Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • 7 Trik Rahasia agar Tak Jadi Korban Penipuan Harbolnas 2025

    7 Trik Rahasia agar Tak Jadi Korban Penipuan Harbolnas 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Belanja online semakin populer, apalagi menjelang hari belanja online nasional (Harbolnas) 2025 yang selalu menghadirkan berbagai promo menarik.

    Namun, meningkatnya aktivitas belanja digital juga diikuti dengan maraknya penipuan yang menyasar konsumen yang kurang waspada.

    Modus kejahatan kini semakin beragam, mulai dari tautan palsu hingga toko fiktif yang memanfaatkan kelengahan pengguna.

    Oleh karena itu, memahami cara belanja aman menjadi langkah penting agar pengalaman berbelanja tetap nyaman dan bebas risiko.

    Trik Menghindari Penipuan Saat Harbolnas 2025

    1. Pastikan belanja melalui platform resmi dan toko terverifikasi

    Langkah pertama untuk meminimalkan risiko penipuan adalah selalu menggunakan situs atau aplikasi resmi marketplace.

    Hindari membuka tautan dari pesan pribadi, email mencurigakan, atau iklan tanpa sumber jelas. Mengakses langsung melalui aplikasi atau alamat situs yang sudah tersimpan jauh lebih aman.

    Setelah berada di platform resmi, periksa reputasi penjual. Toko tepercaya biasanya memiliki label official store, jumlah transaksi tinggi, ulasan asli, serta penilaian positif yang konsisten.

    Membeli dari toko dengan kredibilitas jelas membantu mengurangi risiko barang palsu atau pesanan tidak dikirim.

    2. Gunakan metode pembayaran yang dijamin oleh marketplace

    Kesalahan yang sering terjadi adalah melakukan transfer langsung ke rekening pribadi penjual. Cara ini sangat berbahaya karena dana tidak lagi berada dalam pengawasan sistem. Jika penjual berniat buruk, pengembalian uang hampir mustahil dilakukan.

    Agar lebih aman, gunakan metode pembayaran resmi, seperti virtual account, e-wallet, kartu debit atau kredit, hingga pembayaran pihak ketiga yang dijamin platform.

    Fitur bayar di tempat (cash on delivery/COD) bisa menjadi pilihan, tetapi tetap perlu waspada apabila penjual meminta biaya tambahan di luar ketentuan.

    3. Hindari berkomunikasi di luar platform

    Banyak penipuan dimulai dengan ajakan pindah komunikasi ke WhatsApp, media sosial, atau email pribadi dengan alasan harga lebih murah atau proses lebih cepat.

    Ingat percakapan di luar platform tidak tercatat sebagai bukti transaksi dan dapat dimanfaatkan pelaku untuk mengirim tautan palsu, mencuri data, atau meminta kode one time password (OTP). Pastikan seluruh komunikasi tetap dalam chat resmi marketplace agar tetap aman.

    4. Teliti membaca detail produk dan bandingkan harga

    Sebelum checkout, baca deskripsi produk secara lengkap, mulai dari ukuran, spesifikasi, warna, hingga kebijakan pengembalian. Banyak pembeli menyesal karena tergesa-gesa mengikuti promo tanpa memahami detail produk.

    Selain itu, lakukan pengecekan harga di beberapa toko untuk memastikan harganya wajar. Jika harga satu toko jauh di bawah pasaran, Anda perlu curiga karena penipuan sering kali memancing korban dengan harga yang terlalu murah.

    5. Jaga keamanan akun untuk melindungi data pribadi

    Keamanan akun sering diabaikan padahal sangat penting. Gunakan kata sandi kuat dan berbeda untuk setiap akun belanja Anda. Aktifkan autentikasi dua faktor (2FA) agar akses akun lebih terlindungi.

    Jangan pernah membagikan kode OTP kepada siapa pun. Hindari transaksi melalui WiFi publik yang rawan diretas. Lebih aman menggunakan jaringan internet pribadi.

    6. Susun anggaran dan buat daftar kebutuhan sebelum berbelanja

    Banyaknya promo menarik membuat konsumen mudah tergoda. Untuk menghindari pembelian impulsif, tetapkan anggaran dan buat daftar kebutuhan utama.

    Dengan begitu, Anda tidak mudah tergiur promosi yang sebenarnya tidak prioritaskan. Cara sederhana ini dapat membantu menjaga keuangan dan mencegah penyesalan setelah membeli barang yang tidak diperlukan.

