Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Wakil Ketua DPR Minta Indonesia Lobi AS Terkait Tarif Impor 32 Persen

    Wakil Ketua DPR Minta Indonesia Lobi AS Terkait Tarif Impor 32 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah untuk melakukan lobi intensif dengan Amerika Serikat (AS) dalam negosiasi besaran tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. “Amerika Serikat merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan diplomasi perdagangan agar dapat mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan,” ujar Dasco dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ancaman lain yang bisa muncul akibat kebijakan ini, yakni kemungkinan Indonesia menjadi tempat pembuangan produk dari negara lain yang tidak bisa lagi dipasarkan di Amerika Serikat.

    “Hal ini bisa sangat merugikan industri dalam negeri dan bahkan menghambat program hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah, sektor swasta, legislatif, eksekutif, serta aparat penegak hukum harus bersinergi dalam melindungi kepentingan nasional,” tegas Dasco.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34 persen. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36 persen dan Vietnam dengan 46 persen. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa (20 persen), Jepang (24 persen), serta Korea Selatan (25 persen).

  • DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta untuk segera merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor timbal balik (reciprocal tariffs) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Menurut anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, jika tidak segera diantisipasi, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melindungi industri nasional yang selama ini bergantung pada ekspor. Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan utama ekspor, selain China dan Jepang. Jika tarif ini dibiarkan, beban ekspor akan semakin berat,” ujar Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Salah satu sektor yang berisiko terdampak adalah industri garmen. Banyak perusahaan di sektor ini mengalami kesulitan keuangan, bahkan terancam gulung tikar akibat kesulitan membayar pesangon. Kebijakan perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara mitra dagangnya berpotensi semakin menghambat ekspor garmen dan memperburuk kondisi industri tersebut.

    “Dampaknya akan sangat besar. Saya pernah menyampaikan kepada menteri perdagangan tarif masuk ke Amerika seharusnya tidak terlalu tinggi, mengingat industri garmen kita memiliki volume ekspor yang cukup besar ke sana,” lanjut Firnando.

    Firnando juga menyoroti tren penurunan ekspor Indonesia, yang dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan sekitar 8%. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya upaya serius untuk meningkatkan angka ekspor ke arah positif.

    “Jika pemerintah tidak berhasil menegosiasikan tarif impor timbal balik dengan Amerika Serikat, maka langkah alternatifnya adalah mempertimbangkan relokasi industri ke negara lain yang lebih stabil dan tidak terdampak kebijakan tersebut,” jelasnya.

    Firnando berharap ekspor ke Amerika Serikat dapat terus berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ia menekankan kenaikan tarif impor sekecil apa pun akan berdampak pada produksi industri nasional. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia serta memiliki daya beli tinggi, maka pasar ini sangat penting untuk dijaga.

    “Indonesia harus bisa menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat agar ekspor tetap stabil, bahkan meningkat. Kenaikan volume ekspor sekecil apa pun, misalnya 1-2%, akan sangat berarti bagi para pelaku usaha,” tutup Firnando terkait kebijakan tarif impor Trump.

  • PHRI Ungkap Penyebab Okupansi Hotel Turun Selama Libur Lebaran 2025

    PHRI Ungkap Penyebab Okupansi Hotel Turun Selama Libur Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Okupansi hotel di Indonesia selama libur Lebaran 2025 mengalami penurunan sebesar 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, penurunan ini terjadi di sejumlah daerah, seperti Solo, Yogyakarta dan Bali.

    “Lebih rendah dari tahun lalu. Tadi saya sempat telepon beberapa daerah. Solo, Yogya, Bali. Turun rata-rata sekitar 20% dari tahun lalu,” katanya seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Ia menyebutkan bahwa penurunan okupansi hotel selama libur Lebaran 2025 dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat.

    Hal ini tercermin dari proses reservasi atau pemesanan hotel yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain itu, Hariyadi menambahkan bahwa lama menginap di hotel juga lebih singkat dan tidak berlanjut hingga akhir libur Lebaran pada Senin (7/4/2025) mendatang.

