Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi Saat IHSG Anjlok Lebih dari 6 Persen

    Harga Emas Cetak Rekor Tertinggi Saat IHSG Anjlok Lebih dari 6 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Harga emas dunia mencapai rekor tertinggi pada Selasa (18/3/2025) siang hingga di atas level US$ 3.000 per troy ounce. Begitu juga dengan harga emas Antam yang hari ini mencapai rekor tertinggi hingga Rp 1,745 juta per gram. Kondisi ini kontras dengan nasib indeks harga saham gabungan (IHSG) yang anjlok 6,12 persen pada penutupan perdagangan sesi I.

    Dilansir dari Reuters, lonjakan harga emas ini terjadi akibat meningkatnya kekhawatiran ekonomi yang dipicu oleh kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Sebagai aset lindung nilai terhadap ketidakpastian geopolitik, emas telah meningkat lebih dari 14% sejak awal tahun. Bahkan sejak Trump menjabat pada Januari 2025, harga emas mencetak rekor tertinggi sebanyak 14 kali akibat meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketegangan perdagangan.

    Trump sebelumnya mengumumkan rencana tarif impor, termasuk tarif tetap 25% untuk baja dan aluminium yang mulai berlaku sejak Februari 2025. Ia juga berencana menerapkan tarif sektoral dan timbal balik pada 2 April mendatang.

    Selain itu, indeks dolar AS terpuruk mendekati level terendah dalam lima bulan, membuat harga emas lebih murah bagi pembeli di luar negeri.

    “Emas terus menguat karena dolar AS yang melemah serta ketidakpastian kebijakan tarif,” ujar analis Marex, Edward Meir.

    Selain itu, ketegangan geopolitik di Timur Tengah juga menjadi faktor pendorong kenaikan harga emas. Serangan udara Israel pada Senin (17/3/2025) menewaskan tiga warga Palestina di Gaza. Ketegangan ini berpotensi memperburuk situasi di kawasan dan meningkatkan permintaan aset safe haven seperti emas.

    “Serangan udara Israel ini dapat memicu kembali ketegangan di Timur Tengah, yang bisa menjadi faktor tambahan dalam kenaikan harga emas,” kata analis pasar keuangan Capital.com, Kyle Rodda.

  • BEI Terapkan Trading Halt seusai IHSG Anjlok, Begini Cara Kerjanya

    BEI Terapkan Trading Halt seusai IHSG Anjlok, Begini Cara Kerjanya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anjloknya indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 6,12% menyebabkan Bursa Efek Indonesia (BEI) menerapkan mekanisme trading halt dalam sesi pertama perdagangan pada Selasa (18/3/2025).

    Menyusul penurunan tajam IHSG, BEI memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan saham atau trading halt pada pukul 11.19 WIB. Penghentian ini berlangsung selama 30 menit dan perdagangan dilanjutkan kembali pada pukul 11.49 WIB tanpa perubahan jadwal.

    Menurut tim riset Kiwoom Sekuritas Indonesia (KSI Research), pasar saham saat ini masih dibayangi berbagai sentimen negatif yang membuat investor cenderung bersikap spekulatif.

    Di antara faktor utama yang menjadi perhatian adalah tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) menjelang Lebaran serta keputusan lembaga pemeringkat seperti Fitch, S&P, dan Moody’s terhadap status peringkat kredit Indonesia.

    Sejarah Trading Halt di Pasar Modal Indonesia

    Kejadian penurunan tajam IHSG bukan pertama kali terjadi. Salah satu contoh serupa terjadi pada 9 Maret 2020 ketika IHSG merosot 6,58% ke level 5.136,81 akibat dampak awal pandemi Covid-19.

    Dalam beberapa pekan berikutnya, IHSG terus melemah hingga di bawah 4.000 pada akhir Maret 2020. Penurunan ini mencerminkan kepanikan global yang menyerupai krisis ekonomi 1997-1998 dan 2008.

