Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional koperasi ini akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Dana operasionalnya berasal dari APBN dan APBD, sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

    Dengan peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan dalam waktu enam bulan ke depan.

    Melalui koperasi ini, diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 1,07% pada 2021 menjadi 1,20% pada 2029 dan 5% pada 2045. Kemudian, usaha koperasi di sektor produksi meningkat dari 8,39% pada 2021 menjadi 10% pada 2029.

    Zulhas memaparkan, tiga strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, mendirikan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.

    Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan dukungan permodalan, teknologi, dan manajemen. Ketiga, revitalisasi koperasi kurang aktif agar kembali berfungsi optimal.

    Dengan langkah ini, koperasi desa diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu memangkas rantai distribusi pangan, mengatasi keterbatasan permodalan petani, mengurangi dominasi middleman yang menekan harga petani.

    “Koperasi ini akan berperan dalam pengadaan pupuk, pembelian gabah, serta memangkas rantai pasok sembako,” tegas Zulhas terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

  • Harga Kelapa dan Santan Naik, Kementan Ungkap Alasannya

    Harga Kelapa dan Santan Naik, Kementan Ungkap Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menanggapi kenaikan harga kelapa dan santan di pasar. Menurutnya, kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh melonjaknya permintaan domestik dan ekspor ke luar negeri.

    Menurut Sudaryono, selain faktor iklim, kenaikan harga kelapa dan santan juga terjadi karena usia pohon di Indonesia yang sudah terlampau tua.

    “Saya kira penurunannya tuh bukan hanya karena iklim ya. Kalaupun ada penurunan, karena memang banyak kelapa kita yang memang masih usianya sudah terlampau tua. Nah, ini sedang kita meremajakan semua,” kata Sudaryono seusai menghadiri Rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Untuk mengatasi hal ini, ia mengaku telah menerima mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan peremajaan pohon guna meningkatkan produksi kelapa.

    Lebih lanjut, Sudaryono menyebut komoditas kelapa menjadi perhatian utama Presiden. Pasalnya, kelapa menjadi komoditas utama dalam program hilirisasi pertanian.

    “Karena turunan kelapa ini besar, bukan hanya santan yang kita bisa pakai, tapi ada kosmetik, ada macam-macam lain. Termasuk kelapa adalah satu komoditas yang dibahas di hilirisasi pertanian,” tegas Sudaryono.

    Sebelumnya, harga santan kelapa di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Santan yang sebelumnya dijual sekitar Rp 25.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp 40.000 per kilogram sejak seminggu jelang Ramadan.

    Menurut pedagang santan, Bambang Triyono, kenaikan harga santan kelapa ini terjadi secara bertahap. Pada November 2024, harga santan naik dari Rp 22.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram.

    Kemudian, pada Februari 2025, harga santan kembali mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp 40.000 per kilogram.

    Bambang menyebutkan, faktor utama penyebab kenaikan harga santan kelapa adalah adanya keterbatasan pasokan buah kelapa. Hal ini mengakibatkan harga buah kelapa melonjak dan memengaruhi harga santan kelapa di pasaran.

  • Lebaran 2025, Wamen ESDM Minta PLN dan Pertamina Antisipasi Lonjakan

    Lebaran 2025, Wamen ESDM Minta PLN dan Pertamina Antisipasi Lonjakan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Pertamina dan PT PLN untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi selama Idulfitri atau Lebaran 2025.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, tantangan utama saat Lebaran 2025 meliputi ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG, terutama di jalur mudik dan destinasi wisata.

    Selain itu, keandalan pasokan listrik juga menjadi prioritas. Apalagi, terutama di pusat ekonomi dan pemukiman padat penduduk.

    Posko Nasional Sektor ESDM Dibentuk

    Untuk memastikan distribusi energi tetap lancar pada Lebaran 2025, pemerintah membuka Posko Nasional Sektor ESDM yang dipimpin Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

    “Posko ini bukan sekadar pusat pengendalian, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat selama Lebaran 2025,” ujar Yuliot di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Kementerian ESDM meminta PLN, Pertamina, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan stok BBM dan LPG mencukupi, terutama di jalur mudik.