    7. Kenali modus penipuan yang sering terjadi

    Beberapa penipuan yang perlu diwaspadai, antara lain:

    Phishing melalui tautan palsu yang meniru tampilan platform resmi dan meminta data pribadi atau pembayaran.Toko fiktif dengan harga terlalu murah yang menghilang setelah pembayaran dilakukan.Pengalihan transaksi ke luar platform agar korban diminta mentransfer uang langsung.Nomor resi palsu yang seolah-olah menunjukkan barang sudah dikirim padahal tidak.

    Belanja online dapat tetap aman selama konsumen menerapkan langkah-langkah pencegahan dengan konsisten.

    Dengan meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti trik di atas, Anda bisa menikmati promo Harbolnas 2025 maupun belanja harian lainnya dengan lebih tenang, nyaman, dan terlindungi.

  • Aturan Baru DJP 2025, 14 Kelompok Wajib Pajak Bisa Nonaktif

    Aturan Baru DJP 2025, 14 Kelompok Wajib Pajak Bisa Nonaktif

    Jakarta, Beritasatu.com – Pelaku usaha dan wajib pajak perlu semakin mencermati perubahan aturan perpajakan. Mulai Oktober 2025, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan kebijakan baru.

    Aturan tersebut memungkinkan penghentian akses pembuatan faktur pajak elektronik bagi pengusaha kena pajak (PKP) yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan secara konsisten.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya DJP meningkatkan kepatuhan melalui sistem Coretax 2025, yang menandai era baru digitalisasi administrasi pajak di Indonesia.

    Regulasi tersebut dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2025, yang secara spesifik mengatur mekanisme penonaktifan akses faktur pajak bagi PKP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Aturan ini efektif berlaku pada 22 Oktober 2025 bersamaan dengan peluncuran Coretax 2025.

    Apa yang Dimaksud Non-aktif menurut DJP 2025?

    Status nomor pokok wajib pajak (NPWP) non-aktif diatur dalam PER-7/PJ/2025. Wajib pajak dapat dinyatakan non-aktif apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan/atau objektif, misalnya sudah tidak memiliki penghasilan, menghentikan usaha, atau berpindah status menjadi subjek pajak luar negeri.

    Wajib pajak yang masuk kategori non-aktif tidak wajib melaporkan surat  pemberitahuan (SPT) tahunan sampai statusnya kembali aktif. Meski berbeda dengan penonaktifan akses faktur, kedua skema ini menegaskan konsistensi administrasi perpajakan menjadi fokus utama pada era digitalisasi pajak berbasis Coretax 2025.

    14 Kelompok Wajib Pajak yang Bisa Dinonaktifkan

    Berikut ini daftar lengkap kelompok wajib pajak yang berisiko dinonaktifkan statusnya (baik NPWP maupun akses faktur), berdasarkan regulasi resmi DJP.

    Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) — Nonaktif NPWP

    Berdasarkan PER-7/PJ/2025, WPOP dapat dinyatakan non-aktif jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini:

    Orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas tetapi telah menghentikan kegiatan usahanya.Orang pribadi tanpa usaha dan tidak memiliki penghasilan, atau penghasilannya berada di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).Orang pribadi yang memperoleh NPWP hanya untuk kebutuhan administratif, seperti membuka rekening atau melamar pekerjaan, tanpa aktivitas ekonomi nyata.Orang pribadi yang tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam 12 bulan dan telah menjadi subjek pajak luar negeri.Wajib pajak yang sedang menunggu keputusan penghapusan NPWP dan berada pada status transisi.

    Wajib Pajak yang Dinyatakan Non-aktif secara Jabatan

    Selain kategori di atas, DJP dapat menetapkan wajib pajak sebagai non-aktif secara jabatan apabila:

    Tidak menyampaikan SPT dan tidak terdapat transaksi pembayaran pajak selama dua tahun berturut-turut.Tidak memenuhi ketentuan administratif pendaftaran NPWP, misalnya dokumen tidak lengkap atau data tidak valid.Alamat wajib pajak tidak ditemukan berdasarkan penelitian lapangan (pindah tanpa melapor atau alamat fiktif).NPWP cabang yang diterbitkan secara jabatan dalam penerbitan SKPKB PPN atas kegiatan membangun sendiri dan tidak memenuhi ketentuan pemungutan.Instansi pemerintah atau entitas lain yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemotong/pemungut pajak tetapi NPWP belum dihapus.Kelompok wajib pajak lain yang sudah tidak memenuhi syarat subjektif maupun objektif meskipun NPWP belum dihapus.

