Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • BPPA Umumkan 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

    BPPA Umumkan 18 Nama Calon Anggota Dewan Pers Periode 2025-2028

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers resmi mengumumkan 18 nama calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028. Nama-nama tersebut ditetapkan dalam rapat BPPA pada Rabu, 19 Februari 2025, pukul 13.00 WIB di Sekretariat Dewan Pers.

    Dari 18 nama yang diumumkan, enam calon berasal dari unsur wartawan, enam calon dari pimpinan perusahaan pers, dan enam calon dari unsur tokoh masyarakat. Para calon ini dipilih dari 42 nama bakal calon yang sebelumnya mendaftar ke BPPA hingga penutupan pendaftaran pada Selasa, 11 Februari 2025.

    BPPA membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait nama-nama calon anggota Dewan Pers tersebut. Masukan dapat dikirimkan melalui email ke [email protected] hingga Kamis, 27 Februari 2025, pukul 23.59 WIB.

    Ketua BPPA, Bambang Santoso, menegaskan bahwa proses pemilihan calon anggota Dewan Pers periode 2025-2028 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. “Kami berharap masukan dari masyarakat ini akan mendorong terpilihnya anggota Dewan Pers yang memiliki kredibilitas, integritas, dan komitmen terhadap kemajuan pers di Indonesia,” ujar Bambang Santoso.

    BPPA menekankan bahwa setiap masukan yang diberikan harus menyertakan nama, identitas, dan nomor telepon sebagai bagian dari proses verifikasi. Identitas pemberi masukan akan dijaga kerahasiaannya.

    Masukan dari masyarakat ini akan menjadi salah satu pertimbangan BPPA dalam menetapkan sembilan anggota Dewan Pers terpilih. Keputusan final mengenai anggota terpilih dijadwalkan akan diumumkan pada Maret 2025.

    Berikut Calon Anggota Dewan Pers 2025-2028

    UNSUR WARTAWAN:
    1. Abdul Manan
    2. Maha Eka Swasta
    3. Marah Sakti Siregar
    4. Muhammad Jazuli
    5. Sayid Iskandarsyah
    6. Wahyu Triyogo

    UNSUR PIMPINAN PERUSAHAAN PERS:
    1. Dahlan Dahi
    2. Eko Pamuji
    3. Paulus Tri Agung Kristanto
    4. Syamsudin Hadi Sutarto
    5. Totok Suryanto
    6. Yogi Hadi Ismanto

    UNSUR TOKOH MASYARAKAT:
    1. Albertus Wahyurudhantho
    2. Dahlan Iskan
    3. Komarudin Hidayat
    4. M. Busyro Muqoddas
    5. Ratna Komala
    6. Rosarita Niken Widiastuti

    [beq]

  • DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

    DPRD Bondowoso Desak Bupati Segera Rampungkan Perbup Pendidikan Pancasila

    Bondowoso (beritajatim.com) – DPRD Bondowoso mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih, KH. Abdul Hamid Wahid – KH. As’ad Yahya Syafi’i, segera merampungkan Peraturan Bupati (Perbup) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan setelah pelantikan mereka pada Kamis (20/2/2025).

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajad, menegaskan bahwa Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan telah disahkan oleh DPRD pada Desember 2024. Namun, hingga kini, aturan pelaksananya belum diterbitkan oleh eksekutif, sehingga implementasi kebijakan tersebut masih tertunda.

    “Bagaimana bisa perda itu dilaksanakan kalau kelengkapannya belum tuntas pembahasan di tingkat eksekutif,” kata Sinung pada BeritaJatim.com, Rabu (19/2/2025).

    Legislator PDI Perjuangan ini meminta Bupati Ra Hamid untuk segera mengambil langkah konkret setelah dilantik agar regulasi ini dapat segera diterapkan.

    “Untuk itu, bupati terlantik harus sat-set kerjanya, menimbang pentingnya Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan itu,” terang Sekretaris DPC PDIP Bondowoso ini.

    Selain itu, Sinung juga mendesak organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang untuk mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) dan segera mengajukannya ke bagian hukum.

    “Jadi, raperbup yang sudah disusun segera kirim ke Bakesbang, dan segera diajukan ke bagian hukum agar waktunya tidak molor lagi,” pintanya.

    Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini digagas sebagai upaya untuk menangkal semakin lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat.

    Sinung menjelaskan bahwa perda ini akan diterapkan melalui dua pendekatan, yakni formal dan informal.

    Pendekatan formal akan memasukkan Pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga SMP dengan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

    Sementara itu, secara informal, sosialisasi akan dilakukan hingga tingkat RT/RW oleh petugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta beberapa OPD yang ditunjuk oleh bupati.

    Selain Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, DPRD Bondowoso juga akan segera mengesahkan Raperda Pemajuan Kebudayaan dan Kearifan Lokal.

    Fraksi PDIP Bondowoso yang menggagas kedua regulasi ini menegaskan pentingnya perda tersebut untuk melestarikan budaya daerah serta memperkuat identitas Bondowoso sebagai kawasan UNESCO Global Geopark (UGG).

    “Alam dan budaya harus lestari, masyarakat harus sejahtera dalam bingkai falsafah Pancasila,” pungkas Sinung. [awi/beq]

  • Efisiensi Anggaran, Pemkab Pamekasan Siapkan Opsi Program Safari Ramadan 2025

    Efisiensi Anggaran, Pemkab Pamekasan Siapkan Opsi Program Safari Ramadan 2025

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, menyiapkan beragam opsi dalam melaksanakan program Safari Ramadan 1446 Hijriah, yang biasa dilaksanakan setiap Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya.

    Opsi tersebut direncanakan sering dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran, terlebih selama ini program Safari Ramadan yang dilaksanakan Pemkab Pamekasan, digelar secara maraton di seluruh kecamatan di wilayah setempat.

    “Seiring dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efesiensi Anggaran, kita siapkan beberapa opsi sebagai inisiatif agar tidak menghabiskan anggaran secara berlebihan,” kata Pj Bupati Pamekasan, Masrukin, Rabu (19/2/2025).

    Selain itu pihaknya menilai jika inpres tersebut menitikberatkan pada aspek efisiensi tanpa menghilangkan program yang sudah dicanangkan. “Artinya kita tidak melakukan kegiatan dengan anggaran berlebihan, sebab inpres itu berisi kesederhanaan,” ungkapnya.

    “Minimal ada beberapa opsi yang kita siapkan, di antaranya tetap dilaksanakan di 13 kecamatan, tapi hanya mengundang anak yatim (santunan). Bisa juga kita laksanakan satu kali di Pendopo Ronggosukowati, dan mengundang anak yatim,” jelasnya.

    Hanya saja opsi tersebut belum sepenuhnya final, sebab pihaknya berencana untuk kembali melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait program Safari Ramadan yang dilaksanakan selama bulan puasa Ramadan. “Jadi masih kita musyawarahkan lebih lanjut,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Safari Ramadan di Pamekasan, dilaksanakan dengan beragam tujuan. Di antaranya menjalin silaturahim antara jajaran Forkompinda beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Camat dan Kepala Desa (Kades) atau Lurah beserta jajaran.

    Selain itu, program tersebut juga dilakukan sebagai sarana memberikan apresiasi bagi para guru ngaji maupun bantuan bagi warga kurang mampu, mushalla hingga masjid di pedesaan, termasuk memberikan santunan dan tali asih bagi anak yatim.

    Terlebih dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya serap aspirasi antara tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda serta organisasi kemasyarakatan lainnya bersama Pemkab Pamekasan, khususnya berkenaan dengan beragam program pemerintah. [pin/beq]

  • Polisi Tangkap EK, Diduga Pelaku Mutilasi di Jombang

    Polisi Tangkap EK, Diduga Pelaku Mutilasi di Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Polisi akhirnya menangkap EK, seorang warga yang tinggal Dusun Plosowedi, Desa Plosogeneng, Kecamatan/Kabupaten Jombang. Dia diduga kuat sebagai pelaku dalam kasus mutilasi yang menggegerkan warga.

    Saat ini, aparat kepolisian masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut, termasuk mengumpulkan barang bukti tambahan.

    Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan, Rabu (19/2/2025), membenarkan bahwa pihaknya mengamankan terduga pelaku. “Benar, kita amankan satu orang. Saat ini masih kita kembangkan lagi,” kata Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan ketika dikonfirmasi melalui ponselnya.

