Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Ketua DPRD Sumenep Sambut Baik Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Ketua DPRD Sumenep Sambut Baik Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

    Sumenep (beritajatim.com) – Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menyambut baik pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep terpilih, Achmad Fauzi Wongsojudo dan KH. Imam Hasyim, untuk kepemimpinan 2025-2030 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Zainal, pada awal masa bertugas, duet Fauzi-Kiai Imam menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Meski begitu, ia optimistis keduanya mampu mengatasi tantangan tersebut dengan baik.

    “Bupati dan Wakil Bupati harus cermat dalam memprioritaskan anggaran untuk program-program yang berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan ketahanan pangan,” ujar Zainal di Sumenep, Jumat (21/2/2025).

    Zainal menjelaskan bahwa Bupati Fauzi memiliki pengalaman dalam menghadapi efisiensi anggaran. Pada periode pertamanya, Fauzi dihadapkan pada refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19.

    “Kami optimistis Bupati Fauzi mampu menghadapi tantangan efisiensi anggaran,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Bendahara DPC PDI Perjuangan Sumenep itu mengingatkan Fauzi-Kiai Imam untuk bekerja keras dalam menunaikan janji-janji politik mereka selama masa kampanye.

    “Yang perlu kita dukung dan kita kawal, Bupati Fauzi harus bekerja keras menunaikan janji-janji politiknya,” terangnya.

    “Karena itu berkait erat dengan harapan dan mandat masyarakat Sumenep,” tandasnya. (but)

     

     

  • Demo Indonesia Gelap Jilid II: Dua Anggota DPRD Jatim dari PDIP Temui Demonstran

    Demo Indonesia Gelap Jilid II: Dua Anggota DPRD Jatim dari PDIP Temui Demonstran

    Surabaya (beritajatim.com) – Dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PDIP, Yordan M. Batara-Goa dan Fuad Bernardi, menemui massa demonstran Indonesia Gelap Jilid II yang menggelar aksi di Surabaya, Jumat (20/2/2025).

    Saat menemui massa di depan Gedung DPRD Jatim, kedua legislator ini memberikan penjelasan terkait aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran dan menyampaikam komitmen mereka dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat.

    Yordan mengungkapkan, dirinya telah menjelaskan kepada para demonstran bahwa DPRD akan memperjuangkan segala aspirasi yang diajukan. “Kami akan mengawal program pemerintah dan memastikan bahwa dalam pelaksanaannya tidak merugikan rakyat,” ujarnya.

    Meskipun ada dinamika dalam setiap aksi massa, Yordan menilai bahwa respons dari demonstran adalah hal yang wajar. “Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi, namanya dinamika massa ya seperti itu,” tambahnya.

    Senada dengan Yordan, Fuad Bernardi menyebut bahwa sebagian besar tuntutan yang disampaikan oleh demonstran berkaitan dengan program-program pemerintah pusat.

    “Karena memang tuntutan dari masyarakat itu kebanyakan program dari pemerintah pusat. Kami di provinsi Jatim, pasti karena ada kebijakan dari pusat, hal yang bisa kami lakukan adalah menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau keinginan para demonstran ini ke pemerintah pusat,” jelas Fuad.

    Dalam kesempatan tersebut, Fuad juga menyebutkan bahwa aspirasi pada aksi demonstrasi sebelumnya sudah disampaikan ke pemerintah pusat, bahkan sudah diposting di media sosial. “Aksi kemarin sudah disampaikan ke pusat,” tegasnya.

    Fuad menambahkan bahwa saat ini anggota DPRD Jatim juga sedang dalam masa reses. Namun, ia bersama Yordan tetap meluangkan waktu untuk menemui demonstran karena keduanya berasal dari daerah pemilihan (dapil) Surabaya.

    “Sekarang kan masa reses, jadi sebenarnya anggota DPRD tidak ada, tapi karena kami berdua dapilnya Surabaya, kami bisa menemui para demonstran,” kata Yordan.