    Pengusaha Kena Pajak (PKP) — Penonaktifan Akses Faktur

    Penonaktifan akses Faktur Pajak elektronik bagi PKP yang diatur dalam PER-19/PJ/2025 dapat dilakukan apabila PKP:

    Tidak melakukan pemotongan atau pemungutan PPh yang seharusnya dilakukan selama tiga bulan berturut-turut.Tidak menyampaikan SPT tahunan PPh setelah jatuh tempo.Tidak menyampaikan SPT masa PPN selama tiga bulan berturut-turut, atau enam masa pajak dalam satu tahun.Mengapa Penonaktifan Penting bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha?

    Penonaktifan akses faktur pajak dapat berdampak besar bagi pelaku usaha. Perusahaan yang tidak dapat menerbitkan faktur elektronik akan mengalami hambatan dalam penagihan, terganggunya arus kas, serta potensi berhentinya kegiatan operasional.

    Sementara itu, status NPWP non-aktif bermanfaat bagi individu yang sudah tidak memiliki penghasilan, telah pindah luar negeri, atau tidak lagi beraktivitas ekonomi. Status non-aktif juga menghilangkan kewajiban pelaporan SPT.

    Kedua kebijakan ini merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan Coretax 2025, di mana DJP memantau kepatuhan secara otomatis berdasarkan aktivitas pembayaran, pelaporan, dan data perpajakan lainnya.

    Tip agar Terhindar dari Status Non-aktif atau Blokir

    Untuk menjaga status sebagai wajib pajak yang patuh, berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan:

    Menyampaikan seluruh SPT tahunan dan SPT masa sesuai tenggat waktu.Melunasi tunggakan pajak atau mengajukan skema angsuran apabila diperlukan.Mengajukan penonaktifan NPWP jika sudah tidak bekerja atau menjalankan usaha.Memperbarui data identitas, alamat, serta status pekerjaan di sistem Coretax secara berkala.Mengajukan klarifikasi ke KPP apabila akses faktur terlanjur diblokir, dengan membawa dokumen pendukung.

    Perubahan kebijakan melalui PER-19/PJ/2025 dan PER-7/PJ/2025 menunjukkan sistem perpajakan Indonesia semakin menekankan kepatuhan administrasi dan transparansi. Memahami kelompok wajib pajak yang berpotensi dinonaktifkan sangat penting agar wajib pajak pribadi maupun pelaku usaha dapat mengambil langkah preventif.

  • Kenapa Desain Pita Cukai Ganti Setiap Tahun?

    Kenapa Desain Pita Cukai Ganti Setiap Tahun?

    Karawang, Beritasatu.com – Desain pita cukai di Indonesia kerap mengalami perubahan setiap tahun. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan demi meningkatkan faktor keamanan.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menjelaskan desain pita cukai berubah setiap tahun untuk meningkatkan pengawasan dan mencegah pemalsuan.

    “Tentunya Peruri juga menjamin bahwa percetakan maupun cetakan pita cukai ini tidak bisa dipalsukan oleh pihak yang tidak berwenang,” ujar Djaka dalam prosesi penyerahan perdana Pita Cukai Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri, Karawang, Jawa Barat, Rabu (10/12/2025).

    Ia menjelaskan, dari tahun ke tahun desain pita cukai selalu diubah. Pita cukai yang berlaku pada tahun berjalan tidak dapat digunakan untuk tahun berikutnya guna menjamin keamanan.

    Tak hanya itu, pita cukai yang telah habis masa berlakunya akan dimusnahkan oleh Peruri di bawah pengawasan Bea Cukai. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pita yang beredar sesuai dengan ketentuan.

    Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menambahkan desain pita cukai yang berbeda setiap tahun juga menjadi salah satu faktor pengamanan.

    Peruri membentuk konsorsium dengan anggota PT Kertas Padalarang sebagai penyedia kertas bandrol dan PT Puranusa Persada sebagai penyedia hologram serta pelekatannya, untuk memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

    “Pengamanan pita cukai juga dilengkapi fitur security, baik dari hologram maupun kertas khusus. Kertasnya sendiri bukan kertas biasa, melainkan sudah mengandung fitur keamanan,” kata Dwina.

