Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Purbaya Kembali Ultimatum Bea Cukai: Setahun Berbenah atau Dirumahkan

    Purbaya Kembali Ultimatum Bea Cukai: Setahun Berbenah atau Dirumahkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengeluarkan ultimatum keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terkait upaya pemberantasan praktik under invoicing dan penyimpangan lainnya. Menkeu menegaskan, apabila dalam satu tahun tidak ada perubahan signifikan, seluruh pegawai Bea Cukai berpotensi dirumahkan.

    Pernyataan tegas itu disampaikan Purbaya saat menjawab pertanyaan anggota DPR mengenai langkah konkret pemerintah menghapus praktik under invoicing, yaitu tindakan mengecilkan nilai barang impor dari harga sebenarnya untuk menghindari pungutan negara.

    “Saya bilang ke mereka (Bea Cukai), kalau Anda enggak bisa perbaiki dalam waktu setahun, ada kemungkinan besar Bea Cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025).

    Purbaya menjelaskan, ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Bea Cukai. Saat ini, sekitar 16.000 pegawai terancam dirumahkan apabila reformasi tidak menunjukkan hasil nyata.

    Ia menegaskan, ancaman tersebut bukan sekadar peringatan administratif. Apabila praktik penyimpangan tetap terjadi, pegawai Bea Cukai bisa dirumahkan hingga pensiun tanpa menerima gaji.

    Menurutnya, tekanan tegas diperlukan agar pegawai Bea Cukai segera berbenah. Pemerintah disebut sudah melakukan perombakan besar-besaran, terutama terkait pengawasan dan teknologi informasi.

    Purbaya menyoroti, integrasi sistem informasi mineral dan batubara antarkementerian/lembaga (Simbara) belum berjalan optimal meski diklaim terhubung. Untuk mempercepat perbaikan, pemerintah membentuk tim di Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang melaporkan perkembangan setiap minggu.

    Selain itu, pemerintah memperbarui peralatan pemindai (scanner) yang telah ditempatkan di pelabuhan besar seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, Semarang, dan Belawan. Ke depan, seluruh hasil pemindaian akan terkoneksi langsung dengan pusat agar keputusan tidak lagi dibuat di daerah.

    Ia memastikan pemerintah telah mengeluarkan sumber daya besar untuk memperbaiki tata kelola Bea Cukai. Meski praktik penyimpangan tak mungkin hilang sepenuhnya, Purbaya berharap angkanya bisa ditekan drastis.

  • Apindo Prediksi Ekonomi RI pada 2026 Tumbuh 5-5,4 Persen

    Apindo Prediksi Ekonomi RI pada 2026 Tumbuh 5-5,4 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 akan berada pada kisaran 5 persen hingga 5,4 persen. Rentang proyeksi yang cukup lebar ini mencerminkan ketidakpastian global yang masih membayangi ekonomi nasional.

    Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan prospek ekonomi 2026 relatif tidak jauh berbeda dengan 2025.

    “Kenapa rentangnya begitu besar? Karena kita masih melihat banyak sekali ketidakpastian juga,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantor Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Apindo, kuartal I 2026 berpeluang menjadi periode pertumbuhan ekonomi terkuat, didorong faktor musiman seperti tahun baru, Imlek, dan Ramadan. Momentum ini biasanya meningkatkan konsumsi rumah tangga, perdagangan, dan aktivitas pariwisata.

    Namun, Shinta mengingatkan bahwa kuartal II dan III 2026 perlu diwaspadai. Hilangnya faktor musiman dapat menekan laju pertumbuhan apabila tidak diimbangi oleh dorongan investasi dan peningkatan produktivitas.

    Meski demikian, pelaku usaha tetap melihat peluang positif pada 2026, meski dibayangi risiko global seperti ketegangan geopolitik dan dinamika perdagangan internasional.

    “We are optimistic but cautious. Jadi, saya selalu bilang optimistis dengan penuh kehati-hatian,” pungkas Shinta.

  • Apindo Terus Pantau Dampak Ekonomi Banjir Sumatera

    Apindo Terus Pantau Dampak Ekonomi Banjir Sumatera

    Jakarta, Beritasatu.com — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera telah menimbulkan kerugian signifikan bagi dunia usaha, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan lokal, agribisnis, hingga industri pengolahan. Namun, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih terus dipantau karena proses penanganan bencana masih berlangsung.

    Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih memfokuskan perhatian pada upaya cepat membantu para korban di wilayah terdampak. Evaluasi dampak bencana terhadap kinerja ekonomi 2026 belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

    “Terus terang kami belum bisa mengevaluasi sejauh mana itu akan berdampak ke 2026. Tapi kalau kami lihat sekarang ini kita masih dalam tahapan penanggulangan,” ujar Shinta dalam konferensi pers di kantor Pusat Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Berdasarkan pemetaan sementara, sektor yang paling terdampak berada di lapisan bawah perekonomian, yakni UMKM dan perdagangan lokal. Banyak pelaku usaha kecil kehilangan stok, aset, hingga pasar akibat kerusakan fisik dan terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Dari pemetaan yang sementara kami terima, itu sektor yang paling berdampak adalah justru yang tentunya UMKM-UMKM dan perdagangan lokal ya,” jelas Shinta.

    Dampak bencana juga merambat ke sektor manufaktur dan industri pengolahan, terutama yang bergantung pada pasokan bahan baku dari wilayah Sumatra. Selain terganggunya permintaan, gangguan utilitas seperti listrik dan air turut memperberat operasional industri.

    “Terganggunya juga permintaan manufaktur dan industri pengolahan terutama yang bergantung pada suplai bahan baku dari Sumatera. Jadi ini juga satu sektor yang harus jadi perhatian kita,” ucap Shinta.

    Selain itu, sektor agribisnis ikut terpukul akibat kerusakan lahan pertanian. Dampak lanjutan juga dirasakan sektor transportasi dan logistik menyusul terputusnya akses jalan dan jembatan di sejumlah daerah terdampak. Kondisi ini memicu gangguan pasokan dan meningkatkan biaya logistik secara agregat.

    “Transportasi dan logistik karena terputusnya akses jalan, jembatan dan lain-lain. Kondisi ini juga menciptakan supply shock ya, menekan output regional dan meningkatkan biaya logistik juga secara agregat,” kata Shinta.

    Meski demikian, Shinta menilai dampak bencana terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan kemungkinan tidak terlalu besar, meskipun tetap perlu diwaspadai.

    “Kalau kita melihat dampak konsumsi dari daerah yang bersangkutan mungkin tidak terlalu besar kalau untuk keseluruhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau saya lihat mungkin kalaupun ada dampak mungkin enggak akan, so far sih kelihatannya nggak akan sampai,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menambahkan bencana yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh masih lemahnya kepedulian terhadap aspek lingkungan, sehingga memperbesar risiko dan dampak kerusakan yang terjadi di berbagai daerah.

    “Situasi kondisi bencana-bencana alam yang terjadi itu karena salah satu penyebabnya mungkin terlepas curah hujan yang tinggi dan segala macam. Namun karena kurang atau tidak ada kepedulian juga yang terkait dengan masalah-masalah ramah lingkungan tadi,” ujar Sanny.

  • Bentuk Syukur Dapat Umrah dari PNM, Tangis Haru Nasabah PNM Mekaar Pecah di Sujud Pertama

    Bentuk Syukur Dapat Umrah dari PNM, Tangis Haru Nasabah PNM Mekaar Pecah di Sujud Pertama

    Jakarta, Beritasatu.com – Suasana haru menyertai keberangkatan para nasabah PNM Mekaar penerima reward Umrah dan perjalanan ke Hong Kong, yang pada periode ini diberikan kepada 117 nasabah. Di antara rasa syukur dan perjalanan spiritual yang mereka jalani, ada satu hal yang mereka bawa dari rumah yaitu doa untuk saudara-saudara di Sumatra yang terdampak bencana.

    Salah satunya datang dari Nursakinah, nasabah Mekaar asal Kabanjahe, yang untuk pertama kalinya melangkah menuju Tanah Suci.

    “Terima kasih kepada PNM yang sudah memberi kesempatan ini. Saya ingin membawa doa untuk saudara-saudara kita di Sumatra yang sedang tertimpa musibah. Saya juga mau mendoakan anak saya yang sekolah di Panyabungan supaya bisa segera saya kunjungi. Semoga masyarakat di sana diberikan kekuatan untuk bangkit lagi,” ujar Nursakinah.

    Bagi para nasabah, reward Umrah bukan sekadar perjalanan ibadah. Ini adalah ruang sunyi untuk membawa harapan keluarga dan komunitas, sekaligus kesempatan untuk memanjatkan doa-doa yang selama ini mereka simpan dalam hati. Di depan Ka’bah, doa itu terasa lebih dekat dan lebih tulus.

