Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

    Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Yihong Novatex Indonesia menutup operasional pabriknya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawannya imbas mogok kerja massal dilakukan karyawan selama empat hari.

    Langkah perusahaan yang bergerak di sektor produksi tekstil dan sablon sepatu asal China yang beroperasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu dipertanyakan berbagai kalangan.

    Mulanya PT Yihong Novatex Indonesia yang baru 2 tahun beroperasi di Cirebon memecat tiga karyawan. Kemudian muncul aksi solidaritas secara spontanitas dari pekerja lainnya.

    Mereka berunjuk rasa memprotes PHK terhadap ketiga rekannya. Tak hanya itu, aksi mogok kerja massal selama empat hari pun dilakukan hingga pabrik tak beroperasi.

    Akibat mogok kerja itu, manajemen PT Yihong Novatex Indonesia mengeklaim mengalami kerugian besar karena pemberi kerja membatalkan pesanan. Perusahaan manufaktur itu pun memutuskan menutup operasional dan mem-PHK 1.126 karyawan.

    Dalam surat pemberitahuan ditandatangani oleh direktur PT Yihong Novatex Indonesia yang sempat viral di media sosial disebutkan, perusahaan memilih mem-PHK karyawan imbas dari mogok kerja massal.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan (order) akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja pada awal bulan Maret 2025,” bunyi surat tersebut.

    Bagi pekerja yang tidak mengajukan keberatan atas PHK tersebut, disebutkan perusahaan akan memberikan uang kompensasi pesangon, upah, dan tunjangan hari raya (THR) pada 17 Maret 2025.

    “Bagi pekerja yang mengajukan keberatan maka uang kompensasi diberikan oleh perusahaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan hubungan industrial,” tulisnya.

    Sekarang, karyawan PT Yihong Novatex Indonesia yang terkena PHK sedang menanti kejelasan statusnya dan berharap perusahaan itu dapat beroperasi kembali.

    Dinas Ketenagakerajaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon sedang mengkaji ulang keputusan PT Yihong Novatex Indonesia mem-PHK seribuan karyawannya.

    “Kami menilai PT Yihong Novatex tidak dalam kondisi pailit,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto beberapa waktu lalu.

    Disnaker Cirebon turut memfasilitasi mediasi antara manajemen PT Yihong Novatex Indonesia dengan serikat pekerja perusahaan itu terkait PHK karyawan, tetapi belum ada titik temu.

  • 5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya klarifikasi terhadap lima kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat negeri Paman Sam itu menerapkan tarif 32 persen untuk Indonesia.

    Kelima isu ini sebelumnya disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    “Kelima kebijakan tersebut perlu diperiksa kembali secara komprehensif. Pemerintah harus memastikan apakah tuduhan tersebut benar dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan dagang bilateral Indonesia-AS,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Berikut lima kebijakan yang menjadi sorotan AS:

    Perubahan Tarif Impor Barang Kiriman
    AS menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang telah direvisi menjadi PMK 96 Tahun 2023. Perubahan ini dianggap berpotensi mempersulit akses barang dari AS ke pasar Indonesia.Proses Penilaian Pajak yang Dinilai Rumit
    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut AS menjalankan proses audit yang rumit dan tidak transparan. Kekhawatiran lainnya mencakup denda yang tinggi untuk kesalahan administratif, serta proses sengketa yang memakan waktu dan minim preseden hukum.Pengenaan PPh Pasal 22 atas Barang Impor
    PMK Nomor 41 Tahun 2022 memperluas cakupan barang impor yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Pengusaha AS khawatir proses klaim pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak bisa memakan waktu bertahun-tahun.Cukai Lebih Tinggi untuk Minuman Beralkohol Impor
    Cukai untuk minuman beralkohol asal luar negeri disebut lebih tinggi dibanding produk dalam negeri. Untuk kadar alkohol 5%-20%, perbedaannya mencapai 24%, sedangkan kadar 20%-55% bisa mencapai 52%.Revisi Perpres tentang Neraca Komoditas
    AS mempersoalkan perluasan lisensi impor dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024, yang awalnya mencakup lima komoditas strategis seperti gula dan beras, kini meluas ke 19 produk, termasuk bawang putih (2025), serta apel, anggur, dan jeruk (2026).