    Diberitakan sebelumnya, massa aksi demo Indonesia Gelap menggelar pertunjukan teatrikal di depan Kantor DPRD Jatim dengan berguling-guling di jalan aspal dan melakban mulut mereka, sebagai simbol kritik terhadap kebijakan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Aksi teatrikal ini merangkai berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa pemerintahan Presiden Prabowo, dari kebijakan yang tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik. [ipl/kun]

  • Ini Modus Para Tersangka yang Rugikan Bank BUMD Jawa Timur Rp569 Miliar

    Ini Modus Para Tersangka yang Rugikan Bank BUMD Jawa Timur Rp569 Miliar

    Jakarta (beritajatim.com) – Tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMD Jawa Timur Cabang Jakarta.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jakarta Syahron Hasibuan menjelaskan, perkara ini berawal pada pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jakarta (Tbk) yang dipimpin oleh Tersangka BN (Kepala Cabang) telah memberikan fasilitas Kredit Piutang kepada Tersangka BS dan Tersangka ADM berupa Fasilitas Kredit Piutang dan Kredit Kontraktor dengan jumlah keseluruhan 65 Kredit Piutang dan 4 Kredit Kontraktor.

    Namun, tidak memenuhi persyaratan Keputusan Direksi Bank Jatim No: 062/03/2.J/DIR/KKS/KEP tentang Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Piutang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. tanggal 12 April 2023 dan Keputusan Direksi Bank Jatim No: 062/03/i/DIR/PGP/KEP tentang Perubahan Pertama Standard Operating Procedure (SOP) Kredit Kontraktor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, tanggal 29 September 2023.

    “Bahwa pengajuan Fasilitas Kredit menggunakan Agunan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Invoice fiktif dari perusahaan-perusahaan BUMN serta Laporan Keuangan yang tidak diyakini kebenarannya yang berasal dari perusahaan-perusahaan Nominee yang dibentuk oleh Tersangka BS untuk pengajuan kredit,” katanya.

    “Berdasarkan perhitungan Internal PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Jakarta (Tbk). atas permintaan Penyidik ditemukan Kerugian Negara sekira senilai sebesar Rp.569 miliar,” lanjut Syahron.

    Dia menambahkan, pasal yang disangkakan untuk para Tersangka adalah Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Penyidik melakukan penahanan kepada Tersangka BN di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung, Tersangka BS di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Tersangka ADM di Rumah Tahanan Negara Cipinang untuk 20 (dua puluh) hari kedepan,” kata Syahron. [kun]

  • Minimalisir Laka Lantas, Polisi di Mojokerto Ramp Check Bus dan Mobil Box

    Minimalisir Laka Lantas, Polisi di Mojokerto Ramp Check Bus dan Mobil Box

    Mojokerto (beritajatim.com) – Satlantas Polres Mojokerto Kota bersama instansi terkait menggelar ramp check kendaraan dan pemeriksaan kesehatan gratis, Jum’at (21/2/2025). Ramp check di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto ini untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu-lintas.

    Sejumlah kendaraan yang masuk ke Terminal Kota Mojokerto tak luput dari pemeriksaan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Operasi Keselamatan Semeru 2025 Polres Mojokerto Kota untuk memastikan kelancaran dan keselamatan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum.

    Kegiatan ini juga dilakukan untuk meminimalisir fatalitas kecelakaan jelang maupun selama bulan Ramadhan. Pelaksanaan dipimpin Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Mulyani berdasarkan arahan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri.

    Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Mulyani mengatakan, petugas gabungan melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan, termasuk rem, ban, lampu dan kelengkapan surat kendaraan, uji kelayakan, serta pengecekan kesehatan. “Ini untuk memastikan pengemudi dalam kondisi yang prima,” ungkapnya.