    Kemudian, menjaga keandalan pasokan listrik di pusat ekonomi dan pemukiman, mengawasi distribusi energi untuk mencegah kelangkaan di lapangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Perhubungan dan Polri.

    Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan perayaan Lebaran 2025 dengan aman dan nyaman.

  • Investor Baru Masuk, Eks Pekerja Sritex Segera Kembali Bekerja

    Investor Baru Masuk, Eks Pekerja Sritex Segera Kembali Bekerja

    Sukoharjo, Beritasatu.com –  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan para eks pekerja Sritex akan segera kembali bekerja dengan kehadiran investor baru. Hal itu diungkapnya saat memantau proses klaim JKP dan JHT di Sritex, Sukoharjo, Senin (17/3/2025).

    “Hari ini terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali eks pekerja Sritex grup dengan investor,” ujar Yassierli.

    Menurutnya, penandatanganan kontrak kerja ini berkat peran tim kurator yang berupaya melanjutkan bisnis PT Sritex Group serta membuka peluang bagi investor untuk menghidupkan kembali operasional perusahaan.

    “Sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi eks pekerja Sritex group untuk bekerja,” katanya.

    Ketika ditanya tentang jumlah investor yang mengambil alih operasional PT Sritex, Menaker enggan menjawab, termasuk terkait identitas para investor tersebut.

    Ia juga masih belum bisa menyampaikan kapan operasional PT Sritex akan dimulai. Pihaknya masih harus melihat progres dan persiapan yang dilakukan.

    “Jadi kita lihat progresnya, luar biasa ya, kontrak itu sudah. Kemudian, nanti untuk mulainya, tentu ada persiapan terkait dengan operasi dan seterusnya kita serahkan nanti domainnya ke investor,” ungkapnya.

    Menaker menanggapi keluhan eks pekerja Sritex, termasuk soal THR, dengan menyatakan kepuasannya karena seluruh proses berjalan dengan baik.
     

  • Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terjadi ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.

    Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyusun APBN untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Namun, dalam beberapa kondisi, pengeluaran negara dapat melampaui pendapatan yang diperoleh, sehingga terjadi defisit APBN.

    Pemahaman mengenai defisit APBN, termasuk penyebab dan dampaknya, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dilansir dari laman Investopedia, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Defisit APBN?

    Defisit APBN terjadi ketika jumlah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam keuangan negara, yang mengharuskan pemerintah mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti melalui penerbitan utang negara.

    Setiap tahunnya, pemerintah berupaya menyusun APBN dengan harapan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat tercapai. Namun, kenyataannya sering kali pendapatan negara tidak memenuhi target yang ditetapkan.

    Di sisi lain, pengeluaran terus meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan program sosial. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan defisit, yang menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor Penyebab Defisit APBN

    Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan defisit APBN meliputi:

    1. Pendapatan negara yang tidak mencapai target

    Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang ditentukan.

    Faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan yang kurang efektif, serta kebocoran dalam sistem pemungutan pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan memperbesar defisit.

    2. Pengeluaran pemerintah yang membengkak

    Peningkatan belanja negara di berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan subsidi energi, dapat menyebabkan defisit.

    Kadang-kadang, pemerintah terpaksa meningkatkan pengeluaran untuk menghadapi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau pandemi. Langkah ini dapat memperbesar defisit dalam APBN.

    3. Beban utang yang meningkat

    Untuk menutupi defisit, pemerintah sering kali mengandalkan utang. Namun, peningkatan utang yang berkelanjutan dapat memperburuk kondisi APBN karena pemerintah harus membayar bunga dan cicilan utang setiap tahun, yang semakin membebani anggaran negara.

    4. Fluktuasi ekonomi global

    Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap defisit APBN. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti penurunan harga komoditas, ketegangan perdagangan internasional, atau krisis ekonomi dunia, dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.

    Penurunan harga minyak dan komoditas lainnya juga dapat memengaruhi penerimaan negara, memperburuk posisi anggaran.

    Defisit APBN merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia, tetapi dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan berkelanjutan agar dampak negatif dari defisit dapat diminimalkan.

  • Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Prioritaskan Swasembada Pangan, Zulhas Beberkan Ide Koperasi Desa

    Jakarta, Beritasatu.com – Koperasi Desa (Kop Des) Merah Putih resmi dibentuk untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator (Menko) bidang pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Kop Des Merah Putih sebagai upaya memperkuat peran koperasi desa dalam produksi pangan nasional.

    Zulhas meresmikan Satgas tersebut bersama dengan sejumlah menteri teknis, termasuk menteri sekretaris negara, menteri keuangan, menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal beserta wakil menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal.

    Kemudian, menteri koperasi dan wakil menteri koperasi, menteri kelautan dan perikanan, wakil menteri sosial, wakil menteri pertanian, serta wakil menteri BUMN.

    Zulhas menjelaskan, satgas ini dibentuk karena Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran vital dalam produksi pangan di setiap desa di Indonesia.

    Dia menerangkan, Koperasi Desa Merah Putih akan melibatkan pemerintahan desa dalam segi operasional maupun menjadi badan usaha bagi desa tersebut.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa karena koperasi tersebut akan diputuskan oleh musyawarah pemerintahan desa,” jelas Zulhas dalam jumpa pers di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Mantan menteri perdagangan itu mengatakan, meski pengelolaan koperasi desa ini diputuskan oleh pemerintahan di tingkat desa, tetapi untuk anggaran operasionalnya akan ditanggung oleh APBN.

    “Sementara nanti anggarannya untuk pemerintah desa ada Himbara. Dari mana anggarannya? Tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD,” tutur Zulhas.

    Zulhas berharap, koperasi desa ini bisa menjadi tulang punggung dalam mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro maritim, hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam.

    Untuk itu, Zulhas menuturkan, koperasi desa harus menjadi pusat ekonomi baru yang berdaya saing, mampu mengatasi permasalahan panjangnya rantai distribusi pangan, keterbatasan permodalan dan dominasi middleman atau makelar yang selama ini menekan harga petani.

    “Tentu usaha pokok yang sudah ada itu nanti bisa sebagai pengadaan pupuk bagi petani, pengadaan pembelian gabah, juga sekaligus memotong rantai pasok sembako,” tutur Zulhas.

    Sebagai informasi, pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih, serta 10.000 Koperasi Desa Merah Putih sektor kelautan dan perikanan yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu enam bulan ke depan.

    Lebih lanjut, kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2021 masih sebesar 1,07%. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, diharapkan kontribusi tersebut meningkat menjadi 1,20% pada tahun 2029 dan 5% pada tahun 2045.

    Selain itu, usaha koperasi yang didominasi oleh simpan pinjam pada tahun 2021 (hanya 8,39% bergerak di bidang produksi), ditargetkan meningkat menjadi 10% pada tahun 2029.

    Adapun strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih meliputi tiga pendekatan utama, yaitu membangun koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan memberikan dukungan permodalan, teknologi dan manajemen, serta revitalisasi koperasi yang kurang aktif atau tidak berfungsi optimal.

  • BNI Resmikan Wholesale Innovation Hub, Ruang Kerja Kreatif untuk Era Baru BNIdirect

    BNI Resmikan Wholesale Innovation Hub, Ruang Kerja Kreatif untuk Era Baru BNIdirect

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terus memperkuat transformasi digitalnya dengan meresmikan Wholesale Innovation Hub untuk BNIdirect di RDTX Square, Kuningan. Wholesale Innovation Hub ini dirancang sebagai ruang kreatif yang mendukung kolaborasi antar tim dalam menciptakan solusi perbankan digital yang lebih inovatif, aman, dan efisien. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen wholesale dan memperkuat positioning BNI sebagai Top Transaction Bank di Indonesia.

    Peresmian Wholesale Innovation Hub dilakukan oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena, dan segenap jajaran direksi BNI pada acara Wholesale Innovation Hub Open House dan Iftar 2025 di RDTX Square, Kamis (13/3/2025). Pada kesempatan tersebut, Royke menegaskan bahwa Wholesale Innovation Hub ini merupakan wujud komitmen BNI dalam menciptakan ekosistem digital yang memenuhi kebutuhan nasabah korporasi dan bisnis. Dirancang dengan lingkungan kerja yang dinamis, Wholesale Innovation Hub ini mendukung kreativitas dan pengembangan solusi perbankan inovatif untuk menghadapi tantangan di era digital.