    Anindya menyatakan bahwa klarifikasi dari pihak Indonesia sangat penting untuk mencegah salah tafsir dan menjaga hubungan baik kedua negara. 

    “Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan posisi resminya, didukung data dan argumentasi yang kuat. Kadin mendukung pembentukan tim klarifikasi dan negosiasi khusus untuk merespons laporan USTR secara langsung,” tegasnya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

    Ia juga menegaskan bahwa Kadin siap membantu proses diplomasi ekonomi ini melalui jalur komunikasi dengan mitra dagang seperti US Chamber of Commerce dan AmCham Indonesia.

    “Kita tidak bisa diam jika ada tuduhan sepihak. Namun kita juga tidak bisa reaktif. Pendekatan yang terukur dan diplomatis tetap menjadi pilihan terbaik,” pungkas Anindya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

  • Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memantau secara ketat dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, pasar keuangan global saat ini bergerak dinamis. Pasar saham mengalami pelemahan dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) turun hingga menyentuh level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI secara konsisten berada di pasar spot untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami melakukan intervensi melalui instrumen domestic non-delivery forward (DNDF), pasar spot, dan pasar surat berharga negara (SBN),” ujar Ramdan dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    BI berharap melalui strategi intervensi ini, ekspektasi pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia tetap positif.

    “BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi strategi triple intervention demi memastikan kecukupan likuiditas valuta asing untuk perbankan dan dunia usaha, serta menjaga kepercayaan pasar,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh impor ke AS. Beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia, dikenai tarif lebih tinggi sebagai bentuk balasan terhadap bea masuk atas produk-produk AS.

    Salah satu pendiri Indef yang juga Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri memprediksi kebijakan tarif impor Donald Trump ini akan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah hingga menembus level Rp 17.000.

  • Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

    Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi serius dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, imbas dari kebijakan ini bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga ketenagakerjaan di dalam negeri.

    “Penurunan ekspor produk unggulan Indonesia ke AS seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik tentu akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Kita harus menghitung dampaknya secara cermat dan mencegah terjadinya PHK massal,” ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia mengimbau agar pemerintah bersama pelaku usaha menyusun strategi bersama untuk menjaga lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada pasar ekspor AS.

    Lebih lanjut, Anindya menanggapi tuduhan yang disampaikan Presiden Trump bahwa Indonesia menerapkan tarif impor hingga 64% terhadap produk-produk asal AS.

    Tuduhan ini, menurutnya, juga termuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh US Trade Representative (USTR).

    “Dalam laporan itu, Indonesia disebut telah menaikkan tarif impor secara progresif dalam 10 tahun terakhir, terutama pada produk-produk yang bersaing langsung dengan barang buatan AS. Ini menjadi dasar pengenaan tarif oleh AS,” jelas Anindya.

    Namun, ia menilai bahwa tuduhan tersebut perlu diklarifikasi secara menyeluruh dan berbasis data.

    “Langkah Pemerintah Indonesia yang mulai mempersiapkan klarifikasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS patut didukung. Perlu pembentukan tim khusus untuk merespons laporan NTE dan membahas tuduhan tarif ini secara teknis dan diplomatis,” tegasnya.

    Anindya juga menyatakan, Kadin Indonesia siap mendukung proses negosiasi dan berperan aktif dalam dialog dagang dengan mitra di AS. Ia menegaskan bahwa menjaga hubungan dagang yang sehat dan berkeadilan adalah kepentingan bersama.

    “Fokus kita saat ini adalah mencari solusi, bukan memperkeruh situasi. Ada banyak ruang dialog yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan posisi Indonesia dan meredam eskalasi perdagangan,” pungkasnya terkait tarif baru AS.

  • Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap kekhawatiran atas langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap neraca pembayaran nasional, khususnya dalam aspek neraca perdagangan dan arus investasi asing.

    “AS merupakan salah satu mitra dagang paling strategis bagi Indonesia, sekaligus penyumbang valuta asing terbesar. Pada 2024 saja, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar dengan AS. Ini angka yang sangat besar,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, hampir seluruh ekspor utama Indonesia ke AS mengalami peningkatan tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur. Produk seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian mendominasi pengiriman ke pasar Negeri Paman Sam dan bukan barang mentah.