    “Enggak sampai tanggal 7. Kayak di Solo, tanggal 4, tanggal 5 langsung sudah check out. Di Jogja tanggal 6, Bali menurun juga. Bali itu enggak full sampai tanggal 7,” ungkapnya.

    Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali anggaran belanja guna meningkatkan tingkat okupansi hotel di Indonesia saat ini.

    Sebab, sektor pemerintahan masih menjadi pasar yang signifikan bagi industri perhotelan, dengan kontribusi mencapai 40%.

    “Kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending-nya, pasti akan banyak (hotel) yang tutup lagi,” tuturnya.

    Hariyadi mengungkapkan bahwa sebelum libur Lebaran 2025, dua hotel di Bogor terpaksa tutup.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk membantu memulihkan tingkat okupansi hotel di Indonesia.

  • Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan membuat nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar AS. Diketahui, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh AS.

    “Dampaknya dari tarif impor ini adalah akan terjadi depresiasi rupiah yang saat ini sudah Rp 16.700-an per dolar AS, dalam beberapa hari ke depan tidak mustahil akan melampaui Rp 17.000,” kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan salah satu pendiri Indef, Didin S Damanhuri, Kamis (3/4/2025).

    Dikutip dari data Bloomberg pada Kamis (3/4/2025) pukul 15.36 WIB di pasar spot exchange, rupiah sore ini berada pada level Rp 16.745 per dolar AS atau melemah 33 poin (0,20%). 

    Didin menegaskan, pemerintah Indonesia perlu segera memitigasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari kebijakan tarif impor Trump ini. Selain itu, kerja sama ekonomi juga perlu diperkuat antara negara-negara anggota ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan juga BRICS plus.

    Sementara itu, anggota komisi VI DPR, Firnando H Ganinduto menyoroti pentingnya melakukan negosiasi dengan AS dan mitra dagang lainnya, khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini bergantung pada ekspor ke AS.

    Menurutnya, dampak dari kebijakan ini sangat besar pada perekonomian. Negara-negara maju kemungkinan akan memberikan balasan, yang dapat memicu perang dagang. 

    “Perlu dilakukan negosiasi tingkat tinggi antarnegara melalui perjanjian dagang untuk menghindari dampak luas terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Firnando terkait antisipasi dampak tarif impor Trump.

  • Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

    Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah sektor industri, termasuk industri pakaian jadi dan tekstil di Indonesia paling terdampak kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Presiden Donald Trump diketahui menargetkan beberapa negara, termasuk mitra dagang utamanya, seperti Indonesia terkait penerapan tarif baru ini.

    “Sektor padat karya, seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia punya pasar besar di AS,” kata Direktur Eksekutif Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” sambungnya.

    Tak hanya itu, dampak buruk lainnya adalah Indonesia akan semakin diserbu produk-produk tekstil impor dari negara lain, seperti China, Vietnam dan Kamboja.

    Pasalnya, negara-negara tersebut akan mengincar pasar alternatif selain AS setelah negeri Paman Sam itu menerapkan kebijakan tarif impor.

    Terlebih, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih belum rampung.

    “Kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 belum juga direvisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik,” bebernya.

    Bhima melanjutkan, sektor lain yang terdampak dari adanya kebijakan tarif Trump tersebut adalah otomotif dan elektronik.

    Pada periode tahun 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk tersebut rata-rata sekitar 11% per tahun. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor Indonesia akan menyusut.

    “Dengan tarif resiprokal 32%, sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk,” papar Bhima.

    Berdasarkan catatan Celios, total ekspor produk otomotif Indonesia ke AS pada tahun 2023, yakni sekitar US$ 280,4 juta atau setara Rp 4,64 triliun (asumsi kurs Rp 16.600).

    “Konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang kemudian penjualan kendaraan bermotor turun di AS,” ungkapnya.