    “BNI memahami bahwa inovasi lahir dari lingkungan kerja yang inspiratif guna terus menghadirkan solusi digital terbaik bagi nasabah. Setelah membangun Innovation Hub di Sarinah, kini kami menghadirkan Wholesale Innovation Hub di RDTX Square untuk menciptakan suasana kerja yang lebih kreatif bagi tim BNIdirect,” ujar Royke.

    Wholesale Innovation Hub dirancang agar nyaman dan sesuai dengan kebutuhan karyawan, terutama generasi muda yang kini mendominasi tenaga kerja BNI. Saat ini, 40% karyawan BNI berasal dari generasi Z, yang membawa perspektif baru dan gagasan segar dalam pengembangan layanan digital.

    Fasilitas Wholesale Innovation Hub di RDTX Square hadir dengan konsep ruang kerja yang berbeda dari kantor perbankan pada umumnya. Beberapa fasilitas unggulan yang tersedia meliputi:
    ● Ruang kerja yang nyaman dan fleksibel, didesain untuk meningkatkan produktivitas dan kolaborasi antar tim.
    ● Coffee shop dan mini golf, sebagai sarana relaksasi bagi karyawan untuk mendorong kreativitas dalam menciptakan inovasi baru.
    ● Layar besar interaktif, yang menampilkan informasi terkait pengembangan untuk memudahkan monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data.
    ● Agile room/collaborative room, yang dilengkapi dengan fasilitas brainstorming seperti peralatan presentasi interaktif untuk mendukung diskusi inovatif dan sesi design thinking.
    ● Conference room, menjadi ruang pertemuan modern berteknologi canggih yang mendukung presentasi, diskusi strategis, serta pertemuan dengan mitra bisnis atau nasabah korporasi.

    BNIdirect telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Per tahun 2024, nilai transaksi yang berhasil dihimpun oleh Wholesale Digital Channel mencapai Rp 7,931 triliun, naik sebesar 23,3% year-on- year (YoY), angka transaksi yang meningkat sebesar 36,5% YoY, serta pengguna Wholesale Digital Channel meningkat sebesar 14,2% YoY.

    “Bekerja di perbankan memiliki kesan yang kaku dan tradisional, tapi di BNI kami percaya bahwa inovasi digital terbaik lahir dari lingkungan yang mendukung kreativitas dan kolaborasi. Dengan Wholesale Innovation Hub ini, kami berharap dapat terus melayani nasabah korporasi dan bisnis dengan baik dengan terus mengembangkan solusi perbankan digital yang memudahkan nasabah sehingga menjadikan BNI sebagai top of mind dari transaksional nasabah,” ungkap Royke.

  • IHSG Hari Ini Melemah, Sektor Teknologi Tertekan

    IHSG Hari Ini Melemah, Sektor Teknologi Tertekan

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini ditutup melemah 43,684 poin atau 0,67% ke level 6.471. Pelemahan indeks terjadi di tengah tekanan mayoritas sektor saham yang mengalami koreksi sepanjang perdagangan.

    Volume perdagangan tercatat sebanyak 19,78 miliar lembar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp 9,5 triliun, sementara frekuensi perdagangan mencapai 1,083 juta kali.

    Meskipun indeks melemah, terdapat 308 saham yang menguat, sementara 279 saham mengalami penurunan, dan 219 saham stagnan.

    Sebagian besar sektor saham mengalami tekanan, dengan sektor teknologi menjadi yang paling terdampak setelah anjlok 11,20%. Selain itu, sektor konsumsi primer juga melemah sebesar 1,26%, sedangkan sektor transportasi turun 1,01%.

    Namun, beberapa sektor masih mencatatkan penguatan, di antaranya bahan baku yang naik 2,28%, konsumsi nonprimer yang bertambah 1,11%, infrastruktur yang naik 0,36%, serta energi yang meningkat 0,16%.

