Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • Pilih Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump, Ini Strategi Indonesia

    Pilih Negosiasi Hadapi Tarif Impor Trump, Ini Strategi Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi diplomatik dalam merespons kebijakan tarif impor Donald Trump yang mulai Belaku Rabu (9/4/2025).

    Alih-alih membalas dengan tarif serupa, Indonesia menyiapkan strategi diplomasi ekonomi demi menjaga stabilitas dan kepentingan jangka panjang.

    Strategi Responsif dan Diplomatis

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pendekatan ini dilakukan demi merumuskan solusi win-win bagi kedua negara.

    “Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan impor dan investasi dari AS,” ujar Airlangga dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) secara virtual, Minggu (6/4/2025).

    Pemerintah menilai pentingnya menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional, terlebih menghadapi tekanan terhadap sektor padat karya berorientasi ekspor, seperti apparel dan alas kaki.

    Produk Dikecualikan dari Tarif

    Meski tarif impor Trump mulai diberlakukan, terdapat sejumlah pengecualian atas produk yang dinilai strategis, antara lain:
    1. Produk medis dan kemanusiaan (50 USC 1702 (b)).
    2. Produk baja, aluminium, dan otomotif (Section 232).
    3. Tembaga, semikonduktor, farmasi, produk kayu, bullion, energi dan mineral langka.

    Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan asosiasi industri dan pemangku kepentingan lainnya. Forum konsultasi dengan pelaku industri dijadwalkan pada Senin (7/4/2025) untuk menghimpun masukan dari sektor ekspor.

    “Besok seluruh industrinya akan diundang, terutama sektor padat karya,” tegas Airlangga.

    Alternatif Pasar Baru: Eropa

    Tidak hanya fokus pada AS, Pemerintah juga melihat peluang dari pembukaan pasar Eropa. Menurut Airlangga, Eropa adalah pasar ekspor terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok dan AS.

    “Kita dorong alternatif market yang lebih besar,” imbuhnya.

    Rakortas ini juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan kepala lebaga terkait, seperti:
    1. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo
    2. Menteri Keuangan Sri Mulyani
    3. Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani
    4. Menteri Perdagangan Budi Santoso
    5. Ketua OJK Mahendra Siregar

    Pemerintah menegaskan pentingnya pendekatan yang responsif, inklusif, dan berbasis kajian fiskal mendalam terkait tarif impor Trump. Hal itu bertujuan agar setiap kebijakan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan daya tahan APBN.

  • DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    DPR Dukung Langkah Pemerintah Hadapi Tarif Baru AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko atas potensi ketidakstabilan ekonomi yang dapat muncul akibat kebijakan tarif impor balasan (reciprocal tariffs) oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dikenakan terhadap Indonesia sebesar 32%.

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menekankan, pentingnya penyusunan narasi dan komunikasi publik dari pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menjaga stabilitas keuangan nasional.

    Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi tekanan pada pasar keuangan, seperti pasar saham, pasar uang, nilai tukar rupiah, hingga surat utang negara (SBN).

    “Pemerintah perlu menyampaikan narasi yang kuat agar tidak muncul reaksi berlebihan di pasar, baik itu pasar saham yang rentan anjlok, pasar uang yang bisa terdampak suku bunga antar bank, hingga nilai tukar rupiah yang bisa melemah. Begitu juga dengan pasar surat utang yang bisa terpengaruh melalui kenaikan imbal hasil,” ujar Adies, Minggu (6/4/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat dan strategis pemerintah dalam menanggapi kebijakan tarif resiprokal dari AS. Menurutnya, peningkatan daya saing, pemeliharaan kepercayaan investor, dan penguatan iklim investasi merupakan langkah penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    Adies menyarankan agar kerja sama dagang dan investasi dengan negara-negara ASEAN terus diperkuat, serta diperluas dengan kelompok negara lain seperti BRICS dan OECD, guna menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

    Selain itu, ia menilai pentingnya menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan mitra dagang strategis seperti Amerika Serikat. Menurutnya, diplomasi dan negosiasi perlu terus dilakukan untuk menjembatani kepentingan kedua negara di tengah kebijakan perdagangan yang dinamis.

    Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo kepada Kabinet Merah Putih agar mengambil langkah-langkah strategis dan perbaikan struktural, termasuk deregulasi kebijakan yang menghambat investasi, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (non-tariff barriers).

