Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Anggaran Perdin Anggota DPRD Sumenep Terpangkas Rp10 M

    Anggaran Perdin Anggota DPRD Sumenep Terpangkas Rp10 M

    Sumenep (beritajatim.com) – Dana transfer dari pusat ke daerah baik dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Sumenep berkurang Rp 192,995 miliar. Rinciannya, untuk DAU berkurang Rp 27 miliar lebih, dan untuk DAK berkurang Rp 160 miliar lebih.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi menjelaskan, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), re-alokasi anggaran itu akan diberlakukan selain untuk infrastruktur, juga untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, serta studi banding.

    “Yang terpangkas semua perjalanan dinas, baik legislatif maupun eksekutif. Selama ini, anggaran perjalanan dinas untuk anggota DPRD dan Sekretaris Dewan sekitar 49 persen. Selebihnya untuk eksekutif, termasuk Bupati, Wabup, Sekda, serta Kepala-kepala OPD,” katanya, Selasa (18/02/2025).

    Ia memaparkan, untuk perjalanan dinas anggota DPRD dan Sekwan Sumenep, pemangkasan anggaran mencapai Rp 10,55 milyar. Sebelumnya, anggaran perdin mereka mencapai Rp 21,11 miliar.

    “Kami telah menyampaikan kebijakan ini ke pimpinan DPRD dan mengirimkan surat resmi ke Sekwan DPRD Sumenep terkait re-alokasi anggaran itu,” terangnya.

    Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, mengaku pihaknya akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Presiden tersebut.

    “Ya mau tidak mau harus mau. Tidak ada pilihan. Karena itu kan berkaitan dengan Inpres. Jadi kita harus menerima,” tandasnya.

    Karena itu, lanjut Indra, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan mengundang Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas re-alokasi tersebut.

    “Nanti akan kita bahas formulasi dari re-alokasi ini. Seperti apa yang lebih efektif. Kami berharap dengan efisiensi ini, anggaran di APBD Sumenep bisa di re-alokasi untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya. (tem/but)

  • Kejari Bondowoso Tahan Ketua Yayasan yang Koordinir Penerima Dana Hibah

    Kejari Bondowoso Tahan Ketua Yayasan yang Koordinir Penerima Dana Hibah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bondowoso terus mengembangkan kasus dugaan korupsi dana hibah lembaga pendidikan tahun anggaran 2023.

    Setelah menetapkan mantan Wakil Bupati Bondowoso periode 2018-2023 berinisial IBR sebagai tersangka, kejaksaan menambah tersangka baru dari pihak swasta, yakni MH, yang diketahui berperan aktif dalam mengkoordinasi puluhan lembaga penerima hibah.

    MH, yang merupakan Ketua Yayasan di Kecamatan Maesan, disebut-sebut memiliki peran kunci dalam proses penyaluran dana hibah tersebut.

    Kepala Kejari Bondowoso, Dzakiyul Fikri, mengungkapkan bahwa hasil pendalaman terhadap peran IBR menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain yang berkontribusi dalam dugaan korupsi ini.

    “Dari hasil kajian, analisa, serta proses mulai dari perencanaan anggaran hingga transfer dana hibah, kami melihat ada keterlibatan aktif pihak lain,” ujar Fikri kepada BeritaJatim.com, Selasa (18/2/2025).

    Menurutnya, MH mengkoordinasikan sekitar 60 an lembaga penerima hibah dengan mengumpulkan mereka di Wisma Wakil Bupati pada saat itu.

    Di lokasi tersebut, para penerima diarahkan untuk menyusun proposal sesuai format yang telah disiapkan, termasuk rincian anggaran yang sebagian besar diarahkan untuk pembelian mebeler dari perusahaan milik IBR.

    “Peran MH cukup sentral dalam kasus ini. Ia mengundang, mengkoordinasi, hingga menyusun mekanisme pencairan dana hibah. Bahkan, proposal yang diajukan penerima sudah terisi angka-angka yang seragam, khususnya dalam pembelanjaan mebeler,” bebernya.

    Sebelumnya, Kejari Bondowoso telah menahan IBR dengan dugaan memanfaatkan dana hibah untuk keuntungan pribadi.

    Modusnya, IBR memerintahkan 69 lembaga pendidikan penerima hibah untuk membeli paket mebeler dari perusahaan miliknya dengan harga yang diduga jauh lebih tinggi dari harga pasar.

