oleh simpan pinjam pada tahun 2021 (hanya 8,39% bergerak di bidang produksi), ditargetkan meningkat menjadi 10% pada tahun 2029.

    Adapun strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memberikan dukungan permodalan, teknologi dan manajemen, serta revitalisasi koperasi yang kurang aktif atau tidak berfungsi optimal.

  • BNI Resmikan Wholesale Innovation Hub, Ruang Kerja Kreatif untuk Era Baru BNIdirect

    BNI Resmikan Wholesale Innovation Hub, Ruang Kerja Kreatif untuk Era Baru BNIdirect

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat transformasi digitalnya dengan meresmikan Wholesale Innovation Hub untuk BNIdirect di RDTX Square, Kuningan. Wholesale Innovation Hub ini dirancang sebagai ruang kreatif yang mendukung kolaborasi antar tim dalam menciptakan solusi perbankan digital yang lebih inovatif, aman, dan efisien. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen wholesale dan memperkuat positioning BNI sebagai Top Transaction Bank di Indonesia.

    Peresmian Wholesale Innovation Hub dilakukan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, dan segenap jajaran direksi BNI pada acara Wholesale Innovation Hub Open House dan Iftar 2025 di RDTX Square, Kamis (13/3/2025). Pada kesempatan tersebut, Royke menegaskan bahwa Wholesale Innovation Hub ini merupakan wujud komitmen BNI dalam menciptakan ekosistem digital yang memenuhi kebutuhan nasabah korporasi dan bisnis. Dirancang dengan lingkungan kerja yang dinamis, Wholesale Innovation Hub ini mendukung kreativitas dan pengembangan solusi perbankan inovatif untuk menghadapi tantangan di era digital.

    “BNI memahami bahwa inovasi lahir dari lingkungan kerja yang inspiratif guna terus menghadirkan solusi digital terbaik bagi nasabah. Setelah membangun Innovation Hub di Sarinah, kini kami menghadirkan Wholesale Innovation Hub di RDTX Square untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kreatif bagi tim BNIdirect,” ujar Royke.

    Wholesale Innovation Hub dirancang agar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan karyawan, terutama generasi muda yang kini mendominasi tenaga kerja BNI. Saat ini, 40% karyawan BNI berasal dari generasi Z, yang membawa perspektif baru dan gagasan segar dalam pengembangan layanan digital.

    Fasilitas Wholesale Innovation Hub di RDTX Square hadir dengan konsep ruang kerja yang berbeda dari kantor perbankan pada umumnya. Beberapa fasilitas unggulan yang tersedia meliputi:
    ● Ruang kerja yang nyaman dan fleksibel, didesain untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi antar tim.
    ● Coffee shop dan mini golf, sebagai sarana relaksasi bagi karyawan untuk mendorong kreativitas dalam menciptakan inovasi baru.
    ● Layar besar interaktif, yang menampilkan informasi terkait pengembangan untuk memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data.
    ● Agile room/collaborative room, yang dilengkapi dengan fasilitas brainstorming seperti peralatan presentasi interaktif untuk mendukung diskusi inovatif dan sesi design thinking.
    ● Conference room, menjadi ruang pertemuan modern berteknologi canggih yang mendukung presentasi, diskusi strategis, serta pertemuan dengan mitra bisnis atau nasabah korporasi.

    BNIdirect telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Per tahun 2024, nilai transaksi yang berhasil dihimpun oleh Wholesale Digital Channel mencapai Rp 7,931 triliun, naik sebesar 23,3% year-on- year (YoY), angka transaksi yang meningkat sebesar 36,5% YoY, serta pengguna Wholesale Digital Channel meningkat sebesar 14,2% YoY.

    “Bekerja di perbankan memiliki kesan yang kaku dan tradisional, tapi di BNI kami percaya bahwa inovasi digital terbaik lahir dari lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Dengan Wholesale Innovation Hub ini, kami berharap dapat terus melayani nasabah korporasi dan bisnis dengan baik dengan terus mengembangkan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah sehingga menjadikan BNI sebagai top of mind dari transaksional nasabah,” ungkap Royke.

  • IHSG Hari Ini Melemah, Sektor Teknologi Tertekan

    IHSG Hari Ini Melemah, Sektor Teknologi Tertekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini ditutup melemah 43,684 poin atau 0,67% ke level 6.471. Pelemahan indeks terjadi di tengah tekanan mayoritas sektor saham yang mengalami koreksi sepanjang perdagangan.

