Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Hari Ini, 28.120 Jemaah Haji Reguler Lunasi Bipih

    Hari Ini, 28.120 Jemaah Haji Reguler Lunasi Bipih

    Jakarta (beritajatim.com) – Hari kedua pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 1446 H/2025 M lebih 28 ribu jemaah haji reguler telah melakukan pelunasan.

    Pelunasan Bipih 1446 H dibuka dari 14 Februari – 14 Maret 2025. Tahap ini dibuka menyusul terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6/2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Nilai Manfaat sudah terbit.

    “Pada penutupan sore ini, total 28.120 jemaah haji reguler yang telah melakukan pelunasan,” kata Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag RI, Muhammad Zain, di Jakarta, Senin (17/2/2025) sebagaimana dilansir Kemenag.go.id.

    Pada musim haji 2025, Indonesia mendapat 221.000 kuota, terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota jemaah haji reguler terdiri atas: 190.897 kuota jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 kuota pembimbing ibadah; dan 1.572 kuota petugas haji daerah.

    “Sore ini, 27.744 jemaah yang berhak lunas dan 376 jemaah lanjut usia prioritas telah melunasi biaya haji,” papar Muhammad Zain.

    “Tiga provinsi terbanyak adalah Jawa Barat dengan 5.252 jemaah, Jawa Timur dengan 4.842 jemaah, dan Jawa Tengah dengan 4.402 jemaah,” jelasnya. [air]

  • Operasi Keselamatan Semeru 2025 Polres Bondowoso Fokus pada Pelanggaran Lalu Lintas

    Operasi Keselamatan Semeru 2025 Polres Bondowoso Fokus pada Pelanggaran Lalu Lintas

    Bondowoso (beritajatim.com) – Operasi Keselamatan Semeru 2025 yang digelar Polres Bondowoso sejak 10 Februari hingga 23 Februari 2025 menyoroti masih maraknya pelanggaran lalu lintas, terutama ketidakpatuhan pengendara terhadap penggunaan helm dan kelengkapan kendaraan.

    Selain itu, kendaraan berknalpot brong menjadi sasaran utama penindakan karena dinilai mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan lainnya.

    Kasat Lantas Polres Bondowoso, AKP Achmat Rochan, mengungkapkan bahwa pelanggaran tidak memakai helm masih dominan dalam operasi yang digelar menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini.

    “Kami masih menemukan banyak pengendara yang tidak memakai helm. Padahal ini adalah perlindungan dasar saat berkendara. Kesadaran akan keselamatan diri sendiri masih perlu ditingkatkan,” ujarnya kepada BeritaJatim.com, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, banyak kendaraan yang tidak dilengkapi kaca spion sesuai standar, yang dapat membahayakan pengendara saat bermanuver di jalan.

    “Spion itu bukan sekadar aksesori, tapi alat penting untuk memastikan keselamatan saat berkendara. Pengendara harus sadar akan fungsinya,” tambahnya.

    Sementara itu, penggunaan knalpot brong menjadi perhatian utama dalam operasi ini. Pengendara yang kedapatan menggunakan knalpot tidak sesuai spesifikasi langsung dikenakan tilang di tempat.

    “Kami sudah sering mengingatkan bahwa penggunaan knalpot brong melanggar aturan dan mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, kendaraan dengan knalpot tidak standar akan kami tindak tegas,” kata AKP Achmat Rochan.

    Selain mengganggu kenyamanan warga, knalpot brong juga bisa meningkatkan risiko kecelakaan karena sering kali digunakan pada kendaraan yang telah dimodifikasi tidak sesuai spesifikasi pabrikan.

    Dalam Operasi Keselamatan Semeru 2025 ini, kepolisian menerapkan berbagai metode, mulai dari sosialisasi, teguran presisi, hingga tilang bagi pelanggaran berat.

    Edukasi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas juga diberikan kepada pengendara agar mereka lebih memahami risiko dari pelanggaran yang mereka lakukan.

    “Operasi ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga edukasi. Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa keselamatan berkendara itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain di jalan,” jelasnya.

    Dengan adanya operasi ini, Polres Bondowoso berharap dapat menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

    Kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas demi mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. [awi/beq]

  • Mayat Korban Mutilasi di Jombang Belum Teridentifikasi, RSUD Beri Batas Waktu 30 Hari

    Mayat Korban Mutilasi di Jombang Belum Teridentifikasi, RSUD Beri Batas Waktu 30 Hari

    Jombang (beritajatim.com) – Identitas mayat korban mutilasi yang ditemukan di saluran irigasi persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, hingga kini belum terungkap.