    Bhima mengungkapkan, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu untuk bisa shifting ke pasar domestik. Pasalnya, spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    Hal ini dapat mengakibatkan PHK dan penurunan kapasitas produksi akan terjadi di semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima mengatakan, selain industri otomotif, komponen elektronik buatan dalam negeri juga akan terdampak kebijakan tarif baru Trump ini. Bukan tanpa alasan, produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor memiliki keterkaitan.

  • Terkuak Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

    Terkuak Alasan Trump Kenakan Tarif Impor 32 Persen ke Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah membuat geger seluruh dunia, termasuk Indonesia. Apalagi Indonesia dikenakan tarif impor yang tinggi hingga 32%, bahkan termasuk yang paling tinggi di antara beberapa negara ASEAN. Apa pertimbangannya?

    Dikutip dari laman resmi Whitehouse.gov, Kamis (3/4/2025), alasan Trump mengenakan tarif impor yang tinggi pada Indonesia dan juga negara lainnya karena Trump sedang berupaya menciptakan persaingan yang adil bagi bisnis dan pekerja di negaranya.

    Salah satu langkah yang diambil Trump adalah dengan menghadapi ketidakadilan dalam perbedaan tarif dan hambatan nontarif yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Pasalnya selama beberapa generasi, banyak negara dinilai telah memanfaatkan AS dengan mengenakan tarif yang lebih tinggi. Salah satu negara yang dimaksud adalah Indonesia.

    “Indonesia mengenakan tarif yang lebih tinggi (sebesar 30%) terhadap etanol dibandingkan Amerika Serikat (sebesar 2,5%),” tulis pernyataan resmi di situs web Gedung Putih.

    Pertimbangan lainnya karena Indonesia menerapkan persyaratan konten lokal di berbagai sektor. Contohnya kebijakan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk berbagai produk. Pemerintah AS juga menilai rezim perizinan impor di Indonesia kompleks.

    Selain itu, mulai tahun ini, Indonesia mengharuskan perusahaan sumber daya alam untuk memindahkan semua pendapatan ekspor ke dalam negeri untuk transaksi senilai US$ 250.000 atau lebih.

    Pemerintah Indonesia sedianya akan memberikan respons terkait kebijakan tarif impor Donald Trump pada Kamis (3/4/2025) pukul 11.00 WIB. Namun, rencana tersebut terpaksa ditunda karena memerlukan pembahasan yang komprehensif di tataran masing-masing kementerian atau lembaga.

  • Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

    Terpukul Tarif Trump, Negara Asia Tenggara Siap Berunding dengan AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Enam dari sembilan negara di Asia Tenggara terpukul akibat kenaikan tarif yang diumumkan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025), dengan besaran antara 32% hingga 49%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Uni Eropa yang hanya dikenakan tarif 20%.

    Pemerintah Vietnam mengatakan akan membentuk gugus tugas dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dan berencana untuk berunding dengan AS karena merasa terpukul akibat kebijakan tarif Trump.

    Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand merupakan eksportir besar ke AS, mendapat keuntungan ketika produsen Tiongkok dan internasional memindahkan produksi ke negara mereka untuk menghindari tarif yang dikenakan Trump pada Tiongkok selama masa jabatan pertamanya.

    Vietnam dikenakan tarif sebesar 46% dan berada dalam posisi rentan karena menjadi lokasi utama bagi perusahaan besar seperti Apple dan Samsung Electronics dalam mendirikan pabrik manufaktur skala besar.

    Total ekspor Vietnam ke AS mencapai US$ 142 miliar pada tahun 2024, hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) negara tersebut.

    Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh memerintahkan satuan tugas untuk menangani situasi ini setelah rapat kabinet darurat diselenggarakan pada Kamis (3/4/2025) pagi.

    Ia mencatat target pertumbuhan 8% untuk negara itu tetap tidak berubah tahun ini.

    Leif Schneider, kepala firma hukum internasional Luther di Vietnam, menyatakan bahwa model pertumbuhan berbasis ekspor Vietnam telah sukses menarik banyak perusahaan multinasional. Namun, kebijakan tarif Trump dapat menghambat model tersebut.

    Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan, ia berharap dapat menurunkan tarif 37% yang dikenakan pada negaranya.