    Ia menekankan dari sisi desain, cetak, tinta, hingga fitur keamanan tambahan, pita cukai Indonesia memiliki tingkat kerumitan yang tinggi dan sangat sulit dipalsukan. Menurut Dwina, kualitas dan kompleksitas pita cukai Indonesia juga diakui di tingkat internasional.

    “Ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung pengawasan dari Direktorat Jenderal Bea Cukai,” tambah Dwina.

  • LPDB Koperasi Dorong Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Penguatan Pembiayaan Koperasi

    LPDB Koperasi Dorong Pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Penguatan Pembiayaan Koperasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi menegaskan kembali komitmennya dalam mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat melalui penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi di seluruh Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memperkuat sektor koperasi, LPDB Koperasi memandang bahwa praktik berkoperasi bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan hak asasi manusia, terutama hak berserikat dan berkumpul dalam wadah yang demokratis.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, melalui koperasi, masyarakat memiliki ruang untuk berpartisipasi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperbaiki kondisi ekonomi secara kolektif.

    “Hak Asasi Manusia bukan hanya soal perlindungan, tetapi juga tentang pemberdayaan. Koperasi memiliki peran strategis sebagai instrumen demokrasi ekonomi yang mampu memperluas kesempatan masyarakat untuk mendapatkan penghidupan yang layak,” ujar Menkop Ferry.

    Ia pun mengapresiasi LPDB Koperasi yang senantiasa konsisten menyalurkan pembiayaan dana bergulir untuk memperkuat koperasi di seluruh Indonesia.

    “Pembiayaan ini menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat, membuka lapangan kerja, serta memerangi kemiskinan. Pada momentum Hari HAM ini, pemerintah menegaskan kembali bahwa penguatan koperasi adalah penguatan hak-hak dasar masyarakat seperti visi besar Presiden Prabowo Subianto,” tambahnya.

    Menteri Koperasi Ferry Juliantono. – (LPDB/Istimewa)

    Sementara itu, Direktur LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan bahwa LPDB Koperasi sangat mendukung peringatan Hari Hak Asasi Manusia.

    “Sejak dibentuk, LPDB Koperasi memiliki mandat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pemberian pinjaman kepada koperasi,” ujar Krisdianto.

    Menurutnya, dalam konteks HAM, pembiayaan LPDB kepada koperasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pemenuhan hak dasar manusia.

    “Dampak pembiayaan ini memungkinkan koperasi tumbuh sehat dan memberikan manfaat langsung seperti akses terhadap pekerjaan, penghidupan yang layak, pendidikan, hingga partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi. Dengan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia, koperasi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan anggotanya, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

  • ICDX Berikan Respon Atas PADG Bank Indonesia Terkait Derivatif PUVA

    ICDX Berikan Respon Atas PADG Bank Indonesia Terkait Derivatif PUVA

    Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) memberikan respon atas terbitnya Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 26 tahun 2025 tentang derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA).

    Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi dalam keterangannya kepada media mengatakan, sebagai bursa yang ditunjuk Bank Indonesia menjadi penyelenggara pasar derivatif keuangan dengan aset yang mendasari berupa produk pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), tentunya ICDX akan siap secara penuh untuk menjalankan apa yang telah diatur dalam PADG ini.

    “Terkait Infrastruktur, kami telah siap dengan sistem teknologi yang aman dan andal. Berikutnya adalah transparansi dan tata kelola, ini tentunya menjadi hal yang sangat penting, di mana kami sebagai bursa penyelenggara perdagangan wajib menjaga transparansi dan tata kelola ini untuk menjaga independensi. Yang terakhir yaitu terkait Perlindungan Konsumen, kami juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk literasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat”, ungkap Fajar Wibhiyadi.

    Fajar menyebut, pasar derivatif dalam hal ini terkait Derivatif PUVA, memiliki potensi besar untuk berkembang.

    “Harapan kami PADG ini menjadi bagian penting dalam pengembangan pasar derivatif PUVA di Indonesia. Sebagai langkah awal respon atas PADG ini, kami tengah melakukan sosialisasi serta berkoordinasi dengan anggota bursa ICDX. Harapannya dengan sosialisasi ini, tercipta satu kepemahaman yang sama dalam implementasi PADG ini,” tambahnya.

    Sementara itu, dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti mengatakan, PADG Derivatif PUVA bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif dalam upaya untuk menciptakan produk Derivatif PUVA yang variatif dan likuid, pricing yang efisien dan kredibel, pelaku pasar yang aktif dan kompeten, dan infrastruktur pasar yang berstandar internasional.