    Sebagai respons atas kondisi tersebut, BEI memperketat batas bawah penurunan harga saham, dari sebelumnya 25-35% menjadi 10%, lalu direvisi kembali menjadi 7%.

    Namun, langkah ini tidak cukup untuk menghambat laju penurunan, sehingga BEI menerapkan kebijakan trading halt apabila IHSG turun lebih dari 5% dalam satu hari.

    Apa Itu Trading Halt?

    Trading halt adalah mekanisme penghentian sementara perdagangan saham yang diterapkan untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah anjloknya harga saham secara drastis dalam waktu singkat.

    Berdasarkan aturan BEI, trading halt berlaku selama 30 menit jika IHSG mengalami penurunan lebih dari 5% dalam satu hari perdagangan. Jika kejatuhan berlanjut hingga lebih dari 10%, trading halt kembali diterapkan selama 30 menit.

    Sementara itu, jika penurunan IHSG mencapai lebih dari 15% , BEI dapat melakukan suspensi perdagangan atau trading suspend yang dapat berlangsung hingga akhir sesi perdagangan atau lebih lama, dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Bagaimana Cara Kerja Trading Halt?

    Saat trading halt terjadi, seluruh transaksi saham dihentikan sementara, dan investor tidak dapat membeli atau menjual aset mereka. Bursa efek juga dapat menghentikan perdagangan seluruh saham atau hanya saham tertentu yang mengalami fluktuasi signifikan.

    Perusahaan yang sahamnya terkena trading halt harus memberikan informasi terkait perubahan signifikan yang mempengaruhi harga saham kepada publik.

    Tujuan Penerapan Trading Halt

    Penerapan trading halt bertujuan memberikan waktu bagi investor untuk mencermati situasi pasar dan mengambil keputusan investasi secara lebih rasional.

    Dengan adanya jeda waktu, investor dapat menganalisis berita atau informasi yang mempengaruhi harga saham dan menghindari kepanikan berlebihan.

    Selain itu, dalam kondisi tertentu, trading halt juga digunakan untuk memastikan bahwa suatu sekuritas masih memenuhi standar pasar. Jika terdapat keraguan terhadap keabsahan atau kredibilitas suatu saham, bursa dapat menghentikan perdagangan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut.

    Sebagai contoh, jika perusahaan ABC mengalami trading halt karena menunggu informasi penting terkait manajemen, mereka diwajibkan berkomunikasi dengan bursa minimal 10 menit sebelum pengumuman dirilis agar proses trading halt dapat dilakukan secara tepat waktu.

    Secara keseluruhan, trading halt pada IHSG menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga stabilitas pasar modal dan menghindari fluktuasi harga yang tidak terkendali akibat kepanikan investor. Dengan kebijakan ini, diharapkan perdagangan saham tetap berjalan secara teratur, wajar, dan efisien.

  • Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Sistem dan Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Harus Kuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan pengelolaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih harus dilakukan secara profesional dan transparan. Keberlanjutan program ini menjadi fokus utama, bukan hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM).

    “Maka, penguatan kelembagaannya harus kuat, sistem dan tata kelolanya harus baik,” ujar Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) Budi Arie Setiadi, Senin (17/3/2025) di Jakarta.

    Budi Arie optimistis kelembagaan Koperasi Desa Merah Putih dapat segera direalisasikan setelah proses harmonisasi instruksi presiden (Inpres) selesai. Ia juga berharap pemuda desa setempat dapat berperan aktif dalam mengelola koperasi desa.

    Saat ini, dari pemetaan yang telah dilakukan, terdapat 9.440 desa yang belum memiliki koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Karakteristik desa itu unik. Fungsi Satgas Kopdes Merah Putih adalah mengharmonisasi keberadaan lembaga ekonomi di tiap desa,” tambahnya terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional Koperasi Desa Merah Putih akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

  • Pemerintah Salurkan THR untuk ASN dan Pensiunan Rp 20,86 Triliun

    Pemerintah Salurkan THR untuk ASN dan Pensiunan Rp 20,86 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) pemerintah pusat dan pensiunan dengan total nilai mencapai Rp 20,86 triliun hingga 17 Maret 2025. Jumlah ini terdiri dari THR ASN pemerintah pusat sebesar Rp 9,36 triliun serta THR untuk pensiunan senilai Rp 11,56 triliun.