    Selama ini, tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia berkisar sekitar 10%. Bahkan, beberapa produk konsumsi dikenakan bea masuk nol persen karena fasilitas preferensi dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Namun, jika tarif 32% dari AS benar-benar diterapkan, menurut Anindya, keunggulan kompetitif Indonesia bisa terkikis. Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas perdagangan.

    “Kita perlu merancang strategi lanjutan, termasuk menyusun ulang pendekatan free trade agreement (FTA) secara lebih selektif. Fokus bisa diarahkan pada satu jenis industri secara vertikal, dari hulu hingga hilir, agar nilai tambah lebih terasa,” tegasnya.

    Selain itu, Indonesia dinilai perlu segera membuka dan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Asia Tengah, Turki, Afrika, dan Amerika Latin.

    Menurut Anindya, potensi ekspansi ke kawasan ini cukup besar dan dapat menjadi penopang baru bagi ekspor nasional.

    “Perdagangan di ASEAN pun masih perlu diperkuat sebagai cadangan pertumbuhan kawasan,” tambahnya.

    Meski tensi dagang meningkat, Anindya menilai masih terbuka ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan AS.

    “AS tetap membutuhkan pasar untuk produk unggulan mereka, seperti pesawat, peralatan pertahanan, dan LNG. Ini bisa menjadi bahan negosiasi bagi kita dengan menawarkan produk ekspor unggulan Indonesia,” katanya.

    Ia juga menyoroti peluang kerja sama yang bisa dimanfaatkan lewat Inflation Reduction Act (IRA) yang diberlakukan oleh AS. UU ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok produk olahan mineral, seperti nikel, selama pengolahannya memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan.

    “AS bisa memberikan subsidi bagi impor produk olahan nikel dan mineral lainnya dari Indonesia. Ini dimungkinkan melalui skema Critical Minerals Agreements, dan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor ke depan,” tutup Anindya terkait tarif baru AS untuk Indonesia.

  • Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Kadin Siap Bertolak ke AS Untuk Jalin Komunikasi Terkait Tarif Trump

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), terutama di tengah meningkatnya tensi perdagangan global imbas tarif baru Presiden AS Donald Trump.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, salah satu tantangan yang perlu segera diatasi adalah absennya sosok duta besar Indonesia untuk AS.

    “Proses penunjukan duta besar biasanya memakan waktu cukup lama. Karena itu, dibutuhkan figur yang dapat berperan sebagai representative Indonesia untuk menjaga komunikasi strategis antara kedua negara,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Sebagai bentuk inisiatif konkret, Kadin Indonesia akan memaksimalkan jalur yang sudah terjalin lama dengan US Chamber of Commerce.

    “Hubungan kami dengan US Chamber of Commerce selama ini sudah sangat baik. Kami akan menggunakan jalur ini untuk memperkuat komunikasi, terutama terkait isu-isu perdagangan dan investasi,” lanjutnya dalam keterangan terkait penerapan tarif baru Donald Trump.

    Kadin juga dijadwalkan akan bertolak ke AS pada awal Mei 2025 untuk melanjutkan dialog dagang dan diplomasi ekonomi.

    Misi ini menjadi kelanjutan dari kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya, termasuk partisipasi Kadin dalam 12th US-Indonesia Investment Summit yang berlangsung pada 26 November 2024 lalu.

    Forum yang diadakan oleh American Chamber of Commerce in Indonesia (AmCham Indonesia) dan US Chamber of Commerce tersebut mengangkat tema “Golden Indonesia: Charting the Path to 2045” dan digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta.

    Fokus diskusi adalah strategi menuju Indonesia Emas 2045, dengan menyoroti isu-isu seperti peningkatan daya saing global, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan.

    Meskipun tidak ada pertemuan bilateral langsung yang tercatat antara Kadin Indonesia dan US Chamber of Commerce pada kesempatan itu, kehadiran Kadin dalam forum tersebut mencerminkan komitmen kedua pihak dalam menjaga hubungan dagang dan investasi yang saling menguntungkan.

    “Ini adalah langkah awal yang penting. Komunikasi yang terbuka dan kolaboratif harus terus diperkuat agar hubungan perdagangan Indonesia-AS tetap solid dan menguntungkan kedua belah pihak,” pungkas Anindya terkait tarif baru Donald Trump.

  • Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Sebut Tarif Trump Baru Opening Statement, Kadin: Ada Pintu Negosiasi

    Jakarta, Beritasatu.com –  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut  Amerika Serikat (AS) merupakan mitra strategis bagi Indonesia, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Hal ini disampaikan menyusul kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia sebesar 32%.

    “AS adalah mitra bisnis strategis Indonesia. Hal itu tecermin dalam neraca perdagangan dan aliran investasi antara kedua negara. Hubungan Indonesia dan AS adalah hubungan yang saling membutuhkan,” jelas Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).

    Anindya menilai bahwa pernyataan terkait tarif Trump belum final dan masih bisa membuka ruang negosiasi. Ia optimistis bahwa peluang dialog dan kesepakatan masih terbuka lebar, terutama karena posisi Indonesia yang sangat strategis di kawasan Pasifik dan dalam dinamika geopolitik global.

    “Saya melihat pernyataan Presiden Trump terkait tarif merupakan opening statement. Artinya, pintu negosiasi masih terbuka. Posisi Indonesia sangat strategis, bukan hanya sebagai bagian dari ASEAN dan anggota APEC, tetapi juga sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Hal ini tentunya juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi AS,” jelasnya.

    Menanggapi kebijakan tarif resiprokal tersebut, Kadin mendukung langkah-langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menghadapi tantangan ini.

    Salah satu upaya yang dianggap krusial adalah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah AS di berbagai level, termasuk dengan mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung.

    “Kadin mendukung keputusan pemerintah untuk mempersiapkan strategi yang matang dan menjalankan diplomasi ekonomi secara aktif. Komunikasi langsung dengan pemerintah AS, termasuk pengiriman delegasi tingkat tinggi, merupakan langkah yang tepat dan perlu segera dilaksanakan,” tegas Anindya.

    Langkah negosiasi ini diharapkan dapat meredam potensi dampak negatif kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump terhadap produk ekspor Indonesia.

  • Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Rupiah NDF Tembus Rp 17.000 Imbas Perang Dagang

    Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tekanan seiring memanasnya tensi dagang global. Situasi ini dipicu oleh kebijakan tarif baru yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap sejumlah negara mitra, termasuk Indonesia.

    Menurut data Bloomberg per Jumat (4/4/2025) malam, kontrak rupiah di pasar non-deliverable forward (NDF) melemah hingga menyentuh Rp 17.006 per dolar AS, mencerminkan pelemahan sebesar 1,58%.

    Pelemahan ini terjadi sebagai respons pasar terhadap kebijakan tarif impor AS yang dinilai berpotensi menekan nilai tukar rupiah lebih lanjut.

    Trump diketahui mengimplementasikan kebijakan tarif resiprokal, yang berdampak pada berbagai negara, termasuk Indonesia. Produk-produk non-migas dari Indonesia kini dikenakan tarif masuk sebesar 32% saat memasuki pasar Amerika Serikat.

    Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi menilai, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Ia memperkirakan bahwa nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga menembus level psikologis Rp 17.000 per dolar AS.

    “Ketegangan perang dagang saat ini bisa kembali menyeret rupiah ke zona lemah. Dalam waktu dekat, ada kemungkinan rupiah dibuka di kisaran Rp 16.900, bahkan bisa tembus Rp 17.000,” ujarnya.

    Situasi kian rumit setelah Tiongkok turut mengumumkan tarif balasan terhadap Amerika Serikat. Pemerintah Tiongkok akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 34% terhadap seluruh produk impor dari AS, di atas tarif yang sudah ada.

    Selain itu, Tiongkok juga akan mulai membatasi ekspor sejumlah komoditas strategis ke AS, seperti samarium, gadolinium, terbium, diprosium, lutetium, scandium, dan itrium.

    Di tengah ketidakpastian ini, kontrak NDF menjadi indikator penting untuk memantau ekspektasi nilai tukar rupiah ke depan.

    NDF merupakan kontrak derivatif antara dua pihak yang menyepakati pertukaran selisih nilai tukar antara kurs forward dan kurs spot yang berlaku pada saat jatuh tempo, tanpa pertukaran mata uang secara fisik.