    Sekretaris Perusahaan PNM, Dodot Patria Ary, menyampaikan bahwa inilah esensi pemberdayaan yang ingin dijaga oleh  PNM keberanian perempuan untuk tumbuh, sekaligus kehangatan mereka dalam saling menguatkan.

    “Kami percaya bahwa pemberdayaan bukan hanya tentang usaha, tapi juga tentang hati yang saling menjaga. Doa yang dibawa para nasabah ke Tanah Suci menunjukkan betapa kuatnya ikatan komunitas Mekaar. Kebahagiaan memang selalu terasa lebih penuh saat kita saling menguatkan,” ujar Dodot.

    PNM terus menghadirkan ruang agar setiap langkah kecil para nasabah bisa menjadi inspirasi besar. Dari rumah-rumah sederhana di desa hingga Tanah Suci di Mekkah, kekuatan itu terus tumbuh bersama.

  • Apindo Prediksi Ekonomi RI Kuartal IV 2025 hanya 5,3 Persen

    Apindo Prediksi Ekonomi RI Kuartal IV 2025 hanya 5,3 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 hanya berada dalam kisaran 5,1 persen hingga 5,3 persen. Proyeksi ini lebih rendah dari target pemerintah yang memproyeksikan pertumbuhan mencapai 5,6 persen pada akhir tahun.

    “Pertumbuhan kuartal keempat diperkirakan itu akan mencapai 5,1 sampai 5,3 persen. Jadi mungkin kita tidak seoptimistis pemerintah sampai 5,6 persen,” ujar Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, dalam konferensi pers di kantor DPN Apindo, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Meski berada di bawah target pemerintah, Apindo menilai masih ada peluang penguatan ekonomi pada kuartal IV 2025 berkat momentum musiman akhir tahun, seperti Natal dan tahun baru yang biasanya mendorong konsumsi dan aktivitas perdagangan nasional.

    Shinta menambahkan, percepatan belanja pemerintah dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) ke perbankan nasional sebesar Rp 276 triliun juga memberi dorongan tambahan bagi ekonomi pada akhir tahun.

    Secara keseluruhan, Shinta menilai perekonomian Indonesia sepanjang 2025 masih terjaga dengan pola pertumbuhan stabil. Ekonomi nasional tumbuh 4,78 persen pada kuartal I, meningkat menjadi 5,12 persen pada kuartal II, dan berada di 5,04 persen pada kuartal III.

    Untuk sepanjang 2025, Apindo memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5 persen hingga 5,2 persen secara tahunan (yoy). 

  • Update Harga Emas Dunia Malam Hari Ini 8 Desember 2025

    Update Harga Emas Dunia Malam Hari Ini 8 Desember 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia masih menguat hingga malam hari ini, Senin (8/12/2025), didorong meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat. Prospek pelonggaran kebijakan moneter tersebut menekan nilai dolar AS.

    Dikutip dari Reuters, harga emas spot naik 0,4% menjadi US$ 4.214,41 per troi ons pada pukul 20.00 WIB. Sementara itu, emas berjangka AS untuk pengiriman Februari tercatat stabil di US$ 4.243,50 per troi ons. 

    Indeks dolar melemah dan bergerak mendekati level terendah satu bulan. Pelemahan ini membuat harga emas lebih murah bagi investor luar negeri.

    “Emas diuntungkan oleh pelemahan dolar AS dan ekspektasi pelaku pasar bahwa The Fed akan memangkas suku bunga minggu ini,” kata analis UBS, Giovanni Staunovo.

    Mengacu pada CME FedWatch Tool, pasar memperkirakan 87% kemungkinan The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin dalam pertemuan kebijakan 9–10 Desember 2025. Ekspektasi ini dipicu oleh data ekonomi yang melemah dan pernyataan dovish dari sejumlah pejabat The Fed.

    Suku bunga yang lebih rendah umumnya meningkatkan daya tarik emas yang tidak menghasilkan imbal hasil.

    “Kami masih memperkirakan lebih banyak pemangkasan suku bunga tahun depan, yang dapat mendorong harga emas ke US$ 4.500 per troi ons,” kata Staunovo.

    Harga perak turut menguat 0,4% menjadi US$ 58,48 per troi ons, setelah mencetak rekor US$ 59,32 pada akhir pekan lalu.  Sementara itu, platinum naik 1,2% menjadi US$ 1.661,05, dan paladium menguat 1,2% menjadi US$ 1.474,38.

  • OJK Perkuat Integritas Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia

    OJK Perkuat Integritas Sektor Jasa Keuangan dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia merupakan momen reflektif yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi, melainkan oleh seberapa kuat upaya menjaga integritas dalam setiap langkah pembangunan.

