Category: Beritajatim.com

Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

Blitar (beritajatim.com) – Rijanto resmi menjabat sebagai Bupati Blitar periode 2025-2030. Pria berusia 72 tahun itu pun bakal memimpin Bumi Penataran selama 5 tahun ke depan.

Meski belum menjalankan roda pemerintahan, namun isu soal mutasi jabatan di awal kepemimpinan Rijanto telah menyeruak ke publik. Banyak isu di luaran yang menyebutkan bahwa Rijanto-Beky bakal melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya.

Terkait hal itu Rijanto pun angkat bicara. Menurutnya perihal mutasi jabatan masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan sang wakil Beky Herdihansah.

“Kami butuh tim yang solid namun tentu saja hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mas Wabup dan perangkat yang ada,’’ kata Rijanto, Jumat (21/2/2025).

Rijanto sendiri mengakui bahwa dirinya memerlukan tim yang solid untuk membangun Kabupaten Blitar. Sehingga terkait pemilihan pejabat yang akan membantu dirinya, Rijanto masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Perombakan atau penyesuaian dalam struktur pemerintahan adalah sesuatu yang lumrah,” tegasnya.

Bagi Rijanto perombakan dan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah. Namun Rijanto menegaskan bahwa mutasi jabatan yang mungkin dilakukan nanti adalah atas dasar profesionalisme.

“Namun, kami pastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan berdasarkan kinerja serta profesionalisme aparatur,” tandasnya.

Rijanto sendiri sebenarnya memang diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya. Meski demikian mutasi jabatan harus direstui oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Aturan memang membolehkan, dengan syarat atas seizin atau dengan persetujuan Mendagri,” Kata Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan.

Meski begitu mutasi jabatan harus dilakukan dengan seizin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rijanto-Beky pun harus menyertakan alasan mengapa dirinya melakukan pemindahan jabatan.

Jika mengacu pada aturan seorang bupati boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai cakada dan 6 bulan setelah dilantik. Sehingga jika Rijanto-Beky melakukan mutasi maka hal itu tidak melanggar aturan.

“Dengan syarat atas seizin Mendagri, disertai dengan alasan untuk mendukung pengajuan mutasi pejabat tersebut,” tegasnya. [owi/beq]

21/02/2025 15:27
Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat tersebut merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

Namun, larangan tersebut tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang, HM Sanusi, yang tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Keberangkatan Sanusi ke Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kadernya mengikuti retret.

Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan bahwa HM Sanusi tetap mengikuti retret karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

“Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

Mas Kus, yang ikut mendampingi pelantikan Sanusi oleh Presiden Prabowo di Jakarta, menegaskan bahwa Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati terkait larangan mengikuti retret.

“Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

Mas Kus menjelaskan bahwa instruksi Megawati merupakan respons terhadap penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dianggap sebagai hal yang manusiawi.

Menurutnya, berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi-Lathifah memang diusung PDIP, tetapi juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKB, Nasdem, Gerindra, serta parpol non-parlemen termasuk PSI.

Mas Kus menegaskan bahwa keberangkatan Sanusi ke Magelang bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan bagian dari penghormatan terhadap pemerintah.

“Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

21/02/2025 15:17
Hafidz Alquran Dilirik Jadi Polisi? Begini Pandangan Ulama Jombang

Jombang (beritajatim.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membuka penerimaan anggota melalui jalur santri pondok pesantren dan hafidz Alquran atau penghafal Alquran. Program ini mendapat dukungan penuh dari para ulama, khususnya di Kabupaten Jombang, yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Indonesia.

Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2025 ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa jalur santri tetap menjadi salah satu prioritas dalam penerimaan Polri. Menurutnya, latar belakang pendidikan pesantren memberikan nilai tambah bagi calon anggota kepolisian dalam aspek karakter, moral, serta etika.

Kesempatan ini terbuka bagi pria dan wanita dengan berbagai kualifikasi pendidikan, mulai dari SMA/SMK, MA, D3, hingga D4/S1, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan kebijakan ini, diharapkan Polri dapat menjaring calon anggota yang memiliki dedikasi tinggi, berintegritas, serta siap menjalankan tugas di tengah masyarakat.

Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). “Rekrutmen Polri tahun ini tetap mengedepankan prinsip BETAH,” ujarnya melalui Kabag SDM, Kompol Achmad Chairudin.

Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan pesantren. Pengasuh Ponpes MQ Tebuireng Jombang, KH. Abdul Hadi Yusuf, menyambut baik program seleksi Polri dari jalur santri dan hafidz Al-Qur’an.

“Hal ini adalah langkah yang sangat baik dan strategis dalam mewujudkan aparat kepolisian yang tidak hanya memiliki keahlian dalam tugasnya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia serta jiwa yang berlandaskan nilai-nilai Alquran,” ucapnya.

Senada dengan itu, Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jombang, KH. Ainul Yaqin, menilai kehadiran polisi dari kalangan hafidz akan menjadi cahaya bagi masyarakat. “Dengan bekal hafalan dan pemahaman Alquran, mereka akan menyebarkan kebaikan, keadilan, dan keteladanan dalam bertugas,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah Polri dalam membuka jalur rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan aparat penegak hukum yang lebih berintegritas. “Ini adalah langkah besar untuk menghadirkan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berakhlakul karimah,” tambahnya.

Program ini diharapkan dapat menarik lebih banyak santri berbakat yang memiliki hafalan Alquran untuk bergabung dengan kepolisian. Dengan latar belakang keislaman yang kuat, para anggota Polri dari jalur ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penegakan hukum yang lebih berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan.

“Terima kasih kepada Polri yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada para penghafal Al-Qur’an. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita,” pungkas KH. Ainul Yaqin. [suf]

21/02/2025 15:05
Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

Madiun (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data warga miskin, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasinya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak pilar sosial, dinas sosial, bupati, wali kota, serta gubernur untuk memastikan keabsahan data tersebut. Tak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa juga akan diundang untuk turut serta dalam pemantauan.

“Kami akan mengundang ormas atau organisasi nonpemerintahan, yang memang punya program serupa, untuk terjun lapangan memastikan apakah sesuai dengan kenyataan, sambil memantau data terbaru,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan oleh Saifullah Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025) pukul 10.00 WIB.

Saifullah menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melebur semua data warga miskin ke dalam satu sistem tunggal. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK,” jelasnya.

Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum. Meski pemerintah daerah telah berusaha mengentaskan kemiskinan, ia menilai langkah-langkah yang ada masih belum cukup.

“Nilainya persentasenya turun terus. Tetapi, data terbaru dari BPS menunjukkan jumlah orang miskin terbanyak masih berada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orangnya masih banyak. Maka dari itu kami ingin bekerja sama, mempelajarinya dengan baik, lalu kami intervensi dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan harus segera dientaskan dengan menuju satu data yang terintegrasi.

“Insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data dan pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-terusan miskin,” ungkapnya. [fiq/beq]

21/02/2025 14:57
Kenakan Baju Militer, Bupati Blitar Sekaligus Ketua PDIP Ikut Retret?

Blitar (beritajatim.com) – Beredar foto Bupati Blitar Rijanto mengenakan baju miliar bersama Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin. Foto itu diduga merupakan persiapan kegiatan retret yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.

Foto itu pun menjadi perdebatan masyarakat. Pasalnya, Rijanto merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar yang sepatutnya menjalankan instruksi dari Ketum Megawati Soekarnoputri untuk tidak mengikuti retret.

Ada anggapan bahwa Rijanto ikut retret di Magelang dan tidak patuh pada instruksi sang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Namun itu hanya sekedar anggapan, hingga saat ini belum ada informasi yang jelas terkait kepastian Rijanto ikut retret di Magelang atau tidak.

“Saya belum tahu soal itu, soalnya saya pulang setelah ketemu Bappenas saya pulang, jadi belum ada informasi kepastian itu,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, Jumat (21/2/2025).

Retret untuk kepala daerah (gubernur, wali kota, bupati) terpilih sendiri dijadwalkan akan dimulai pada hari ini pukul 15.00 WIB.

Kepastian Rijanto apakah ikut retret atau tidak pun akan ditentukan usai pukul 15.00 WIB nanti. Hingga kini pihak pejabat Pemerintah Kabupaten Blitar pun belum mendapatkan kabar pasti apakah Rijanto akan ikut retret atau tidak.

“Saya belum tahu kalau soal itu, karena saya juga belum berkomunikasi dengan pak bupati,” ungkap Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar, Supriadi.

Kini patut dinanti apakah Rijanto akan kembali ke Blitar dan mengikuti instruksi dari Ketum PDIP untuk menunda retret. Atau justru pria berusia 72 tahun itu tetap ikut retret di Magelang sebagai langkah awal sebelum melaksanakan tugas sebagai Bupati Blitar.