    Volume perdagangan tercatat sebanyak 19,78 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,5 triliun, sementara frekuensi perdagangan mencapai 1,083 juta kali.

    Meskipun indeks melemah, terdapat 308 saham yang menguat, sementara 279 saham mengalami penurunan, dan 219 saham stagnan.

    Sebagian besar sektor saham mengalami tekanan, dengan sektor teknologi menjadi yang paling terdampak setelah anjlok 11,20%. Selain itu, sektor konsumsi primer juga melemah sebesar 1,26%, sedangkan sektor transportasi turun 1,01%.

    Namun, beberapa sektor masih mencatatkan penguatan, di antaranya bahan baku yang naik 2,28%, konsumsi nonprimer yang bertambah 1,11%, infrastruktur yang naik 0,36%, serta energi yang meningkat 0,16%.

    Meskipun IHSG mengalami koreksi, sejumlah indeks saham unggulan tetap menunjukkan performa positif. Indeks LQ45 tercatat menguat 0,33%, Jakarta Islamic Index (JII) naik 1,05%, dan Investor33 bertambah 0,16%.

    Dengan pergerakan yang masih fluktuatif, investor diharapkan tetap mencermati perkembangan pasar serta faktor global yang dapat memengaruhi IHSG hari ini dalam beberapa hari ke depan.

  • Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penerimaan negara  termasuk dari pajak sebesar Rp 3.005,1 triliun pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebesar Rp2 .232,7 triliun.

    Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 1 87,8 triliun, turun 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan penerimaan pajak ini menuai kritik dari berbagai pihak. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target tersebut.

    Salah satunya adalah pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada awal tahun ini.

    “Jika dibandingkan dengan 2024, ada peningkatan target sekitar 7,8%. Sebenarnya, target tahun ini relatif lebih moderat dibandingkan kenaikan target tahun lalu yang mencapai 9%. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan faktor pembatalan PPN 12% di awal tahun ini. Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah masih memasukkan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN tersebut,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com dalam wawancara daring, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa meskipun kebijakan PPN 12% dibatalkan, target penerimaan pajak tetap tidak berubah. Di sisi lain, rencana belanja pemerintah untuk 2025 masih sejalan dengan program-program sebelumnya.

    “Program seperti makan bergizi gratis serta kelanjutan inisiatif dari pemerintahan sebelumnya tetap dijalankan. Bahkan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkat. Ini tentu membutuhkan penerimaan pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya turut memengaruhi defisit anggaran,” pungkas Yusuf.

  • Prabowo Siapkan 30 Proyek Strategis, Targetkan 8 Juta Lapangan Kerja

    Prabowo Siapkan 30 Proyek Strategis, Targetkan 8 Juta Lapangan Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar pemerintah dalam mengembangkan sektor industri dan investasi dengan beberapa proyek strategis.

    Saat meresmikan fasilitas pemurnian logam atau smelter di PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan hampir 30 proyek strategis yang akan mulai dijalankan tahun ini.

    Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sekitar delapan juta lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Kami sudah memutuskan untuk memulai tahun ini, dengan hampir 30 proyek besar. Sebelumnya, kami melihat ada 20 hingga 21 proyek, tetapi setelah dikaji, kami yakin bisa mencapai angka tersebut,” ujar Presiden Prabowo dalam acara peresmian di Gresik, Senin (17/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa proyek strategis ini tidak hanya berfokus pada hilirisasi, tetapi juga mencakup investasi di sektor hulu yang strategis, seperti pertanian dan perikanan.

    Kedua sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa negara serta membuka peluang kerja bagi masyarakat luas.

    “Dari program investasi ini, mulai tahun ini kita bisa menciptakan kurang lebih delapan juta lapangan kerja,” tambahnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan tata kelola yang baik atau good governance.

    Dengan investasi besar di berbagai sektor, pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

    “Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya ini dengan tertib dan sebaik-baiknya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan smelter atau fasilitas pemurnian logam milik PT Freeport Indonesia di Gresik. Fasilitas ini merupakan yang terbesar di dunia dalam pemurnian emas.

    Beroperasinya industri pengolahan ini, bahan baku konsentrat kini dapat diolah dan dimurnikan menjadi logam mulia, seperti emas, perak, serta produk lainnya dan tentunya bisa menjadi proyek strategis.

  • Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Penerimaan Pajak Februari Turun, APPBI: Penurunan di Ritel Terasa

    Jakarta, Beritasatu.com – Penerimaan negara melalui pajak tercatat menurun hingga 30% pada Februari 2025. Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DPD Jakarta Mualim Wijoyo menilai, kontraksi ini bukan hanya disebabkan oleh kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga mencerminkan pelemahan ekonomi Indonesia. Ia pun merasakan dampaknya secara langsung, terutama di sektor ritel.

    “Di sektor ritel, penurunan ini terasa sekali. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan beberapa perusahaan. Ini menjadi cerminan bahwa perekonomian kita memang sedang tidak baik-baik saja,” ujar Mualim Wijoyo dalam Investor Market Today, Senin (17/3/2025).

    Mualim menjelaskan bahwa daya beli masyarakat mulai melemah sejak semester kedua 2024. Saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta perayaan Imlek, tingkat konsumsi jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    Ia juga menyoroti kondisi pusat perbelanjaan yang biasanya ramai di minggu kedua Ramadan, khususnya di sektor food and beverage (F&B) untuk agenda buka bersama.

    “Namun, kali ini beberapa tempat tidak seramai dulu. Dampaknya terasa sekali bagi pusat perbelanjaan tahun ini. Mungkin juga karena Tunjangan Hari Raya (THR) belum cair,” tambahnya menegaskan pelemahan ekonomi Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa hingga Februari 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun atau 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Defisit ini menjadi yang pertama sejak pandemi, setelah APBN selalu mencatat surplus pada awal tahun selama periode 2022-2024.

    Penurunan penerimaan negara menjadi faktor utama defisit ini. Hingga akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 316,9 triliun, dengan realisasi pajak Rp 187,8 triliun.

    Saat pajak turun jadi cerminan ekonomi Indonesia melemah, pendapatan negara secara keseluruhan juga mengalami kontraksi 21,48%, jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang hanya 4,52%. Kontraksi terbesar terjadi pada penerimaan pajak, yang anjlok hingga 30%, jauh lebih dalam dibandingkan kontraksi 3,93% pada tahun sebelumnya.

  • Impor Tumbuh 5,8 Persen pada Februari 2025

    Impor Tumbuh 5,8 Persen pada Februari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai impor Indonesia mencapai US$ 18,16 miliar pada Februari 2025. Angka ini meningkat 5,18 persen secara bulanan dan tumbuh 2,3 persen secara tahunan, didorong oleh kenaikan impor migas dan nonmigas.

    Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor migas pada Februari 2025 tercatat sebesar US$ 2,87 miliar, naik 15,5 persen dibandingkan Januari 2025, namun mengalami kontraksi 3,76 persen dibandingkan Februari 2024. Sementara itu, impor nonmigas mencapai US$ 16 miliar, meningkat 3,52 persen secara bulanan dan 3,47 persen secara tahunan.

    “Peningkatan impor secara bulanan terutama didorong oleh kenaikan impor nonmigas yang memberikan kontribusi 3,03 persen, serta impor migas yang menyumbang 2,14 persen terhadap total pertumbuhan impor,” ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Senin (17/3/2025).

    Berdasarkan penggunaan barang, impor nonmigas terbagi dalam tiga kelompok utama.

    Pertama, barang konsumsi senilai US$ 1,47 miliar pada Februari 2025. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, impor barang konsumsi mengalami kontraksi 10,61 persen, sedangkan secara tahunan turun 21,05 persen.

    Penurunan terbesar terjadi pada impor daging sapi tanpa tulang beku, yang nilainya turun US$ 43,5 juta dibandingkan bulan lalu, serta produk semi milk atau whole milk rice, yang mengalami penurunan US$ 37 juta dibandingkan Januari 2025.

    Kedua, impor bahan baku/penolong tercatat sebesar US$ 13,94 miliar, mengalami pertumbuhan 7,44 persen secara bulanan dan 4,78 persen secara tahunan.

    Amalia menjelaskan bahwa bahan baku/penolong memberikan kontribusi terbesar terhadap total impor, yakni 73,9 persen pada Februari 2025.

    Ketiga, impor barang modal senilai US$ 3,45 miliar, yang mengalami kenaikan 4,13 persen dibandingkan Januari 2025 dan 5,48 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Secara keseluruhan, bahan baku/penolong dan barang modal mengalami pertumbuhan baik secara bulanan maupun tahunan, sementara barang konsumsi mengalami penurunan,” jelas Amalia.