    NDF biasanya digunakan oleh perusahaan multinasional dan institusi keuangan sebagai bagian dari strategi lindung nilai (hedging) untuk mengelola risiko fluktuasi mata uang.

    Namun demikian, banyak pelaku pasar yang juga memanfaatkan NDF untuk spekulasi, dengan harapan meraih keuntungan dari volatilitas nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

  • Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Tarif Baru Trump Berpotensi Pengaruhi Industri Otomotif Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terhadap 185 negara termasuk Indonesia, dikhawatirkan dapat memberikan dampak terhadap sektor industri nasional, khususnya otomotif di ranah kendaraan listrik.

    Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setiyadi menjelaskan, meskipun Indonesia tidak secara langsung mengekspor sepeda motor listrik maupun komponennya ke AS, efek tidak langsung dari kebijakan tersebut tetap harus diwaspadai.

    “Dari sisi makroekonomi, kebijakan ini bisa menimbulkan tekanan terhadap inflasi serta melemahkan daya beli masyarakat. Negara-negara lain yang juga terdampak, seperti Tiongkok, kemungkinan besar akan mengalihkan target pasar mereka ke negara lain, termasuk Indonesia,” ujar Budi dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

    Untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan dagang global tersebut, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah aktif guna melindungi pelaku industri lokal agar tidak terlalu terdampak oleh lonjakan produk impor.

    Menurut Aismoli, upaya konkret dari pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi tarit Trump tersebut, seperti penguatan pasar dalam negeri serta kebijakan yang mendukung industri lokal.

    Salah satunya adalah menjaga penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) agar produk lokal tetap memiliki daya saing dan tidak tergeser oleh produk luar.

    Berdasarkan daftar negara yang terdampak tarif baru dari AS, Indonesia menempati peringkat kedelapan dengan tarif sebesar 32%. Selain itu, sekitar 60 negara lain akan dikenai tarif timbal balik yang setara dengan separuh tarif yang mereka terapkan terhadap AS.

    Indonesia bukan satu-satunya negara Asia Tenggara yang terdampak. Negara, seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand juga masuk dalam daftar, masing-masing dikenai tarif sebesar 24%, 49%, 46%, dan 36%.

    Trump menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri. Menurutnya, Amerika Serikat telah mengalami kerugian akibat praktik perdagangan internasional yang dinilai tidak adil. Kebijakan tarif Trump ini diumumkan dalam acara bertajuk “Make America Wealthy Again” yang digelar di Rose Garden, Gedung Putih.

  • Tarif Trump Ancam RI, IHSG Berpotensi Trading Halt? Ini Kata Analis

    Tarif Trump Ancam RI, IHSG Berpotensi Trading Halt? Ini Kata Analis

    Jakarta, Beritasatu.com – Kebijakan tarif impor yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) dianggap merugikan negara berkembang, seperti Indonesia.

    Penerapan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia yang masuk ke pasar AS berpotensi menimbulkan dampak berkepanjangan hingga kuartal IV 2025 dan dapat memperbesar risiko terjadinya resesi.

    Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai kebijakan tarif Trump turut mendorong meningkatnya volatilitas pasar global, termasuk pergerakan IHSG.

    “Kita juga harus melihat bagaimana kinerja pergerakan bursa global pada hari Senin terlebih dahulu karena ini akan sangat menentukan,” kata Nafan saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (5/4/2025).

    Menurutnya, jika tekanan sentimen negatif terhadap IHSG masih mendominasi, maka volatilitas pasar berpotensi meningkat pada Selasa (8/4/2025).

    Potensi Trading Halt

    Menanggapi potensi trading halt pada hari pertama perdagangan bursa pascalebaran, Nafan memperkirakan adanya kemungkinan terbentuknya gap dalam pergerakan IHSG.

    “Wajar saja santer dikaitkan dengan potensi trading halt karena kita sudah menghadapi hari libur semenjak 28 Maret yang lalu. Wajar saja nanti pada pembukaan IHSG akan ada potensi gap,” ujarnya.

    Namun, ia menekankan bahwa untuk memastikan potensi terjadinya trading halt pada IHSG akibat kebijakan tarif Trump, perlu terlebih dahulu mencermati arah pergerakan pasar global pada awal pekan depan.