“Patut dinanti pak Rijanto lebih patuh ke partai atau presiden,” ucap Aziz warga. [owi/beq]

21/02/2025 14:47
Korban Tanah Gerak di Purwodadi Pasuruan Belum Dapat Kejelasan Relokasi

Pasuruan (beritajatim.com) – Warga Dusun Sempu, Desa Cowek, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, yang sebelumnya mengungsi akibat pergerakan tanah, kini mulai beraktivitas normal pada siang hari. Meskipun demikian, mereka tetap waspada dan kembali ke pengungsian di SDN II Cowek pada malam hari.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Hariyadi, mengatakan bahwa sampai saat ini warga masih belum mendapat kejelasan terkait relokasi. Sementara itu, sebelumnya Pemprov Jatim telah menggandeng pakar dari ITS Surabaya untuk memberikan evaluasi terkait relokasi.

“Untuk rencana relokasi sampai saat ini kita masih menunggu pembahasan lebih lanjut dari pemerintah Kabupaten Pasuruan,” jelas Sugeng.

Sugeng juga mengatakan bahwa saat ini kondisi warga yang terkena dampak lebih stabil. Hal ini dikarenakan kondisi tanah di daerah tersebut sudah tidak bergerak seperti sebelumnya.

BPBD Kabupaten Pasuruan terus berupaya menangani situasi ini dan memastikan kebutuhan para pengungsi terpenuhi. Mereka juga terus memantau perkembangan pergerakan tanah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kalau pagi mereka sudah beraktivitas, bekerja. Yang tinggal di pengungsian itu kalau siang hari hanya lansia sama balita,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pergerakan tanah di Dusun Sempu telah menyebabkan puluhan rumah rusak dan memaksa ratusan warga mengungsi. Meski aktivitas di siang hari sudah mulai normal, warga masih khawatir akan potensi pergerakan tanah susulan, terutama pada malam hari.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan dari pihak berwenang terkait dengan situasi pergerakan tanah di Dusun Sempu. [ada/beq]

21/02/2025 14:37
Ikuti Instruksi PDIP, Wawali Kota Surabaya Tak Ikut Retret di Magelang

Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengaku tidak mengikuti retret wakil kepala daerah yang dijadwalkan pada 27-28 Februari 2025, besok.

Armuji atau Cak Ji ini mengikuti surat intruksi PDI Perjuangan (PDIP) Nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam. Disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, merespon penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Cak Ji menyampaikan dirinya telah balik ke Kota Surabaya dari Jakarta, dengan alasan mengikuti intruksi Ketum PDIP Megawati.

“Alasannya ada instruksi ketum, instruksi sekretariat,” kata Armuji, melalui panggilan telepon, Jumat (21/2/2025).

Cak Ji menyebut, retret untuk wakil gubernur, wakil wali kota, maupun waki bupati itu dijadwalkan digelar pada 27-28 Februari 2025. Namun dia menegaskan tidak akan mengikuti retret tersebut.

“Nggak melu (nggak ikut), di Surabaya, sudah di Surabaya wes an,” katanya.

Sedangkan menurut Cak Ji, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pagi ini masih di Jakarta. Belum diketahui pasti apakah ia akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti retret atau tidak.

“Konfirmasi sendiri (ke Eri), saya udah di Surabaya,” ucap dia. [ram/beq]

21/02/2025 14:27
PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Abdul Kodir, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah (kada) dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang merupakan langkah wajar. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan para kepala daerah berkoordinasi dengan Presiden melalui kegiatan retret tersebut.

“Secara normatif, tidak ada peraturan yang mengharuskan koordinasi kepala daerah dengan Presiden melalui retret. Jadi, saya rasa keputusan PDIP ini wajar dan sesuai,” ujar Kodir saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

Kodir menilai langkah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa PDIP menegaskan posisinya sebagai oposisi Pemerintah. Apalagi dalam konteks politik saat ini, retret yang melibatkan kada bisa dipandang sebagai cara bagi pemerintah untuk menegaskan dominasi politik dari penguasa.

“Dalam perspektif sosiologi politik, retret ini seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, baik kepada menteri maupun sekarang kepada kepala daerah,” jelas mahasiswa Doktoral University of York ini.