    “Hari ini, THR untuk ASN mulai didistribusikan. Hingga pukul 16.00 WIB, THR telah disalurkan kepada 1.541.373 pegawai/personel Aparatur Negara pada Pemerintah Pusat dengan total alokasi Rp 9,36 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya @smindrawati pada Senin (17/3/2025).

    Perincian Penyaluran THR ASN:
    – PNS: Rp 5,11 triliun untuk 568.148 pegawai
    – PPPK: Rp 251,48 miliar untuk 65.836 pegawai
    – Anggota Polri: Rp 1,64 triliun untuk 416.039 personel
    – Prajurit TNI: Rp 2,02 triliun untuk 389.805 personel
    – Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN): Rp 333,13 miliar untuk 101.545 pegawai
     

    Dari total 8.852 satuan kerja (satker), sebanyak 7.476 satker (84%) telah mencairkan THR. Selain itu, 83 dari 95 kementerian/lembaga (87%) juga telah mengajukan pencairan THR.

    Pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) telah dilakukan ke bank penyalur pada 17 Maret 2025. Dari target Rp 11,78 triliun untuk 3.643.828 pensiunan, sebesar Rp 11,5 triliun telah disalurkan ke rekening 3.558.716 pensiunan atau sekitar 97,66% dari target.

    – PT Taspen: Rp 10,16 triliun untuk 3.090.496 pensiunan (98,22%)
    – PT Asabri: Rp 1,33 triliun untuk 468.220 pensiunan (94,17%)

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp 50 triliun untuk THR ASN dan pekerja swasta. Pencairan bagi ASN dilakukan paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran.

    “Percepatan pencairan THR ASN bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” jelas Airlangga.

    Dengan penyaluran THR ASN yang dilakukan lebih awal, diharapkan konsumsi masyarakat meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang perayaan Idulfitri 2025.

  • Dampak Defisit Anggaran terhadap Perekonomian dan Masyarakat

    Dampak Defisit Anggaran terhadap Perekonomian dan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit anggaran menjadi isu penting dalam perekonomian Indonesia, terutama setelah laporan terbaru menunjukkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun pada Februari 2025.

    Defisit ini merupakan kali pertama sejak 2021, di mana sebelumnya APBN tercatat surplus. Namun, apa itu defisit anggaran dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian serta masyarakat? Berikut penjelasannya.

    Apa Itu Defisit Anggaran?

    Defisit anggaran adalah kondisi di mana pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan penerimaan dalam satu periode anggaran. Defisit ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti penurunan pendapatan pajak, peningkatan belanja untuk program sosial dan infrastruktur, serta kebutuhan mendesak lainnya.

    Meskipun defisit anggaran dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja pemerintah, pengelolaannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif.

    Dalam konteks kebijakan, defisit anggaran sering kali digunakan sebagai langkah fiskal ekspansif untuk memberikan stimulus pada perekonomian, terutama saat negara menghadapi resesi atau perlambatan ekonomi.

    Defisit anggaran dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan metode perhitungan dan tujuan analisisnya:

    Defisit konvensional: Selisih antara total belanja dan total pendapatan, termasuk hibah.Defisit primer: Selisih antara belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang dengan total pendapatan.Defisit moneter: Memperhitungkan pengeluaran pemerintah di luar pembayaran pokok utang dan penerimaan utang.

    Pengelompokan ini penting untuk memahami dampak spesifik dari defisit terhadap perekonomian dan pengelolaan fiskal negara.