    Kegiatan tersebut bersinergi bersama Dishub Kota Mojokerto, Denpom Mojokerto, UPT LLAJ Dishub dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. Masih kata Kasat, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dalam berkendara, serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

    “Khususnya pengemudi angkutan umum. Kami ingin memastikan masyarakat bisa menggunakan kendaraan umum dengan aman dan nyaman. Selalu berhati-hati di jalan dan kendalikan kecepatan. Pastikan untuk tetap waspada dan mematuhi aturan lalu lintas demi menghindari kecelakaan,” ujarnya.

    Kasat menghimbau untuk tidak memaksakan diri berkendara ketika lelah. Karena menurutnya, keselamatan penumpang adalah tanggung jawab utama sopir sehingga pihaknya menghimbau selain tidak berkendara saat lelah, juga sopir diminta tidak ugal-ugalan saat berkendara.

    “Ada 10 kendaraan yang dilakukan pemeriksaan, enam unit bus dan mobil box sebanyak empat unit. Hasilnya semua layak, ada satu bus yang ban kondisinya harus ganti tapi sudah menyampaikan akan diganti. Selebihnya semua layak jalan tapi semua dilakukan pemeriksaan,” katanya.

    Seperti pemeriksaan kelayakan kendaraan dan surat-surat seperti STNK, SIM sopir dan ji kir. Selain itu juga pemeriksaan fisik kendaraan seperti rem, lampu sain, klakson, kipas, apar dan palu pemecah kaca. Kasat menghimbau kepada penumpang jika mendapati sopir ugal-ugalan untuk mengingatkan.

    “Sopir agar dikasih tahu, jika ugal-ugalan atau sudah membahayakan karena bus muat orang bukan barang. Kegiatan ini bagian dari Operasi Keselamatan Semeru 2025 dan jelang Operasi Ketupat Semeru 2025,” tegasnya. [tin/beq]

  • 70 Kasus Curanmor Terungkap Selama 24 Hari, Pelaku Curanmor Surabaya Ditangkap

    70 Kasus Curanmor Terungkap Selama 24 Hari, Pelaku Curanmor Surabaya Ditangkap

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 70 kasus pencurian kendaraan bermotor terungkap selama 24 hari periode 26 Januari 2025 sampai 18 Februari 2025. Dari total 70 kasus yang diselesaikan, polisi menangkap 53 pelaku.

    Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan mengatakan, dari 53 tersangka yang diamankan, 11 diantaranya merupakan residivis. Sementara, 3 pelaku teridentifikasi sebagai masih berusia anak-anak.

    “Ada 2 orang yang masih pengembangan, 3 orang yang masuk dalam kategori anak dan 11 orang yang semuanya residivis,” katanya, Jumat (21/02/2025).

    Walaupun sudah menemukan 53 tersangka, namun petugas kepolisian masih menyelidiki untuk menangkap penadah yang membeli sepeda motor hasil curian. Sehingga, angka kejahatan curanmor diharapkan bisa ditekan dengan membongkar seluruh jaringan.

    “Kita terus lakukan pemeriksaan, kita lakukan pengembangan untuk mengungkap para penadah, dimana mereka menjual motor hasil curian,” tambahnya.

    Dalam aksinya, rata-rata para tersangka menggunakan modus yang terbilang klasik yaitu menggunakan kunci letter T, untuk merusak rumah kunci kendaraan yang diincar. “Ada 2 kasus yang kuncinya menempel di motor. Kalau kita melihat tempat pencurian, ada 56 kasus di pemukiman, 11 di jalan umum, dan 3 di parkiran,” terangnya.

    Dari sekian banyak kasus yang diungkap, Luthfie menilai tangkapan anggota Polsek Sukolilo cukup menarik. Pelaku yang berjumlah 3 orang ini selalu gandeng dalam aksinya di 9 tempat kejadian perkara (TKP) berada di Sukolilo. Sementara 16 TKP lainnya berada di seluruh titik kota Surabaya. Selain itu, komplotan ini hanya menyasar pemukiman. Sehingga dalam aksinya, mereka bertiga pasti membobol gembok pagar.

