Xcloud.id

Category: Beritasatu.com Ekonomi

  • POLI Terbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan Senilai Rp 500 Miliar

    POLI Terbitkan Obligasi Terkait Keberlanjutan Senilai Rp 500 Miliar

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengembang properti hospitality, PT Pollux Hotels Group Tbk (Perseroan) secara resmi melakukan penerbitan Obligasi Terkait Keberlanjutan I Pollux Hotels Group 2025 (Obligasi Terkait Keberlanjutan) senilai Rp 500 miliar di main hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Direktur Utama PT Pollux Hotels Group Tbk Handojo Setyadi mengatakan, pencatatan ini menjadi langkah nyata oleh perseroan sebagai pelopor sustainibilty linked-bond (SLB) di Indonesia dan mendapatkan sertifikasi rating idAAAcg (triple A, corporate guarantee) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo).

    “Penerbitan obligasi terkait keberlanjutan ini menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya instrumen pendanaan kami ditanggung secara penuh, tanpa syarat, dan tidak dapat dibatalkan credit guarantee and investment facility (CGIF), lembaga dana perwalian di bawah Asian Development Bank (ADB),” kata Handojo dalam sambutannya.

    Lebih lanjut, keberadaan CGIF yang merupakan lembaga dana perwalian (trust fund) dari Asian Development Bank (ADB) sebagai lembaga penjamin berstandar internasional memberikan nilai tambah signifikan bagi proses penerbitan ini. Dukungan penuh CGIF meningkatkan kredibilitas surat utang, memperluas minat investor, serta memperkuat struktur pendanaan berkelanjutan di Indonesia.

    Struktur obligasi terdiri dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah total sebesar Rp 55 miliar, tenor 3 tahun dan tingkat bunga 5,85% per tahun, dan Seri B dengan jumlah total sebesar Rp 445 miliar, tenor 5 tahun dan tingkat bunga 6,25% per tahun yang mendapat respons positif selama masa penawaran.

    Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk penggunaan pinjaman baru untuk pelunasan utang lama (refinancing) serta memperkuat posisi kinerja dan keuangan POLI. Sisanya juga akan digunakan untuk pemakaian tenaga surya untuk menghemat perseroan dan bahkan masyarakat luas.

    “Nanti kita mulai melakukan pembangunan tenaga surya pada 2025-2029. Bertahap ya,” ujarnya.

    Dalam aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia (KISI) sebagai penjamin pelaksana emisi efek tunggal. Penerbitan ini menjadi bukti kepercayaan Perseroan terhadap KISI dalam menyediakan layanan penjamin pelaksana emisi efek yang kompeten dan berintegritas.

    “Kami berkomitmen untuk terus mendukung perusahaan dalam meraih pendanaan yang optimal di pasar modal Indonesia,” ujar President Director KISI Kyoung Hun Nam.

  • IHSG Sesi I Hari Ini 11 Desember Anjlok ke 8.673

    IHSG Sesi I Hari Ini 11 Desember Anjlok ke 8.673

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) mendadak rontok sebesar 27,2 poin (0,31%) ke level 8.673 pada penutupan sesi I, Kamis (11/12/2025) didera aksi ambil untung.

    IHSG hari ini bervariasi di rentang 8.662–8.776, ini merupakan rekor tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH) intraday.

    Berdasarkan data IDX, tercatat sebanyak 40,42 miliar lembar saham telah diperdagangkan pada perdagangan sesi I, dengan nilai transaksi sebesar Rp 19,74 triliun, dan frekuensi perdagangan mencapai 2.078.261 kali transaksi.

    Tercatat sebanyak 229 saham mengalami kenaikan, 425 saham diperdagangkan menurun, sedangkan 145 saham stagnan.

    Mayoritas sektor saham melemah pada penutupan sesi I. Saham sektor barang konsumsi primer memimpin pelemahan, ambles 1,54%. Diikuti saham transportasi 0,8%, sektor properti 0,53%, sektor infrastruktur 0,5%, dan sektor keuangan 0,37%.

    Sedangkan penguatan terjadi pada sektor energi 2,23%, sektor barang konsumsi non primer 1,05%, dan sektor perindustrian 0,79%.

    Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers, antara lain saham PT Citatah Tbk (CTTH) melonjak 35% menjadi Rp 162, PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS) melejit 25% menjadi Rp 1.075, dan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) naik 25% menjadi Rp 440.

    Sementara saham yang masuk dalam daftar top losers, antara lain PT Harapan Duta Pertiwi Tbk (HOPE) ambles 14,85% menjadi Rp 172 dan PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) anjlok 14,71% menjadi Rp 1.160.

  • Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Sudah Dapat BSU Rp 600.000? Coba Cek di Sini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) Rp 600.000 pada karyawan dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menyalurkan BSU kepada 15,25 juta pekerja sepanjang Juni dan Juli 2025.

    Namun, untuk Desember 2025 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan bahwa tidak ada BSU yang diberikan. Hal ini menanggapi informasi yang beredar di masyarakat terkait pencairan BSU tahap kedua pada Oktober 2025.

    “Sampai saat ini tidak ada BSU tahap kedua,” kata Yassierli kala itu, Selasa (28/10/2025).

    Pemerintah mengimbau pekerja untuk rutin memantau informasi melalui situs resmi Kemenaker, aplikasi JMO, maupun kanal BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

    Cara Cek Daftar Penerima BSU Rp 600.000

    Melalui situs KemenakerMasuk ke laman resmi bsu.kemnaker.go.id.Isi data diri, meliputi NIK KTP, nama lengkap, nama ibu kandung, nomor HP, dan alamat email.Lengkapi kode keamanan dan klik tombol Cek Status.Jika lolos verifikasi, sistem akan menampilkan notifikasi, dan dana bisa dicairkan melalui bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN), Bank Syariah Indonesia, atau PT Pos Indonesia.
    Melalui aplikasi JMOUnduh aplikasi JMO dan daftar akun.Setelah login, pilih menu Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada beranda.Aplikasi akan menampilkan status penerima, informasi rekening tujuan, dan status penyaluran.Jika tidak terdaftar, sistem akan memberikan keterangan bahwa pengguna tidak memenuhi syarat. Pekerja dapat menanyakan hal ini ke pihak HR tempat bekerja.

    Bagi mereka yang menerima BSU disarankan untuk terus memantau kanal resmi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai pencairan BSU.

  • Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yakin Papua dapat mandiri pangan pada 2027.

    “Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    Ia mendorong Papua mampu mandiri pangan dan tidak bergantung pasokan dari daerah lain, seperti Kota Makassar di Sulawesi Selatan atau Jawa, karena biaya transportasi memberatkan masyarakat. “Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita mengangkut dari daerah lain, biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan kebutuhan pangan Papua sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal sekitar 120.000 ton–124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton ini sedang diatasi melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, ia mengatakan cetak sawah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5 tahun–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” katanya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, ia menekankan bahwa pangan menjadi fondasi stabilitas bangsa. Menurutnya, ketika pangan bermasalah, suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Oleh karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Papua Raya, yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan, sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

    “Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia yang mampu bertahan kalau pangan bermasalah,” katanya.

  • Pendekatan Multimoda Pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026

    Pendekatan Multimoda Pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Salah satu perubahan besar dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) adalah penerapan pendekatan multimoda dalam proses pengumpulan data. Jika pada masa lalu sensus identik dengan petugas yang datang dari rumah ke rumah membawa kertas dan formulir berlembar-lembar, kini BPS bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi. Pendataan tidak lagi mengandalkan satu metode tunggal, melainkan memadukan beberapa moda secara bersamaan agar proses sensus menjadi lebih cepat, akurat, dan nyaman bagi para pelaku usaha sebagai responden. Dalam SE2026, dua moda utama yang digunakan adalah Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI). Keduanya dihadirkan untuk menjawab tantangan lapangan yang semakin kompleks, mulai dari padatnya aktivitas pelaku usaha hingga tuntutan efisiensi dalam pengumpulan data.

    Melalui CAPI, petugas sensus melakukan wawancara langsung menggunakan perangkat digital sebagai pengganti formulir kertas. Pendekatan ini mampu meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus mempercepat proses validasi data. Aplikasi yang digunakan petugas dilengkapi dengan fitur pengecekan otomatis sehingga data yang diperoleh lebih konsisten, akurat, dan dapat segera diproses di tingkat pusat.