Dia juga menambahkan bahwa model retret yang digunakan lebih tepat diterapkan dalam sistem militer, bukan dalam ranah sipil. Kodir memandang langkah ini sebagai bentuk normalisasi militerisme dalam birokrasi pemerintahan yang lebih tidak relevan dengan kepemimpinan sipil.

“Retret ini sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya untuk menormalisasi militerisme dalam proses kepemimpinan dan birokrasi,” tegasnya.

Selain itu, Kodir menyampaikan bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa retret dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Sistem koordinasi pemerintahan justru seringkali terbukti tidak solid, seperti yang terlihat pada kebijakan efisiensi dan permasalahan distribusi gas yang hingga kini belum terkoordinasi dengan baik,” tandasnya.

Lebih lanjut, Kodir juga mengingatkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Sehingga, para kada harus bertanggung jawab kepada rakyat.

“Bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan dipilih Presiden. Sehingga tanggung jawab kepala daerah bilamana mengacu pada UU seharusnya kepada rakyat,” kata dia. [asg/beq]

21/02/2025 14:07
Rumah di Ngampel Terbakar, Damkar Bojonegoro Padamkan Api dari Atap

Bojonegoro (beritajatim.com) – Rumah di RT 01 RW 01, Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro terbakar pada Jumat (21/2/2025). Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik yang menghanguskan satu unit rumah warga dan menimbulkan kerugian material diperkirakan mencapai Rp30 juta.

Berdasarkan laporan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Bojonegoro, kebakaran diperkirakan bermula sekitar pukul 10.30 WIB. Tim Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kabupaten Bojonegoro Pos Kota menerima laporan pada pukul 10.57 WIB dan segera bergerak menuju lokasi kejadian pukul 11.00 WIB.

“Petugas tiba di tempat kejadian perkara (TKP) pukul 11.05 WIB dan berhasil memadamkan api sepenuhnya pada pukul 11.50 WIB,” ujar Kepala Dinas Damkarmat Bojonegoro, Siswoyo saat turut ke lokasi kebakaran.

Mantan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro itu menjelaskan bahwa titik api berasal dari atas plafon rumah korban, diduga akibat korsleting listrik. Operasi pemadaman dilakukan dari atas atap rumah karena titik api berada di plafon. Sehingga operasi pemadaman lebih efektif.

“Kami mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan dibantu 1 unit water supply dari BPBD. Total personil yang terlibat sebanyak 12 orang,” ujar Siswoyo.

Meski satu rumah hangus terbakar, upaya pemadaman yang cepat berhasil menyelamatkan empat bangunan rumah di sekitarnya dengan total aset terselamatkan diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Sebanyak 11 jiwa berhasil diselamatkan.

Korban kebakaran, Eka (40), seorang ibu rumah tangga, mengaku syok atas kejadian tersebut. “Saya sedang di dapur ketika tiba-tiba melihat asap tebal keluar dari plafon rumah,” ujarnya.

Selain melakukan pemadaman, petugas Damkarmat juga memberikan sosialisasi kepada warga setempat tentang cara mencegah kebakaran, penanganan awal kebakaran, serta tugas dan fungsi Dinas Damkarmat. [lus/beq]

21/02/2025 13:56
Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim Dibuka Dengan Teatrikal

Surabaya (beritajatim.com) – Massa aksi demo Indonesia Gelap menggelar pertunjukan teatrikal di depan Kantor DPRD Jawa Timur dengan berguling-guling di jalan aspal dan melakban mulut mereka, sebagai simbol kritik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, Jumat (21/2/2025).

Aksi teatrikal ini merangkai berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo, dari kebijakan yang tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima mengatakan, treatikal ini menunjukkan dan menjadi penegas bahwa, negara kita sedang tidak baik-baik saja.

“Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar-Bayar’ itu juga dibredel, tadi orang bersongkok sedang makan itu juga melambangkan penggemukan kabinet yang sedang dialami oleh negara kami, dan itu tidak ada gunanya sebenarnya, mereka hanya membagi-bagi kekuasan mungkin politik balas budi,” kata Abdul Gani, Jumat (21/2).

Abdul Gani menjelaskan, pemeran treatikal yang berguling-guling itu menunjukkan ironi kemiskinan di negara Indonesia saat ini. Di mana masih banyak rakyat kelaparan, sementara para pejabat berjoget dan menikmati fasilitas mewah.