    Dampak Defisit Anggaran terhadap Perekonomian dan Masyarakat

    Defisit anggaran memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian dan masyarakat. Berikut adalah empat dampak utama:

    1. Meningkatkan utang negara

    Defisit anggaran sering kali dibiayai melalui penerbitan utang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan utang ini menyebabkan beban pembayaran bunga yang tinggi, sehingga mengurangi alokasi anggaran untuk sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan.

    2. Meningkatkan inflasi

    Defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dapat meningkatkan jumlah uang beredar, yang berpotensi memicu inflasi. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli masyarakat dan menekan konsumsi domestik.

    3. Menurunkan nilai tukar rupiah

    Defisit anggaran dapat menurunkan nilai tukar rupiah karena investor kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas fiskal negara. Penurunan nilai tukar membuat barang impor lebih mahal, sehingga memicu inflasi impor.

    4. Crowding out investasi

    Defisit anggaran yang tinggi dapat mengurangi investasi swasta melalui mekanisme crowding out. Ketika pemerintah meningkatkan pembiayaan melalui utang, suku bunga cenderung naik, sehingga investasi swasta menjadi kurang kompetitif.

    Pengelolaan defisit anggaran (APBN) yang bijak sangat penting agar dampak negatif dapat diminimalkan dan perekonomian tetap stabil.

  • Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Swasembada Pangan, Zulhas Resmikan Satgas Koperasi Desa Merah Putih

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung program utama Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Peresmian ini dilakukan bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta beberapa wakil menteri terkait.

    Peran Strategis Koperasi Desa Merah Putih

    Menurut Zulhas, koperasi ini memiliki peran vital dalam meningkatkan produksi pangan desa serta menjadi badan usaha yang dikelola oleh pemerintahan desa.

    “Koperasi desa ini dibentuk untuk memajukan desa dan keputusannya akan diambil melalui musyawarah pemerintahan desa,” ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Zulhas menjelaskan, anggaran operasional koperasi ini akan ditanggung APBN dan APBD meskipun dikelola di tingkat desa. “Dana operasionalnya berasal dari APBN dan APBD, sementara dukungan keuangan untuk desa akan difasilitasi oleh Himbara,” ujarnya.

    Dengan peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah menargetkan pembentukan 70.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 10.000 koperasi sektor kelautan dan perikanan dalam waktu enam bulan ke depan.

    Melalui koperasi ini, diharapkan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional meningkat dari 1,07% pada 2021 menjadi 1,20% pada 2029 dan 5% pada 2045. Kemudian, usaha koperasi di sektor produksi meningkat dari 8,39% pada 2021 menjadi 10% pada 2029.

    Zulhas memaparkan, tiga strategi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pertama, mendirikan koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.

    Kedua, mengembangkan koperasi yang sudah ada dengan dukungan permodalan, teknologi, dan manajemen. Ketiga, revitalisasi koperasi kurang aktif agar kembali berfungsi optimal.

    Dengan langkah ini, koperasi desa diharapkan menjadi pusat ekonomi baru yang mampu memangkas rantai distribusi pangan, mengatasi keterbatasan permodalan petani, mengurangi dominasi middleman yang menekan harga petani.

    “Koperasi ini akan berperan dalam pengadaan pupuk, pembelian gabah, serta memangkas rantai pasok sembako,” tegas Zulhas terkait peresmian Satgas Koperasi Desa Merah Putih.

  • Harga Kelapa dan Santan Naik, Kementan Ungkap Alasannya

    Harga Kelapa dan Santan Naik, Kementan Ungkap Alasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menanggapi kenaikan harga kelapa dan santan di pasar. Menurutnya, kenaikan harga tersebut diakibatkan oleh melonjaknya permintaan domestik dan ekspor ke luar negeri.

    Menurut Sudaryono, selain faktor iklim, kenaikan harga kelapa dan santan juga terjadi karena usia pohon di Indonesia yang sudah terlampau tua.