    Inovasi digital lainnya ditujukan khusus untuk usaha menengah dan besar melalui penyediaan CAWI, yaitu metode pengisian kuesioner secara mandiri melalui web. Perusahaan cukup mengakses tautan yang dikirimkan BPS dan mengisi kuesioner secara online dalam periode pendataan yang telah ditentukan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas yang tinggi bagi responden dan menjadi wujud adaptasi BPS terhadap meningkatnya aktivitas ekonomi digital. Dengan moda ini, proses pelaporan menjadi lebih cepat, ringkas, dan selaras dengan budaya digitalisasi di perusahaan modern.

    Pendekatan multimoda dalam SE2026 bukan hanya sekadar inovasi teknis, tetapi juga upaya memastikan seluruh pelaku usaha (besar maupun kecil, digital maupun tradisional) dapat berpartisipasi aktif dalam sensus. Hal ini penting karena hasil SE2026 akan menjadi gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Dengan metode pengumpulan data yang lebih fleksibel, inklusif, dan efisien, kualitas data yang terkumpul diharapkan semakin baik. Pada akhirnya, data yang lebih baik memungkinkan pemerintah menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, adaptif, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

  • Survei Ipsos Ungkap Nasabah Utamakan Keamanan Tabungan dan Deposito

    Survei Ipsos Ungkap Nasabah Utamakan Keamanan Tabungan dan Deposito

    Jakarta, Beritasatu.com – Masyarakat Indonesia kini terlihat semakin berhati-hati dan selektif dalam mengelola dana mereka di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya hidup.

    Hal ini tecermin dari kecenderungan masyarakat yang lebih memilih instrumen penyimpanan dana yang dinilai aman dan stabil, terutama pada deposito dan tabungan digital. Survei Ipsos menunjukkan keamanan dan efisiensi menjadi dua faktor utama dalam menentukan pilihan tabungan maupun deposito digital.

    Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp 100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu (4,89%).

    Penurunan suku bunga acuan BI juga turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk menahan penempatan dana pada produk tabungan.

    Pada sisi lain, tabungan serta deposito tetap menjadi instrumen yang dianggap mampu memberikan perlindungan nilai dana, sekaligus imbal hasil yang lebih stabil.

    Tren ini juga sejalan dengan hasil riset dalam laporan Ipsos Cost of Living 2025, yang mencatat bahwa hanya 25% masyarakat Indonesia merasa kondisi finansial mereka berada pada kategori “doing alright” atau dalam kondisi cukup baik. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin cermat dalam memilih layanan dan platform penyimpanan dana.

    Dalam rangka memahami preferensi masyarakat terhadap layanan tabungan dan deposito digital, Ipsos sebagai salah satu perusahaan riset pasar terkemuka di dunia merilis survei terbarunya yang menunjukkan bahwa, masyarakat Indonesia kini semakin memprioritaskan keamanan, stabilitas aplikasi, kemudahan pencairan dana, hingga efisiensi biaya layanan dalam memilih platform tabungan hingga deposito digital.

    Survei ini melibatkan 300 responden di Indonesia dan menilai persepsi pengguna terhadap sejumlah aplikasi bank digital yang terus berkembang di pasar.

    Hasil survei ini menunjukkan bahwa faktor keamanan dan keuntungan produk tabungan dan deposito juga menjadi pertimbangan utama bagi para responden. Pada kategori produk deposito yang dinilai aman dan menguntungkan, SeaBank unggul dengan 39%, diikuti Bank Jago (30%), Neobank (29%), Allo Bank (19%), dan Superbank (15%).

    Selain deposito, kemudahan pencairan bunga tabungan juga menjadi indikator penting lainnya, di mana SeaBank kembali menjadi pilihan terbesar responden (46%) karena kemudahan pencairan bunga harian sehingga memberikan flaksibilitas bagi Nasabah. Disusul oleh Bank Jago (31%), Neobank (25%), Allo Bank (16%), dan Superbank (15%).