    Polisi telah berkoordinasi dengan berbagai pihak dan menyebarkan foto serta ciri-ciri korban, namun belum ada keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga.

    Jenazah yang ditemukan tanpa kepala pada 12 Februari 2025 ini hingga Senin (17/2/2025) masih berada di kamar jenazah RSUD Jombang. Kepala korban sendiri baru ditemukan keesokan harinya di tepi sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi awal.

    Pihak RSUD Jombang menyatakan bahwa jenazah akan disimpan maksimal 30 hari sejak masuk kamar jenazah. Jika tidak ada keluarga yang mengklaim, maka jenazah akan dimakamkan di pemakaman khusus dengan identifikasi yang terdata dalam arsip rumah sakit.

    “Instalasi forensik menerima jenazah dari kepolisian dengan identifikasi awal. Apabila dari identifikasi awal jenazah tersebut adalah Mr. X, maka akan dilakukan penyimpanan maksimal 30 hari. Jika melebihi batas waktu tersebut akan kita makamkan,” ujar Direktur RSUD Jombang, dr. Ma’murotus Sa’diyah, Senin (17/2/2025).

    Polisi terus bekerja keras mengungkap kasus ini, dengan fokus pertama pada identifikasi korban. Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menyatakan bahwa pihaknya telah menyebarkan informasi dan meminta bantuan warga untuk memberikan laporan jika ada anggota keluarga yang hilang.

    “Masih dikumpulkan bukti-buktinya termasuk keterangan warga yang menemukan dan pemilik sawah di lahan ini. Sementara sudah kita sebar anggota dari Polsek Megaluh dan dari Satreskrim Polres Jombang serta Koramil Megaluh untuk memastikan apakah ada warga yang kehilangan anggota keluarganya,” kata AKBP Ardi Kurniawan.

    Kasus mutilasi ini menjadi perhatian warga Jombang karena metode pembunuhan yang sadis. Polisi terus melakukan penyelidikan mendalam dan mengajak masyarakat yang mengetahui informasi terkait korban untuk segera melapor. [suf]

  • Aksi Heroik! Polisi Bantu Ibu Hamil Tua di Jalan Kawi Kediri

    Aksi Heroik! Polisi Bantu Ibu Hamil Tua di Jalan Kawi Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Seorang ibu hamil tua bernama Fransisca Febrianti (26), warga Kelurahan/Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, mendapat pertolongan dari Kanit Turjagwali Satlantas Polres Kediri Kota, Iptu Murnianto, saat Operasi Keselamatan Semeru 2025 berlangsung di Jalan Kawi, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada Senin (17/2/2025).

    Saat itu, petugas Satlantas Polres Kediri Kota sedang melakukan pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan. Tiba-tiba, mereka melihat seorang ibu hamil mengendarai sepeda motor Honda Scoopy sambil membonceng anak kecilnya. Menyadari kondisi ibu tersebut, Iptu Murnianto segera mendatanginya untuk memberikan pertolongan.

    Iptu Murnianto langsung mengambil tindakan cepat dengan meminta anggotanya menyiapkan mobil patwal guna membawa Fransisca Febrianti ke rumah sakit.

    “Tadi kita melaksanakan kegiatan operasi keselamatan di Jalan Kawi. Kebetulan ada ibu-ibu membawa anaknya kecil kondisinya hamil,” ujar Iptu Murnianto.

    Saat itu, Fransisca merasa kesakitan dan tidak kuat hingga duduk di teras rumah warga. Iptu Murnianto bersama anggota lainnya segera membawanya ke mobil patwal dan mengarahkannya ke Puskesmas Sukorame. Namun, karena puskesmas penuh, petugas langsung membawa Fransisca ke RS Nirmala Kota Kediri.

    “Alhamdulillah, kondisinya ibu hamil sehat tanpa kekurangan apapun. Sekarang kita cek ke rumah sakit dan kondisinya belum melahirkan,” tambahnya.

    Fransisca Febrianti mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada anggota Satlantas Polres Kediri Kota yang telah membantunya hingga tiba di rumah sakit.

