Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Soal ‘Ndasmu’, Presiden Prabowo Disarankan Tak Terlalu Impulsif

    Jember (beritajatim.com) – Cendekiawan Yudi Latif meminta Presiden Prabowo Subianto tidak mudah melontarkan pernyataan spontan. Pernyataan yang hendak dilontarkan harus dipikirkan lebih matang sebelumnya.

    Yudi menanggapi pertanyaan Beritajatim.com soal pernyataan ‘Ndasmu’ oleh Prabowo yang dianggap kasar oleh publik. “Beliau jangan terlalu impulsif. Cara berkomentar soal kebijakan jangan didasarkan pada impuls-impuls, daya dorong yang sifatnya spontan. Perlu dipikirkan lebih mendalam,” katanya, usai acara kuliah umum di Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (20/2/2025).

    Setidaknya empat kali Prabowo melontarkan pernyataan ‘Ndasmu’. Pertama, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra pada 15 Desember 2023. Ia menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan soal pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam putusan batas usia capres dan cawapres.

    “Bagaimana perasaan Mas Prabowo, soal etik? Etik? Etik? Endasmu Etik,” kata Prabowo dalam video yang viral di media sosial.

    ‘Ndasmu’ berikutnya dilontarkan pada saat berpidato dalam peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu,” katanya.

    Dalam momentum yang sama, Prabowo menggunakan kata ‘ndasmu’ untuk merespons kritik soal gemuknya kabinetnya. “Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar… ndasmu,” katanya.

    Lalu, Prabowo menggunakannya untuk menampik tudingan intervensi Presiden Ketujuh Joko Widodo terhadapnya. “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” katanya.

    Tak hanya pernyataan ‘ndasmu’, Yudi Latif juga mengkritisi beberapa argumentasi Prabowo yang cenderung kurang kuat.

    “Misalkan enggak apa-apa hutan ditebang untuk sawit. Tapi dengan argumen di bawah standar rasionalitas ilmiah. Itu menurut saya, betul-betul jawaban spontan yang tidak dipikirkan secara mendalam,” kata Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) ini.

    Perbandingan gemuknya kabinet Indonesia dengan jumlah personel kabinet di Timor Leste juga menjadi sorotan “Dia kan hanya membandingkan dengan Timur Leste. Kenapa tidak membandingkan dengan Amerika yang cuma 11 orang (menteri). Bahkan Cina cuma 23 orang (menteri),” kata Yudi.

    “Jadi, itu argumen yang sumir yang tidak solid secara rasionalitas ilmiah Termasuk juga pilihan-pilihan kosakata, pilihan-pilihan diksi,harus di dalam ambang kepatutan sebagai orang nomor satu,” kata cendekiawan yang membidangi Pancasila tersebut.

    “Orang nomor satu di Indonesia kan segala ucapan tindakannya jadi role model. Jamgan sampai ekspresi-ekspresi yang menunjukkan kurangnya adab itu jadi model yang akan bisa ditiru oleh masyarakat,” kata Yudi. [wir]

  • Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

    Inspektur Kota Kediri Dorong Peningkatan Pemahaman Manajemen Risiko Demi Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

    Kediri (beritajatim.com) – Dalam upaya meningkatkan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kediri terkait pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemahaman Pengelolaan Risiko. Kegiatan ini berlangsung pada Kamis (20/2/2025) dan Jumat (21/2/2025) di salah satu hotel di Kota Kediri dengan dihadiri perwakilan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kota Kediri. Muklis Isnaini, Inspektur Kota Kediri, menegaskan bahwa manajemen risiko mencakup beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara sistematis.

    “Sampai saat ini yang sudah dilakukan hanya sebatas menyusun saja, mudah-mudahan risiko-risiko yang diregister ke depan pastinya ada tindak lanjut tidak hanya sebatas kita mengenali dan mencatat risiko tapi harus ada upaya untuk melakukan meminimalisir risiko,” ujarnya.

    Berdasarkan regulasi yang berlaku, implementasi SPIP wajib dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Muklis menjelaskan, “Sesuai dengan peraturan tersebut, ada lima unsur SPIP, yakni: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dan harus diimplementasi secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.”

    Menurutnya, pengelolaan risiko di tingkat Pemerintah Daerah merupakan aspek penting dalam menjamin tercapainya visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu, risiko yang muncul di tingkat pemerintah daerah, OPD, maupun kegiatan operasional harus dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.