    Sementara itu, polisi juga tidak membantah bahwa korban mutilasi tersebut diduga kuat adalah AS (37), warga Desa Jatirejo, Kecamatan Diwek. Namun, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut melalui tes DNA (genetic) untuk memastikan identitas korban secara resmi. “Sekali lagi, masih kita kembangkan,” tambah Kapolres.

    Selain menangkap EK, polisi kini fokus mencari barang bukti tambahan, terutama senjata tajam yang diduga digunakan untuk memutilasi korban. Polisi melakukan penyisiran dan pengumpulan bukti di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat kejadian perkara.

    Pihak kepolisian juga meminta masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini untuk segera melapor agar penyelidikan dapat segera menemukan titik terang.

    Informasi dihimpun menyebutkan bahwa EK berasal dari Desa Dukuharum Kecamatan Megaluh. Namun EP tinggal di Dusun Plosowedi Bersama sang istri. Dengan diamankannya EK, masyarakat kini berharap kasus ini segera terungkap secara menyeluruh, termasuk motif pelaku dan bagaimana peristiwa mengerikan ini terjadi.

    Sebelumnya, warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa kepala di saluran irigasi persawahan Desa Dukuharum, Kecamatan Megaluh, pada Rabu (12/2/2025). Bagian kepala korban baru ditemukan sore harinya di tepi sungai Desa Pesantren, Kecamatan Tembelang, yang berjarak sekitar lima kilometer dari lokasi awal penemuan jasad. [suf]

  • Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

    Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

    Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

    Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

    Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

    Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]

  • Modus Petugas Palsu, Aki Baterai Penerangan Jalan Tenaga Surya di Ponorogo Raib

    Modus Petugas Palsu, Aki Baterai Penerangan Jalan Tenaga Surya di Ponorogo Raib

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sejumlah aki baterai milik Penerangan Jalan Tenaga Surya (PJTS) di jalur provinsi yang melintasi wilayah Kabupaten Ponorogo dilaporkan hilang. Diduga kuat, pencurian ini dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab dengan modus menyamar sebagai petugas teknis. Lokasi kejadian tersebar di sepanjang jalur Sumoroto menuju Wonogiri serta perbatasan Ponorogo-Pacitan.

    “Ada 3 Aki baterai untuk penerangan jalan tenaga surya yang hilang dicuri orang,” kata Kabid Lalu Lintas dan Sarana Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Ponorogo, Setyo Budiono, Rabu (19/02/2025).

    Rinciannya, kata Budi di jalur Ponorogo-Wonogiri ada 2 unit yang hilang dan 1 unit lagi di jalur Ponorogo-Pacitan. Kejadian ini, kata Budi berlangsung dalam tiga bulan terakhir. Budiono menjelaskan, pelaku diduga menggunakan modus berpura-pura sebagai petugas resmi. Dengan mengenakan rompi dan peralatan teknis lengkap, mereka mampu mengelabui warga sekitar.

    “Penampilan mereka sangat meyakinkan, menggunakan rompi dan perlengkapan keselamatan layaknya teknisi asli,” jelasnya.

    Terkait kejadian ini, Dishub Ponorogo telah melaporkannya kepada pihak kepolisian. Selain itu, sebagai aset milik pemerintah provinsi, kehilangan tersebut juga telah disampaikan ke pihak terkait di tingkat provinsi. Ditaksir, kerugian akibat pencurian ini mencapai puluhan juta rupiah.

    “Aki baterai ini memang khusus untuk PJTS, harganya tidak murah. Kerugian ya capai puluhan juta,” tutupnya. [end/beq]

  • Warga Banyuwangi Ajukan Pergantian Identitas, Terbukti Secara Medis Berjenis Kelamin Laki-laki

    Warga Banyuwangi Ajukan Pergantian Identitas, Terbukti Secara Medis Berjenis Kelamin Laki-laki

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Nur Laili Eka Febrianti (23), warga Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, merasa lega setelah mendapatkan pernyataan resmi dari dokter yang menyatakan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki.