    Saat itu, Fransisca sedang mengantarkan anaknya pulang ke rumah dan berencana menjalani operasi sesar setelahnya. Tanpa diduga, ia bertemu dengan Operasi Keselamatan Semeru 2025 di Jalan Kawi Mojoroto. Saat petugas memeriksa kelengkapan surat kendaraan, mereka segera menyadari kondisi kehamilan Fransisca dan memberikan pertolongan.

    “Kalau bayinya hasil USG ini kembar dan jenis kelaminnya laki-laki. Minta doanya semoga lancar,” ungkap Fransisca. [nm/ted]

  • Ratusan Tenaga Honorer Bangkalan Demo Tuntut Kenaikan Gaji

    Ratusan Tenaga Honorer Bangkalan Demo Tuntut Kenaikan Gaji

    Bangkalan (beritajatim.com) – Para tenaga honorer di Kabupaten Bangkalan, mendesak DPRD setempat untuk bisa menaikkan gaji yang telah ditetapkan. Sebab, gaji mereka sampai saat ini masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

    Salah satu honorer, Andi Azis mengatakan pihaknya menuntut pemerintah agar gaji honorer bisa disetarakan dengan UMK Bangkalan.

    Sebab, saat ini gaji mereka hanya sebanyak Rp 1,2 juta. Nilai itu cukup rendah dibandingkan UMK Bangkalan sebesar Rp 2,3 juta.

    “Gaji kami sudah kecil masih harus bayar BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sebulan kami hanya menerima Rp 992 ribu,” terangnya, Senin (17/2/2025).

    Selain menuntut kenaikan gaji, mereka juga meminta agar pemerintah tidak lagi membuka rekrutmen CPNS dan PPPK untuk umum. Sebab, masih banyak honorer yang seharusnya diangkat terlebih dahulu menjadi PNS atau PPPK.

    “Kami minta pemerintah prioritaskan honorer apalagi kita rata-rata 20 tahun mengabdi tidak kunjung diangkat menjadi PNS ataupun PPPK,” keluhnya.

    Selain itu, ia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan segera membayarkan Jaminan Hari Tua (JHT). Apalagi, honorer saat ini MoU antara Pemkab Bangkalan dan BPJS telah berakhir.

    “Kami juga keberatan atas pembayaran premi asuransi di BPJS karena sepenuhnya dibebankan kepada kami,” tegasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim mengatakan pihaknya telah membaca aturan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya seharusnya JHT bisa dibayarkan.

    “Kami akan panggil BPJS untuk mengupayakan segera cair,” ujarnya.

    Sayangnya Hakim tidak memiliki kewenangan terkait rekrutmen CPNS dan PPPK, sebab hal itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

    “Untuk rekrutmen itu kewenangan pusat, namun aspirasi para tenaga honorer ini akan kami tindaklanjuti,” janjinya.[sar/ted]

  • Hari Pertama MBG di Ngawi Terlambat, Siswa SMP Jajan di Kantin

    Hari Pertama MBG di Ngawi Terlambat, Siswa SMP Jajan di Kantin

    Ngawi (beritajatim.com) – Pelaksanaan hari pertama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa di Kabupaten Ngawi mengalami kendala. Para siswa SMP Negeri 5 Ngawi harus menunggu lebih dari dua jam untuk mendapatkan makanan yang dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIB. Akibat keterlambatan tersebut, banyak siswa memilih membeli makanan di kantin sekolah agar tidak kelaparan.

    “Surah bawa sendok, tempat minum, dan kita sudah bawa. Namun, makanan tak kunjung datang sampai istirahat terakhir belum datang. Katanya nanti mau dihubungi, gitu aja,” ujar Dwi Aprilia Hendrayani, salah satu siswa SMP Negeri 5 Ngawi.

    Pihak sekolah juga telah menyiapkan ruangan khusus untuk menerima dan mendistribusikan makanan, tetapi hingga pukul 12.00 WIB, pengiriman belum tiba. Guru SMP Negeri 5 Ngawi, Hari Yuwono, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini berdampak pada jadwal istirahat siswa.

    “Kita masih menunggu, dan anak-anak sudah kami sampaikan bawa peralatan makan, sendok, dan air minum. Ruangan tempatnya sudah kita siapkan, tapi belum datang juga. Harusnya jam 10 tadi, sekarang sudah jam 12 siang. Tidak tahu penyebabnya apa,” jelasnya.

    Setelah menunggu lama, makanan akhirnya tiba sekitar pukul 13.30 WIB. Kondisi ini tentu diharapkan tidak terulang di hari-hari berikutnya, mengingat tujuan utama program ini adalah memastikan siswa mendapatkan asupan makanan bergizi secara tepat waktu.