    “Ini yang dari Sukolilo, 3 orang pelaku ini melakukan aksinya sebanyak 25 TKP di beberapa wilayah Kecamatan Keputih. Dari mereka cukup banyak BB (barang bukti), ada plat nomor hingga 13 jas hujan milik korban,” paparnya.

    Dengan demikian, Luthfie mengimbau masyarakat untuk senantiasa waspada fan meningkatkan keamanan di lingkungannya, agar terhindar menjadi korban Curanmor.

    “Kita menghimbau kepada warga Surabaya, terutama yang berada di pemukiman agar tidak memarkir sembarangan dan menambah kunci ganda bagi motornya. Mari kita diskusikan dan tingkatkan keamanan lingkungan,” pungkasnya. (ang/kun)

  • Survei Sungai Watch: Aqua Penyumbang Terbesar Sampah Plastik di Sungai

    Survei Sungai Watch: Aqua Penyumbang Terbesar Sampah Plastik di Sungai

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei terbaru dari organisasi lingkungan Sungai Watch mengungkap bahwa mayoritas sampah plastik yang mencemari sungai di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, berasal dari produk kemasan bermerek, dengan Aqua sebagai penyumbang terbesar. Temuan ini menyoroti kesenjangan antara klaim keberlanjutan merek-merek besar dengan kondisi nyata di lapangan.

    Dalam Brand Audit Report 2024, Sungai Watch mencatat telah mengumpulkan 600 ribu item sampah dari berbagai sungai di Bali dan Banyuwangi. Dari total tersebut, 17 persen atau sekitar 102 ribu item sampah berasal dari produk Aqua, terutama dalam bentuk gelas dan botol plastik. “Selama empat tahun, Danone konsisten berada di peringkat pertama sebagai perusahaan penyumbang sampah,” tulis laporan audit tersebut.

    Audit tahun ini menjadi yang terbesar bagi Sungai Watch, dengan wilayah pengawasan diperluas hingga Banyuwangi. Meskipun Grup Wings tercatat sebagai penyumbang sampah terbesar pada 2024 dengan 52.600 item dari berbagai merek, Danone tetap menduduki puncak sebagai penyumbang terbesar dari satu merek, yakni Aqua, dengan 39.480 item sampah.

    Klaim Aqua yang menyebut produknya 100 persen dapat didaur ulang kini dipertanyakan. Realitanya, Danone tidak memiliki sistem deposit, pengumpulan, dan daur ulang yang layak bagi siklus akhir produknya. “Maka, sebagian besar gelas dan botol plastik itu berakhir di sungai, pantai, dan hutan mangrove,” kata Sam Bencheghib dalam sebuah video saat merilis Brand Audit Report 2024.

    “Dan Danone, kami tidak bisa terus-terusan memunguti produk-produk kalian dari sungai-sungai sepanjang hidup kami, terlalu banyak gelas dan botol Aqua yang kami punguti, sehingga inilah saatnya (kalian) benar-benar melakukan perubahan,” tambahnya.

    Laporan ini juga mengungkap bahwa Aqua sangat mengandalkan kemasan ukuran kecil yang sulit dikumpulkan dan didaur ulang. Sepertiga dari sampah Aqua yang ditemukan berupa gelas plastik 220 ml. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim ramah lingkungan Aqua dengan praktik di lapangan.

    Menariknya, Aqua mulai menghapus produk gelas plastik 220 ml dari situs resminya dan menggantinya dengan “Aqua Cube” berukuran serupa. Namun, produk gelas plastik lama masih banyak dijual di pasaran.

    Selain itu, audit Sungai Watch menemukan adanya perbedaan harga yang signifikan. Gelas Aqua 220 ml dijual seharga Rp1.000, sedangkan “Aqua Cube” (220 ml) dibanderol Rp2.000. Pada Februari 2025, volume air dalam gelas Aqua bahkan menyusut dari 220 ml menjadi 200 ml tanpa ada perubahan harga. “Konsumen sekarang membayar sama, tapi mendapatkan lebih sedikit,” ungkap laporan tersebut.