    Dengan adanya kegiatan ini, Inspektorat Kota Kediri menargetkan tersusunnya dokumen register risiko Pemerintah Daerah dan register risiko OPD tahun 2025. Saat ini, Level SPIP Kota Kediri berada di level 3 dengan skor 3,207, Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan skor 3,08, serta Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dengan skor 2,76.

    “Saya mengajak seluruh OPD untuk berkomitmen dalam mengimplementasikan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Mari kita wujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berdaya guna demi kesejahteraan masyarakat Kota Kediri,” pungkas Muklis. [nm/ted]

  • Jelang Ramadan, Pemkot Kediri Gencar Lakukan Pengawasan Alat UTTP di Berbagai Pasar Tradisional

    Jelang Ramadan, Pemkot Kediri Gencar Lakukan Pengawasan Alat UTTP di Berbagai Pasar Tradisional

    Kediri (beritajatim.com) – Menyambut bulan suci Ramadan, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) menggelar Pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di Pasar Grosir Ngronggo, Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran UTTP serta memberikan perlindungan bagi konsumen.

    Wahyu Kusuma Wardani, Kepala Disperdagin Kota Kediri, mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan menimbang ulang barang yang sudah dibeli oleh konsumen. “Kami melakukan pengawasan dengan cara menimbang ulang barang yang sudah dibeli oleh konsumen, kami catat tadi ada sekitar dua puluh konsumen yang melakukan penimbangan ulang,” ucapnya.

    Dalam pemeriksaan tersebut, petugas yang berjumlah lima orang dari Bidang Kemetrologian Disperdagin Kota Kediri tidak menemukan adanya alat UTTP yang tidak sesuai dengan takaran.

    Jadwal Pengawasan UTTP di Pasar Tradisional Kota Kediri

    Kegiatan bertajuk Road Show Maretket to Maretket ini akan berlangsung hingga menjelang Lebaran dengan jadwal sebagai berikut:

    Pasar Grosir: 19 – 20 Februari 2025

    Pasar Bawang: 24 – 25 Februari 2025

    Pasar Banjaran: 26 – 27 Februari 2025

    Pasar Pahing: 4 – 6 Maret 2025

    Pasar Setono Betek: 11 – 13 Maret 2025

    Pasar Mrican: 17 – 18 Maret 2025

    Pasar Bandar Lor: 19 – 21 Maret 2025

    Jika ditemukan timbangan yang tidak sesuai standar kemetrologian, Disperdagin Kota Kediri siap melakukan pemeriksaan dan memastikan penyebab ketidakakuratan timbangan.

    “Harapan kami semoga semakin menambah kepercayaan di masyarakat dan semakin memberikan pemahaman bahwa pasar-pasar di Kota Kediri sudah sesuai dengan ketentuan kemetrologian, sehingga masyarakat lebih nyaman berbelanja di pasar,” pungkas Wahyu Kusuma Wardani. [nm/ted]

  • Rekam Jejak 4 Tahun Mas Dhito Pimpin Kabupaten Kediri

    Rekam Jejak 4 Tahun Mas Dhito Pimpin Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Hanindhito Himawan Pramana atau yang akrab disapa Mas Dhito merupakan Bupati Kediri periode 2021-2025 dan 2025-2030 bersama wakilnya Dewi Mariya Ulfa.

    Pasangan bupati/wakil bupati ini pada periode keduanya dilantik bersamaan dengan ratusan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2024. Pelantikan dilakukan langsung oleh kepala negara, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Merdeka, Jakarta.

    Pada periode kedua, bersama Mbak Dewi sapaan Dewi Mariya Ulfa, Mas Dhito berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dimulai di periode pertama terutama sektor pelayanan dasar.

    “Empat pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan sosial itu benar-benar menjadi konsentrasi kita,” kata Mas Dhito menjelang pelantikan.

    Di era kepemimpinannya, pada periode pertama selama empat tahun berbagai terobosan telah dilakukan Mas Dhito untuk Kabupaten Kediri yang mencakup 26 kecamatan dan membawahi 343 desa serta 1 kelurahan.

    Mas Dhito sebagai bupati muda yang saat itu berusia 28 tahun membuka layanan aduan masyarakat baik melalui agenda Jumat Ngopi, melalui media sosial dan juga aplikasi Halo MasBup.

    Langkahnya ini tentu sangat berani, terlebih awal menjabat bertepatan dengan pandemi Covid-19 yang berdampak pada banyak sektor, termasuk ekonomi.