    Berbeda dengan SMP Negeri 5 Ngawi, di SD Negeri Ngawi Purba 2, makanan justru datang lebih awal, sekitar pukul 08.00 WIB. Namun, ada kendala lain yang muncul di sekolah ini, yakni banyak siswa menolak makanan karena sudah kenyang setelah sarapan pagi.

    Dandim 0805 Ngawi, Letkol Arh Setu Wibowo, menanggapi permasalahan ini dengan menyatakan bahwa program MBG masih dalam tahap awal dan akan terus dievaluasi.

    “Ini kan baru pertama. Ibarat bayi baru merangkak berdiri, wajar begitu. Akan kita evaluasi, kita ambil tengah-tengahnya anak-anak pulang sekolah,” ujarnya.

    Pihak sekolah berharap ke depannya penyaluran makan bergizi gratis bisa lebih tepat waktu agar tidak mengganggu jam pembelajaran. Selain keterlambatan distribusi dari dapur umum di Desa Ngawi Purba, Kecamatan Ngawi, pembagian makanan ke masing-masing kelas juga memakan waktu cukup lama.

    Pada hari pertama, program ini baru mencakup sekolah-sekolah dalam radius 3 kilometer dari dapur umum. Total 2.815 penerima manfaat yang terdiri dari 28 sekolah. Dengan adanya kendala ini, pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi agar program MBG berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. [fiq/beq]

  • DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    DPRD Surabaya: WFA ASN Penyikapan Salah atas Efisiensi

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, mengkritik kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, langkah tersebut merupakan penyikapan yang salah atas efisiensi anggaran dan tidak menyentuh proyek-proyek yang justru mubazir.

    Kahfi menegaskan bahwa efisiensi ASN tidak boleh diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin). Ia menilai anggaran untuk peningkatan kinerja pegawai masih tersedia sehingga isu PHK atau pengurangan Tukin seharusnya tidak menjadi sorotan utama.

    “Ada kritik yang menganggap efisiensi ini berujung pada PHK atau pengurangan Tukin. Itu menurut saya gagal paham. Karena pengeluaran wajib untuk peningkatan kinerja pegawai masih ada anggarannya,” ujar Azhar Kahfi, Senin (17/2/2025).

    Politisi Gerindra ini menyoroti proyek-proyek pembangunan yang tidak memiliki dampak signifikan bagi masyarakat. Ia menilai bahwa banyak program yang justru mubazir, sementara ASN diterapkan kebijakan WFA tanpa evaluasi yang jelas.

    “Yang harus dikoreksi adalah keinginan program atau proyek pembangunan yang tidak berdampak kepada masyarakat. Itu justru mubazir. Kok terkesan pemangkasan terus dilakukan, tetapi ada improvisasi soal pola gaya kerja ASN dengan WFA? Ini penyikapan yang salah!” tegasnya.

    Kahfi mendorong agar dilakukan survei langsung ke masyarakat untuk menilai efektivitas proyek dan program yang berjalan. Ia menekankan bahwa kebijakan Pemkot harus lebih berpihak pada kebutuhan warga Surabaya, bukan sekadar mengikuti tren efisiensi birokrasi tanpa kajian mendalam.

    “Kurangi saja belanja untuk anggaran program dan proyek yang tidak bermanfaat. Ayo kita survei ke masyarakat, apakah proyek dan program-program itu berdampak pada mereka?” tambahnya.

    Selain itu, Kahfi juga mempertanyakan rencana Pemkot untuk berutang guna membangun Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Ia memperingatkan bahwa proyek tersebut berpotensi membebani keuangan daerah dalam jangka panjang dan harus dikaji ulang sebelum direalisasikan.

    “Apalagi rencana utang yang mau bangun JLLB. Berapa lama akan nyicil utangnya itu? Ini justru yang akan berdampak ke puluhan tahun ke depan,” tandasnya.

    Hingga saat ini, DPRD Surabaya masih menunggu langkah dari Pemkot dalam mengevaluasi proyek-proyek yang dinilai tidak bermanfaat. Kahfi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi harus benar-benar membawa dampak positif bagi masyarakat dan bukan sekadar strategi pemangkasan anggaran tanpa perhitungan matang. [asg/beq]

  • BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    BEM Untag Banyuwangi Demo Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan di DPRD

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang menyasar sektor pendidikan menuai kritik dan kontra. Tidak hanya dari lapisan masyarakat, seruan penolakan juga disampaikan oleh kalangan mahasiswa.

    Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi pun turut mengecam pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat tersebut.

    Kritikan terhadap pimpinan daerah tersebut dilakukan dengan aksi menggelar demo di depan Gedung DPRD Banyuwangi, Senin (17/2/2025). Belasan mahasiswa yang datang menuntut agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan efisiensi anggaran yang terlaksana.

    Ketua BEM Untag Banyuwangi Deni Oktaviano Pratama mengatakan, dunia pendidikan yang menjadi tombak pembangunan generasi penerus seharusnya mendapat perhatian khusus dengan penambahan dana anggaran, namun kenyataannya saat ini anggaran dana justru turut ikut gunting.

    Mereka menilai, pemangkasan dana untuk program pendidikan mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi dapat menyebabkan berbagai masalah yang mengakar. Seperti berkurangnya jumlah tenaga pengajar, terbatasnya fasilitas pendidikan, dan tidak memadainya buku serta alat pembelajaran bagi pelajar.

    “Banyak sekolah yang menghadapi kesulitan dalam menjalankan program beasiswa dan peningkatan kualitas pengajaran, seharusnya efisiensi ini tidak harus menyulitkan dunia pendidikan,” ujarnya.

    Dalam seruan aksi tersebut, mahasiswa fokus menuntut 7 perkara terkait dunia pendidikan. Di antaranya, mahasiswa meminta pemerintah fokus meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia untuk dijadikan skala prioritas.

    Isi tuntutan juga mencantumkan terkait penolakan terkait IUP tambang yang diberikan kepada kampus.
    “Kami menuntut agar anggaran untuk sektor pendidikan diprioritaskan dan tidak mengalami pemangkasan. Karena ini sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,” tegasnya.

    Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut segala bentuk kasus kekerasan yang ada di institusi pendidikan, serta menolak segala bentuk kenaikan UKT dan biaya pendidikan akibat pemangkasan anggaran.

    Para mahasiswa juga meminta agar gaji honorer tenaga kerja pendidik seperti guru dan dosen ditingkatkan untuk kesejahteraan pekerja.

    “Kami mendesak Presiden Prabowo beserta pemerintah pusat untuk mengkaji kebijakan lebih dalam mengenai efisiensi anggaran yang berlaku,” tegasnya.

    Seruan aksi dan tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto. Saat menemui massa aksi, pihaknya mengaku semua tuntutan mahasiswa masuk akal, dan dia berjanji akan meneruskan tuntutan yang telah tertera ke pemerintah pusat.

    “Semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa masuk akal, supaya pendidikan tidak dipangkas habis-habisan. Bahkan harus ditambah, yang lain dipangkas boleh tapi pendidikan tidak boleh,” ujarnya.

    Menurut Michael, dari dulu dewan telah menyuarakan nasib guru honorer supaya gaji mereka diperhatikan sehingga mendapat kesejahteraan. Selain itu, para guru juga diharapkan bisa maksimal untuk mengajar para penerus bangsa.

    “Kami akan meneruskan tuntutan yang sudah disetujui ke Presiden, sementara yang bisa diatasi di tingkat daerah mengenai gaji honorer dan sebagainya kita akan berbicara dengan Bupati,” pungkasnya.

  • Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Aktivasi IKD Jadi Modus Penipuan, Pemkab Sidoarjo Ingatkan Begini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Modus penipuan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) belakangan ini marak terjadi. Oknum penipu melancarkan aksi jahatnya melalui pesan WhatsApp, telepon maupun SMS.

    Hal itu juga terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Oknum penipu mengatasnamakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sidoarjo untuk menawarkan pelayanan aktivitasi IKD.

    Korban yang dihubungi diminta menyerahkan data pribadinya untuk dibantu melakukan aktivitasi IKD. Namun data pribadi korban digunakan oknum penipu untuk tindak kejahatan.

    “Atas maraknya kejahatan tersebut Pemkab Sidoarjo mengeluarkan surat himbauan waspada penipuan di Kabupaten Sidoarjo,” kata Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati, Senin (17/2/2025).

    Dalam surat tersebut Pemkab Sidoarjo mengingatkan masyarakat Sidoarjo untuk berhati-hati. Masyarakat diminta waspada jika dihubungi seseorang yang menawarkan bantuan melakukan aktivitasi IKD.

    “Jangan percaya meski oknum penipu tersebut mengatasnamakan Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo,” pesan Sekda.