    “Yang tak kalah penting, penyampaian komunikasi publik yang konsisten dan berkelanjutan dari pemerintah sangat diperlukan agar tidak muncul ketidakpastian di mata investor maupun pelaku pasar,” pungkas Adies terkait tarif baru AS.

  • Arus Balik Lebaran, Tiket Kereta Api Diskon 25 Persen

    Arus Balik Lebaran, Tiket Kereta Api Diskon 25 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut momen arus balik Lebaran 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberikan diskon tarif tiket kereta api sebesar 25%.

    Promo ini berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 7 hingga 11 April 2025, dengan periode keberangkatan pada 8 hingga 11 April 2025.

    VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, diskon tarif sebesar 25% ini dapat diperoleh melalui seluruh channel penjualan tiket resmi KAI. 

    Menurutnya, langkah ini menjadi upaya KAI untuk terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sekaligus mendukung kelancaran mudik Lebaran.

    “Kami memahami bahwa momen Lebaran adalah saat yang dinantikan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Oleh karena itu, kami menghadirkan promo ini agar masyarakat dapat mudik dengan lebih mudah, murah, dan nyaman menggunakan kereta api,” kata Anne dikutip dari keterangannya, Minggu (6/4/2025).

    Adapun diskon tiket kereta api arus balik ini memberlakukan beberapa syarat dan ketentuan bagi pelanggan. Pertama, promo hanya berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 7-11 April 2025 dan keberangkatan pada 8-11 April 2025. Kedua, promo ini tidak berlaku untuk kelas kereta mewah, seperti Compartment, Luxury, Panoramic, Priority, Imperial, maupun kereta wisata lainnya.

    Promo ini juga hanya berlaku untuk kereta api yang telah ditentukan, dan dapat dibatalkan atau dijadwal ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KAI.

    Berikut daftar kereta api yang termasuk dalam program promo ini:

    1. KA Argo Wilis (Relasi Bandung-Surabaya Gubeng) Eksekutif.
    2. KA Turangga (Relasi Bandung-Surabaya Gubeng) Eksekutif.
    3. KA Argo Merbabu (Relasi Semarang Tawang Bank Jateng-Gambir) Eksekutif.
    4. KA Malabar (Relasi Bandung-Malang) Ekonomi, Eksekutif.
    5. KA Mutiara Selatan (Relasi Bandung-Surabaya Gubeng) Ekonomi, Eksekutif.
    6. KA Lodaya (Relasi Bandung-Solo Balapan) Ekonomi, Eksekutif.
    7. KA Harina (Relasi Bandung-Surabaya Pasarturi) Ekonomi, Eksekutif.
    8. KA Papandayan (Relasi Garut-Gambir) Ekonomi, Eksekutif.
    9. KA Parahyangan (Relasi Bandung-Gambir) Eksekutif.
    10. KA Ciremai (Relasi Bandung-Semarang Tawang Bank Jateng) Ekonomi, Eksekutif.
    11. KA Mutiara Timur (Relasi Ketapang-Surabaya Gubeng) Eksekutif.
    12. KA Mutiara Timur (Relasi Ketapang-Surabaya Pasarturi) Ekonomi, Eksekutif.
    13. KA Kaligung (Relasi Tegal-Semarang Poncol PP) Ekonomi.
    14. KA Ijen Ekspres (Relasi Ketapang-Malang) Ekonomi.
    15. KA Lodaya Tambahan (Relasi Bandung-Solo Balapan) Ekonomi, Eksekutif.
    16. KA Kutojaya Selatan Tambahan (Relasi Kiaracondong-Kutoarjo) Ekonomi.

    Namun, diskon tiket kereta api saat arus balik ini tidak dapat digabungkan dengan tarif khusus, reduksi, atau promo lain yang sedang berlangsung. 

  • Industri Komponen Otomotif Dorong Penerapan Tarif Resiprokal ke AS

    Industri Komponen Otomotif Dorong Penerapan Tarif Resiprokal ke AS

    Jakarta, Beritasatu.com – Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penerapan tarif balasan secara resiprokal terhadap Amerika Serikat (AS), sebagai langkah jangka pendek menuju perdagangan yang lebih adil.

    “Jika mereka memberlakukan tarif tinggi, kita juga perlu merespons secara seimbang. Tarif dibalas tarif. Namun, pemerintah juga bisa mempertimbangkan opsi lain, seperti penyesuaian tarif impor dari AS agar tercipta keseimbangan,” ujar Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmat Basuki dikutip dari Antara, Minggu (6/4/2025).