    “Untuk itu, BI berupaya menghadirkan tata kelola yang lebih terintegrasi, transparan, dan modern mulai dari perizinan, pengawasan, hingga perlindungan konsumen,” ujarnya.

    Sebagai catatan, PADG No. 26 tahun 2025  ini secara komprehensif mengatur aspek Product, Pricing, Participant, dan Infrastruktur (3P+I) sejalan dengan visi Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030. Pedoman yang dituangkan secara terintegrasi mengatur ekosistem, perizinan, pengawasan, pelaporan, tata kelola, perlindungan konsumen, hingga penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di pasar Derivatif PUVA. Langkah ini diharapkan akan mewujudkan pasar derivatif yang modern, maju, dan inovatif dengan harga acuan yang kredibel, pelaku yang kompeten, dan infrastruktur yang andal dan aman.

  • Hemat Maksimal! Ini 6 Tips Belanja Harbolnas 2025 Tanpa Boncos

    Hemat Maksimal! Ini 6 Tips Belanja Harbolnas 2025 Tanpa Boncos

    Jakarta, Beritasatu.com – Hari belanja online nasional (Harbolnas) 2025 kembali menjadi salah satu momen paling dinanti para pencinta belanja online di Indonesia.

    Festival diskon besar-besaran, promo gratis ongkir, hingga cashback menarik sering kali membuat antusiasme belanja meningkat drastis.

    Namun, di balik kemeriahan tanggal kembar ini, risiko boncos tetap menghantui, terutama jika belanja dilakukan tanpa perencanaan yang matang.

    Agar Harbolnas 2025 tidak sekadar menguras saldo, beberapa tips atau tip belanja berikut ini dapat membantu menghemat anggaran sekaligus memastikan setiap pengeluaran benar-benar bermanfaat.

    Tips Belanja Cerdas Saat Harbolnas 2025

    1. Buat prioritas belanja dan tetapkan anggaran

    Sebelum mulai berburu diskon Harbolnas 2025, buat daftar barang yang benar-benar dibutuhkan. Pisahkan antara kategori wajib dibeli dan sekadar keinginan.

    Setelah menentukan prioritas, tetapkan batas anggaran maksimal dan disiplin mengikuti rencana tersebut. Cara ini sangat efektif mengurangi belanja impulsif yang sering muncul saat melihat label diskon besar terpampang.

    2. Waspadai promo tahunan yang terlihat hemat

    Berbagai layanan digital, seperti aplikasi streaming, software, dan platform produktivitas biasanya menawarkan potongan harga menarik saat Harbolnas 2025. Namun, promosi berlangganan tahunan bisa menjadi jebakan jika layanan tersebut tidak benar-benar digunakan.

    Bandingkan harga promo dengan alternatif lain sebelum berkomitmen jangka panjang agar tidak berakhir membuang uang percuma.

    3. Belanja sesuai kebutuhan musiman

    Pertimbangkan kembali rencana aktivitas menjelang akhir tahun. Jika Anda berencana menghabiskan waktu untuk menonton film, bermain gim, atau membuat konten selama liburan, prioritaskan pembelian yang mendukung aktivitas tersebut.

    Dengan fokus pada kebutuhan yang relevan, Anda dapat menekan pengeluaran yang tidak penting.

    4. Bandingkan harga dan gunakan fitur wishlist

    Menjelang Harbolnas 2025, harga produk di berbagai marketplace bisa berubah-ubah. Sebelum membeli, bandingkan harga antartoko online untuk memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik.

    Selain itu, gunakan fitur wishlist untuk memantau perubahan harga dan memastikan diskon yang diberikan benar-benar asli, bukan sekadar trik promosi.

    5. Hindari fear of missing out (FOMO) saat flash sale

    Flash sale sering kali memicu dorongan spontan untuk membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

    Sebelum menekan tombol beli, tanyakan kembali pada diri sendiri apakah produk tersebut benar-benar penting. Jika tidak, lebih baik melewatkannya daripada menyesal setelah promo berakhir.

    6. Cek ulasan produk secara detail

    Harga murah tidak selalu sebanding dengan kualitas. Pastikan untuk membaca ulasan pengguna, melihat foto pembeli, dan memeriksa rating toko sebelum checkout.

    Riset kecil ini dapat membantu menghindari pemborosan dan memastikan produk yang dipilih memiliki kualitas sesuai harapan.