    “Saya kira penurunannya tuh bukan hanya karena iklim ya. Kalaupun ada penurunan, karena memang banyak kelapa kita yang memang masih usianya sudah terlampau tua. Nah, ini sedang kita meremajakan semua,” kata Sudaryono seusai menghadiri Rakor di kantor Kemenko Pangan, Senin (17/3/2025).

    Untuk mengatasi hal ini, ia mengaku telah menerima mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memaksimalkan peremajaan pohon guna meningkatkan produksi kelapa.

    Lebih lanjut, Sudaryono menyebut komoditas kelapa menjadi perhatian utama Presiden. Pasalnya, kelapa menjadi komoditas utama dalam program hilirisasi pertanian.

    “Karena turunan kelapa ini besar, bukan hanya santan yang kita bisa pakai, tapi ada kosmetik, ada macam-macam lain. Termasuk kelapa adalah satu komoditas yang dibahas di hilirisasi pertanian,” tegas Sudaryono.

    Sebelumnya, harga santan kelapa di Kota Tanjungpinang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Santan yang sebelumnya dijual sekitar Rp 25.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp 40.000 per kilogram sejak seminggu jelang Ramadan.

    Menurut pedagang santan, Bambang Triyono, kenaikan harga santan kelapa ini terjadi secara bertahap. Pada November 2024, harga santan naik dari Rp 22.000 menjadi Rp 25.000 per kilogram.

    Kemudian, pada Februari 2025, harga santan kembali mengalami kenaikan yang signifikan, mencapai Rp 40.000 per kilogram.

    Bambang menyebutkan, faktor utama penyebab kenaikan harga santan kelapa adalah adanya keterbatasan pasokan buah kelapa. Hal ini mengakibatkan harga buah kelapa melonjak dan memengaruhi harga santan kelapa di pasaran.

  • Lebaran 2025, Wamen ESDM Minta PLN dan Pertamina Antisipasi Lonjakan

    Lebaran 2025, Wamen ESDM Minta PLN dan Pertamina Antisipasi Lonjakan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Pertamina dan PT PLN untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi energi selama Idulfitri atau Lebaran 2025.

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan, tantangan utama saat Lebaran 2025 meliputi ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG, terutama di jalur mudik dan destinasi wisata.

    Selain itu, keandalan pasokan listrik juga menjadi prioritas. Apalagi, terutama di pusat ekonomi dan pemukiman padat penduduk.

    Posko Nasional Sektor ESDM Dibentuk

    Untuk memastikan distribusi energi tetap lancar pada Lebaran 2025, pemerintah membuka Posko Nasional Sektor ESDM yang dipimpin Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

    “Posko ini bukan sekadar pusat pengendalian, tetapi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat selama Lebaran 2025,” ujar Yuliot di kantor BPH Migas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

    Kementerian ESDM meminta PLN, Pertamina, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan stok BBM dan LPG mencukupi, terutama di jalur mudik.

    Kemudian, menjaga keandalan pasokan listrik di pusat ekonomi dan pemukiman, mengawasi distribusi energi untuk mencegah kelangkaan di lapangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Perhubungan dan Polri.

    Dengan langkah ini, diharapkan masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan perayaan Lebaran 2025 dengan aman dan nyaman.

  • Investor Baru Masuk, Eks Pekerja Sritex Segera Kembali Bekerja

    Investor Baru Masuk, Eks Pekerja Sritex Segera Kembali Bekerja

    Sukoharjo, Beritasatu.com –  Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan para eks pekerja Sritex akan segera kembali bekerja dengan kehadiran investor baru. Hal itu diungkapnya saat memantau proses klaim JKP dan JHT di Sritex, Sukoharjo, Senin (17/3/2025).

    “Hari ini terkonfirmasi telah dilakukannya penandatanganan kontrak kerja untuk bekerja kembali eks pekerja Sritex grup dengan investor,” ujar Yassierli.

