Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Soal Tarif Impor Trump, Menko Airlangga: Kita Akan Negosiasi Langsung

    Soal Tarif Impor Trump, Menko Airlangga: Kita Akan Negosiasi Langsung

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) soal pengenaan tarif resiprokal atau impor kepada Indonesia sebesar 32%. Bahkan, kata Airlangga, Pemerintah akan mengirimkan delegasi ke pemerintah AS untuk menegosiasikan lagi tarif impor tersebut.

    “Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan Pemerintah AS,” ujar Airlangga kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Airlangga mengakui, sejak awal tahun ini, Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan berbagai strategi dan langkah untuk menghadapi penerapan tarif impor AS dan melakukan negosiasi dengan Pemerintahan Donald Trump. Tim lintas kementerian dan lembaga, perwakilan Indonesia di AS dan para pelaku usaha nasional telah berkoordinasi secara intensif untuk persiapan menghadapi tarif resiprokal AS.

    Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS. Terutama, kata dia, yang disampaikan dalam laporan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang diterbitkan US Trade Representative.

    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff measures (NTMs),” tuturnya.

    Dikatakan juga pengenaan tarif impor ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.

    “Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” jelas Airlangga.

    Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield surat berharga negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif impor AS. Bersama Bank Indonesia, tambah dia, pemerintah juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

    “Kita juga memastikan likuiditas valas tetap terjaga agar tetap mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” ungkap dia.

    Selain itu, kata Airlangga, langkah kebijakan strategis lainnya akan ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki iklim investasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja yang luas.

    “Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif impor AS,” pungkas Airlangga.

  • Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Respons Tarif Impor Trump, Menteri Kabinet Merah Putih Langsung Rapat

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih melakukan rapat kerja setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekatnya.

    Langkah AS ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global. Oleh karenanya, kementerian yang berkaitan dengan perekonomian dan juga Kementerian Luar Negeri langsung mendiskusikan adanya kebijakan tersebut.

    Hal ini diketahui melalui informasi Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang terlihat tengah melakukan rapat bersama sejumlah menteri secara daring. Beberapa menteri yang terlihat, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

    “Hari ini pemerintah bergerak cepat berkoordinasi dan berkomunikasi antarkementerian dan lembaga terkait, untuk menyikapi kebijakan pemberlakuan Tarif Trump 2.0 pada 2 April 2025,” ungkap Mendag Budi Santoso dalam akun media sosial pribadinya, Kamis (3/4/2025).

    Dirinya mengungkapkan, rapat yang dilakukan olehnya dan beberapa instansi terkait dapat memberikan jalan terbaik, agar kebijakan Trump 2.0 tak terlalu memberikan dampak negatif untuk perekonomian di Tanah Air.

    “Agar langkah yang diambil oleh Pemerintah Indonesia tetap terukur dan berdampak positif ekonomi Indonesia,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan sejumlah negara termasuk beberapa mitra dagang terdekat AS. Langkah ini berisiko memicu perang dagang yang berpotensi merugikan perekonomian global.

    Dalam pidato di Taman Mawar Gedung Putih dengan latar belakang bendera AS, Trump menerapkan tarif impor tinggi terhadap China dan Uni Eropa. Ia menyebutnya hari itu sebagai “hari pembebasan”.

    Trump menampilkan grafik daftar pungutan, mengeklaim kebijakan tarif impor ini lebih rendah dibandingkan tarif yang dikenakan negara-negara lain terhadap produk ekspor AS.

    Pengumuman tarif Trump ini disambut sorak-sorai dari para pekerja industri baja, minyak, dan gas yang hadir dalam acara tersebut.
     

  • Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Domestik

    Libur Lebaran Dorong Pertumbuhan Ekonomi Domestik

    Jakarta, Beritasatu.com – Libur panjang Lebaran 2025 menjadi pendorong positif bagi konsumsi masyarakat yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi domestik. Analis Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyatakan konsumsi domestik cenderung meningkat secara signifikan saat memasuki Ramadan hingga Lebaran.

    “Secara historis, tren ini sudah terbukti dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa lihat, misalnya, adanya peningkatan aktivitas belanja,” ujar  Nafan Aji di Jakarta, Kamis (3/4/2025) dikutip dari Antara.

    Momentum ini juga mendorong perputaran uang di berbagai wilayah, karena banyak masyarakat yang memanfaatkan liburan Lebaran 2025 untuk mudik, berkumpul dengan keluarga, hingga berlibur ke berbagai destinasi wisata.