    Tips Memilih Toko Online Tepercaya Saat Harbolnas 2025

    Di tengah maraknya toko online dan marketplace, memilih tempat belanja yang benar-benar aman menjadi tantangan tersendiri.

    Kurangnya kehati-hatian bisa membuat konsumen terjebak pada toko palsu atau penipuan yang menyebabkan kerugian finansial hingga kebocoran data pribadi.

    Berikut ini tanda-tanda toko online yang layak dipercaya saat berbelanja di Harbolnas 2025.

    1. Periksa fitur keamanan situs

    Sebelum memasukkan data pribadi atau melakukan pembayaran, pastikan situs memiliki sistem keamanan memadai. Situs tepercaya menggunakan sertifikat SSL yang ditandai dengan URL “https://” serta ikon gembok di bilah alamat.

    Fitur ini menjaga keamanan informasi sensitif seperti alamat, nomor telepon, hingga data pembayaran agar tidak disalahgunakan.

    2. Pastikan foto produk asli dan jelas

    Toko online profesional selalu menampilkan foto produk asli yang jelas dan berkualitas tinggi. Jika foto terlihat diambil dari internet atau tidak sesuai dengan standar produk resmi, reputasi toko tersebut patut dipertanyakan.

    Foto yang autentik menunjukkan penjual memang memiliki produk tersebut dan menjalankan bisnis secara serius.

    3. Tersedia customer service yang responsif

    Keberadaan layanan pelanggan menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas toko. Toko online tepercaya biasanya menyediakan customer service yang mudah dihubungi untuk membantu proses transaksi, menjawab pertanyaan, dan menangani kendala pengiriman.

    Respons cepat memberikan rasa aman jika terjadi masalah seperti barang rusak atau salah kirim.

    4. Mencantumkan alamat dan kontak yang valid

    Penjual tepercaya tidak akan menyembunyikan alamat toko atau kontak resmi. Informasi, seperti nomor telepon, email, hingga lokasi toko dapat diverifikasi kebenarannya.

    Jika toko tidak mencantumkan kontak apa pun, sebaiknya pikir ulang sebelum bertransaksi.

    5. Memiliki ulasan atau testimoni pembeli

    Ulasan dari pengguna lain menjadi acuan paling mudah dalam menilai kepercayaan sebuah toko. Bacalah beberapa ulasan sebelum membeli.

    Ulasan negatif yang konsisten dapat menjadi peringatan toko tersebut tidak dapat dipercaya. Sebaliknya, testimoni positif menandakan layanan yang memuaskan.

    Harbolnas bukan sekadar momen belanja murah, tetapi kesempatan emas untuk mendapatkan produk impian dengan harga terbaik.

    Namun, agar tidak menyesal di kemudian hari, penting untuk tetap cermat memilih barang, membandingkan harga, dan memastikan toko yang dipilih tepercaya.

    Dengan strategi belanja yang tepat, Harbolnas 2025 bisa menjadi ajang hemat yang benar-benar menguntungkan, bukan jebakan impulsif yang bikin kantong jebol.

  • Keyakinan Konsumen Menguat pada November 2025

    Keyakinan Konsumen Menguat pada November 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada November 2025 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, berdasarkan hasil survei Bank Indonesia (BI).

    Indeks keyakinan konsumen (IKK) pada bulan tersebut berada di level optimistis, yakni 124,0, lebih tinggi dari posisi Oktober sebesar 121,2.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan bahwa penguatan optimisme tersebut terutama didorong oleh membaiknya indeks kondisi ekonomi saat ini (IKE) dan indeks ekspektasi konsumen (IEK).

    “IKE dan IEK masing-masing meningkat menjadi 111,5 dan 136,6, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya,” ujar Denny dalam keterangannya, Selasa (9/12/2025)

    Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, optimisme konsumen November 2025 naik pada seluruh kelompok, dengan IKK tertinggi ditemukan pada responden dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta, yakni 130,6. Kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta hingga Rp 5 juta berada di posisi berikutnya dengan indeks 126,9.

    Berdasarkan kelompok usia, seluruh rentang umur juga menunjukkan kenaikan keyakinan, dengan tingkat optimisme paling tinggi pada responden usia 20-30 tahun yang mencatatkan IKK sebesar 128,6.