    Ia mengungkapkan kekhawatiran atas dampak kebijakan baru AS terhadap sektor komponen otomotif di dalam negeri. Terlebih, AS merupakan pasar ekspor terbesar kedua bagi industri komponen otomotif Indonesia setelah Jepang sehingga kebijakan tarif yang tinggi dikhawatirkan bisa memukul performa ekspor nasional.

    “Sebelumnya tarif masuk ke AS relatif rendah. Sekarang, dengan kenaikan tarif, tentu menjadi tantangan besar bagi pelaku industri kita. Di sisi lain, produk-produk asal AS yang masuk ke pasar Indonesia justru dikenakan tarif lebih tinggi,” jelas Basuki.

    Lebih lanjut, GIAMM juga mencermati risiko membanjirnya komponen otomotif dari China ke pasar domestik, imbas dari kebijakan dagang protektif yang diterapkan oleh AS terhadap negara tersebut.

    Sebagai upaya perlindungan, GIAMM mengusulkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan tarif, tetapi juga memperkuat hambatan nontarif, seperti penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI), untuk memastikan industri lokal terlindungi dari serbuan produk impor yang tidak bersaing dari segi mutu maupun harga.

    GIAMM juga mendorong pemerintah untuk lebih aktif dalam diplomasi perdagangan dengan negara-negara mitra, agar kepentingan industri dalam negeri tetap terjaga dan sektor ini bisa terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Walaupun situasi ini menantang, kami tetap optimistis. Pasar AS masih menawarkan peluang. Selama tarif terhadap produk China tetap lebih tinggi daripada kita, produsen dalam negeri masih memiliki ruang untuk bersaing,” kata Basuki.

    Diketahui, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (2/4/2025) mengumumkan kenaikan tarif minimal 10% untuk berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan unggahan resmi Gedung Putih di Instagram, Indonesia menempati peringkat kedelapan dalam daftar negara yang terdampak, dengan kenaikan tarif sebesar 32%.

    Secara keseluruhan, sekitar 60 negara akan menerima tarif balasan dari AS yang setara separuh dari tarif yang mereka kenakan terhadap produk Amerika.

    Selain Indonesia, beberapa negara di Asia Tenggara juga terdampak tarif baru AS, seperti Malaysia (24%), Kamboja (49%), Vietnam (46%), dan Thailand (36%).

  • Hadapi Tarif Impor Trump, Prabowo Ajak Pemimpin ASEAN Rapatkan Barisan

    Hadapi Tarif Impor Trump, Prabowo Ajak Pemimpin ASEAN Rapatkan Barisan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto bersama empat pemimpin negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) membahas strategi bersama dalam menghadapi kebijakan tarif impor yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

    Dalam keterangan resmi Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Sabtu (5/4/2025), disebutkan kelima pemimpin negara tersebut berdiskusi melalui sambungan telepon untuk bertukar pandangan mengenai kebijakan baru dari Washington.

    “Presiden Prabowo melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong,” demikian pernyataan resmi dari Tim Media Presiden.

    Sementara itu, dalam pernyataan terpisah melalui akun media sosial pribadinya, PM Malaysia Anwar Ibrahim mengungkapkan bahwa diskusi tersebut bertujuan mengoordinasikan respons bersama atas kebijakan tarif impor Trump.

    “Hari ini saya berkesempatan berdiskusi via telepon dengan para pemimpin ASEAN, termasuk dari Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Singapura untuk memperoleh pandangan serta menyusun tanggapan kolektif atas kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat,” tulis Anwar dalam unggahannya.

    PM Anwar juga menyampaikan bahwa para menteri ekonomi dari negara-negara ASEAN akan menggelar pertemuan pekan depan guna membahas langkah-langkah lanjutan dan mencari solusi terbaik bagi seluruh anggota ASEAN.

    “Insyaallah, pertemuan menteri ekonomi ASEAN minggu depan akan membahas masalah ini lebih lanjut dan merumuskan langkah strategis yang paling tepat,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan penerapan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum sebesar 10 persen untuk semua negara per 5 April 2025.