    “Kita harus bernegosiasi dan membahas perinciannya. Tidak boleh membiarkannya sampai meleset dari target PDB kita,” tegasnya, dikutip dari Reuters.

    Pertumbuhan ekonomi Thailand diketahui tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya, yakni tumbuh sekitar 2,5% pada tahun lalu, tertahan akibat melonjaknya utang rumah tangga.

    Pada tahun ini, negara Gajah Putih itu berharap dapat mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 3%.

    Menteri Perdagangan Thailand Pichai Naripathaphan menuturkan pihaknya siap untuk bernegosiasi dengan AS.

    Kemudian, Malaysia yang diketahui dikenakan tarif sebesar 24% mengumumkan tidak akan mengajukan tarif balasan dan secara aktif bekerja sama dengan otoritas AS untuk mencari solusi yang akan menegakkan semangat perdagangan yang bebas dan adil.

    Negara Asia Tenggara lainnya, Kamboja dikenakan tarif 49% yang berisiko merugikan industri garmen dan alas kaki, serta menggagalkan harapan negara itu untuk menarik investasi yang berpindah dari negara lain.

    Seorang konsultan investasi yang enggan disebutkan namanya menilai, situasi ini sangat serius bagi perekonomian Kamboja.

    Menurutnya, tidak ada apa pun yang dapat ditawarkan Kamboja sebagai alat bernegosiasi dengan AS untuk menentang kebijakan tarif Trump.

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Perdagangan BRICS Harus Diperkuat

    Hadapi Tarif Impor Trump, Perdagangan BRICS Harus Diperkuat

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia perlu memperkuat perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS untuk mencari sumber pendapatan baru di tengah penerapan tarif impor tinggi oleh Donald Trump.

    Ekonom dan praktisi pasar modal dari PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee menyampaikan, kebijakan tarif impor Trump yang agresif dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, memperkuat perdagangan dengan BRICS menjadi solusi strategis untuk memitigasi dampak tarif AS.

    “Indonesia perlu memperkuat perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS untuk mencari sumber pendapatan yang baru,” ujar Hans Kwee, Kamis (3/4/2025).

    Diketahui, Indonesia secara resmi menjadi anggota BRICS pada awal 2025. BRICS sendiri dibentuk pada 2009 oleh Brasil, Rusia, India, dan China, lalu Afrika Selatan bergabung pada 2010. BRICS pada tahun lalu juga telah memperluas keanggotaannya dengan menerima Mesir, Iran, Ethiopia, hingga Uni Emirat Arab.

    Disampaikan  Hans Kwee, kebijakan tarif impor ini berisiko menurunkan kinerja ekspor dan surplus neraca perdagangan.

    Hans juga menyoroti potensi dampak kebijakan tarif ini terhadap nilai tukar rupiah. Ia memproyeksikan rupiah akan melemah akibat penguatan dolar AS terhadap mata uang global.

    Sementara itu, sektor pasar modal juga akan terdampak tarif impor Trump. Indeks harga saham gabungan (IHSG) diprediksi akan terkoreksi mengikuti tren pelemahan di bursa Asia dan global.

  • Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Hati-hati Respons Kebijakan Tarif Impor Trump!

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah harus merespons kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat (AS) yang diterapkan Presiden Donald Trump secara hati-hati, matang, dan bijaksana. Pemerintah harus bisa menghitung untung rugi atas kebijakan tarif impor untuk negara mitra dagang AS itu, termasuk Indonesia.

    “Pemerintah harus tetap berhati-hati menghitung untung rugi kebijakan tarif baru AS tersebut pada kinerja perekonomian Indonesia secara keseluruhan,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun saat dihubungi, Kamis (3/4/2025).

    Menurut dia, kebijakan tarif Trump berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia ke AS. Karena itu, kata Misbakhun, perlu kerja sama semua stakeholder untuk mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.