    “Dari total 69 lembaga penerima, sebanyak 10 lembaga di antaranya merupakan hasil pokok pikiran (pokir) dari anaknya yang saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Bondowoso, berinisial MIMB,” kata Kasi Pidsus Kejari Bondowoso, Dwi Hastaryo.

    Setiap lembaga pendidikan menerima hibah sebesar Rp 75 juta, sedangkan 10 lembaga hasil pokir mendapatkan Rp 100 juta.

    Total anggaran dana hibah mencapai Rp 5,4 miliar, sementara dugaan kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan mencapai Rp 2,3 miliar.

    Hastaryo menambahkan, penerima hibah diarahkan untuk menggunakan dana sebesar Rp 25 juta untuk renovasi, sementara sisanya sebesar Rp 50 juta digunakan untuk membeli mebel dari perusahaan milik IBR.

    “Perusahaan tersebut mematok harga mebel jauh lebih tinggi dari harga pasar. IBR diduga mengambil keuntungan hingga separuh dari total dana hibah yang diterima lembaga,” tegasnya.

    Atas perbuatannya, IBR dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

    Sementara MH, sebagai pihak swasta yang turut serta dalam skema ini, kini juga telah resmi ditahan di Lapas Kelas IIB Bondowoso.

    Kejari Bondowoso menegaskan akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring perkembangan penyidikan. (awi/but)

  • Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Pemkab Sidoarjo Gulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo kembali menggulirkan Program Warung Rakyat Direnovasi pada tahun 2025. Tahun ini, sebanyak 800 warung ditargetkan untuk direnovasi.

    Program ini secara resmi disosialisasikan kepada para camat, kepala desa, serta lurah se-Kabupaten Sidoarjo dalam acara yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (18/2/2025).

    Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo, Fenny Apridawati, mewakili Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi. Hadir pula Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih.

    Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyampaikan bahwa Program Warung Rakyat Direnovasi memiliki multiplier effect yang signifikan dalam menekan angka pengangguran.

    Program prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil agar semakin berkembang. Oleh karena itu, ia berharap warung-warung yang telah direnovasi dapat bertumbuh dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

    “Program Warung Rakyat Direnovasi ini memiliki multiplier effect terhadap penciptaan seratus ribu lapangan kerja baru,” ujarnya.

    Fenny juga menambahkan bahwa keberadaan warung rakyat turut memperkuat posisi Kabupaten Sidoarjo sebagai Kota UMKM di Indonesia. Saat ini, terdapat lebih dari 200 ribu pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian daerah.

    “Ada lebih dari 200 ribu UMKM di Kabupaten Sidoarjo, dan kekuatan ekonomi kita bertumpu di sektor ini,” tambahnya.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Mohamad Edi Kurniadi, menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun keempat sekaligus tahun terakhir dari pelaksanaan Program Warung Rakyat Direnovasi dalam kerangka RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021–2026. Program ini dimulai pada tahun 2022 dengan target total 2.000 warung yang direnovasi secara bertahap.

    “Tahun 2025 ini menjadi tahun terakhir dalam RPJMD 2021–2026. Target dari program ini adalah merenovasi 2.000 warung rakyat,” ungkapnya.

    Edi merinci jumlah warung rakyat yang telah direnovasi sejak awal pelaksanaan program. Pada tahun 2022, sebanyak 393 warung direnovasi, disusul 422 warung pada tahun 2023, dan 395 warung pada tahun 2024. Dengan demikian, tersisa 800 warung lagi yang akan direnovasi pada tahun 2025 untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

    “Sejauh ini, sudah 1.210 warung direnovasi. Untuk mencapai target 2.000 warung, masih ada 800 warung lagi yang perlu direnovasi,” jelasnya.

    Renovasi 800 warung tahun ini akan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 18 kecamatan telah mendapatkan kuota penerima manfaat program ini. Edi bersyukur karena usulan calon penerima manfaat dari masing-masing kecamatan sudah diterima. Saat ini, usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi sebelum proses renovasi dimulai. Program ini akan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) desa.

    “Kriteria penerima manfaat tahun ini tetap sama dengan tahun sebelumnya. Model BKK yang digunakan lebih tepat sasaran karena melibatkan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga ada partisipasi langsung dari warga,” ujarnya.

    Edi juga menegaskan bahwa penerima manfaat Program Warung Rakyat Direnovasi tidak akan dilepas begitu saja setelah renovasi selesai. Pemkab Sidoarjo akan terus memberikan pendampingan dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan warung, termasuk pelatihan manajemen keuangan dan pemasaran.