    Dari sepuluh golongan barang utama nonmigas, logam mulia dan perhiasan/permata mencatatkan kenaikan tertinggi, dengan peningkatan US$ 330 juta (110,26 persen) dibandingkan Januari 2025. Sebaliknya, golongan mesin dan peralatan mekanis mengalami penurunan terbesar, yakni US$ 120 juta (4,47 persen).

    Tiongkok masih menjadi pemasok terbesar barang impor nonmigas dengan nilai US$ 6,05 miliar (37,81 persen), diikuti Jepang US$ 1,26 miliar (7,86 persen) dan Thailand US$ 870 juta (5,45 persen). Sementara itu, impor nonmigas dari negara ASEAN tercatat US$ 2,65 miliar (16,59 persen), dan dari Uni Eropa sebesar US$ 920 juta (5,72 persen).

  • PTPP dan 22 BUMN Berkolaborasi Hadirkan PLTS dan Reverse Osmosis di Batam

    PTPP dan 22 BUMN Berkolaborasi Hadirkan PLTS dan Reverse Osmosis di Batam

    Batam, Beritasatu.com – Sebagai wujud nyata komitmen dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, sebanyak 23 BUMN termasuk diantaranya PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”) berkolaborasi dalam Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk menghadirkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan sistem Reverse Osmosis di Pondok Pesantren Darussalam Al Gontory, Tanjung Piayu, Batam.

    Peresmian program ini ditandai dengan prosesi gunting pita yang dihadiri oleh perwakilan dari 23 BUMN kolaborator, perwakilan Universitas Jenderal Soedirman (UNSUD), serta pemerintah daerah. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik serta menyediakan air bersih bagi 50 santri dan 15 pengurus pesantren yang sebelumnya belum memiliki akses listrik dan masih bergantung pada air laut.

    Corporatre Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan inisiatif ini tidak hanya mendukung keberlanjutan energi bersih dan akses air minum layak, tetapi juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pendidikan berkualitas (SDG 4), akses air bersih dan sanitasi (SDG 6), serta energi bersih dan terjangkau (SDG 7).

    “Kami berharap, dengan adanya PLTS dan sistem Reverse Osmosis ini, para santri dapat belajar dengan lebih nyaman dan mendapatkan akses air bersih yang lebih layak. Ini adalah bentuk kepedulian kami dalam membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Joko.

    Ditambahkannya, PTPP turut serta dalam program ini sebagai bagian dari inisiatif Rebuild Tomorrow Project. Sejak berdiri pada tahun 1953, PTPP terus berkontribusi dalam berbagai proyek infrastruktur dan energi yang berorientasi pada keberlanjutan.

    “Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara BUMN dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Serta program ini dapat menjadi inspirasi bagi lebih banyak inisiatif serupa di masa mendatang,” harap Joko.

  • Puluhan Pelaku Usaha Minyakita yang Langgar Aturan Pasti Kena Sanksi

    Puluhan Pelaku Usaha Minyakita yang Langgar Aturan Pasti Kena Sanksi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha di tingkat distributor dan pengecer Minyakita, yang terbukti melanggar aturan. Adapun, Kemendag hingga saat ini telah memberikan sanksi terhadap 66 pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan, 66 pelaku usaha yang terjaring ini merupakan hasil pengawasan distribusi Minyakita untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, terutama saat Ramadan dan menjelang Idulfitri 2025.

    Pengawasan tersebut dilakukan, yakni pada rentang November 2024 hingga 12 Maret 2025. Kemendag juga telah mengawasi 316 pelaku usaha di 23 provinsi, melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN).

    Pria yang akrab disapa Busan ini mengungkapkan, jenis pelanggaran yang dilakukan bermacam-macam. Mulai dari pelanggaran administrasi, hingga praktik pengurangan takaran.

    “Pengawasan kita lakukan terus, ada beberapa ya dari 66 itu pelanggaran-pelanggaran administrasi, misalnya bundling, terus izinnya tidak jelas dan sebagainya,” ungkap Busan di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, (17/3/2025).

    “Baru kemudian kita temukan pertama kali itu yang pengurangan takaran,” sambungnya.