    “Dari survei yang kami lakukan, terlihat jelas bahwa di tengah kondisi ekonomi yang dinamis, masyarakat semakin menempatkan keamanan dan stabilitas sebagai prioritas utama dalam mengelola dana mereka. Kemudahan pencairan, baik untuk tabungan maupun deposito, juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi keputusan dalam memilih layanan digital,” kata Managing Director Ipsos Indonesia Hansal Savla pada Rabu (10/12/2025).

    Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa meningkatnya kesadaran finansial di kalangan masyarakat juga membuat aspek biaya layanan menjadi faktor yang turut diperhatikan. Promo bebas biaya admin misalnya, menjadi salah satu alasan utama dalam memilih layanan perbankan digital. Pada aspek ini, kembali dipimpin oleh SeaBank (47%), diikuti oleh Bank Jago (33%), Neobank (26%), Superbank (15%), dan Allo Bank (11%).

    Performa pada aplikasi bank digital yang stabil (mudah diakses dan jarang eror), dan mudah digunakan untuk aktivitas keuangan harian secara konsisten menjadi faktor yang penting bagi masyarakat.

    Survei ini juga menemukan bahwa mayoritas pengguna bank digital, khususnya gen Z dan milenial, paling sering menggunakan aplikasi bank digital mereka untuk transfer, top-up e wallet, dan pembayaran QRIS, disusul dengan tabungan, hingga penggunaan produk deposito.

    Hansal melihat generasi pengguna yang lebih muda mendorong perubahan preferensi dalam layanan keuangan. Mereka mengutamakan kepraktisan dan kecepatan, termasuk dalam mengelola tabungan secara digital, sehingga selain keamanan, platform yang mampu memberikan pengalaman yang lancar dan praktis akan lebih diunggulkan.

    Dengan meningkatnya jumlah pemain di industri perbankan digital, temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin matang dalam mengevaluasi layanan finansial. 

    Preferensi yang semakin beragam namun tetap berfokus pada keamanan, stabilitas, dan efisiensi, menjadi sinyal penting bagi pelaku industri untuk terus memperkuat kualitas layanan sekaligus membangun kepercayaan jangka panjang pengguna.

  • Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal Imbas Ada Kemunduran Negosiasi

    Kesepakatan Dagang RI-AS Terancam Batal Imbas Ada Kemunduran Negosiasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berpotensi mengalami kegagalan setelah sejumlah pejabat di Washington menilai Jakarta tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

    Laporan Financial Times (FT) dikutip Kamis (11/12/2025) menyebutkan, AS menilai Indonesia menunjukkan tanda-tanda mundur dari beberapa poin perjanjian.

    Mengutip sumber yang mengetahui jalannya negosiasi, Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer meyakini bahwa Indonesia tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan komitmen awal yang pernah disetujui.

    Para pejabat Indonesia dilaporkan enggan memberikan persetujuan terhadap sejumlah komitmen mengikat dan telah mengomunikasikan hal itu kepada USTR.

    Washington menilai adanya kemunduran dalam upaya Indonesia menghapus hambatan non-tarif pada produk industri dan pertanian AS, serta dalam menjalankan komitmen terkait isu perdagangan digital.

    Sementara itu, laporan Reuters menyebutkan bahwa seorang pejabat Indonesia menegaskan negosiasi tarif masih berlangsung dan belum ada masalah spesifik yang menjadi kendala.

    Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan kesepakatan awal dengan Indonesia pada pertengahan Juli. Kesepakatan itu mencakup pemangkasan tarif timbal balik menjadi 19% dari ancaman tarif 32% yang sempat disampaikan melalui surat tarif.

    Trump juga menyatakan bahwa Indonesia telah berkomitmen membeli energi AS senilai US$ 15 miliar, produk pertanian US$ 4,5 miliar, serta 50 unit pesawat Boeing. Trump menegaskan bahwa ekspor AS ke Indonesia seharusnya bebas dari hambatan tarif maupun non-tarif.

    Sumber lainnya menyebutkan bahwa Indonesia secara terbuka menyatakan tidak dapat menjalankan sejumlah komitmen yang sudah disepakati sebelumnya dan meminta renegosiasi agar komitmen tersebut tidak bersifat mengikat. Sikap tersebut dikabarkan tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat dan berpotensi membuat perjanjian dagang tersebut dibatalkan.