“Adegan berguling-guling itu menyimbolkan kemiskinan yang tidak pernah usai, setiap ganti penguasa ada kemiskinan baru. Nah itu kan sebuah ironi yang terus kita alami, kita sudah merdeka tetapi kenapa rakyat ini masih lapar. Penguasa itu joget-joget, mereka mendapat fasilitas mewah, kita-kita (rakyat) di sini yang membayar pajak, kita dipaksa membayar pajak tetapi fasilitas yang kita dapat tidak sepadan,” ujar dia.

Dalam pertunjukan treatikal juga diiringi dengan tarian lunglai dan lagu Ibu Pertiwi, lanjut Abdul Gani, itu menggambarkan tentang bagaimana bumi Indonesia ini telah dibabat dengan aktivitas tambang dan hutan-hutan yang digunduli.

“Tadi penari ditutup matanya itu juga menyimbolkan itu ibu Pertiwi sedang memperindah negara kita, yang para penguasa selalu merusaknya dengan tambang, penggundulan hutan, sawit dan lain-lain,” tandas Mahasiswa Unesa Surabaya itu.

Diketahui, aksi demonstrasi Indonesia Gelap ini diikuti oleh gabungan masyarakat sipil, akademisi, dan mahasiswa Surabaya, menuntut sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat. [kun]

Berikut tuntutan aksi demo Indonesia Gelap ke dua (Jilid II) di depan kantor DPRD Jawa Timur, hari ini:

*SAHKAN UNDANG-UNDANG PRO RAKYAT*

1.1 RUU Masyarakat Adat
• Latar Belakang: Konflik agraria dan kriminalisasi akibat belum adanya payung hukum yang kuat.
• Dampak: 1,6 juta hektar tanah adat berkonflik dengan korporasi (AMAN).
• Rekomendasi: Mendesak DPR segera mengesahkan RUU ini.

1.2 RUU Perampasan Aset
• Latar Belakang: Kesulitan menyita aset koruptor menyebabkan kerugian Rp 200 triliun (ICW).
• Dampak: Negara kehilangan potensi pemulihan aset.
• Rekomendasi: Mendorong regulasi pemulihan aset demi kepentingan rakyat.

1.3 RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT)
• Latar Belakang: 4,2 juta pekerja PRT tidak memiliki perlindungan hukum (ILO).
• Dampak: Rentan eksploitasi dan kekerasan.
• Rekomendasi: Mendesak pengesahan UU untuk perlindungan legal PRT.

*TOLAK UNDANG-UNDANG ANTI RAKYAT*

2.1 Revisi UU TNI & POLRI
• Latar Belakang: Potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil.
• Dampak: Meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi.
• Rekomendasi: Penguatan reformasi sektor keamanan tanpa perluasan peran militer.

2.2 Revisi UU Minerba & Kejaksaan
• Latar Belakang: Menguntungkan oligarki tambang, melemahkan independensi hukum.
• Dampak: Eksploitasi SDA dan berkurangnya independensi kejaksaan.
• Rekomendasi: Menolak revisi yang pro-oligarki, dorong regulasi yang berpihak pada rakyat.

*EVALUASI KEBIJAKAN YANG MERUGIKAN RAKYAT*

3.1 Efisiensi Anggaran & Kabinet Gemuk
• Latar Belakang: Pemborosan anggaran akibat kabinet gemuk.
• Dampak: Pemangkasan anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
• Rekomendasi: Evaluasi INPRES No. 1 Tahun 2025 dan alokasi ulang anggaran.

3.2 Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG)
• Latar Belakang: Masalah distribusi, pengawasan, dan kualitas makanan.
• Dampak: 30% makanan tidak layak konsumsi.
• Rekomendasi: Audit menyeluruh, skema distribusi yang lebih baik, atau pembatalan program.

*BATALKAN KEBIJAKAN YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI*

4.1 Multifungsi TNI-Polri
• Latar Belakang: Bertentangan dengan reformasi demokrasi.
• Dampak: Potensi pelanggaran HAM meningkat (SETARA Institute).
• Rekomendasi: Tolak kebijakan ini, perkuat supremasi hukum.

4.2 INPRES No. 1/2025, APBN untuk IKN, MBG, Danantara
• Latar Belakang: Pembebanan APBN untuk proyek non-prioritas.
• Dampak: Defisit anggaran Rp 150 triliun dalam 10 tahun.
• Rekomendasi: Hentikan alokasi APBN untuk proyek non-mendasar, prioritaskan pendidikan dan kesehatan.

21/02/2025 13:45