Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Mahasiswa Demo Tolak Pemangkasan Anggaran dan Dwi Fungsi TNI di DPRD Jatim, Berujung Ricuh

    Mahasiswa Demo Tolak Pemangkasan Anggaran dan Dwi Fungsi TNI di DPRD Jatim, Berujung Ricuh

    Surabaya (beritajatim.com) – Aksi demonstrasi ratusan mahasiswa yang menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan serta dwi fungsi TNI di depan Gedung DPRD Jawa Timur berujung ricuh, Senin (17/2).

    Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi memadati Jalan Indrapura sejak siang hari. Mereka melakukan orasi dan membakar alat peraga sekitar pukul 14.00 WIB sebagai bentuk protes.

    Suasana mulai memanas ketika asap tebal dari pembakaran alat peraga mengepul di tengah aksi. Aparat kepolisian yang berjaga langsung merapatkan barikade dan meminta massa untuk memadamkan api. Namun, situasi semakin tegang ketika terjadi lemparan botol di sekitar lokasi aksi.

    Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Aulia Thaariq Akbar, menegaskan bahwa mereka membawa 10 poin tuntutan yang harus dipenuhi oleh Ketua DPRD Jawa Timur.

    “Kami menuntut bapak ibu DPRD Jawa Timur, terutama Ketua DPRD untuk memenuhi tuntutan kami. Tapi sayangnya Ketua DPRD tidak ada, sehingga kami bertahan sampai Ketua DPRD Jawa Timur menemui kami,” kata Thaariq, Senin (17/2/2025).

    Aksi demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur berlangsung di depan gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, pada Senin siang.

    Para mahasiswa membakar keranda bertuliskan #IndonesiaGelap #Jatim pic.twitter.com/wYPgXd0D2z

    — beritajatim (@beritajatimcom) February 17, 2025

    Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah menolak pemangkasan anggaran pendidikan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi.

    “Kami yakin ketika ada efisiensi anggaran di pendidikan kita, maka yang terancam adalah biaya kuliah kami, biaya kuliah teman-teman dan kawan-kawan yang hendak menempuh pendidikan perguruan tinggi,” jelas Thaariq.

    Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pemangkasan anggaran sektor kesehatan yang dinilai membahayakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

    Mereka juga mengecam maraknya dwi fungsi TNI di sektor-sektor jabatan sipil yang dianggap mengkhianati semangat reformasi.

    “Kami juga turut menyoroti multifungsi TNI yang mulai masuk di sektor-sektor jabatan sipil, yang itu mengancam cita-cita reformasi yang dulu sudah kita perjuangkan. Dan yang seharusnya ia TNI fokus di bidang pertahanan dan keamanan,” ucapnya. [ram/beq]

  • Bahasa Inggris di Sekolah Diperpanjang? DPRD Surabaya: Pastikan Guru dan Fasilitas Siap

    Bahasa Inggris di Sekolah Diperpanjang? DPRD Surabaya: Pastikan Guru dan Fasilitas Siap

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Agus Mashuri menilai rencana kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menambah durasi pembelajaran bahasa Inggris di sekolah harus dikaji lebih mendalam agar tidak membebani siswa dan sekolah yang belum siap.

    Agus menegaskan bahwa meskipun peningkatan kualitas pendidikan adalah hal yang penting, kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara tergesa-gesa.

    Ia menyebut kesiapan tenaga pengajar serta fasilitas pendukung sebagai aspek yang harus diperhitungkan sebelum kebijakan ini dijalankan.

    “Kami mendukung upaya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi kebijakan ini harus realistis. Jangan sampai sekolah dipaksa menambah durasi belajar tanpa kesiapan tenaga pendidik dan fasilitas yang memadai,” ujar Agus saat dihubungi, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem pembelajaran. Menurutnya, penambahan jam belajar bahasa Inggris sebaiknya tidak mengorbankan mata pelajaran lain atau membebani siswa dengan tambahan waktu belajar yang berlebihan.

    “Kita harus memastikan bahwa siswa tidak merasa terbebani. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat mereka kehilangan minat belajar karena merasa terlalu dipaksa,” tutur politisi PPP ini.