    Ketegangan dalam negosiasi ini bukan yang pertama. Pada November lalu, FT melaporkan bahwa Indonesia menolak keberadaan klausul racun (poison pill), ketentuan yang memungkinkan AS mencabut perjanjian jika Indonesia menandatangani kesepakatan lain yang dianggap mengancam kepentingan AS. Klausul ini sebelumnya telah diterima negara-negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia.

    Kesepakatan perdagangan yang diupayakan pemerintahan Trump dengan negara-negara Asia memang kerap memicu penolakan. Beberapa negara menilai komitmen finansial atau investasi yang diumumkan Trump tidak sesuai dengan kapasitas maupun kesepakatan teknis yang disepakati secara resmi.

    Contohnya, Korea Selatan pernah dikatakan akan menginvestasikan US$ 350 miliar di AS tetapi Seoul kemudian menegaskan bahwa alokasi investasi tidak bisa dilakukan “dalam bentuk tunai”, dan justru menyepakati investasi bertahap US$ 200 miliar ditambah dana US$ 150 miliar untuk proyek pengembangan kapal. Kasus serupa terjadi dengan Jepang, yang nilai investasinya ternyata berbeda dari pernyataan awal Trump.

    Kesepakatan dagang AS-Indonesia kini menghadapi ketidakpastian yang sama, sementara negosiasi masih berjalan dan belum jelas apakah kedua negara akan mencapai titik temu dalam waktu dekat.

  • Bea Cukai Yakin Penerimaan Cukai 2026 Tercapai

    Bea Cukai Yakin Penerimaan Cukai 2026 Tercapai

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis target setoran kepabeanan dan cukai tahun depan dapat tercapai, meski cukai hasil tembakau (CHT) batal naik.

    Target penerimaan kepabeanan dan cukai tahun depan naik dari Rp 334 triliun menjadi Rp 336 triliun.

    Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan bahwa pihaknya tetap optimistis walau cukai rokok dan tembakau lainnya telah diputuskan tidak naik pada tahun depan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Kita selalu optimis,” ujar Nirwala menjawab pertanyaan apakah realistis penerimaan kepabeanan dan cukai tercapai saat CHT batal naik di kantor DJBC Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Nirwala mengatakan, optimisme itu terlihat dari pre-order pita cukai untuk awal tahun 2026. Pada Januari 2026, pemesanan pita cukai tembus 24 juta lembar. Sebagai perbandingan, pemesanan pita cukai mencapai sekitar 117 juta lembar pada 2025.

    Jika dibagi bulanan, rata-rata pemesanan pita cukai sekitar 14 juta lembar per bulan. “Artinya apa? Pelaku usaha optimis tahun depan lebih baik,” imbuhnya.

    Untuk diketahui, DJBC mengungkap pemesanan pita cukai 2026 telah dibuka sejak Desember 2025. Hingga 9 Desember 2025, total pesanan mencapai 24,3 juta lembar pita cukai hasil tembakau (HT) dan 310.000 lembar pita cukai untuk minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

    Bea Cukai berharap jumlah pemesanan pita cukai akan terus bertambah. Awal tahun kemungkinan masih sepi karena ada momen puasa, tetapi setelah Lebaran Idul Fitri hingga akhir tahun diprediksi terus naik.

    “Biasanya di awal tahun itu tidak terlalu tinggi (pemesanan pita cukai). Nanti mendekati Lebaran turun. Biasanya begitu ya polanya, nanti setelah Lebaran naik lagi sampai akhir tahun,” tuturnya.

    Selain itu, Nirwala menambahkan adanya potensi tambahan penerimaan kepabeanan dan cukai dari kebijakan di luar CHT, seperti rencana penyesuaian bea keluar untuk komoditas emas dan batubara. Purbaya sebelumnya menargetkan mengantongi Rp 23 triliun dari pungutan tersebut.

    “Makanya kan nanti ada tambahan bea keluar untuk emas, kemudian bea keluar untuk batubara. Kemarin kan Pak Purbaya di DPR dalam konsultasinya itu ditujukan untuk menambah penerimaan,” tandasnya.