    Menurutnya, penandatanganan kontrak kerja ini berkat peran tim kurator yang berupaya melanjutkan bisnis PT Sritex Group serta membuka peluang bagi investor untuk menghidupkan kembali operasional perusahaan.

    “Sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi eks pekerja Sritex group untuk bekerja,” katanya.

    Ketika ditanya tentang jumlah investor yang mengambil alih operasional PT Sritex, Menaker enggan menjawab, termasuk terkait identitas para investor tersebut.

    Ia juga masih belum bisa menyampaikan kapan operasional PT Sritex akan dimulai. Pihaknya masih harus melihat progres dan persiapan yang dilakukan.

    “Jadi kita lihat progresnya, luar biasa ya, kontrak itu sudah. Kemudian, nanti untuk mulainya, tentu ada persiapan terkait dengan operasi dan seterusnya kita serahkan nanti domainnya ke investor,” ungkapnya.

    Menaker menanggapi keluhan eks pekerja Sritex, termasuk soal THR, dengan menyatakan kepuasannya karena seluruh proses berjalan dengan baik.
     

  • Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Apa Itu Defisit APBN? Ini Penjelasan dan Dampaknya

    Jakarta, Beritasatu.com – Defisit dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terjadi ketika pengeluaran negara melebihi pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun anggaran.

    Setiap tahun, pemerintah Indonesia menyusun APBN untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Namun, dalam beberapa kondisi, pengeluaran negara dapat melampaui pendapatan yang diperoleh, sehingga terjadi defisit APBN.

    Pemahaman mengenai defisit APBN, termasuk penyebab dan dampaknya, sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dilansir dari laman Investopedia, berikut penjelasan lengkapnya!

    Apa Itu Defisit APBN?

    Defisit APBN terjadi ketika jumlah pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam keuangan negara, yang mengharuskan pemerintah mencari sumber pendanaan untuk menutupi kekurangan tersebut, seperti melalui penerbitan utang negara.

    Setiap tahunnya, pemerintah berupaya menyusun APBN dengan harapan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dapat tercapai. Namun, kenyataannya sering kali pendapatan negara tidak memenuhi target yang ditetapkan.

    Di sisi lain, pengeluaran terus meningkat untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan program sosial. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan defisit, yang menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas fiskal.

    Faktor Penyebab Defisit APBN

    Beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan defisit APBN meliputi:

    1. Pendapatan negara yang tidak mencapai target

    Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang ditentukan.

    Faktor-faktor seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi, kebijakan perpajakan yang kurang efektif, serta kebocoran dalam sistem pemungutan pajak dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan negara dan memperbesar defisit.

    2. Pengeluaran pemerintah yang membengkak

    Peningkatan belanja negara di berbagai sektor, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan subsidi energi, dapat menyebabkan defisit.

    Kadang-kadang, pemerintah terpaksa meningkatkan pengeluaran untuk menghadapi krisis atau keadaan darurat, seperti bencana alam atau pandemi. Langkah ini dapat memperbesar defisit dalam APBN.

    3. Beban utang yang meningkat

    Untuk menutupi defisit, pemerintah sering kali mengandalkan utang. Namun, peningkatan utang yang berkelanjutan dapat memperburuk kondisi APBN karena pemerintah harus membayar bunga dan cicilan utang setiap tahun, yang semakin membebani anggaran negara.

    4. Fluktuasi ekonomi global

    Faktor eksternal juga berpengaruh terhadap defisit APBN. Ketidakstabilan ekonomi global, seperti penurunan harga komoditas, ketegangan perdagangan internasional, atau krisis ekonomi dunia, dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor ekspor.

    Penurunan harga minyak dan komoditas lainnya juga dapat memengaruhi penerimaan negara, memperburuk posisi anggaran.

    Defisit APBN merupakan tantangan besar bagi perekonomian Indonesia, tetapi dapat dikelola dengan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan berkelanjutan agar dampak negatif dari defisit dapat diminimalkan.