    Agus juga meminta Pemkot untuk melakukan kajian berbasis data sebelum menerapkan kebijakan ini. Ia mengusulkan agar pemerintah melibatkan tenaga ahli pendidikan dan guru dalam merancang metode pembelajaran yang lebih efektif.

    “Kalau memang ingin menambah durasi bahasa Inggris, sebaiknya didukung dengan metode pengajaran yang lebih interaktif dan inovatif. Jangan hanya menambah jam belajar tanpa memperhatikan efektivitasnya,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kebijakan pendidikan harus disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua, dan siswa. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan apakah kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat yang signifikan.

    “Kami akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini. Jika memang terbukti efektif dan tidak membebani siswa maupun sekolah, tentu kami akan mendukungnya. Namun, jika ada kendala di lapangan, harus ada solusi yang cepat dari Pemkot,” tegasnya.

    Hingga saat ini, DPRD masih menunggu langkah konkret dari Pemkot Surabaya terkait kajian lebih lanjut mengenai penambahan durasi bahasa Inggris di sekolah. “Kami berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Surabaya,” tandasnya.[asg/ted]

  • Pemkab Bondowoso Tegaskan Belum Ada Rencana Merumahkan Tenaga Honorer

    Pemkab Bondowoso Tegaskan Belum Ada Rencana Merumahkan Tenaga Honorer

    Bondowoso (beritajatim.com) — Di tengah ketidakpastian status tenaga honorer di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk merumahkan honorer dari kategori mana pun.

    Kebijakan ini berbeda dengan beberapa daerah lain yang mulai melakukan pemberhentian atau perubahan sistem kerja bagi tenaga honorer mereka.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Pegawai ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Moh. Munir, mengatakan bahwa Pemkab masih mempertahankan tenaga honorer dan belum memiliki inisiatif untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara massal.

    “Sejauh ini, Bondowoso belum ada kebijakan untuk merumahkan honorer kategori apa pun, berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya yang mulai memberhentikan atau mengubah sistem pembayaran mereka,” ujar Munir.

    Munir menjelaskan bahwa perbedaan kebijakan antara daerah terjadi karena perbedaan dalam mempersepsikan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) serta aturan turunannya.

    “Ada kabupaten yang memilih memberhentikan honorer, ada yang tetap mempekerjakan tapi ragu membayar honor, dan ada juga yang berjalan seperti biasa. Rata-rata kabupaten/kota masih mempertahankan tenaga honorer sambil menunggu regulasi yang lebih jelas dari pusat,” tuturnya.

    Pemkab Bondowoso sendiri, lanjut Munir, berupaya untuk mempertahankan para tenaga honorer sambil tetap mencermati kebijakan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    “Prinsipnya, Bondowoso belum ada sinyal untuk mengambil langkah ekstrem atau nonpopulis seperti beberapa kabupaten yang saat ini menjadi sorotan. Namun, pembahasan mengenai kebijakan tenaga honorer kemungkinan akan segera dilakukan untuk mengantisipasi potensi polemik di kemudian hari,” jelasnya.

    Selain tenaga honorer yang sudah masuk dalam database, Pemkab Bondowoso juga masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai tenaga honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun.

    Kelompok ini masih belum memiliki kejelasan apakah nantinya akan diakomodasi dalam sistem kerja paruh waktu atau diberhentikan.

    “Masih dalam proses pembahasan di tingkat pusat, baik di BKN maupun Kemenpan RB. Sampai sekarang, aturan untuk honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun belum final,” imbuh Munir.

    Saat ini, jumlah tenaga honorer di Bondowoso tercatat lebih dari dua ribu orang, baik yang masuk dalam database maupun yang tidak.

    Sebagian besar dari mereka telah mengikuti seleksi rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang kedua. Jika tidak lolos seleksi, mereka kemungkinan akan diarahkan menjadi PPPK paruh waktu.

    “Sementara untuk tenaga honorer yang tidak masuk database, kebijakan lebih lanjut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat,” pungkasnya. [awi/beq]

  • ProMeg Jatim Deklarasi Lawan Upaya Mengawut-awut PDI Perjuangan

    ProMeg Jatim Deklarasi Lawan Upaya Mengawut-awut PDI Perjuangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Puluhan simpatisan, aktivis, hingga kader ProMeg Jawa Timur menggelar deklarasi untuk menyikapi situasi politik yang berkembang terhadap PDI Perjuangan. Mereka menilai partai berlambang banteng itu tengah menghadapi upaya pelemahan oleh pihak eksternal yang ingin mengacaukan stabilitas internal partai.