    Busan mengungkapkan, sejak awal, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap seluruh komoditas pangan termasuk Minyakita. Bahkan pengawasan dilakukan tak hanya menjelang Ramadan dan Idulfitri, melainkan sejak sebelum periode Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

    “Mulai Nataru itu kan kita secara ketat bagaimana menjaga agar pasokan ada, agar harga terjamin. Nah itu ya hasil pengawasan kita temukan beberapa seperti itu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) PKTN Moga Simatupang mengungkapkan, terdapat beberapa modus pelanggaran yang ditemukan antara lain penjualan Minyakita di atas domestic price obligation (DPO) dan harga eceran tertinggi (HET).

    “Selain itu juga penjualan Minyakita antar-pengecer, bukan langsung ke konsumen akhir, yang memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi HET; serta tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi Minyakita tidak merata,” ungkap Moga dalam keterangannya.

    Modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang (TDG) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha lndonesia (KBLI) perdagangan yang sesuai. Kemudian, pelaku usaha yang tidak memberikan data dan informasi kepada petugas pengawas.

    Berikutnya, pelaku usaha yang mengemas atau memproduksi Minyakita dengan volume yang lebih sedikit dari takaran yang tertera pada label kemasan.

    Selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa penarikan barang dari distribusi.

    Jika masih terus melanggar, sanksi dapat ditingkatkan menjadi penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.

    Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memproduksi dan/atau memperdagangkan barang sesuai dengan berat bersih, ukuran, atau takaran yang tercantum dalam label. Jika melanggar ketentuan seperti pada pada produk Minyakita, mereka dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda.
     

  • Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Idulfitri 2025, Apa Saja?

    Kebijakan Ekonomi Pemerintah untuk Idulfitri 2025, Apa Saja?

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 untuk mendorong pergerakan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, langkah ini bertujuan meningkatkan permintaan dan pasokan guna mendukung aktivitas ekonomi selama libur Lebaran.

    Sejumlah program terkait kebijakan ekonomi telah disiapkan, termasuk promosi pariwisata selama periode Idulfitri. Tahun ini, jumlah perjalanan wisata diproyeksikan mencapai 122,1 juta perjalanan.

    Pemerintah juga memberikan insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar tambahan 6% untuk tiket transportasi, serta diskon tarif tol 20% untuk perjalanan jarak jauh atau barrier gate to barrier gate di beberapa ruas tol pada H-7 hingga H-4 Idulfitri dan H+7 hingga H+8 Idulfitri.

    Selain itu, percepatan program kendaraan listrik turut menjadi bagian dari kebijakan ini, dengan subsidi sebesar Rp 7 juta per unit motor listrik.

    Dalam aspek kesejahteraan pekerja, pemerintah menetapkan pemberian tunjangan hari raya (THR) Keagamaan bagi pekerja dan buruh, serta bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir berbasis aplikasi, yang harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

    ASN, pegawai daerah, serta pensiunan juga akan menerima THR dua minggu sebelum Idulfitri.

    Pemerintah turut menggelar program belanja nasional, seperti Friday Mubarak pada 28 Februari-28 Maret 2025 dengan target transaksi Rp 75-77 triliun, BINA Lebaran pada 14-30 Maret 2025 dengan target Rp 30 triliun, serta kampanye belanja daring Ramadan di berbagai platform e-commerce.

    Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Indonesia tetap berada dalam posisi yang kuat. Menurut data Bloomberg Februari 2025, risiko resesi Indonesia berada di bawah 5%, jauh lebih rendah dibandingkan negara lain seperti Meksiko (38%), Kanada (35%), dan AS (25%).

    Airlangga menegaskan, fondasi ekonomi nasional yang kokoh, diversifikasi mitra dagang, serta penguatan hilirisasi menjadi faktor utama dalam menjaga daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

    Pada 2024, ekonomi nasional mencatat pertumbuhan solid sebesar 5,03% (yoy), dengan sejumlah provinsi, seperti Papua Barat dan Maluku Utara mengalami pertumbuhan pesat berkat sektor industri pengolahan serta pertambangan.

    elain itu, berbagai kebijakan ekonomi turut berkontribusi terhadap stabilitas nasional, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) di level 126,4 pada Februari 2025, indeks pembelian manufaktur atau PMI manufaktur berada di zona ekspansi di level 53,6, serta deflasi 0,48% (mtm) yang masih dialami Indonesia karena adanya program diskon tarif listrik, dengan komponen inti mengalami inflasi 0,25% (mtm).