    “Tahun ini, tema besar yang diangkat, “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi”, yang menegaskan kembali pentingnya kolaborasi, inovasi, dan ekspresi dalam memperkuat budaya anti-korupsi, baik di sektor publik maupun dunia usaha,” kata Mahendra dalam sambutannya pada acara Peringatan Hari Anti-korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

    Menurut Mahendra, sektor jasa keuangan harus terus tampil sebagai jangkar stabilitas perekonomian dengan selalu memperkuat integritas. Seperti yang tertuang dalam visi Asta Cita, integritas merupakan fondasi yang menopang nilai akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme.

    Untuk terus mendukung integritas di sektor jasa keuangan, OJK telah memperkuat agenda integritas melalui tiga fokus utama. Pertama, memperkuat pengawasan berbasis risiko dan data. OJK terus meningkatkan kapabilitas melalui sup-tech dan reg-tech, memperkuat early warning system, serta mengintegrasikan data lintas sektor untuk mendeteksi potensi fraud dan pelanggaran governance secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif.

    Kedua, menegakkan tata kelola dan market conduct yang kuat. OJK secara konsisten meningkatkan pengawasan terhadap perilaku usaha dan menerapkan tindakan tegas terhadap pelanggaran integritas. Langkah ini sejalan dengan implementasi strategi anti-fraud, seperti POJK 12/2024 sebagai bentuk pelindungan bagi jasa keuangan, konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

    Ketiga, membangun budaya integritas di internal OJK secara konsisten. Transformasi One OJK tidak hanya menyatukan proses kerja, tapi juga memperkuat nilai-nilai integritas melalui zona integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan whistleblowing system. Standar etik juga akan terus diperkuat dan pembinaan kompetensi dilakukan secara berkelanjutan agar nilai integritas benar-benar menjadi budaya kerja.

    Acara Talkshow yang mengusung tema “Simfoni Integritas, Kolaborasi Inovasi dan Ekspresi Cegah Korupsi” ini digelar OJK untuk memperingati Hakordia 2025, yang diselenggarakan secara hybrid diikuti oleh lebih dari 4.000 orang peserta dari industri jasa keuangan, insan OJK, pemerintah daerah, civitas academica, dan pemangku kepentingan lainnya, di Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Ekosistem Berintegritas

    Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena. – (OJK/Istimewa)

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam sambutannya menekankan pentingnya integritas untuk mengawal sektor jasa keuangan.

    “Program pencegahan korupsi hanya akan efektif jika didukung tata kelola yang kuat di semua level dan diperlukan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Tidak hanya membangun budaya integritas dan anti-korupsi di internal organisasi, OJK juga berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem sektor jasa keuangan yang berintegritas dan menerapkan tata kelola yang baik (good governance),” tutur Sophia.

    Ia menegaskan, bahwa OJK sebagai otoritas memiliki tanggung jawab untuk memastikan penguatan tata kelola agar tidak menjadi celah terjadinya fraud atau korupsi di internal OJK, dengan membangun budaya integritas secara berkesinambungan, di antaranya melalui sertifikasi SNI ISO 37001-2016, yaitu terkait sistem manajemen anti penyuapan. Sementara di eksternal, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan POJK terkait dengan penguatan tata kelola dan integritas di sektor jasa keuangan.

    OJK, lanjut Sophia, melalui kebijakan yang telah dikeluarkan, menanamkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik agar lembaga jasa keuangan tetap sehat, melindungi dana masyarakat, serta menjaga kepercayaan publik.

    Talkshow menghadirkan narasumber yang inspiratif, yakni Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Eniya Listiani Dewi, serta Sutradara dan Penulis Skenario Rahabi Mandra.

    Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Titik Eko Rahayu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah DIY Tri Saktiyana, Deputi Informasi dan Data KPK Eko Marjono, Komite Etik Level Governance OJK Eko Prasojo dan Niki Lukviarman, Pimpinan Bidang ARK OJK, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Kepala OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Yunianto, Jajaran Pimpinan Forkopimda DIY, Pimpinan Universitas dan Akademisi, serta pimpinan Industri Jasa Keuangan.