    Selanjutnya, tarif khusus (resiprokal) diberlakukan untuk negara-negara tertentu mulai 9 April 2025. Berdasarkan data resmi, Indonesia terkena tarif impor Trump sebesar 32%, sementara negara ASEAN lainnya juga terkena dampak, yakni Filipina 17%, Singapura 10%, Malaysia 24%, Kamboja 49%, Thailand 36%, dan Vietnam 46%.

  • Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

    Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Yihong Novatex Indonesia menutup operasional pabriknya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.126 karyawannya imbas mogok kerja massal dilakukan karyawan selama empat hari.

    Langkah perusahaan yang bergerak di sektor produksi tekstil dan sablon sepatu asal China yang beroperasi di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat itu dipertanyakan berbagai kalangan.

    Mulanya PT Yihong Novatex Indonesia yang baru 2 tahun beroperasi di Cirebon memecat tiga karyawan. Kemudian muncul aksi solidaritas secara spontanitas dari pekerja lainnya.

    Mereka berunjuk rasa memprotes PHK terhadap ketiga rekannya. Tak hanya itu, aksi mogok kerja massal selama empat hari pun dilakukan hingga pabrik tak beroperasi.

    Akibat mogok kerja itu, manajemen PT Yihong Novatex Indonesia mengeklaim mengalami kerugian besar karena pemberi kerja membatalkan pesanan. Perusahaan manufaktur itu pun memutuskan menutup operasional dan mem-PHK 1.126 karyawan.

    Dalam surat pemberitahuan ditandatangani oleh direktur PT Yihong Novatex Indonesia yang sempat viral di media sosial disebutkan, perusahaan memilih mem-PHK karyawan imbas dari mogok kerja massal.

    “PT Yihong Novatex Indonesia hendak memberitahukan maksud pemutusan hubungan kerja terhitung sejak tanggal 10 Maret 2025 dengan alasan karena pihak pemberi pekerjaan menarik dan menghentikan pesanan (order) akibat keterlambatan pengiriman sebagai dampak dari mogok kerja tidak sah yang dilakukan pekerja pada awal bulan Maret 2025,” bunyi surat tersebut.

    Bagi pekerja yang tidak mengajukan keberatan atas PHK tersebut, disebutkan perusahaan akan memberikan uang kompensasi pesangon, upah, dan tunjangan hari raya (THR) pada 17 Maret 2025.

    “Bagi pekerja yang mengajukan keberatan maka uang kompensasi diberikan oleh perusahaan setelah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan hubungan industrial,” tulisnya.

    Sekarang, karyawan PT Yihong Novatex Indonesia yang terkena PHK sedang menanti kejelasan statusnya dan berharap perusahaan itu dapat beroperasi kembali.

    Dinas Ketenagakerajaan (Disnaker) Kabupaten Cirebon sedang mengkaji ulang keputusan PT Yihong Novatex Indonesia mem-PHK seribuan karyawannya.

    “Kami menilai PT Yihong Novatex tidak dalam kondisi pailit,” kata Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto beberapa waktu lalu.

    Disnaker Cirebon turut memfasilitasi mediasi antara manajemen PT Yihong Novatex Indonesia dengan serikat pekerja perusahaan itu terkait PHK karyawan, tetapi belum ada titik temu.

  • 5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    5 Kebijakan Indonesia Ini Jadi Alasan AS Naikkan Tarif Jadi 32 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya klarifikasi terhadap lima kebijakan pemerintah Indonesia yang dinilai merugikan kepentingan Amerika Serikat (AS). Hal ini membuat negeri Paman Sam itu menerapkan tarif 32 persen untuk Indonesia.

    Kelima isu ini sebelumnya disampaikan dalam laporan tahunan National Trade Estimate (NTE) 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    “Kelima kebijakan tersebut perlu diperiksa kembali secara komprehensif. Pemerintah harus memastikan apakah tuduhan tersebut benar dan bagaimana dampaknya terhadap hubungan dagang bilateral Indonesia-AS,” ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Berikut lima kebijakan yang menjadi sorotan AS:

    Perubahan Tarif Impor Barang Kiriman
    AS menyoroti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang telah direvisi menjadi PMK 96 Tahun 2023. Perubahan ini dianggap berpotensi mempersulit akses barang dari AS ke pasar Indonesia.Proses Penilaian Pajak yang Dinilai Rumit
    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disebut AS menjalankan proses audit yang rumit dan tidak transparan. Kekhawatiran lainnya mencakup denda yang tinggi untuk kesalahan administratif, serta proses sengketa yang memakan waktu dan minim preseden hukum.Pengenaan PPh Pasal 22 atas Barang Impor
    PMK Nomor 41 Tahun 2022 memperluas cakupan barang impor yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22. Pengusaha AS khawatir proses klaim pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak bisa memakan waktu bertahun-tahun.Cukai Lebih Tinggi untuk Minuman Beralkohol Impor
    Cukai untuk minuman beralkohol asal luar negeri disebut lebih tinggi dibanding produk dalam negeri. Untuk kadar alkohol 5%-20%, perbedaannya mencapai 24%, sedangkan kadar 20%-55% bisa mencapai 52%.Revisi Perpres tentang Neraca Komoditas
    AS mempersoalkan perluasan lisensi impor dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024, yang awalnya mencakup lima komoditas strategis seperti gula dan beras, kini meluas ke 19 produk, termasuk bawang putih (2025), serta apel, anggur, dan jeruk (2026).

    Anindya menyatakan bahwa klarifikasi dari pihak Indonesia sangat penting untuk mencegah salah tafsir dan menjaga hubungan baik kedua negara. 

    “Pemerintah Indonesia perlu menyampaikan posisi resminya, didukung data dan argumentasi yang kuat. Kadin mendukung pembentukan tim klarifikasi dan negosiasi khusus untuk merespons laporan USTR secara langsung,” tegasnya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

    Ia juga menegaskan bahwa Kadin siap membantu proses diplomasi ekonomi ini melalui jalur komunikasi dengan mitra dagang seperti US Chamber of Commerce dan AmCham Indonesia.

    “Kita tidak bisa diam jika ada tuduhan sepihak. Namun kita juga tidak bisa reaktif. Pendekatan yang terukur dan diplomatis tetap menjadi pilihan terbaik,” pungkas Anindya terkait tarif 32 persen AS untuk Indonesia.

  • Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Hadapi Tarif Impor Trump, BI Pakai Jurus Triple Intervention

    Jakarta, Beritasatu.com – Bank Indonesia (BI) memantau secara ketat dampak dari kebijakan tarif impor yang diterapkan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32%. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak pasar keuangan global.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, pasar keuangan global saat ini bergerak dinamis. Pasar saham mengalami pelemahan dan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS (US Treasury) turun hingga menyentuh level terendah sejak Oktober 2024.

    “BI secara konsisten berada di pasar spot untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kami melakukan intervensi melalui instrumen domestic non-delivery forward (DNDF), pasar spot, dan pasar surat berharga negara (SBN),” ujar Ramdan dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    BI berharap melalui strategi intervensi ini, ekspektasi pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia tetap positif.

    “BI tetap berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui optimalisasi strategi triple intervention demi memastikan kecukupan likuiditas valuta asing untuk perbankan dan dunia usaha, serta menjaga kepercayaan pasar,” tambahnya.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif dasar sebesar 10% untuk seluruh impor ke AS. Beberapa negara mitra dagang, termasuk Indonesia, dikenai tarif lebih tinggi sebagai bentuk balasan terhadap bea masuk atas produk-produk AS.

    Salah satu pendiri Indef yang juga Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri memprediksi kebijakan tarif impor Donald Trump ini akan memberikan tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah hingga menembus level Rp 17.000.

  • Balada PT Yihong PHK 1.126 Karyawan Gegara Mogok Kerja, Salah Siapa?

    Indonesia Perlu Klarifikasi Tuduhan Tarif AS untuk Cegah PHK Massal

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menanggapi serius dampak negatif dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengancam akan memberlakukan tarif impor hingga 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan, imbas dari kebijakan ini bukan hanya pada perdagangan, tetapi juga ketenagakerjaan di dalam negeri.

    “Penurunan ekspor produk unggulan Indonesia ke AS seperti alas kaki, pakaian, dan elektronik tentu akan berdampak pada sektor tenaga kerja. Kita harus menghitung dampaknya secara cermat dan mencegah terjadinya PHK massal,” ujar Anindya dalam pernyataan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia mengimbau agar pemerintah bersama pelaku usaha menyusun strategi bersama untuk menjaga lapangan kerja, khususnya di sektor-sektor padat karya yang sangat bergantung pada pasar ekspor AS.

    Lebih lanjut, Anindya menanggapi tuduhan yang disampaikan Presiden Trump bahwa Indonesia menerapkan tarif impor hingga 64% terhadap produk-produk asal AS.