    “Seperti kita ketahui bahwa dalam waktu dekat PDI Perjuangan akan melakukan Kongres. Ini acara penting, tapi situasi di luar bahwa ada pihak-pihak luar yang tengah mengawut-awutkan kami,” ungkap Koordinator Posko ProMeg Pandegiling Surabaya, Jagad Hari Seno, Senin (17/2/2025).

    “Ini selaras dengan perkataan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Dan kita ketahui semakin hari semakin terbukti (ada pihak-pihak yang ingin mengawut-awutkan),” tambahnya.

    Atas kondisi tersebut, mereka menyatakan sikap dan mengirim pesan tegas kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki agenda tersembunyi untuk tidak mengganggu kepemimpinan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

    “Kami tidak peduli. Kami siap menjaga partai kami, dan menjaga Ibu Ketua Umum. Poinnya, jangan ganggu Ibu Mega,” tegas Seno.

    “Jadi, kami di Pandegiling ini, dari ProMeg 96, kami sampaikan untuk seluruh kader, simpatisan yang satu barisan untuk tegak lurus mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri,” jelasnya.

    Berikut pernyataan sikap ProMeg 96 Jawa Timur Posko Pandegiling Surabaya:

    Dengan ini kami selaku simpatisan, aktivis, dan kader ProMeg Jawa Timur menyatakan tetap tegak lurus kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ibu Megawati Soekarno Putri.
    Memohon kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyerukan kepada seluruh simpatisan, aktivis, kader, maupun struktural partai untuk merapatkan barisan, bergerak bersama membentengi partai dari upaya pelemahan dan rongrongan baik dari eksternal maupun internal.
    Memohon kepada Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menunda Kongres PDI Perjuangan dengan dugaan memiliki agenda tersembunyi.

    [ram/beq]

  • Unik! Ucapan Selamat ke Bupati Ponorogo Kini Berupa Pohon Produktif

    Unik! Ucapan Selamat ke Bupati Ponorogo Kini Berupa Pohon Produktif

    Ponorogo (beritajatim.com) – Tradisi baru dan unik terjadi di Kabupaten Ponorogo. Tidak ada ucapan karangan bunga usai Sugiri Sancoko ditetapkan oleh KPU menjadi Bupati Ponorogo terpilih dalam Pilkada 2024 lalu.

    Namun, ucapan karangan bunga itu, kini diganti oleh puluhan bibit pohon produktif. Ya, pasca penetapan itu, rumah dinas Pringgitan Bupati Ponorogo nampak lebih hijau, dengan berjejernya puluhan pohon produktif tersebut

    Inisiatif pergantian karangan bunga menjadi bibit pohon produktif ini, datang langsung dari Bupati Sugiri Sancoko. Usai ditetapkan sebagai bupati terpilih beberapa waktu yang lalu, Ia menghimbau masyarakat atau organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengganti ucapan selamat dengan bibit pohon. Sebab, kalau karangan bunga, nantinya akan cepat layu dan terbuang sia-sia. Selain itu, langkah ini diambil sebagai upaya menghadirkan manfaat jangka panjang bagi lingkungan.

    “Saya memang berpesan, kalau ada ucapan dalam momen tertentu untuk diganti bibit pohon,” kata Bupati Sugiri, Senin (17/2/2025).

    Selain itu bibit pohon produktif seperti kelengkeng, mangga, hingga sawoo, bisa juga bibit pohon perindang seperti trembesi dan asem jawa juga diterima. Menurut Kang Giri, pohon-pohon ini bukan sekadar simbol, tetapi memiliki manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

    “Kalau kita pakai tanaman, otomatis menghasilkan oksigen. Nantinya juga akan berbuah, jadi lebih banyak manfaatnya,” katanya.

    Bibit pohon yang terkumpul, rencananya akan ditanam di lingkungan kantor kabupaten dan beberapa titik di wilayah Kota Ponorogo. Dengan demikian, kota akan menjadi lebih hijau dan teduh.