    Adapun secara wilayah, peningkatan IKK terjadi di sebagian besar kota survei, terutama di Manado, Mataram, dan Medan

  • OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah lewat EPIKS di Pesantren

    OJK Dorong Literasi Keuangan Syariah lewat EPIKS di Pesantren

    Jakarta, Beritasatu.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar kegiatan Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (9/12/2025). Kegiatan ini sebagai upaya mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kegiatan EPIKS menjadi wadah pembelajaran yang berkelanjutan bagi santri, pengurus pesantren, hingga UMKM di sekitar pesantren untuk memahami produk keuangan syariah.

    “Kami di sini hadir, OJK bersama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) , dan juga Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memberikan edukasi literasi tentang keuangan, plus inklusinya,” ujar Frederica atau yang akrab disapa Kiki.

    Ia menambahkan, EPIKS sebelumnya dikenal sebagai ekosistem pondok pesantren inklusi syariah, dan kini dikembangkan menjadi pusat literasi, inklusi, serta penguatan ekonomi berbasis syariah bagi pesantren dan komunitas sekitarnya.

    Selain itu, OJK bersama BEI dan BSI juga meresmikan Galeri Investasi Syariah di lingkungan pondok pesantren Minhaajurrosyidiin yang merupakan pertama di wilayah Jabodebek. Kiki menyebut, ini menjadi langkah penting untuk mendekatkan akses pasar modal syariah kepada pesantren.

    “Jadi EPIKS ini suatu proposal yang luar biasa, di mana kita melihat pondok pesantren juga sangat terbuka untuk belajar tentang literasi inklusi keuangan syariah, baik itu perbankan syariah, maupun investasi syariah dan juga produk-produk keuangan lainnya,” imbuhnya.

    Ketua Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin Chailrul Baihaqi, mengapresiasi penyelenggaraan EPIKS yang disebutnya membawa perubahan besar. Kini pesantren telah beralih dari manual menuju layanan keuangan digital seperti penggunaan smart card bagi santri.

    “Terima kasih untuk OJK, kemudian BSI, dan juga dari Bursa Efek Indonesia, untuk menghadiri pondok pesantren. Semoga ini menjadi satu gerakan yang masif untuk menjadikan pondok pesantren modern,” tutur Chairul.

    Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik, menambahkan bahwa pembukaan galeri investasi syariah di pesantren merupakan bagian dari komitmen BEI meningkatkan inklusi pasar modal syariah.

    Dari sisi BEI, saat ini terdapat 980 galeri investasi di Indonesia, 147 di antaranya merupakan galeri syariah. Dan galeri di ponpes Minhaajurrosyidiin merupakan galeri syariah pertama di Jabodebek yang berada di pesantren.

    “Kita akan sama-sama meningkatkan kesejahteraan dari santri, guru, dan masyarakat sekitar untuk menikmati pertumbuhan pasar modal syariah,” sebut Jeffrey.

    Acara tersebut turut dihadiri Ketua OJK Jabodebek Edwin Nurhadi, Wadirut Bank Syariah Indonesia Bob Tyasika Ananta, serta berbagai santri dan santriwati dari berbagai pondok pesantren di wilayah Jabodebek.

    OJK mencatat bahwa angka literasi keuangan berada pada angka 66,46% dan inklusi 80%. Sementara literasi keuangan syariah baru mencapai 43%, naik signifikan dari 9% sebelumnya, namun tingkat inklusinya masih rendah di angka 13%.

    Oleh karena itu, OJK menilai kegiatan seperti EPIKS dan pembukaan galeri investasi syariah di pesantren penting untuk memperluas pemahaman sekaligus mendorong pemanfaatan produk keuangan syariah di masyarakat.

  • Targetkan Perluasan Pasar Ekspor, BI Promosikan Kopi dan Teh di Maroko

    Targetkan Perluasan Pasar Ekspor, BI Promosikan Kopi dan Teh di Maroko

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) bersama KBRI Rabat mendorong diplomasi ekonomi dengan mempromosikan kopi dan teh Indonesia pada The Marrakech Coffee & Tea Festival 2025 di Marrakech Expo Park, Maroko, pada 6-8 Desember 2025.

    Langkah ini diarahkan untuk memperluas pasar, meningkatkan ekspor bernilai tambah, serta membuka peluang kemitraan dagang baru di Afrika Utara dan Timur Tengah.

    “Di setiap cangkir kopi terdapat kisah tentang komunitas, para petani, perempuan penyortir, UMKM, inovator muda, hingga barista, yang menjadi ‘rasa rahasia’ kopi Indonesia,” ujar Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Ia juga menyoroti potensi ekspor kopi Indonesia yang terus meningkat. Pada 2024, Indonesia menjadi produsen kopi terbesar keempat dunia dengan nilai ekspor mencapai US$ 1,6 miliar seiring meningkatnya permintaan kopi Arabica specialty. Pasar utama ekspor kopi Indonesia berkembang di Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara.