    Kemudian, sektor pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan di era kepemimpinannya dibuat semakin mudah, lebih cepat dan dekat karena bisa dilakukan di tingkat desa.

    Mendukung pelayanan kepada masyarakat, pada 2022, Mas Dhito memberikan hibah mobil siaga bagi tiap desa sebagai kendaraan operasional. Mobil ini yang juga untuk pelayanan mengantarkan warganya yang sakit ke pusat layanan kesehatan.

    Lebih lanjut, melihat nilai historis daerah yang memiliki julukan Bumi Panjalu ini, pada 25 Maret 2023 Mas Dhito melakukan rebranding tagline Kabupaten Kediri dari yang sebelumnya Kediri Lagi menjadi Kediri Berbudaya.

    Perubahan ini juga diiringi langkah Pemkab Kediri mematenkan warisan budaya khas seperti jaranan jowo, kesenian tiban, wayang krucil, getuk lindri dan tiwul. Begitupula dengan pakaian khas Kabupaten Kediri dengan motif utama lidah api dan gringsing. Adapun pakaian pria disebut Wdihan Kadiri dan untuk perempuan Ken Kadiri.

    Selama empat tahun itu pula, sebagaimana visi misinya, Mas Dhito melakukan peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah. Pembangunan selain bersumber dari APBD Kabupaten Kediri, juga sharing dengan provinsi maupun APBN.

    Bahkan, dua jembatan penghubung antar kota/kabupaten di Desa Ngadi dan Desa Jongbiru yang hancur sejak 2017 berhasil dibangun kembali. Pembangunan ini tentunya juga menunjang akses lalu lintas menuju Bandara Dhoho.

    Tak hanya itu, di kawasan sekitar bandara, pada 2023 Mas Dhito memulai pembangunan stadion yang diberi nama Gelora Daha Jayati. Stadion ini akan dilanjutkan di periode keduanya secara bertahap.

    Mendukung ekonomi kerakyatan, pihaknya juga melakukan revitalisasi pasar tradisional yang telah dimulai dari Pasar Wates dan akan dilanjutkan untuk Pasar Ngadiluwih. Begitu pula dengan revitalisasi Masjid An-Nur di Kecamatan Pare dan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan dilanjutkan tahun 2025 ini.

    Mas Dhito juga melakukan terobosan pada sektor kesehatan. Untuk menjamin kesehatan warganya Mas Dhito dari tahun ke tahun secara bertahap menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) yang mana hingga Februari 2025 ini telah mencapai 97,05 persen.

    Pada bidang pendidikan, awal menjabat di periode pertama, Mas Dhito memberikan bisyaroh bagi guru madin (guru-guru agama non formal) yang cakupannya telah mencapai 9.500 orang dan akan ditingkatkan setiap tahun.

    Mas Dhito juga menjadi bupati yang mendirikan SMA boarding school gratis. Sekolah ini ditujukan bagi warga kurang mampu yang memiliki mimpi melanjutkan sekolah ke tingkat SMA. Termasuk pula pemberian beasiswa pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi.

    Begitu pula bidang sosial, Mas Dhito sangat memperhatikan kesejahteraan sosial warganya, tak terkecuali bagi kalangan disabilitas. Berbagai program dilakukan termasuk membantu dalam kemandirian ekonomi mulai dari pelatihan, pendampingan usaha sampai penyaluran bantuan modal.

    “Saya berharap lima tahun ke depan bisa lebih baik dari empat tahun lalu dan apa yang kita kerjakan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Dibuang Ortu dan Ada Ortu ODGJ, Dinsos Jatim Terima 14 Bayi Telantar

    Dibuang Ortu dan Ada Ortu ODGJ, Dinsos Jatim Terima 14 Bayi Telantar

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejak awal tahun 2025, Dinas Sosial (Dinsos) Jatim melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (UPT PPSAB) Sidoarjo telah menerima 14 bayi telantar.

    Fenomena ini menjadi perhatian serius Dinsos Jatim dalam memastikan perlindungan dan jaminan sosial bagi bayi-bayi tersebut.

    Kepala Dinsos Jatim, Restu Widiani mengatakan, jumlah penerimaan ini cukup banyak untuk awal tahun. Meski begitu, hal ini menunjukkan, masyarakat semakin mengetahui prosedur penanganan bayi telantar.