    “Kalau masih ada sisa, akan kita sebar di kawasan kota supaya lebih asri,” tegasnya.

    Sementara itu, himbauan Bupati Ponorogo untuk mengganti karangan bunga jadi bibit pohon, menjadi berkah tersendiri untuk penjual bibit pohon di Bumi Reog. Salah satunya, Zaky Arista Kencana Putra, penjual bibit pohon adalah Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan.

    Ia mengaku sempat kaget ketika mendapat pesanan bibit pohon dari sejumlah instansi di Ponorogo. Kebanyakan pemesan itu, memilih pohon produktif, seperti kelengkeng merah, sawo, mangga, alpukat dan jenis pohon lainnya. Untuk harga bibit pohon yang dijualnya, Zaky menyebut kisaran harganya dari Rp 500 ribu hingga Rp1 juta, tergantung kualitas, varietas, dan ukuran.

    “Trobosan baik dari Pak Bupati. Bibit pohon berdampak jangka panjang untuk upaya penghijauan,” tutup Zaky. [end/beq]

  • Truk Dihantam Logawa di Jember, Sopir Meninggal Dunia

    Truk Dihantam Logawa di Jember, Sopir Meninggal Dunia

    Jember (beritajatim.com) – Kereta Api Logawa jurusan Banyuwangi-Jogjakarta menghantam truck bernopol P 8782 QV, di perlintasan Jalan Rasamala, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (17/2/2025). Sopir truk meninggal dunia.

    Kecelakaan terjadi sekitar pukul 08.24 WIB di Kilometer 201+6/7 petak jalan antara Stasiun Arjasa – Stasiun Jember. Saat itu truk yang dikendarai Erpan (35), pria warga Desa Kemuning Lor, Kecamatan Arjasa melintasi perlintasan sebidang rel kereta api di Lingkungan Baratan, Kecamatan Patrang.

    Palang pintu perlintasan sebenarnya sudah meutup. Namun Erpan nekat menerobos dan menabrak palang perlintasan, sehingga bak belakang sebelah kiri kendaraannya dihantam lokomotif Logawa yang dikemudikan masinis Dwi Cahyo.

    Bak truk truk tersangkut dan patah. “Truk itu sempat terseret sejauh 50 meter,” kata Kepala Kepolisian Sektor Patrang Ajun Komisaris Suparman.

    Erpan meninggal dunia. Sementara Jumadi, kernet truk yang masih bertetangga dengan Erpan, masih bisa menyelamatkan di saat-saat terakhir sebelum tabrakan.

    Suto, pemjaga pintu perlintasan, mengaku sudah berteriak melarang truk lewat. “Tapi sopirnya tidak menghiraukan,” katanya.

    Sementara itu, Manajer Hukum dan Humas PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 9 Jember Cahyo Widiantoro, mengatakan, setelah kecelakaan KA Logawa langsung berhenti untuk memeriksa sarana.

    “Setelah dipastikan kondisi sarana aman dan posisi dump truck sudah menjauh dari rel, KA Logawa kembali melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Jember,” kata Cahyo, dalam siaran persnya.

    Cahyo mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat akan melewati perlintasan sebidang kereta api. “Kami menyesalkan masih adanya pelanggaran di perlintasan sebidang yang disebabkan kelalaian saat melintas jalur kereta api,” katanya. [wir]

  • Gudang Arang di Bondowoso Terbakar Lagi, Damkar: Sudah Diimbau, Malah Diabaikan

    Gudang Arang di Bondowoso Terbakar Lagi, Damkar: Sudah Diimbau, Malah Diabaikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sebuah gudang arang yang terletak di Jalan Raya Klampes, Desa Kelampes, Kecamatan Kajar, Kabupaten Bondowoso, terbakar pada Senin (17/2/2025) dini hari sekitar pukul 01.13 WIB. Kebakaran ini diduga akibat api pembakaran arang yang dibiarkan tanpa pengawasan.

    Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP dan Damkar Bondowoso, Martanto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan langsung dari pemilik gudang, H. Jamil.