    “Kinerja positif juga terlihat pada ekspor teh Indonesia, yang mencapai US$ 52,8 juta dan mulai menembus pasar Afrika,” imbuh Destry.

    Dalam pameran ini, BI menampilkan tujuh UMKM kopi dan dua UMKM teh yang menarik perhatian pengunjung karena cita rasa yang dinilai lebih kaya.

    BI menyebut sejumlah pelaku usaha termasuk Presiden dari the National Federation of Coffee Industrialists and Distributors, Amina Alaoui, telah menyatakan ketertarikannya untuk memperkenalkan kopi Indonesia lebih luas di Maroko.

    Sepanjang 2025, berbagai kegiatan promosi ekspor, seperti Karya Kreatif Indonesia, Foodex Jepang, FHA Singapore, Seoul Food Expo, World of Coffee Jakarta, Singapore Coffee Week, dan Trade Expo Indonesia, telah menghasilkan komitmen pembelian kopi dan teh senilai Rp 309 miliar.

  • Bea Keluar Emas Jadi Instrumen Strategis Perkuat Hilirisasi Nasional

    Bea Keluar Emas Jadi Instrumen Strategis Perkuat Hilirisasi Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai bahwa penerapan bea keluar emas merupakan instrumen fiskal yang krusial untuk memperkuat struktur industri nasional. Pungutan itu sekaligus memastikan agenda hilirisasi berjalan sesuai arah kebijakan.

    Ia menegaskan Indonesia tidak boleh lagi mengekspor emas dalam bentuk mentah maupun setengah jadi tanpa memberikan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

    “Kami harus memastikan Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah. Hilirisasi emas adalah agenda jangka panjang untuk memperkuat sektor industri dan keuangan nasional,” kata Misbakhun dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

    Misbakhun menjelaskan bahwa kebijakan bea keluar akan mendorong pelaku usaha memindahkan proses pemurnian serta pengolahan emas ke dalam negeri.

    Dengan adanya disinsentif terhadap ekspor produk setengah jadi, rantai nilai emas diharapkan dapat terbangun lebih menyeluruh, mulai dari penambangan hingga produksi emas batangan dan perhiasan berstandar internasional.

    “Integrasi tersebut penting untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global yang selama ini didominasi negara-negara pemurni,” tuturnya.

    Misbakhun menambahkan bahwa hilirisasi emas juga perlu dibarengi dengan penguatan ekosistem keuangan berbasis komoditas. Pembentukan bank emas disebutnya sebagai elemen penting untuk meningkatkan likuiditas pasar domestik sekaligus memperkuat cadangan devisa.

    “Emas memiliki fungsi ganda sebagai komoditas dan instrumen keuangan. Dengan menjaga pasokan emas di dalam negeri, ruang penguatan pasar keuangan akan semakin luas,” ujarnya.

    Dari aspek regulasi, Misbakhun meminta pemerintah memastikan aturan teknis terkait bea keluar disusun dengan jelas, konsisten, dan berlandaskan tata kelola yang akuntabel.

    Kepastian regulasi, menurut dia, menjadi faktor penting bagi industri untuk memperluas kapasitas pemurnian serta berinvestasi pada fasilitas pengolahan.

    Ia juga menyoroti urgensi pengawasan yang ketat dalam perdagangan emas. Misbakhun menyebut berbagai potensi penyimpangan, mulai dari under-invoicing, manipulasi kadar, hingga penyelundupan, harus diantisipasi agar kebijakan ini berjalan efektif.

    “Pengawasan yang terukur dan berbasis data adalah syarat mutlak. Kelemahan pengawasan akan langsung menggerus manfaat kebijakan,” tegasnya.

    Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan rencana tarif bea keluar emas sebesar 7,5% hingga 15% yang akan berlaku mulai 2026. Ekspor hanya diizinkan untuk emas dengan kadar minimum 99% dan harus melalui verifikasi laporan surveyor.

    Kebijakan ini diproyeksikan dapat menambah penerimaan negara sekitar Rp 3 triliun per tahun serta memperkuat pasokan emas bagi industri dan sektor keuangan domestik, sebagai bagian dari strategi hilirisasi mineral nasional.