    Meskipun IHSG mengalami koreksi, sejumlah indeks saham unggulan tetap menunjukkan performa positif. Indeks LQ45 tercatat menguat 0,33%, Jakarta Islamic Index (JII) naik 1,05%, dan Investor33 bertambah 0,16%.

    Dengan pergerakan yang masih fluktuatif, investor diharapkan tetap mencermati perkembangan pasar serta faktor global yang dapat memengaruhi IHSG hari ini dalam beberapa hari ke depan.

  • Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Ini Biang Kerok Penerimaan Pajak Sulit Mencapai Target

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan penerimaan negara  termasuk dari pajak sebesar Rp 3.005,1 triliun pada tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu sebesar Rp2 .232,7 triliun.

    Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Februari 2025 hanya mencapai Rp 1 87,8 triliun, turun 30,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Penurunan penerimaan pajak ini menuai kritik dari berbagai pihak. Peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai target tersebut.

    Salah satunya adalah pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang semula direncanakan berlaku pada awal tahun ini.

    “Jika dibandingkan dengan 2024, ada peningkatan target sekitar 7,8%. Sebenarnya, target tahun ini relatif lebih moderat dibandingkan kenaikan target tahun lalu yang mencapai 9%. Namun, kita juga perlu mempertimbangkan faktor pembatalan PPN 12% di awal tahun ini. Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah masih memasukkan potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN tersebut,” ujar Yusuf kepada Beritasatu.com dalam wawancara daring, Senin (17/3/2025).

    Lebih lanjut, Yusuf menjelaskan bahwa meskipun kebijakan PPN 12% dibatalkan, target penerimaan pajak tetap tidak berubah. Di sisi lain, rencana belanja pemerintah untuk 2025 masih sejalan dengan program-program sebelumnya.

    “Program seperti makan bergizi gratis serta kelanjutan inisiatif dari pemerintahan sebelumnya tetap dijalankan. Bahkan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis berpotensi meningkat. Ini tentu membutuhkan penerimaan pajak yang lebih besar, yang pada akhirnya turut memengaruhi defisit anggaran,” pungkas Yusuf.

  • Prabowo Siapkan 30 Proyek Strategis, Targetkan 8 Juta Lapangan Kerja

    Prabowo Siapkan 30 Proyek Strategis, Targetkan 8 Juta Lapangan Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana besar pemerintah dalam mengembangkan sektor industri dan investasi dengan beberapa proyek strategis.

    Saat meresmikan fasilitas pemurnian logam atau smelter di PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan hampir 30 proyek strategis yang akan mulai dijalankan tahun ini.

    Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sekitar delapan juta lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Kami sudah memutuskan untuk memulai tahun ini, dengan hampir 30 proyek besar. Sebelumnya, kami melihat ada 20 hingga 21 proyek, tetapi setelah dikaji, kami yakin bisa mencapai angka tersebut,” ujar Presiden Prabowo dalam acara peresmian di Gresik, Senin (17/3/2025).

    Ia menjelaskan bahwa proyek strategis ini tidak hanya berfokus pada hilirisasi, tetapi juga mencakup investasi di sektor hulu yang strategis, seperti pertanian dan perikanan.

    Kedua sektor ini dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa negara serta membuka peluang kerja bagi masyarakat luas.

    “Dari program investasi ini, mulai tahun ini kita bisa menciptakan kurang lebih delapan juta lapangan kerja,” tambahnya.

    Prabowo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, transparan, dan berlandaskan tata kelola yang baik atau good governance.

    Dengan investasi besar di berbagai sektor, pemerintah optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

    “Sekarang menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengelola sumber daya ini dengan tertib dan sebaik-baiknya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meresmikan smelter atau fasilitas pemurnian logam milik PT Freeport Indonesia di Gresik. Fasilitas ini merupakan yang terbesar di dunia dalam pemurnian emas.

    Beroperasinya industri pengolahan ini, bahan baku konsentrat kini dapat diolah dan dimurnikan menjadi logam mulia, seperti emas, perak, serta produk lainnya dan tentunya bisa menjadi proyek strategis.