    “Misalnya, di berbagai tempat wisata daerah terjadi lonjakan jumlah pengunjung. Selain itu, ada peningkatan signifikan dalam jumlah pemudik yang menggunakan kereta api serta kenaikan volume kendaraan bermotor, khususnya di jalur tol,” jelasnya.

    Nafan menambahkan lonjakan konsumsi ini berkontribusi terhadap penguatan ekonomi domestik. “Ini merupakan katalis positif karena aktivitas konsumsi masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan, terutama selama bulan Ramadan dan periode mudik Lebaran,” tuturnya.

    Lebih lanjut, ia menilai dinamika ini menunjukkan roda perekonomian nasional terus bergerak.

    “Menurut saya, ekonomi mulai menggeliat kembali. Mudah-mudahan ini dapat tercermin dalam hasil pertumbuhan ekonomi kuartal pertama,” kata Nafan.

    Ia juga mencatat pada tahun-tahun sebelumnya, puncak pertumbuhan ekonomi nasional terjadi di kuartal kedua, mengingat dampak dari bulan Ramadan dan Lebaran biasanya lebih terasa di periode tersebut.

    “Namun, menurut saya, baik di kuartal pertama maupun kedua, pertumbuhan ekonomi domestik seharusnya dapat menunjukkan perkembangan yang positif,” pungkasnya.

  • Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Menurut Hanif, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus segera turun tangan penuh,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Hanif menilai kebijakan tarif impor Trump ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tandas dia

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar. Karena itu, kata Hanif, meskipun strategi moneter penting, namun tidak cukup kuat menopang ekonomi Indonesia.

    “Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tandas wakil ketua umum DPP PKB itu.

    Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD$ 14 miliar. Menurut dia, pekerja migran merupakan kekuatan Indonesia dan jika dikelola dengan baik bisa menjadi pilar ekonomi nasional.

    “Mereka bukan beban, tetapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tutur dia.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas dia.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Adapun kebijakan tarif impor balasan ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif impor tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%.

  • Perlu Diplomasi Perdagangan yang Baik Hadapi Tarif Trump

    Perlu Diplomasi Perdagangan yang Baik Hadapi Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menurut Dasco, Amerika Serikat (AS) merupakan mitra dagang Indonesia yang penting sehingga perlu dilakukan diplomasi perdagangan yang baik dan bijaksana.

    “AS adalah mitra dagang penting untuk Indonesia. Kita harus melaksanakan diplomasi perdagangan dengan baik,” ujar Dasco kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

    Lebih lanjut, Dasco berharap semua elemen bangsa bergotong royong menjaga dan memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia.

    “Kita musti jaga bersama kepentingan nasional ini bersama antara pemerintah, swasta, eksekutif, legislatif dan penegak hukum,” imbuh Dasco.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. 

    Adapun kebijakan tarif Trump ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%. 
     

  • Wakil Ketua DPR Minta Indonesia Lobi AS Terkait Tarif Impor 32 Persen

    Wakil Ketua DPR Minta Indonesia Lobi AS Terkait Tarif Impor 32 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah untuk melakukan lobi intensif dengan Amerika Serikat (AS) dalam negosiasi besaran tarif impor yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump.

    Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. “Amerika Serikat merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mengoptimalkan diplomasi perdagangan agar dapat mencapai kesepakatan yang lebih menguntungkan,” ujar Dasco dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ancaman lain yang bisa muncul akibat kebijakan ini, yakni kemungkinan Indonesia menjadi tempat pembuangan produk dari negara lain yang tidak bisa lagi dipasarkan di Amerika Serikat.

    “Hal ini bisa sangat merugikan industri dalam negeri dan bahkan menghambat program hilirisasi yang sedang dijalankan pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah, sektor swasta, legislatif, eksekutif, serta aparat penegak hukum harus bersinergi dalam melindungi kepentingan nasional,” tegas Dasco.

    Selain Indonesia, China juga terdampak kebijakan ini dengan tarif 34 persen. Negara Tirai Bambu tersebut menjadi yang pertama disebut oleh Trump saat mengumumkan kebijakan tarif baru.

    Di kawasan ASEAN, beberapa negara juga dikenakan tarif impor yang tinggi, seperti Thailand dengan 36 persen dan Vietnam dengan 46 persen. Tidak hanya negara-negara Asia, sekutu AS pun ikut terkena kebijakan tarif impor Trump ini, di antaranya Uni Eropa (20 persen), Jepang (24 persen), serta Korea Selatan (25 persen).

  • DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    DPR Minta Pemerintah Ambil Langkah Strategis Terkait Tarif Impor Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah diminta untuk segera merespons kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menerapkan tarif impor timbal balik (reciprocal tariffs) terhadap Indonesia sebesar 32 persen.