    “Kami menerima laporan pada pukul 01.13 WIB. Begitu mendapat informasi, tim langsung meluncur ke lokasi dan melakukan pemadaman,” ujar Martanto kepada BeritaJatim.com.

    Tiga unit kendaraan pemadam, yakni Dyna, Carcentro, dan Water Supply, dikerahkan untuk menjinakkan api. Berkat kesigapan petugas, kebakaran berhasil dikendalikan sebelum merambat ke bangunan lain di sekitar gudang.

    “Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, untuk total kerugian masih dalam proses penyelidikan,” tambahnya.

    Martanto menambahkan, kebakaran di gudang arang tersebut bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, peristiwa serupa pernah terjadi pada akhir 2024 lalu.

    Pihaknya bahkan telah memberikan imbauan kepada pemilik gudang untuk meningkatkan sistem pencegahan kebakaran.

    “Kami sudah meminta agar disediakan kolam air, hidran, atau minimal Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai langkah antisipasi. Namun, sampai sekarang gak direspon dari pemilik gudang,” tegasnya.

    Menurutnya, lokasi gudang arang ini juga cukup berisiko karena bersebelahan dengan bengkel yang menyimpan banyak barang mudah terbakar. Jika kebakaran semakin meluas, dampaknya bisa lebih besar.

    “Dugaan sementara, api berasal dari proses pembakaran arang yang ditinggal dalam waktu cukup lama. Saat kembali, api sudah merambat ke bagian lain gudang. Beruntung, tim damkar bergerak cepat sehingga tidak sampai menjalar ke bangunan lain,” jelasnya.

    Martanto berharap pemilik gudang segera menindaklanjuti imbauan yang telah diberikan, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

    “Keselamatan dan pencegahan harus menjadi prioritas. Jangan sampai nanti kebakaran terjadi lagi dengan dampak yang lebih besar,” pungkasnya. [awi/beq]

  • 15 Bulan Menjabat, Pj Wali Kota Kediri Zanariah Pamit

    15 Bulan Menjabat, Pj Wali Kota Kediri Zanariah Pamit

    Kediri (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri, Zanariah, berpamitan di hadapan peserta Apel Bersama di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri. Dalam apel yang digelar di Halaman Balai Kota Kediri pada Senin (17/2/2025), Zanariah mengungkapkan rasa terima kasihnya setelah 15 bulan mengemban tugas di Kota Kediri.

    “Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin saya mengemban amanah sebagai penjabat Wali Kota Kediri dan sebentar lagi saya akan kembali bertugas di Kemendagri,” ujarnya.

    Zanariah mengisahkan bahwa saat pertama kali mendapat penugasan di Kota Kediri, dirinya masih awam mengenai kota ini. Saat dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ia diberi tahu bahwa meskipun wilayah Kota Kediri kecil, kota ini menjadi pusat keramaian yang selalu hidup dari pagi hingga malam. Selain itu, Kota Kediri memiliki ragam kuliner yang lezat dengan harga terjangkau.

    “Saya bersyukur telah diberikan kesempatan untuk bekerja bersama orang-orang hebat seperti Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah membersamai saya serta atas konsolidasi, sinergi yang telah diberikan selama ini. Saya tidak akan bisa menjalankan amanah ini dengan baik tanpa dukungan bapak ibu semua,” ungkapnya.

    Selama 15 bulan menjabat, berbagai capaian telah berhasil diraih dan dipertahankan. Zanariah berpesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota Kediri untuk tetap menjaga integritas dan loyalitas serta terus memperkuat konsolidasi dan sinergi.

    “Tentu sebagai manusia, saya tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Jika dalam perjalanan ini ada hal yang belum dapat saya penuhi atau tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan saya mohon maaf,” imbuhnya.

    Acara apel ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Bagus Alit, para Asisten, Staf Ahli, serta Kepala OPD dan staf di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri. [nm/beq]

  • PMII Demo Kantor Kejari dan DPRD Lamongan

    PMII Demo Kantor Kejari dan DPRD Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Massa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demontrasi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) dan DPRD Kabupaten Lamongan.

    Mereka menyampaikan ketidakpuasan terhadap penanganan kasus korupsi dan kinerja pemerintah daerah setempat, Senin (17/2/2025).