    “Sebanyak 2.000 warung rakyat yang telah direnovasi nantinya akan terus mendapatkan pendampingan. Kami akan memberikan pelatihan dalam berbagai aspek, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan lainnya, agar warung-warung ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” tutupnya. (isa/but)

  • Siswa MAN 2 Kota Malang Audiensi dengan Anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan

    Siswa MAN 2 Kota Malang Audiensi dengan Anggota DPR di Kompleks Parlemen Senayan

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebanyak 490 siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Malang mengunjungi kompleks parlemen di Senayan Jakarta. Mereka diterima Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Hassanudin Wahid.

    Dalam audiensi dengan siswa/siswi MAN 2 Kota Malang, Hassanudin Wahid menyambut baik kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan ke Gedung DPR/MPR bisa menjadi bagian dari upaya memperkenalkan pendidikan politik sejak dini, khususnya kepada siswa-siswi yang duduk di bangku SMA.

    “Kegiatan ini sangat luar biasa karena diikuti oleh ratusan siswa MAN 2 Kota Malang sekaligus mempelajari fungsi dan tugas dari DPR dan MPR,” ujar Hassanudin Wahid di Gedung Nusantara V DPR RI.

    Cak Udin-sapaan akrab Hasanuddin Wahid juga berharap, kunjungan siswa MAN 2 Kota Malang ke Gedung DPR dan MPR ini dapat semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap NKRI. “Kami berharap semakin tumbuh jiwa patriot bangsa dan ke depan semakin paham tentang membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat,” ujar Legislator Dapil Malang Raya tersebut.

     

    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB tersebut menekankan pentingnya memperkenalkan generasi muda pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. “Empat pilar kebangsaan ini harus menjadi pegangan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya. [hen/ian]

  • Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Nongkrong di Cafe, Terdakwa Pukul Korban dengan Cangkir Kopi

    Surabaya (beritajatim.com) – Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo diadili di ruang Garuda 1 PN Surabaya secara online. Keduanya diadili lantaran terlibat keributan di cafe saat nongkrong dan melakukan pemukulan menggunakan cangkir.

    Dalam agenda Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rene Anggara, dari Kejari Tanjung Perak disebutkan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada Jumat 11 Oktober 2024 jam 23.00 WIB, Terdakwa Terdakwa Satriya Aji Prakoso bin Djoko Utomo bersama tiga temannya yakni saksi Dimas Abror Asidis, Muhamad Resueb dan Febri Hardianto, berada di Kafe KING,Jalan Klakahrejo 92, Kec. Benowo, Surabaya.

    Jam 03.00 WIB, saat Terdakwa hendak pulang dan men-starter motornya, didatangi salah satu teman dan mengatakan ada orang yang akan ribut. Terdakwa menjawab “mana orangnya yang akan ribut?” Terdakwa melihat Saksi Dimam Abror sedang cekcok mulut dengan Saksi Korban Achmad Saifudin.

    Tanpa berpikir panjang Terdakwa menghampiri lalu memukul Saksi Korban Achmad Saifudin, menggunakan cangkir kopi (sisa kopi) mengenai pipi kanan korban, hingga jatuh banyak lewat darah.

    Akibat luka-luka yang dialami Saksi Korban Achmad Saifudin, dioperasi dan rawat inap di RS.BDH Raya kendung Surabaya. Korban menderita sakit, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa selama 3 hari. [uci/ian]

  • IWAPI Sidoarjo Dapat Apresiasi dari Plt Bupati H Subandi dalam HUT ke-50

    IWAPI Sidoarjo Dapat Apresiasi dari Plt Bupati H Subandi dalam HUT ke-50

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) terus menunjukkan perannya sebagai motor penggerak dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 yang digelar di Ballroom Hotel Luminor Sidoarjo pada Selasa (18/2/2025), IWAPI mendapat apresiasi dari Plt. Bupati Sidoarjo, H. Subandi.

    “Saya mengapresiasi atas peran IWAPI selama 50 tahun dalam memberdayakan perempuan untuk menjadi pelaku usaha mandiri dan inovatif. IWAPI telah menjadi motor penggerak yang menginspirasi jutaan perempuan untuk terus berkembang dan berinovasi. Organisasi ini juga telah memperjuangkan hak dan peran perempuan dalam dunia bisnis,” ucapnya.

    Sebagai organisasi yang fokus pada pemberdayaan perempuan, IWAPI telah membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi besar dalam dunia usaha. Di Sidoarjo, IWAPI aktif membantu pelaku usaha perempuan dalam mengembangkan bisnis mereka, baik dalam skala mikro, kecil, maupun menengah.