    Integrity Fest Tahun 2025 dan Sertifikasi API/PAKSI

    Sebagai bagian dari rangkaian talkshow adalah pengumuman pemenang Integrity Fest Tahun 2025, sebagai penghargaan kepada Kantor OJK, Kepala Satuan Kerja, dan pegawai OJK atas implementasi nyata penerapan budaya integritas dan anti-korupsi, seperti Pelaporan LHKPN dan Pakta Integritas, serta Deklarasi Gratifikasi dan Deklarasi Benturan Kepentingan.

    Pemenang Integrity Fest 2025:
    – 5 Pemenang Terbaik (Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK Daerah);
    – 10 Pemenang Terfavorit (Kantor Pusat OJK dan Kantor OJK Daerah); dan
    – Pelapor Gratifikasi Terinspiratif (Kepala Satuan Kerja dan Pegawai OJK).

    Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan perwakilan pegawai OJK yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai Ahli Pembangun Integritas (API)/Penyuluh Anti-korupsi (PAKSI) Tahun 2025 yang diselenggarakan OJK bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjadi role model dalam penguatan nilai-nilai integritas dan pencegahan korupsi di tengah masyarakat.

    Sertifikasi kompetensi API/PAKSI Tahun 2025:
    – 39 pegawai dengan sertifikasi API; dan
    – 51 pegawai dengan sertifikasi PAKSI

    Selain Talkshow, rangkaian kegiatan lain yang diselenggarakan OJK dan KPK dalam memperingati Hakordia 2025:

    1) Integrity Expo, diselenggarakan pada tanggal 6 s.d.9 Desember 2025 bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Kota Yogyakarta; dan
    2) Hakordia Run 2025, diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2025 bertempat di Benteng Vredeburg Fort Museum, Kota Yogyakarta.

    Melalui penyelenggaraan Hakordia 2025, OJK dan KPK mengajak semua pihak untuk secara bersama-sama membangun sektor jasa keuangan yang bersih dan berintegritas, sebagai langkah nyata dalam memperkuat ekosistem keuangan yang berdaya saing, kredibel, dan mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional yang stabil, kuat, dan berkelanjutan.

  • Cukai Minuman Manis Ditahan, Purbaya Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen

    Cukai Minuman Manis Ditahan, Purbaya Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pemerintah baru akan mengaktifkan kebijakan ini apabila perekonomian masyarakat dinilai cukup kuat menanggung dampaknya.

    Purbaya menyampaikan, pertumbuhan ekonomi harus terlebih dahulu mencapai di atas 6 persen sebelum cukai MBDK diterapkan.

    “Memang kami belum akan menjalankannya. Kami akan jalankan dan mulai memikirkannya ketika ekonomi sudah dalam keadaan lebih baik dari sekarang,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025).

    Ia menjelaskan, kondisi ekonomi saat ini belum ideal untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan cukai MBDK dikhawatirkan justru membebani pelaku usaha dan masyarakat apabila dilakukan terlalu cepat.

    “Saya pikir kalau ekonomi ada tumbuh 6 persen lebih, kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan, cukai yang seperti apa yang pantas diterapkan. Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat,” tambahnya.

    Meski belum akan diterapkan dalam waktu dekat, tidak menutup kemungkinan bahwa cukai MBDK bisa mulai diberlakukan pada semester II tahun 2026, asalkan target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen tercapai.

    “Kalau doa Anda manjur, mendoakan saya supaya berhasil, kita akan pungut di second half,” ujarnya menanggapi pertanyaan anggota DPR terkait kepastian penerapan cukai pada 2026.

    Dalam APBN 2026, pemerintah telah menargetkan penerimaan Rp 7 triliun dari cukai MBDK. Kebijakan cukai ini bertujuan menekan konsumsi gula berlebih melalui produk minuman kemasan, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

  • Dilema Penerapan Bea Keluar Batu Bara di Tengah Lesunya Industri

    Dilema Penerapan Bea Keluar Batu Bara di Tengah Lesunya Industri

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 23 triliun dari penerapan bea keluar emas dan batu bara pada 2026. Target ini mencakup Rp 3 triliun dari bea keluar emas dan Rp 20 triliun dari batu bara.

    Purbaya menyampaikan hal tersebut saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Senin (8/12/2025) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta. 

    “Emas Rp 3 triliun setahun. Batu bara Rp 20 triliun,” jelasnya menanggapi pertanyaan anggota Komisi XI DPR RI tentang proyeksi penerimaan negara dari kebijakan bea keluar.

    Menurut Purbaya, penerapan bea keluar emas dan batu bara merupakan langkah strategis pemerintah untuk menutup defisit APBN 2026. “Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen fiskal yang relevan, termasuk penerapan bea keluar atas ekspor emas dan batu bara,” tuturnya.