    “Ini adalah bukti bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial, hingga bayi-bayi tersebut bertemu kembali dengan keluarganya. Atau jika dipastikan tidak memiliki keluarga, mereka bisa mendapat keluarga baru melalui proses adopsi,” kata Novi, Jumat (21/2/2025).

    Namun, ia juga menyoroti sisi lain dari fenomena ini. Meningkatnya jumlah bayi telantar menunjukkan perlunya kewaspadaan berbagai pihak, untuk dapat mencegah akar masalah.

    “Ditemukannya bayi telantar sebanyak ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kita semua harus lebih waspada dan mencegah sejak dini faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, seperti pergaulan bebas dan menurunnya moralitas,” tegasnya.

    Untuk diketahui, UPT PPSAB Sidoarjo menerima 8 bayi pada Januari, dengan satu di antaranya telah kembali ke keluarga. Sementara, di bulan Februari, UPT PPSAB Sidoarjo menerima 6 bayi. Bayi-bayi yang berumur kisaran 0-4 bulan ini berasal dari berbagai daerah. Termasuk Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Tuban, Jember, Pasuruan, Jombang, Malang, Kediri, dan Kota Surabaya.

    Plt. Kepala UPT PPSAB Sidoarjo Sri Mariyani SSos MSi menjelaskan, keempat belas bayi yang diterima pihaknya tersebut memiliki berbagai latar belakang. Sejumlah bayi bahkan ditemukan dalam kondisi memprihatinkan, seperti bayi yang ditemukan dalam kardus di depan gudang kosong di Kabupaten Pasuruan, dengan potongan plasenta yang masih menempel.

    “Ada pula bayi yang diserahkan oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo, karena orang tua (ortu) atau ibunya merupakan penerima manfaat di sana. Lalu, dari Dinsos Kota Surabaya, yang ibu kandungnya pengidap gangguan jiwa,” papar Sri Maryani.

    Salah satu kasus yang cukup viral di akhir Januari lalu adalah penemuan bayi di samping gerbang sebuah musala di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso. Kabupaten Malang. Bayi telantar berjenis kelamin perempuan ini mendapat penjangkauan langsung dari Tim Jatim Social Care (JSC) UPT PPSAB Sidoarjo.

    Bayi berumur sekitar 3 minggu tersebut kini berada dalam perawatan UPT PPSAB Sidoarjo dan mendapatkan perlindungan serta layanan sesuai kebutuhannya. Kasus pembuangan bayi ini bahkan sempat terekam CCTV rumah warga. Yang mana menunjukkan seorang pria dan wanita mengendarai motor, lalu meletakkan kantong plastik berisi bayi di samping gerbang musala. (tok)

  • Anies Sebut Pelantikan Mas Dhito dan Pramono Anung Jadi Momen Bersejarah

    Anies Sebut Pelantikan Mas Dhito dan Pramono Anung Jadi Momen Bersejarah

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dari ratusan kepala daerah tersebut, dua di antaranya adalah bapak dan anak.

    Mereka adalah Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, kembali dilantik sebagai bupati untuk periode kedua bersama wakilnya, Dewi Mariya Ulfa.

    Pelantikan serentak ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Prabowo, menjadikannya momen bersejarah bagi Mas Dhito, Pramono Anung, serta kepala daerah lainnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan selamat kepada Pramono Anung dan Mas Dhito. Ia juga menyampaikan pujian atas pelantikan mereka yang berlangsung bersamaan.

    “Ini historis lho, bapak dan anak dilantik bareng,” puji Anies di hadapan Mas Dhito.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah yang dilantik serentak di Istana Merdeka.

    “Saya ingin sampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing, saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Prabowo.

    Para kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia.

    Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat harus bekerja dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

    “Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesan Prabowo.

    Sementara itu, dapat dilantik bersamaan dengan ayahnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mas Dhito. Ia berharap pelantikan serentak ini dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia.

    Mas Dhito juga berharap pada periode keduanya bersama Mbak Dewi dapat menjalankan amanah dengan baik serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

    Selain itu, Mas Dhito mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan membangun daerahnya bersama-sama.

    “Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya bergandengan tangan membangun Kabupaten Kediri menjadi episentrum baru di Jawa Timur,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Ucapkan Selamat, JAKA-Yayasan Bersih Kirim Anggrek Hidup ke Kediaman Khofifah

    Ucapkan Selamat, JAKA-Yayasan Bersih Kirim Anggrek Hidup ke Kediaman Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Koordinator Relawan Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) sekaligus Ketua Yayasan Bersama Indonesia Sehat (Bersih), Teguh Prihandoko mengirimkan rangkaian bunga anggrek hidup ke kediaman Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di kawasan Jemursari Surabaya.