    Sungai Watch menilai bahwa perubahan kemasan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan sampah plastik. Tanpa adanya sistem pengelolaan sampah yang memadai, perubahan ini justru memperkuat ketergantungan pada plastik yang sulit didaur ulang.

    “Ketika perusahaan mengklaim akan mengurangi polusi plastik, publik mengharapkan aksi nyata, bukan sekadar perubahan kosmetik,” tutup laporan Sungai Watch. [beq]

  • Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

    Resmi Jadi Bupati Blitar, Rijanto Bicara Soal Mutasi Jabatan

    Blitar (beritajatim.com) – Rijanto resmi menjabat sebagai Bupati Blitar periode 2025-2030. Pria berusia 72 tahun itu pun bakal memimpin Bumi Penataran selama 5 tahun ke depan.

    Meski belum menjalankan roda pemerintahan, namun isu soal mutasi jabatan di awal kepemimpinan Rijanto telah menyeruak ke publik. Banyak isu di luaran yang menyebutkan bahwa Rijanto-Beky bakal melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya.

    Terkait hal itu Rijanto pun angkat bicara. Menurutnya perihal mutasi jabatan masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan sang wakil Beky Herdihansah.

    “Kami butuh tim yang solid namun tentu saja hal ini akan kami bicarakan lebih lanjut dengan Mas Wabup dan perangkat yang ada,’’ kata Rijanto, Jumat (21/2/2025).

    Rijanto sendiri mengakui bahwa dirinya memerlukan tim yang solid untuk membangun Kabupaten Blitar. Sehingga terkait pemilihan pejabat yang akan membantu dirinya, Rijanto masih akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan pihak terkait.

    “Perombakan atau penyesuaian dalam struktur pemerintahan adalah sesuatu yang lumrah,” tegasnya.

    Bagi Rijanto perombakan dan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah. Namun Rijanto menegaskan bahwa mutasi jabatan yang mungkin dilakukan nanti adalah atas dasar profesionalisme.

    “Namun, kami pastikan bahwa semua dilakukan secara objektif dan berdasarkan kinerja serta profesionalisme aparatur,” tandasnya.

    Rijanto sendiri sebenarnya memang diperbolehkan untuk melakukan mutasi jabatan di awal kepemimpinannya. Meski demikian mutasi jabatan harus direstui oleh Kementerian Dalam Negeri.

    “Aturan memang membolehkan, dengan syarat atas seizin atau dengan persetujuan Mendagri,” Kata Kepala BKPSDM Kabupaten Blitar, Budi Hartawan.

    Meski begitu mutasi jabatan harus dilakukan dengan seizin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika melakukan mutasi jabatan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar, Rijanto-Beky pun harus menyertakan alasan mengapa dirinya melakukan pemindahan jabatan.

    Jika mengacu pada aturan seorang bupati boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum ditetapkan sebagai cakada dan 6 bulan setelah dilantik. Sehingga jika Rijanto-Beky melakukan mutasi maka hal itu tidak melanggar aturan.

    “Dengan syarat atas seizin Mendagri, disertai dengan alasan untuk mendukung pengajuan mutasi pejabat tersebut,” tegasnya. [owi/beq]

  • Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat tersebut merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

    Namun, larangan tersebut tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang, HM Sanusi, yang tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Keberangkatan Sanusi ke Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kadernya mengikuti retret.

    Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan bahwa HM Sanusi tetap mengikuti retret karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus, yang ikut mendampingi pelantikan Sanusi oleh Presiden Prabowo di Jakarta, menegaskan bahwa Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati terkait larangan mengikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan bahwa instruksi Megawati merupakan respons terhadap penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dianggap sebagai hal yang manusiawi.