    Tuduhan ini, menurutnya, juga termuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis oleh US Trade Representative (USTR).

    “Dalam laporan itu, Indonesia disebut telah menaikkan tarif impor secara progresif dalam 10 tahun terakhir, terutama pada produk-produk yang bersaing langsung dengan barang buatan AS. Ini menjadi dasar pengenaan tarif oleh AS,” jelas Anindya.

    Namun, ia menilai bahwa tuduhan tersebut perlu diklarifikasi secara menyeluruh dan berbasis data.

    “Langkah Pemerintah Indonesia yang mulai mempersiapkan klarifikasi dan negosiasi dengan Pemerintah AS patut didukung. Perlu pembentukan tim khusus untuk merespons laporan NTE dan membahas tuduhan tarif ini secara teknis dan diplomatis,” tegasnya.

    Anindya juga menyatakan, Kadin Indonesia siap mendukung proses negosiasi dan berperan aktif dalam dialog dagang dengan mitra di AS. Ia menegaskan bahwa menjaga hubungan dagang yang sehat dan berkeadilan adalah kepentingan bersama.

    “Fokus kita saat ini adalah mencari solusi, bukan memperkeruh situasi. Ada banyak ruang dialog yang bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan posisi Indonesia dan meredam eskalasi perdagangan,” pungkasnya terkait tarif baru AS.

  • Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Tarif 32 Persen AS Bisa Ganggu Surplus Perdagangan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkap kekhawatiran atas langkah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif impor sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengatakan, kebijakan ini berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap neraca pembayaran nasional, khususnya dalam aspek neraca perdagangan dan arus investasi asing.

    “AS merupakan salah satu mitra dagang paling strategis bagi Indonesia, sekaligus penyumbang valuta asing terbesar. Pada 2024 saja, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar US$ 16,8 miliar dengan AS. Ini angka yang sangat besar,” ujar Anindya dalam keterangan resminya, Sabtu (5/4/2025).

    Ia menjelaskan, hampir seluruh ekspor utama Indonesia ke AS mengalami peningkatan tahun lalu, terutama dari sektor manufaktur. Produk seperti peralatan listrik, alas kaki, dan pakaian mendominasi pengiriman ke pasar Negeri Paman Sam dan bukan barang mentah.

    Selama ini, tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia berkisar sekitar 10%. Bahkan, beberapa produk konsumsi dikenakan bea masuk nol persen karena fasilitas preferensi dalam skema Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.

    Namun, jika tarif 32% dari AS benar-benar diterapkan, menurut Anindya, keunggulan kompetitif Indonesia bisa terkikis. Untuk itu, ia mendorong pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas perdagangan.

    “Kita perlu merancang strategi lanjutan, termasuk menyusun ulang pendekatan free trade agreement (FTA) secara lebih selektif. Fokus bisa diarahkan pada satu jenis industri secara vertikal, dari hulu hingga hilir, agar nilai tambah lebih terasa,” tegasnya.

    Selain itu, Indonesia dinilai perlu segera membuka dan memperluas akses ke pasar nontradisional, seperti Asia Tengah, Turki, Afrika, dan Amerika Latin.

    Menurut Anindya, potensi ekspansi ke kawasan ini cukup besar dan dapat menjadi penopang baru bagi ekspor nasional.

    “Perdagangan di ASEAN pun masih perlu diperkuat sebagai cadangan pertumbuhan kawasan,” tambahnya.

    Meski tensi dagang meningkat, Anindya menilai masih terbuka ruang untuk mempertahankan hubungan baik dengan AS.

    “AS tetap membutuhkan pasar untuk produk unggulan mereka, seperti pesawat, peralatan pertahanan, dan LNG. Ini bisa menjadi bahan negosiasi bagi kita dengan menawarkan produk ekspor unggulan Indonesia,” katanya.

    Ia juga menyoroti peluang kerja sama yang bisa dimanfaatkan lewat Inflation Reduction Act (IRA) yang diberlakukan oleh AS. UU ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok produk olahan mineral, seperti nikel, selama pengolahannya memenuhi standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang ditetapkan.

    “AS bisa memberikan subsidi bagi impor produk olahan nikel dan mineral lainnya dari Indonesia. Ini dimungkinkan melalui skema Critical Minerals Agreements, dan bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor ke depan,” tutup Anindya terkait tarif baru AS untuk Indonesia.