    H. Subandi menekankan pentingnya peran perempuan dalam sektor ekonomi, terutama dalam bidang usaha kecil dan menengah (UKM) serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. “Melalui dedikasi dan komitmen yang kuat, IWAPI telah membuktikan diri sebagai organisasi yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, dan memperkuat ekonomi berbasis komunitas,” tambahnya.

    Pemerintah Kabupaten Sidoarjo turut mendukung pertumbuhan sektor usaha yang dikelola oleh perempuan. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah berupaya memberikan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis agar pelaku usaha perempuan semakin berkembang.

    “Kami akan terus mendukung melalui kebijakan pemberdayaan ekonomi, akses permodalan, dan pelatihan keterampilan. Saya mengajak seluruh anggota IWAPI untuk tetap bersinergi, berkolaborasi, dan berinovasi demi kemajuan bersama,” ujar Subandi.

    Dengan adanya dukungan dari IWAPI serta pemerintah daerah, perempuan di Sidoarjo kini memiliki peluang lebih besar untuk menjadi wirausaha yang mandiri dan berdaya saing. IWAPI tidak hanya membantu dalam aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan, mendorong perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi daerah.

    Ke depan, IWAPI diharapkan dapat terus menjadi wadah bagi perempuan yang ingin merintis usaha serta mengembangkan bisnis mereka agar lebih maju dan berkelanjutan. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, perempuan Sidoarjo diyakini dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi. (isa/ian)

  • Arzeti Bilbina Dukung Ojol dapat Tunjangan Hari Raya

    Arzeti Bilbina Dukung Ojol dapat Tunjangan Hari Raya

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Arzeti Bilbina mendukung tuntutan pengemudi ojek online (Ojol) untuk mendapat tunjangan hari raya (THR). Dia menyebut, tuntutan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan hubungan yang lebih adil antara aplikator dan ojol sebagai mitra.

    “Kami mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan ketenagakerjaan kepada para pengemudi ojol. Hubungan antara aplikator dan mitra harus saling menguntungkan, bukan hanya menguntungkan satu pihak saja,” tegas Arzeti Bilbina, Selasa (18/2/2025).

    Legislator dari Dapil Jatim ini menambahkan, mitra pengemudi ojol memiliki hak sebagai pekerja, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, pengemudi ojol memenuhi unsur pekerjaan karena menghasilkan barang dan/atau jasa serta menerima upah sebagai imbalan dari pengusaha. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data kepersertaan pekerja layanan berbasis aplikasi per Mei 2024, tercatat 176.365 mitra Gojek, 7.803 mitra Grab, dan 22.639 mitra Shopee Food.

    Arzeti mengakui bahwa para pengemudi ojol seringkali berada dalam kondisi kerja yang minim perlindungan. Padahal, mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Setiap hari, para pengemudi ojol menghadapi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tidak dijamin, serta skema program dari perusahaan aplikasi yang dinilai tidak manusiawi,” urainya.

    Dia pun menyerukan kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas tuntutan para pengemudi ojol dan kurir. “Tuntutan pembayaran THR ini perlu dibahas secara komprehensif. Kami mendorong Kemenkominfo, aplikator, dan pihak terkait lainnya untuk duduk bersama, berunding, dan mencari solusi yang adil bagi para pengemudi ojol dan kurir,”

    Arzeti juga mengingatkan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Peraturan ini bertujuan memberikan perlindungan keselamatan bagi pengguna sepeda motor, baik yang digunakan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi maupun tanpa aplikasi. “Tren penggunaan ojek online terus meningkat bahkan sudah menjadi gaya hidup sehingga perlu dipikirkan regulasi untuk meningkatkan perlindungan baik untuk pengguna maupun pengemudi ojek online,” katanya.

    Arzeti menambahkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun aturan perlindungan bagi pengemudi ojol. Aturan tersebut mencakup hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja luar hubungan kerja layanan berbasis aplikasi, kesejahteraan, jaminan sosial, keselamatan, hingga penyelesaian perselisihan. “Aturan ini dirancang sebagai payung hukum untuk melindungi baik pengemudi ojol maupun operator aplikasi. Kami berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan,” ujarnya. [hen/ian]

  • Terdampak Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Terdampak Efisiensi Anggaran, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto Tetap Fokus Pembangunan Infrastruktur Jalan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 masih fokus pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun anggaran yang dialokasikan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 30 persen dibandingkan tahun 2024 karena efesiensi anggaran.