    Menurut anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, jika tidak segera diantisipasi, kebijakan ini bisa berdampak negatif terhadap industri dalam negeri.

    “Pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melindungi industri nasional yang selama ini bergantung pada ekspor. Amerika Serikat merupakan salah satu tujuan utama ekspor, selain China dan Jepang. Jika tarif ini dibiarkan, beban ekspor akan semakin berat,” ujar Firnando dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Salah satu sektor yang berisiko terdampak adalah industri garmen. Banyak perusahaan di sektor ini mengalami kesulitan keuangan, bahkan terancam gulung tikar akibat kesulitan membayar pesangon. Kebijakan perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap negara mitra dagangnya berpotensi semakin menghambat ekspor garmen dan memperburuk kondisi industri tersebut.

    “Dampaknya akan sangat besar. Saya pernah menyampaikan kepada menteri perdagangan tarif masuk ke Amerika seharusnya tidak terlalu tinggi, mengingat industri garmen kita memiliki volume ekspor yang cukup besar ke sana,” lanjut Firnando.

    Firnando juga menyoroti tren penurunan ekspor Indonesia, yang dari 2023 ke 2024 mengalami penurunan sekitar 8%. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya upaya serius untuk meningkatkan angka ekspor ke arah positif.

    “Jika pemerintah tidak berhasil menegosiasikan tarif impor timbal balik dengan Amerika Serikat, maka langkah alternatifnya adalah mempertimbangkan relokasi industri ke negara lain yang lebih stabil dan tidak terdampak kebijakan tersebut,” jelasnya.

    Firnando berharap ekspor ke Amerika Serikat dapat terus berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Ia menekankan kenaikan tarif impor sekecil apa pun akan berdampak pada produksi industri nasional. Mengingat Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia serta memiliki daya beli tinggi, maka pasar ini sangat penting untuk dijaga.

    “Indonesia harus bisa menjaga hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat agar ekspor tetap stabil, bahkan meningkat. Kenaikan volume ekspor sekecil apa pun, misalnya 1-2%, akan sangat berarti bagi para pelaku usaha,” tutup Firnando terkait kebijakan tarif impor Trump.

  • PHRI Ungkap Penyebab Okupansi Hotel Turun Selama Libur Lebaran 2025

    PHRI Ungkap Penyebab Okupansi Hotel Turun Selama Libur Lebaran 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Okupansi hotel di Indonesia selama libur Lebaran 2025 mengalami penurunan sebesar 20% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, penurunan ini terjadi di sejumlah daerah, seperti Solo, Yogyakarta dan Bali.

    “Lebih rendah dari tahun lalu. Tadi saya sempat telepon beberapa daerah. Solo, Yogya, Bali. Turun rata-rata sekitar 20% dari tahun lalu,” katanya seusai menghadiri open house di rumah dinas Rosan Roeslani, kawasan Widya Chandra, Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    Ia menyebutkan bahwa penurunan okupansi hotel selama libur Lebaran 2025 dipengaruhi oleh melemahnya daya beli masyarakat.

    Hal ini tercermin dari proses reservasi atau pemesanan hotel yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya.

    Selain itu, Hariyadi menambahkan bahwa lama menginap di hotel juga lebih singkat dan tidak berlanjut hingga akhir libur Lebaran pada Senin (7/4/2025) mendatang.

    “Enggak sampai tanggal 7. Kayak di Solo, tanggal 4, tanggal 5 langsung sudah check out. Di Jogja tanggal 6, Bali menurun juga. Bali itu enggak full sampai tanggal 7,” ungkapnya.

    Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali anggaran belanja guna meningkatkan tingkat okupansi hotel di Indonesia saat ini.

    Sebab, sektor pemerintahan masih menjadi pasar yang signifikan bagi industri perhotelan, dengan kontribusi mencapai 40%.

    “Kalau pemerintah tidak melakukan eksekusi untuk spending-nya, pasti akan banyak (hotel) yang tutup lagi,” tuturnya.

    Hariyadi mengungkapkan bahwa sebelum libur Lebaran 2025, dua hotel di Bogor terpaksa tutup.

    Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah untuk membantu memulihkan tingkat okupansi hotel di Indonesia.

  • Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Tarif Impor Trump Bisa Tekan Nilai Tukar Rupiah ke Level Rp 17.000

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang baru saja diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diperkirakan akan membuat nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 17.000 per dolar AS. Diketahui, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32% oleh AS.