    Ini setelah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dilantik olek Presiden RI Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) kemarin.

    “Kami ucapkan selamat atas pelantikan Bu Khofifah dan Mas Emil sebagai Gubernur dan Wagub Jatim 2025-2030. Semoga Jawa Timur ke depan lebih baik lagi. Masyarakatnya bisa lebih makmur dan sejahtera,” tutur Teguh, Jumat (21/2/2025).

    JAKA dan Yayasan Bersih, lanjut dia, siap mengawal kepemimpinan Khofifah-Emil di periode keduanya.

    “Kami juga siap memberikan saran dan kritik yang membangun demi Jawa Timur lebih maju dan lebih baik lagi,” katanya. [tok/beq]

  • Dinsos Jatim Terima 14 Bayi Telantar, Diduga Dibuang dan Ada Ortu ODGJ

    Dinsos Jatim Terima 14 Bayi Telantar, Diduga Dibuang dan Ada Ortu ODGJ

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejak awal tahun 2025, Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita (UPT PPSAB) Sidoarjo telah menerima 14 bayi telantar. Beberapa di antaranya diduga sengaja dibuang, sementara lainnya berasal dari orang tua dengan gangguan jiwa (ODGJ).

    Kepala Dinsos Jatim, Restu Widiani, mengungkapkan bahwa jumlah bayi telantar yang diterima cukup banyak untuk awal tahun ini. Meski begitu, hal ini juga menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prosedur penanganan bayi telantar.

    “Ini adalah bukti bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial, hingga bayi-bayi tersebut bertemu kembali dengan keluarganya. Atau jika dipastikan tidak memiliki keluarga, mereka bisa mendapat keluarga baru melalui proses adopsi,” kata Novi, Jumat (21/2/2025).

    Namun, di balik peningkatan kesadaran masyarakat, fenomena ini juga mencerminkan permasalahan sosial yang lebih dalam. Restu Widiani menekankan perlunya upaya pencegahan sejak dini untuk mengatasi faktor-faktor penyebab bayi telantar.

    “Ditemukannya bayi telantar sebanyak ini merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Kita semua harus lebih waspada dan mencegah sejak dini faktor-faktor yang menjadi penyebabnya, seperti pergaulan bebas dan menurunnya moralitas,” tegasnya.

    UPT PPSAB Sidoarjo mencatat bahwa pada Januari 2025, sebanyak 8 bayi telantar diterima, dengan satu bayi telah kembali ke keluarganya. Sementara pada Februari, sebanyak 6 bayi kembali ditemukan dan dirawat oleh UPT PPSAB. Bayi-bayi tersebut berasal dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sidoarjo, Gresik, Tuban, Jember, Pasuruan, Jombang, Malang, Kediri, dan Kota Surabaya.

    Plt. Kepala UPT PPSAB Sidoarjo, Sri Mariyani SSos MSi, menjelaskan bahwa bayi-bayi tersebut ditemukan dalam berbagai kondisi, beberapa di antaranya sangat memprihatinkan. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah bayi yang ditemukan dalam kardus di depan gudang kosong di Kabupaten Pasuruan, dengan plasenta yang masih menempel.

    “Ada pula bayi yang diserahkan oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PRS PMKS) Sidoarjo, karena orang tua (ortu) atau ibunya merupakan penerima manfaat di sana. Lalu, dari Dinsos Kota Surabaya, yang ibu kandungnya pengidap gangguan jiwa,” papar Sri Maryani.

    Salah satu kasus yang sempat viral pada akhir Januari lalu adalah penemuan bayi perempuan di samping gerbang musala di Desa Ngijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Bayi berusia sekitar tiga minggu itu mendapat penanganan langsung dari Tim Jatim Social Care (JSC) UPT PPSAB Sidoarjo.

    Saat ini, bayi tersebut berada dalam perawatan UPT PPSAB Sidoarjo, mendapatkan perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhannya. Kejadian ini bahkan sempat terekam CCTV rumah warga yang memperlihatkan seorang pria dan wanita mengendarai motor, lalu meletakkan kantong plastik berisi bayi di samping gerbang mushola. (tok/beq]

  • Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Dua Guru Besar Hukum di Jember Khawatir Kejaksaan Jadi Super Body

    Jember (beritajatim.com) – Dua guru besar ilmu hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkhawatirkan kejaksaan menjadi lembaga super body, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disahkan.

