Jakarta, Beritasatu.com – Pertemuan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedy Mulyadi dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Seno Aji adalah untuk membahas percepatan program pembangunan 3 juta rumah di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Maruar Sirait menekankan pentingnya aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan dalam pembangunan perumahan nasional.
Maruar menegaskan bahwa program pembangunan rumah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, tanpa mengabaikan keseimbangan ekologis.
Program ini tidak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Ya, tadi kami ngobrol bagaimana menata tata ruang perumahan yang baik, yang benar, yang sesuai dengan aturan, sehingga bisa menjaga lingkungan,” tutur Menteri PKP Maruar Sirait, Kamis (27/3/2025).
Menurut Maruar Sirait, pembangunan perumahan yang diselaraskan dengan aspek lingkungan dan tata ruang yang baik dapat menciptakan ketahanan pangan dan ketahanan energi.
Oleh karena itu, dalam implementasinya, Kementerian PKP bersama pemerintah daerah akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan rumah mengikuti regulasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta standar bangunan hijau yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal.
Pemerintah juga akan menggandeng berbagai institusi penelitian dan akademisi untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Program ini juga akan melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan hunian yang tidak hanya nyaman tetapi juga ramah lingkungan.
“Untuk program ini, konsepnya memang gotong royong. Ada yang masyarakat membangun sendiri, developer, serta bantuan dari CSR perusahaan. Beberapa perusahaan yang sudah membantu melalui CSRnya adalah Harum Energi, Adaro, Agung Sedayu, Berau Coal Energy dan teranyar rencananya Astra,” bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, Dedy Mulyadi menyampaikan bahwa Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia memiliki kebutuhan besar akan hunian yang layak dan terjangkau.
Oleh karena itu, dia pun sepakat bahwa pembangunan perumahan harus diselaraskan dengan aspek lingkungan dan tata ruang yang tertata dengan baik.
“Bicara rumah artinya kita juga bicara tentang ketersediaan pangan bahwa pembangunan rumah yang dilakukan tidak boleh mengambil hak-hak alam sebagai basic utama kehidupan,” katanya.
Menurut Dedy, lingkungan yang sehat adalah hak setiap individu dan tanggung jawab bersama. Salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian lingkungan adalah pencemaran air akibat limbah rumah tangga yang tidak terkelola dengan baik.
Air limbah yang langsung dibuang ke sungai atau tanah tanpa melalui proses pengolahan dapat mencemari sumber air bersih, merusak ekosistem, dan menyebabkan berbagai penyakit.
Dia menyarankan agar setiap pemukiman memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. IPAL komunal adalah sistem yang dirancang untuk mengolah limbah domestik secara bersama-sama sehingga air yang dibuang kembali ke lingkungan sudah aman dan tidak mencemari.
Dedy menegaskan, membangun IPAL komunal menjadi sebuah keharusan jika kita ingin memastikan lingkungan tetap lestari untuk generasi mendatang. Setiap warga perlu berkontribusi, baik dalam mendukung pembangunan IPAL maupun dalam memastikan penggunaannya berjalan efektif.
“Bicara rumah artinya bicara pengelolaan sampah karena setiap orang menghasilkan sampah. Ke depan, setiap perumahan harus ada IPAL Komunal. Saya minta pak menteri untuk bicara kepada pak presiden buat undang-undang yang mengatur tentang hukuman bagaimana orang yang tidak kelola sampah ataupun membuang sampah sembarangan,” tegas Dedy usai bertemu dengan Menteri PKP Maruar Sirait untuk membahas perumahan berkelanjutan.