    Secara garis besar, ada tiga poin tuntutan yang dibawa PMII. Pertama mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di Kota Soto yang dinilai lamban.

    “Kami ke sini membawa banyak kasus yang viral di media sosial. Mari kita mendesak KPK untuk menuntaskan kasus kasus ini,” teriak salah satu orator, di depan Gedung DPRD Lamongan.

    Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan PMII adalah dugaan penyelewengan dana hibah untuk pembangunan Gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017–2019.

    “Dugaan korupsi dana hibah pembangunan Gedung Pemkab Lamongan sampai hari ini belum terdapat proses yang jelas. Sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar orator.

    Selain penanganan kasus korupsi, PMII juga mengkritisi kinerja Pemkab Lamongan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Mereka menilai program-program yang diusung Pemkab Lamongan tidak berjalan maksimal.

    Massa menuntut Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi, agar ke depan program-program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata di masyarakat.

    Tak hanya itu, massa PMII juga menuntut DPRD merevisi APBD dan menekan eksekutif melaksanakan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat dalam sektor ekonomi.

    Massa PMII ditemui Wakil DPRD Lamongan, Imam Fadli. Politisi dari Partai Gerinda tersebut menegaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Lamongan saat ini sudah dalam penanganan aparat penegak hukum.

    “Terkait kasus-kasus hukum, mari kita kawal bersamaa. KPK, Kejaksaan sudah melakukan proses hukum. Semua sudah berjalan dengan sebaik-baiknya, ujarnya.

    Sementara mengenai APBD tahun 2025, kata Fadli, sudah melalui evaluasi Gubernur Jatim dan sudah disahkan. APBD Lamongan tahun ini sebesar Rp 3,26 triliun.

    “Kita tunggu aksi-aksi pejabat eksekutif dalam menjalankan programnya yang sudah ada. Kita kawal keperuntukannya, mulai untuk kesehatan, pendidikan, sosial dan lainnya. Kami pastikan aspirasi panjengan jadi catatan buat kami dan kami akan mengawal sepenuhnya. Kami pastikan anggaran yang ada di APBD benar-benar untuk masyarakat Lamongan,” ucap Imam.

    Tak lama setelah mendengar jawaban dari Imam Fadli, massa PMII membubarkan diri. Namun mereka mewanti-wanti akan kembali datang dengan jumlah massa lebih banyak di kemudian hari, jika aspirasi mereka diabaikan. (fak/ted)

  • Program Makan Bergizi Gratis di Pandaan Mulai Dilaksanakan, Siswa Antusias

    Program Makan Bergizi Gratis di Pandaan Mulai Dilaksanakan, Siswa Antusias

    Pasuruan (beritajatim.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akhirnya mulai dilaksanakan di Kabupaten Pasuruan. Pada hari Senin (17/2/2025), ribuan siswa di Kecamatan Pandaan, mulai dari tingkat TK hingga SMA, telah menerima makanan bergizi gratis yang disiapkan oleh dapur umum yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

    Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program ini adalah SMAN 1 Pandaan. Sebanyak 1.307 siswa di sekolah ini telah menikmati menu makan siang yang bergizi. Para siswa mengaku sangat senang dan puas dengan menu yang disediakan.

    “Baru pertama kali ini saya dapat makan siang gratis di sekolah. Makanannya enak dan sesuai selera,” ujar Keren, salah satu siswa SMAN 1 Pandaan.

    Senada dengan Keren, Lovi juga merasa senang dengan adanya program MBG ini. “Semoga menunya bisa terus diganti-ganti biar gak bosen,” ungkapnya.

    Aisyah, selaku penanggung jawab penyediaan makanan, menjelaskan bahwa semua menu yang disajikan telah memenuhi standar gizi yang telah ditentukan. “Kami memastikan bahwa setiap menu yang kami sajikan mengandung nutrisi yang lengkap untuk mendukung pertumbuhan siswa,” ujarnya.

    Aisyah juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus memantau respon siswa terhadap menu yang disediakan. “Kami akan berusaha memberikan variasi menu agar siswa tidak bosan,” tambahnya.

    Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan status gizi siswa dan meningkatkan konsentrasi mereka dalam belajar. Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mengurangi angka stunting di Kabupaten Pasuruan. (ada/kun)