    Surat tersebut ditujukan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo, Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Sidoarjo, Direktur Badan Layanan Umum Daerah se-Kabupaten Sidoarjo serta Direktur Badan Usaha Milik Daerah se-Kabupaten Sidoarjo dan Kepala desa atau Lurah se- Kabupaten Sidoarjo.

    Surat yang dikeluarkan tanggal 13 Februari 2025 kemarin diharapkan tersampaikan juga kepada masyarakat luas.

    Dalam surat yang ditandatangani Sekda Sidoarjo Fenny Apridawati itu menginformasikan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan tersebut.

    Disampaikan beberapa informasi agar tidak menjadi korban penipuan aktivasi IKD. Yang pertama Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo tidak pernah menghubungi terlebih dahulu untuk menawarkan pelayanan atau meminta data pribadi melalui pesan WhatsApp, telepon, atau SMS.

    Setiap layanan yang diberikan hanya dapat diakses oleh masyarakat secara langsung di kantor Disdukcapil Sidoarjo atau melalui saluran resmi yang sudah ditentukan.

    Kedua aktivasi IKD hanya dilakukan oleh petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo. Proses aktivasi IKD sendiri dilakukan secara offline, bukan melalui media online, telepon, video call, dan share screen. Ditegaskan bahwa tidak ada layanan aktivasi IKD yang dilakukan melalui WhatsApp atau SMS.

    Diinformasikan juga bahwa pengaktivasian IKD hanya dapat dilakukan di Kantor Disdukcapil Sidoarjo Jalan Sultan Agung Sidoarjo, Mall Pelayanan Publik/MPP Lingkar Timur, Mini Mall Pelayanan Publik Kecamatan Sukodono serta kantor kecamatan setempat.

    Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo bersifat gratis. Jika ada pihak yang menghubungi dan mengaku sebagai petugas Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo agar segera melaporkan kepada Disdukcapil Kabupaten Sidoarjo atau pihak Desa/Kelurahan, pihak Kecamatan maupun Kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti. (isa/ted)

  • Kapolres Gresik Bawa Pemuda ODGJ Berobat Usai Melepas Rantai

    Kapolres Gresik Bawa Pemuda ODGJ Berobat Usai Melepas Rantai

    Gresik (beritajatim.com)- Tugas aparat kepolisian tidak hanya mengungkap kasus tindak pidana. Tapi juga mendekatkan diri ditengah masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini dilakukan Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu saat mengunjungi Sanju (20) pemuda yang mengiidap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

    Warga asal Desa Setro, Kecamatan Menganti itu, lahir dari keluarga tidak mampu. Sanju yang tinggal bersama bapak dan saudaranya karena ibunya sudah meninggal terpaksa dirantai kedua kakinya karena sering mengamuk.

    Sebelumnya, keluarga Sanju sudah pernah membawanya berobat ke rumah sakit jiwa. Namun, hasilnya kurang maksimal, dan masih sering mengamuk sambil merusak perabotan rumah serta membuat resah warga.

    “Saya mendengar informasi ada warga mengalami ODGJ. Kami datang bersama anggota lalu melepas rantai di kakinya,” ujar AKBP Rovan Richard Mahenu, Senin (17/2/2025).

    Usai melepas rantai, perwira menengah Polri itu juga mengajak Sanju berobat ke yayasan milik Ipda Purnomo di Lamongan. “Mas Sanju dibawa ke Lamongan biar ditangani sama Ipda Purnomo yang memiliki yayasan yang menangani ODGJ,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Berkas Bersinar Abadi Purnomo terharu saat membawa Sanju pergi dari kampung halamannya. “Semua warga ikut menangis haru saat melihat Sanju berpamitan dengan memeluk bapak kandungnya sambil meneteskan air mata,” paparnya.

    Sebelum dibawa ke Lamongan, keluarga Sanju terharu menyaksikan kepergiannya, melainkan seluruh warga ikut terharu menangis ikut mengantarkan Sanju pergi ke rumah yayasan Ipda Purnomo di Kecamatan Babat Lamongan.

    Sebelum masuk mobil, tiba tiba Sanju memeluk Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu. Seolah dia tahu dan berterimakasih sudah menolong melepas rantai yang selama ini mengikat kedua kakinya. “Dari tatapan mata Sanju dirinya seolah berkata berterima kasih banyak pada Kapolres Gresik,” pungkasnya. [dny/kun]