    Tahun 2024 lalu, Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp272.983.174.829,00 untuk 92 paket pekerjaan jalan dan jembatan. Sementara di tahun 2025 turun 30 persen yakni sebesar Rp98.058.630.792,00 untuk 34 paket pekerjaan jalan dan jembatan.

    Hal tersebut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin. “Proses pelaksanaan pembangunan kami di 2025 sudah disusun di tahun 2024. Fokus kami sesuai keinginan masyarakat Kabupaten Mojokerto yakni pengentasan kondisi infrastruktur jalan,” ungkapnya, Selasa (18/2/2025).

    Diakui Renaldi, ada penurunan anggaran di tahun 2025 dibanding tahun 2024 lalu karena disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemkab Mojokerto. Meski terdapat penurunan anggaran di tahun 2025, menurutnya proyek strategis maupun non strategis di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto semua tepat waktu sesuai tahun anggaran.

    “Semua proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto selesai tepat waktu sesuai tahun anggaran. Untuk proyek nasional di tahun 2025, ada 4 kegiatan dipanding, keempatnya itu proyek pelebaran jalan. Tahun 2025 ini, anggaran kami sebenarnya ada penurunan sebesar 30 persen tapi kami yakin tetap bisa memenuhi usulan masyarakat,” katanya.

    Baik melalui musrembang, pokok pikiran dari legislatif maupun usulan dari Pemerintah Desa yang disampaikan ke Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Proyek berkelanjutan dari tahun 2023, 2024 dari target pembangunan bisa diselesaikan 100 persen dan pelaksanaannya lebih cepat dari waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

    “Misal di tahun 2024, ada 92 paket pekerjaaan jalan dan jembatan, semua bisa kami selesaikan di bulan November yang paling terakhir. 100 persen selesai, tidak melebihi tahun anggaran. Di tahun 2025, ada 34 paket pekerjaan jalan dan jembatan yang tersebar di 18 kecamatan. Insya Allah pelaksanaanya akan dimulai pertama Jembatan Talunbrak,” jelasnya.

    Jembatan Talunbrak di Desa Talun Brandong, Kecamatan Dawarblandong yang saat ini masih proses tender menjadi proyek pertama yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto di tahun 2025 ini. Pembangunan Jembatan Talunbrak lantaran rusak akibat bencana. Selain itu, lanjutnya, ada lima kegiatan yang semuanya merupakan pengerjaan infrastruktur jalan.

    “Dan 5 kegiatan yang sudah ada pemenangnya dan akan segera tandatangan kontrak. Dalam pelaksanaan kegiatan, kami juga masih menunggu pelantikan Kepala Daerah terpilih karena tentunya dalam menetapkan strategi perencanaan kebijakan kami untuk tahun-tahun kedepan yang sudah disusun saat ini, kami membutuhkan petunjuk dan arahan dari beliau,” tegasnya. [tin/ian]

  • ID Card Khusus Jadi Solusi Akses Sekolah dan Gereja di CFD Ponorogo

    ID Card Khusus Jadi Solusi Akses Sekolah dan Gereja di CFD Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Id Card khusus menjadi solusi untuk bisa mengakses sekolah dan gereja yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Jenderal Besar Sudirman saat kegiatan Car Free Day. Ya, sejak 2 minggu lalu, 2 Jalan protokol di Bumi Reog itu, dijadikan lokasi CFD Ponorogo. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Ponorogo, muncul keluhan dari warga yang mengalami keterbatasan akses akibat penutupan jalan.

    “Secara keseluruhan pelaksanaan CFD di lokasi yang baru berjalan tertib. Masyarakat bisa leluasa menggunakan area yang ditutup mulai pukul 05.00 hingga 09.00 WIB untuk berolahraga,” kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperdagkum) Ponorogo, Ringga Dwi Heri Irawan, Selasa (18/02/2025).

    Namun, dalam evaluasi bersama itu, kata Ringga muncul keterbatasan akses bagi sekolah dan gereja yang tetap memiliki aktivitas pada hari Minggu. Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Ponorogo mengambil langkah dengan menerbitkan ID card khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan jemaat gereja yang hendak beribadah.

    “Dengan ID card ini, mereka tetap bisa melintas di kawasan CFD menggunakan kendaraan,” kata Ringga.

    Skema ini dirancang agar aktivitas keagamaan dan pendidikan tidak terganggu, sementara tujuan utama CFD tetap tercapai. Gereja di kawasan Jenderal Sudirman serta sekolah-sekolah di sekitar area CFD akan menjadi prioritas dalam distribusi ID card tersebut.