    “Kebijakan tarif perdagangan baru AS di era Trump ini kan sangat signifikan dampak tekanannya pada ekspor Indonesia ke AS, sehingga pemerintah harus melakukan konsolidasi menyeluruh para stakeholder untuk menghadapinya,” tandas Misbakhun.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump resmi mengeluarkan kebijakan terkait tarif impor baru kepada sejumlah mitra dagangnya, termasuk Indonesia yang dibebankan tarif 32%. Alasannya, Indonesia menerima begitu banyak investasi dari China.

    Trump menyampaikan kebijakan barunya itu saat berpidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS. Dalam pidatonya itu, Trump menyebut sebagai “Hari Pembebasan”.

    Salah satu alasan Indonesia terkena tarif impor yang terbilang tinggi itu karena telah mendapatkan investasi signifikan dari China. Selain itu, menurut klaim Negeri Paman Sam tersebut, Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai pasokan China.

    “Selama bertahun-tahun, negara kita telah dieksploitasi oleh berbagai negara, baik sekutu maupun lawan. Tarif ini akan membuat Amerika kaya kembali,” jelas Trump.

    Menariknya, tarif impor diberlakukan Trump untuk Indonesia lebih tinggi dari India, Jepang, Uni Eropa, Brunei Darussalam, dan Singapura.

  • Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Trump Juga Kenakan Pajak ke Pulau Kosong, Penghuninya Cuma Penguin!

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memastikan setiap sudut terpencil di dunia dikenakan tarif global, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald di wilayah Australia.

    Donald Trump mengeluarkan kebijakan kontroversial terhadap tarif dagangnya. Kali ini, ia menerapkan pajak timbal balik terhadap sejumlah mitra dagang AS, termasuk sebuah wilayah terpencil milik Australia yang sama sekali tidak berpenghuni, yaitu Kepulauan Heard dan McDonald.

    Keputusan ini memicu gelombang reaksi di media sosial, termasuk dari akun X @TheMaineWonk yang menyoroti kebijakan aneh tersebut.

    “Pemerintahan Trump telah mengenakan tarif sebesar 10% pada Kepulauan Heard dan McDonald, yang berpenduduk 0 orang dan hanya dihuni oleh penguin,” tulis akun @TheMaineWonk, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Unggahan ini pun disambut komentar bernada sindiran, seperti dari akun @javasurfva yang bertanya, “Berapa tarif yang dikenakan penguin kepada kita?”.

    Kepulauan Heard dan McDonald terkena tarif impor AS. – (X/@TheMaineWonk)

    Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump menampilkan grafik tarif yang mencantumkan nama Kepulauan Heard dan McDonald sebagai salah satu wilayah yang dikenakan pajak 10%.

    Pulau vulkanik kosong yang terletak sekitar 1.700 km dari Antartika dan 4.100 km dari Perth ini merupakan kawasan konservasi yang dihuni oleh anjing laut, penguin, dan berbagai jenis burung, tanpa ada aktivitas perdagangan dengan AS.

    Kebijakan ini dianggap aneh dan tidak masuk akal oleh banyak pihak, mengingat tidak ada keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari menerapkan tarif pada pulau tak berpenghuni.

    UNESCO sendiri mengakui kepulauan ini sebagai situs warisan dunia dengan ekosistem yang masih alami dan bebas dari campur tangan manusia.

    Di luar kebijakan terhadap pulau tak berpenghuni ini, Trump juga menerapkan tarif tinggi terhadap beberapa negara mitra dagang utama. Menurut laporan The Indian Express, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32%, lebih tinggi dibandingkan India yang mendapat tarif 26%.

    Sementara itu, Vietnam dikenai tarif sebesar 46%, dan Thailand sebesar 36%. Kebijakan tarif ini merupakan bagian dari strategi ekonomi Trump yang menetapkan pajak dasar 10% pada semua impor ke AS, dengan tarif tambahan untuk negara-negara tertentu.

    Penerapan kebijakan ini diperkirakan akan menimbulkan dampak besar pada perekonomian global, terutama bagi negara-negara yang terkena tarif tinggi, termasuk pulau kosong Heard dan McDonald.