    Ia menambahkan, kebijakan bea keluar batu bara juga dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi, sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Batu bara tetap dianggap sebagai penopang stabilitas ekonomi nasional. 

    Meskipun Indonesia menjadi produsen batu bara terbesar ketiga dunia, mayoritas ekspornya masih berupa bahan mentah dengan nilai tambah rendah sehingga potensi ekonominya belum optimal.

    Kebijakan ini muncul di tengah tren harga komoditas yang berlawanan. Secara global, harga emas naik sekitar 59–60% dalam 12 bulan terakhir, sementara harga emas Antam di Indonesia meningkat 55–56%, dari sekitar Rp 1,553 juta per gram pada awal tahun menjadi Rp 2,415 juta per gram pada Senin (1/12/2025). Dalam sepekan terakhir, harga emas Antam sedikit turun Rp 11.000 menjadi Rp 2,404 juta per gram.

    “Emas menunjukkan tren positif, sehingga penerapan bea keluar diharapkan tidak menurunkan minat ekspor dan justru menambah penerimaan negara,” kata Purbaya.

    Sebaliknya, harga batu bara menghadapi tekanan signifikan di pasar internasional. Berdasarkan data Bank Dunia, harga batu bara Australia sebagai acuan global pada 25 November 2025 berada di posisi US$ 112,6 per ton, terendah dalam 57 bulan terakhir atau sejak Maret 2021. 

    Harga acuan batu bara Indonesia turun 20,76% sepanjang tahun berjalan, dari US$ 124,01 per ton pada Januari 2025 menjadi US$ 96,26 per ton pada Desember 2025. “Harga acuan ini akan menjadi dasar perhitungan royalti, bea keluar, dan transaksi,” jelas Christiantoko, Direktur Eksekutif NEXT Indonesia Center.

    Penurunan harga batu bara berdampak pada beberapa indikator di sektor pertambangan, termasuk nilai ekspor dan upah pekerja. Data BPS mencatat nilai ekspor batu bara per September 2025 sebesar US$ 2 miliar, turun 19,77% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 2,5 miliar. 

  • Batuk Saat Bahas Bea Keluar Emas, Purbaya: Produsen Mengutuk Saya

    Batuk Saat Bahas Bea Keluar Emas, Purbaya: Produsen Mengutuk Saya

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan candaan saat dirinya berkali-kali batuk ketika menjelaskan rencana pemerintah menerapkan bea keluar (BK) untuk emas dan batu bara mulai 2026.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/12/2025), Purbaya berkelakar mungkin ada produsen emas yang sedang “mengutuk” dirinya karena keberatan dengan kebijakan tersebut.

    Ketika memaparkan alasan pemerintah menetapkan pungutan baru terhadap komoditas emas, Purbaya beberapa kali berhenti berbicara karena batuk yang tak kunjung reda.

    “Kebijakan bea keluar emas diterapkan dengan prinsip bahwa tarif produk hulu lebih tinggi dari produk hilir,” ucapnya sebelum kembali terhenti untuk minum air. Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mencoba menenangkan Purbaya dengan berkata, “Pelan-pelan, Pak.”

    Setelah kondisinya membaik, Purbaya sempat melontarkan humor yang mengundang tawa.

    “Mungkin produsen emas mengutuk saya dari jauh nih. Mau narikin bea nih,” ujarnya sambil tertawa. Saat kembali menjelaskan tujuan penerapan bea keluar, Purbaya pun masih sempat batuk dan berkata, “(batuk lagi) doanya kuat juga mereka.”

    Purbaya menegaskan, pemerintah menargetkan Rp 23 triliun penerimaan dari kebijakan BK tersebut pada 2026, terdiri dari Rp 3 triliun dari emas dan Rp 20 triliun dari batu bara. Menurutnya, pungutan ini tetap akan diterapkan meski ada penolakan dari produsen maupun apabila harga komoditas menurun, karena kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menutup potensi defisit APBN 2026.

    Ia menjelaskan, bea keluar emas dan batu bara merupakan langkah optimalisasi penerimaan negara di sektor mineral yang tengah menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga global, transisi energi, dan kebutuhan menjaga konsistensi penerimaan.

    Penerapan bea keluar, lanjut Purbaya, diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku dalam negeri, mendorong hilirisasi, memperkuat tata kelola ekspor, sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

    “Menjawab tantangan tersebut, pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen fiskal yang relevan, seperti penerapan bea keluar atas ekspor emas dan batu bara,” pungkasnya.