    Selain kebijakan ID card, Polres Ponorogo juga akan menerapkan sistem dua arah di Jalan Bhayangkara dan Jalan dr. Soetomo selama CFD berlangsung. Langkah ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga yang membutuhkan akses cepat ke sekolah, gereja, maupun rumah sakit di sekitar area CFD.

    “Pemberlakuan dua arah bakal dilakukan Polres Ponorogo di ruas jalan Bayangkara, dan dr Soetomo. Hal ini tentu untuk mempermudah warga hingga pasien yang ingin keluar masuk di jalan tersebut,” tutup Ringga.

    Untuk diketahui sebelumnya, pada awal bulan Februari lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko resmi menyetujui pemindahan lokasi car free day (CFD) ke Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Sudirman. Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan Satlantas Polres Ponorogo di Ruang Batarangin.

    Menurut Sugiri, pemindahan ini bertujuan untuk memberikan ruang yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat yang ingin berolahraga di ruang terbuka. Hal tersebut merupakan gagasan dari Kapolres Ponorogo.

    “Kami ingin menciptakan ruang olahraga yang lebih ramah dan nyaman. Setelah berdiskusi dengan Kapolres, akhirnya disepakati CFD akan dilaksanakan di Jalan HOS Cokroaminoto dan Jenderal Sudirman,” ungkap Bupati Sugiri Sancoko. (end/ian)

  • Pencuri Kotak Amal di Pamekasan Bawa Mobil Pelat M 75 HS

    Pencuri Kotak Amal di Pamekasan Bawa Mobil Pelat M 75 HS

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pencuri kotak amal masjid, berinisial IS yang ditangkap Satreskrim Polres Pamekasan, mengumpulkan uang sebesar Rp851 ribu berkat aksinya melakukan pencurian kotak amal di masjid berbeda di Pamekasan.

    Pria asal Desa Bakeong, Kecamatan Guluk-Guluk, Sumenep, beraksi di dua masjid berbeda di Pamekasan, yakni di Masjid Nurul Huda, Desa Trasak, Kecamatan Larangan, serta Masjid Nurul Falah, Desa Kaduara Barat, Kecamatan Larangan, Pamekasan, Senin (17/2/2025).

    Dari dua masjid yang dijadikan sebagai sasaran aksi pencurian tersebut, pelaku IS berhasil menggasak uang amal masjid sebesar ratusan ribu rupiah. “Berdasar hasil pemeriksaan sementara, dua kotak amal masjid yang dicuri pelaku berisi uang sebesar Rp851 ribu,” kata Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, Selasa (18/2/2025).

    “Untuk saat ini kita lakukan pendalaman untuk memastikan, apakah pelaku juga terlibat dalam aksi pencurian di lokasi lain khususnya di wilayah hukum Polres Pamekasan,” sambung AKP Sri Sugiarto.

    Tidak hanya itu, pihaknya juga mendalami kasus tersebut sekaligus melakukan pelacakan terhadap keberadaan pemilik kendaraan yang digunakan dalam aksi pencurian tersebut. Terlebih saat beraksi, pelaku IS mengendarai mobil dengan nopol M 75 HS.

    “Sejauh ini kami terus berkoordinasi dan melakukan upaya pencarian terhadap tersangka lainnya, serta barang bukti terkait. Termasuk kendaraan yang digunakan, yakni mobil dengan nopol M 75 HS,” ungkapnya.

    Bahkan dalam pemeriksaan tersebut, pihaknya juga mendapatkan informasi jika IS beraksi bersama temannya berinisial H. “Saat ini kita juga masih melakukan pencarian terhadap rekan tersangka berinisial H, serta kendaraan yang digunakan, yakni mobil dengan nopol M 75 HS,” pungkasnya.

    Sebelumnya, penangkapan IS akibat aksi pencurian kotak amal yang dilakukan pelaku terekam Closed Circuit Television (CCTV) yang terpasang di Masjid Nurul Huda Trasak. Dari rekaman CCTV, petugas melakukan penyelidikan dan pelacakan terhadap pelaku.

    Tidak berselang lama, personil Satreskrim Polres Pamekasan, berhasil menangkap tersangka IS yang diketahui berasal dari Kabupaten Sumenep. Selanjutnya ia menjalani pemeriksaan intensif terkait aksi pencurian yang sangat meresahkan. [pin/ian]