    Hasil pemeriksaan medis yang dilakukan di RSUD Blambangan dan RSUD Dr. Soetomo menunjukkan bahwa secara kromosom, ia memiliki kromosom XY yang menandakan jenis kelamin laki-laki.

    Atas dasar hasil pemeriksaan tersebut, anak dari pasangan Muslih (49) dan Nur Laili Eka Febrianti (40) ini mengajukan pergantian status jenis kelamin dari perempuan menjadi laki-laki secara hukum. Proses ini tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Banyuwangi, di mana sidang perdana telah digelar pada Senin, 17 Februari 2024.

    Saat ini, ia akrab disapa dengan panggilan “Li” dan berencana mengubah namanya menjadi Eki Febliant sebagai bagian dari perubahan identitasnya.

    “Saya ingin ganti nama karena otomatis status juga berubah. Tentu saya ingin ada nama yang sesuai dengan jati diriku sekarang,” ujarnya.

    Namun, dalam proses pergantian nama, ia menghadapi kendala hukum karena aturan yang berlaku tidak memperbolehkan perubahan nama secara total bagi seseorang yang telah berusia 23 tahun.

    “Nama awalku Nur Laili Eka Febrianti. Tapi di pengadilan, umurku sudah enggak bisa ganti total. Jadi aku plesetin namaku sendiri,” tuturnya.

    Nama Eki Febliant dipilihnya dengan makna khusus. “Feb” diambil dari bulan kelahirannya, Februari, sementara “Liant” berasal dari panggilannya selama ini, “Lia”.

    “Jadi biar enggak berubah total dan orang-orang tetap bisa manggil Li. Kalau ada yang keliru manggil Lia, masih bisa aku jelasin dengan mudah,” terangnya.

    Saat ini, harapannya adalah agar seluruh proses pergantian identitasnya segera selesai sehingga ia dapat menjalani hidup dengan lebih tenang tanpa kebingungan identitas.

    “Harapanku, semuanya cepat selesai dan statusku cepat jelas. Aku ingin memperbaiki semua yang sebelumnya belum sempat kulakukan,” jelasnya.

    Selama ini, ia jarang bercerita kepada orang lain mengenai apa yang dirasakannya. Namun, kini ia merasa lebih lega karena berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan kejelasan identitas.

    “Sebenarnya banyak masalah sepele, cuma aku orangnya enggak pernah cerita ke orang lain. Sekarang aku ingin menyelesaikan semuanya,” pungkas Li. [alr/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Imbau Karangan Bunga Pelantikan Bupati Diganti Paket Sembako Untuk Warga Miskin

    Pemkab Banyuwangi Imbau Karangan Bunga Pelantikan Bupati Diganti Paket Sembako Untuk Warga Miskin

    Banyuwangi (Beritajatim.com) – Ipuk Fiestiandani dan Mujiono akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi oleh Presiden Prabowo Subianto di Jakarta besok Kamis 20 Februari 2025.

    Pemkab Banyuwangi mengimbau kepada semua pihak yang akan memberikan karangan bunga sebagai ucapan selamat pelantikan diganti dan dirupakan dalam bentuk paket sembako.

    “Bagi semua pihak yang ingin mengucapkan selamat pelantikan lewat karangan bunga kami imbau agar mengalihkannya menjadi paket sembako saja, agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Paket sembakonya yang setara dengan harga karangan bunganya,” kata Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi Guntur Priambodo.

    Ditambahkan Guntur, paket sembako yang diterima tersebut akan didistribusikan kepada warga pra sejahtera dan kepada warga yang terdampak bencana angin kencang beberapa waktu lalu.

    “Nanti kita distribusikan ke warga miskin, juga keluarga yang kemarin kena bencana angin kencang. Paket sembako bisa dikumpulkan mulai besok pagi,” tambah Guntur.

    Paket sembako tersebut bisa dikumpulkan di Pendopo Sabha Swagata mulai Kamis – Jumat 20 – 21 Februari 2025 dari pukul 08.00 – 14.00 WIB.

    “Paket sembako bisa langsung diantar nanti akan ada petugas yang menerima,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan KB, Henik Setyorini.

    Untuk paket sembako, Henik mengatakan bisa menyesuaikan. Namun jika ingin diseragamkan bisa berisi beras 5 kilogram, minyak goreng 1 liter dan mie instan 5 bungkus.