    “Dampaknya dari tarif impor ini adalah akan terjadi depresiasi rupiah yang saat ini sudah Rp 16.700-an per dolar AS, dalam beberapa hari ke depan tidak mustahil akan melampaui Rp 17.000,” kata guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) yang juga merupakan salah satu pendiri Indef, Didin S Damanhuri, Kamis (3/4/2025).

    Dikutip dari data Bloomberg pada Kamis (3/4/2025) pukul 15.36 WIB di pasar spot exchange, rupiah sore ini berada pada level Rp 16.745 per dolar AS atau melemah 33 poin (0,20%). 

    Didin menegaskan, pemerintah Indonesia perlu segera memitigasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang dari kebijakan tarif impor Trump ini. Selain itu, kerja sama ekonomi juga perlu diperkuat antara negara-negara anggota ASEAN, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan juga BRICS plus.

    Sementara itu, anggota komisi VI DPR, Firnando H Ganinduto menyoroti pentingnya melakukan negosiasi dengan AS dan mitra dagang lainnya, khususnya untuk sektor-sektor yang selama ini bergantung pada ekspor ke AS.

    Menurutnya, dampak dari kebijakan ini sangat besar pada perekonomian. Negara-negara maju kemungkinan akan memberikan balasan, yang dapat memicu perang dagang. 

    “Perlu dilakukan negosiasi tingkat tinggi antarnegara melalui perjanjian dagang untuk menghindari dampak luas terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Firnando terkait antisipasi dampak tarif impor Trump.

  • Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

    Industri Tekstil Indonesia Paling Terdampak Kebijakan Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah sektor industri, termasuk industri pakaian jadi dan tekstil di Indonesia paling terdampak kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

    Presiden Donald Trump diketahui menargetkan beberapa negara, termasuk mitra dagang utamanya, seperti Indonesia terkait penerapan tarif baru ini.

    “Sektor padat karya, seperti pakaian jadi dan tekstil diperkirakan makin terpuruk. Sebagian besar brand internasional yang ada di Indonesia punya pasar besar di AS,” kata Direktur Eksekutif Center Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira kepada Beritasatu.com, Kamis (3/4/2025).

    “Begitu kena tarif yang lebih tinggi, brand itu akan turunkan jumlah order atau pemesanan ke pabrik Indonesia,” sambungnya.

    Tak hanya itu, dampak buruk lainnya adalah Indonesia akan semakin diserbu produk-produk tekstil impor dari negara lain, seperti China, Vietnam dan Kamboja.

    Pasalnya, negara-negara tersebut akan mengincar pasar alternatif selain AS setelah negeri Paman Sam itu menerapkan kebijakan tarif impor.

    Terlebih, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merupakan perubahan ketiga atas Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor masih belum rampung.

    “Kita bakal dibanjiri produk Vietnam, Kamboja dan China karena mereka incar pasar alternatif. Permendag Nomor 8 Tahun 2024 belum juga direvisi, jadi ekspor sulit, impor akan menekan pemain tekstil pakaian jadi domestik,” bebernya.

    Bhima melanjutkan, sektor lain yang terdampak dari adanya kebijakan tarif Trump tersebut adalah otomotif dan elektronik.

    Pada periode tahun 2019-2023, pertumbuhan ekspor produk tersebut rata-rata sekitar 11% per tahun. Dengan demikian, pertumbuhan ekspor Indonesia akan menyusut.

    “Dengan tarif resiprokal 32%, sektor otomotif dan elektronik Indonesia diujung tanduk,” papar Bhima.

    Berdasarkan catatan Celios, total ekspor produk otomotif Indonesia ke AS pada tahun 2023, yakni sekitar US$ 280,4 juta atau setara Rp 4,64 triliun (asumsi kurs Rp 16.600).

    “Konsumen AS menanggung tarif dengan harga pembelian kendaraan yang lebih mahal, yang kemudian penjualan kendaraan bermotor turun di AS,” ungkapnya.

    Bhima mengungkapkan, produsen otomotif Indonesia tidak semudah itu untuk bisa shifting ke pasar domestik. Pasalnya, spesifikasi kendaraan dengan yang diekspor berbeda.

    Hal ini dapat mengakibatkan PHK dan penurunan kapasitas produksi akan terjadi di semua industri otomotif di dalam negeri.

    Bhima mengatakan, selain industri otomotif, komponen elektronik buatan dalam negeri juga akan terdampak kebijakan tarif baru Trump ini. Bukan tanpa alasan, produsen elektronik dan suku cadang kendaraan bermotor memiliki keterkaitan.