  • Menteri ATR Bahas Lahan Swasembada Pangan di Investor Daily Roundtable

    Menteri ATR Bahas Lahan Swasembada Pangan di Investor Daily Roundtable

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memaparkan ketersediaan lahan untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya swasembada pangan.

    Hal itu disampaikan dalam acara Investor Daily Roundtable yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Dalam forum diskusi yang dipandu Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, dialog bersama Nusron ini bertajuk “Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah: Dukung Ketahanan Pangan, Tetap Jaga Iklim Investasi Nasional”.

    Di awal diskusi, Nusron mengungkapkan bahwa dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terdapat empat program yang memerlukan keterlibatan lahan, yakni swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, dan tiga juta rumah.

    “Tugas kami sebagai Menteri ATR/BPN adalah menjaga di mana tempatnya swasembada pangan, di mana ruangnya energi, di mana ruangnya hilirisasi, dan di mana ruangnya tiga juta rumah. Itu tempatnya secara harmoni dan bisa jalan bersama-sama. Tidak boleh ada yang terhambat satu sama lain,” ungkap Nusron.

    Menurut Nusron, untuk mencapai ketahanan pangan, Indonesia membutuhkan 87% lahan pangan dan pertanian berkelanjutan. Hal itu tertuang dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 hingga 2030.

    “Lahan baku sawah (LBS) kita hari ini 7,4 juta hektare. Ditambah nanti Pak Presiden akan mencetak sawah baru ditargetkan 10 juta hektare. Jadi ke depan lahan sawah yang harus dilindungi adalah 8,7 juta hektare. Ini yang harus dilindungi,” ujarnya.

    Menanggapi pemaparan tersebut, Enggartiasto menilai pemaparan Nusron berhasil memberikan kejelasan terhadap isu alih fungsi lahan yang kerap dikaitkan dengan ketidakpastian investasi.

    Enggartiasto menegaskan Nusron menyampaikan bahwa selama penataan ruang sesuai rencana detail tata ruang (RDTR), kepastian investasi tetap terjaga.

    “Beliau secara rinci menyampaikan bahwa tidak lagi perlu dipertentangkan antara ketahanan pangan dan investasi, karena dua-duanya juga merupakan prioritas dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, mengenai ekonomi ke depan,” pungkasnya.

  • Beritasatu Regional Forum 2025 Jadi Wadah Komunikasi Pembangunan

    Beritasatu Regional Forum 2025 Jadi Wadah Komunikasi Pembangunan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menilai gelaran Beritasatu Regional Forum 2025 menjadi wadah untuk mengomunikasikan tentang pembangunan. Farhan menjadi salah satu narasumber pada plenary session tiga yang membahas mengenai mendorong kemandirian daerah melalui ekonomi kreatif dan pariwisata. 

    Menurutnya, sesi tersebut menjadi sektor utama yang menjadi pemutar ekonomi terutama untuk Kota Bandung. Sebab pariwisata merupakan quick win dari ekonomi kreatif. 

    “Nah berikutnya kita harus memikirkan bagaimana ekonomi kreatif ini mendapatkan tagline untuk bisa menjadi industri kreatif,” kata Farhan kepada Beritasatu.com di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Tidak hanya itu, pada forum ini Farhan merasa beruntung sebab disatukan dalam sesi tersebut bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 

    Sebab kembali diingatkan bagaimana program yang dibuat harus selalu punya kaitannya dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPN). 

    “Dua hal ini tidak boleh ngarang sendiri karena kalau sampai ngarang sendiri itu ada personal interest,” ucapnya. 

    B-Universe menggelar Beritasatu Regional Forum 2025 bertajuk ‘Empowering Regions, From Local to Global” yang berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (10/12/2025).

    Diskusi dalam Beritasatu Regional Forum diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam untuk memperkuat daya saing ekonomi regional. 

    Tidak hanya itu, lebih jauh tujuan tercapainya untuk merumuskan peta jalan investasi baru, mendorong terobosan kebijakan, mengakselerasi lahirnya kesepakatan konkret demi percepatan kemajuan daerah yang inklusif.