    “Jika RUU KUHAP disahkan tanpa perubahan substansial, kita akan kehilangan check and balance. Jaksa berisiko menjadi lembaga super body yang tak terkendali dan rawan penyimpangan,” kata M Noor Harisudin, guru besar hukum tata negara Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq, dalam seminar nasional tentang RUU KUHAP, di UIN KHAS Jember, Kamis (20/2/2025).

    Hal ini, menurut Harisudin, bisa memicu persoalan tersendiri di kalangan aparat penegak hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan. Menempatkan jaksa sebagai lembaga yang dominan tak relevan dengan kondisi Indonesia. “Di Indonesia, dengan 280 juta penduduk, sistem ini akan berbahaya,” katanya.

    Harisudin lantas mempertanyakan ketercukupan sumber daya manusia di kejaksaan, jika dibandingkan kasus macet di sana. “Saya pikir ini tidak rasional jika berbicara jumlah jaksa yang ada di Indonesia saat ini,” katanya.

    Harisudin mencemaskan terjadinya ketidakharmonisan antara kepolisian dan kejaksaan yang selama ini sudah berjalan baik. Terlalu besarnya kewenangan untuk kejaksaan bisa memunculkan konflik dengan kepolisian.

    Kekhawatiran serupa juga disampaikan guru besar hukum pidana Universitas Jember, M. Arief Amrullah. “Kewenangan penyidikan ada pada Kepolisian, sementara kewenangan penuntutan ada pada Kejaksaan. Jangan sampai RKUHAP membuat satu lembaga lebih tinggi dari yang lain,” katanya.

    Arief mengingatkan, perlunya harmonisasi antara KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Kepolisian. “Tanpa harmonisasi, kita bisa menciptakan dominasi satu lembaga terhadap yang lain dan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan,” katanya. [wir]

  • Diguyur Hujan, Mas Dhito dan Ratusan Kepala Daerah Tetap Semangat Ikuti Geladi Bersih Pelantikan

    Diguyur Hujan, Mas Dhito dan Ratusan Kepala Daerah Tetap Semangat Ikuti Geladi Bersih Pelantikan

    Jakarta (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Wakilnya, Dewi Mariya Ulfa, mengikuti geladi bersih pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara. Meskipun diguyur hujan, mereka tetap bersemangat menjalani rangkaian kegiatan tersebut.

    Pelaksanaan geladi bersih dimulai dari kawasan Monumen Nasional (Monas). Meski pakaian yang dikenakan basah akibat hujan, Mas Dhito—sapaan akrab Hanindhito—tetap antusias mengikuti prosesi bersama para kepala daerah lainnya.

    “Tidak ada masalah, kalau cuman kehujanan saja biasa,” tandasnya usai mengikuti geladi bersih pelantikan pada Rabu (19/2/2025).

    Untuk menjaga kondisi tubuh tetap prima saat pelantikan, pasca kehujanan Mas Dhito mengaku akan segera mandi sekaligus beristirahat. Pasalnya, serangkaian acara pelantikan telah dijadwalkan padat.

    “Habis ini mau cepet-cepet mandi, supaya besok sehat,” ungkapnya.

    Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto

    Sebanyak ratusan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 dijadwalkan akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) pagi.

    Usai pelantikan, para kepala daerah ini akan mengikuti agenda retreat di Lembah Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Retreat ini merupakan bagian dari program pembekalan kepemimpinan bagi kepala daerah yang baru dilantik.

    Disampaikan oleh Mas Dhito, sebelum menjalani retreat selama delapan hari tersebut, dirinya hanya mempersiapkan pakaian dan menjaga kesehatan. Selebihnya, ia akan mengikuti agenda yang telah ditentukan.

    “Sangat siap (jalani retreat),” ucap Mas Dhito.

    Sebelumnya, pada Minggu (16/2/2025), bupati muda berusia 32 tahun tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan guna memenuhi persyaratan pelantikan dan retreat. Hasilnya, kondisi kesehatannya dinyatakan normal.

    Mas Dhito berharap seluruh rangkaian pelantikan dan retreat dapat berjalan lancar, sehingga ia dapat kembali ke Kediri untuk menjalankan masa jabatannya di periode kedua.

    “Mohon doanya agar di periode kedua kami bisa diberikan kelancaran dalam menjalankan amanah yang diberikan,” pinta Mas Dhito. [ADV PKP/nm]