    “Nanti pihak Pemkab bersama tim relawan dari Dinas Siosial yang akan membantu menyalurkan,”ujar Henik.

    Pasangan Bupati-Wakil Bupati Banyuwangi terpilih, Ipuk Fiestiandani-Mujiono, akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, di Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Pelantikan serentak kepala daerah beserta wakilnya mulai dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Ada 481 kepala daerah dari total 505 kepala daerah terpilih yang akan dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara. (ted)

  • Menara Masjid Agung Darussalam Bojonegoro Terbakar

    Menara Masjid Agung Darussalam Bojonegoro Terbakar

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menara Masjid Agung Darussalam Bojonegoro di Jalan Hasyim Asyari yang memiliki ketinggian sekitar 23 meter dilanda kebakaran pada Rabu (19/2/2025) sekitar pukul 10.52 WIB.

    Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bojonegoro berhasil memadamkan api pada pukul 11.39 WIB setelah berupaya selama kurang lebih 47 menit. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik.

    Dalam operasi pemadaman, tim Damkarmat Bojonegoro mengerahkan 3 unit armada yang dibantu dengan pasokan air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro.

    “Upaya pemadaman berjalan lancar, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” ujar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo.

    Kejadian kebakaran menara masjid ini menarik perhatian warga sekitar karena menara masjid tersebut yang menjadi salah satu ikon di Bojonegoro. Meskipun demikian, tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

    Pihak berwenang akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta langkah pencegahan ke depan. “Tim labfor masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran tersebut,” pungkasnya.

    Warga diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh masalah kelistrikan, serta memastikan instalasi listrik di bangunan-bangunan penting selalu dalam kondisi baik. [lus]

  • Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Proses Legislasi Daerah Dimulai, DPRD Pasuruan Prioritaskan Raperda

    Pasuruan (beritajatim.com) – Proses legislasi daerah di Kabupaten Pasuruan akan segera dimulai. DPRD Kabupaten Pasuruan meminta Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk memetakan rancangan peraturan daerah (raperda) mana saja yang menjadi prioritas untuk dibahas terlebih dahulu.

    Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiyanto, memastikan bahwa parlemen daerah siap untuk memulai pembahasan raperda. Termasuk 24 raperda yang merupakan inisiatif dari dewan.

    “Untuk raperda inisiatif, sudah kami kembalikan ke masing-masing komisi pengusul,” kata Sugiyanto.

    Ia merinci, Komisi IV menjadi pengusul raperda terbanyak dengan delapan raperda. Sedangkan Komisi I dan Komisi II masing-masing mengusulkan dua raperda, ditambah satu raperda usulan dari Komisi III.

    “Saat ini ada 13 raperda yang sedang dalam proses konsultasi ke Kemenkumham. Tinggal penyempurnaan saja sebelum dimulai pembahasannya,” ujarnya.

    Sugiyanto memastikan bahwa separuh dari 34 usulan raperda yang masuk dalam program pembentukan perda tahun ini bisa diselesaikan. Sebab, legislasi merupakan salah satu fungsi parlemen selain penganggaran dan pengawasan.

    “Yang jelas, ada kesanggupan dari masing-masing komisi yang mengusulkan untuk menyelesaikan setidaknya 50 persen dari raperda yang mereka usulkan,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan, Alfan Nurul, mengaku akan segera merumuskan raperda super prioritas. Tujuannya agar raperda tersebut dapat segera dibahas bersama dengan legislatif.

    “Tentu kami perlu berkomunikasi dengan pimpinan untuk menetapkan mana yang prioritas dan mana yang super prioritas,” kata Alfan.

    Namun, Alfan menyebutkan bahwa saat ini setidaknya ada empat raperda yang siap untuk dibahas. Antara lain raperda tentang CSR, BUMDes, Mina Mandiri, dan Perubahan Raperda SOTK. Seluruhnya sudah diajukan ke Kemenkumham untuk diharmonisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.

    “Artinya, jika sudah proses harmonisasi, naskah akademiknya juga sudah ada. Tinggal apakah nanti masuk dalam super prioritas atau tidak, itu kebijakan pimpinan,” pungkasnya. [ada/beq]