    Menurutnya, berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi-Lathifah memang diusung PDIP, tetapi juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKB, Nasdem, Gerindra, serta parpol non-parlemen termasuk PSI.

    Mas Kus menegaskan bahwa keberangkatan Sanusi ke Magelang bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan bagian dari penghormatan terhadap pemerintah.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Hafidz Alquran Dilirik Jadi Polisi? Begini Pandangan Ulama Jombang

    Hafidz Alquran Dilirik Jadi Polisi? Begini Pandangan Ulama Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membuka penerimaan anggota melalui jalur santri pondok pesantren dan hafidz Alquran atau penghafal Alquran. Program ini mendapat dukungan penuh dari para ulama, khususnya di Kabupaten Jombang, yang dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam di Indonesia.

    Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2025 ini sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menegaskan bahwa jalur santri tetap menjadi salah satu prioritas dalam penerimaan Polri. Menurutnya, latar belakang pendidikan pesantren memberikan nilai tambah bagi calon anggota kepolisian dalam aspek karakter, moral, serta etika.

    Kesempatan ini terbuka bagi pria dan wanita dengan berbagai kualifikasi pendidikan, mulai dari SMA/SMK, MA, D3, hingga D4/S1, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Dengan kebijakan ini, diharapkan Polri dapat menjaring calon anggota yang memiliki dedikasi tinggi, berintegritas, serta siap menjalankan tugas di tengah masyarakat.

    Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, menegaskan bahwa proses seleksi tetap mengedepankan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). “Rekrutmen Polri tahun ini tetap mengedepankan prinsip BETAH,” ujarnya melalui Kabag SDM, Kompol Achmad Chairudin.

    Sementara itu, dukungan juga datang dari kalangan pesantren. Pengasuh Ponpes MQ Tebuireng Jombang, KH. Abdul Hadi Yusuf, menyambut baik program seleksi Polri dari jalur santri dan hafidz Al-Qur’an.

    “Hal ini adalah langkah yang sangat baik dan strategis dalam mewujudkan aparat kepolisian yang tidak hanya memiliki keahlian dalam tugasnya, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia serta jiwa yang berlandaskan nilai-nilai Alquran,” ucapnya.

    Senada dengan itu, Pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Jombang, KH. Ainul Yaqin, menilai kehadiran polisi dari kalangan hafidz akan menjadi cahaya bagi masyarakat. “Dengan bekal hafalan dan pemahaman Alquran, mereka akan menyebarkan kebaikan, keadilan, dan keteladanan dalam bertugas,” katanya.

    Lebih lanjut, ia menilai bahwa langkah Polri dalam membuka jalur rekrutmen ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan aparat penegak hukum yang lebih berintegritas. “Ini adalah langkah besar untuk menghadirkan aparat penegak hukum yang berintegritas dan berakhlakul karimah,” tambahnya.

    Program ini diharapkan dapat menarik lebih banyak santri berbakat yang memiliki hafalan Alquran untuk bergabung dengan kepolisian. Dengan latar belakang keislaman yang kuat, para anggota Polri dari jalur ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam penegakan hukum yang lebih berlandaskan nilai-nilai moral dan keadilan.

    “Terima kasih kepada Polri yang telah memberikan kesempatan berharga ini kepada para penghafal Al-Qur’an. Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita,” pungkas KH. Ainul Yaqin. [suf]

  • Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Madiun (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data warga miskin, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasinya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak pilar sosial, dinas sosial, bupati, wali kota, serta gubernur untuk memastikan keabsahan data tersebut. Tak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa juga akan diundang untuk turut serta dalam pemantauan.

    “Kami akan mengundang ormas atau organisasi nonpemerintahan, yang memang punya program serupa, untuk terjun lapangan memastikan apakah sesuai dengan kenyataan, sambil memantau data terbaru,” ujarnya.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Saifullah Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    Saifullah menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melebur semua data warga miskin ke dalam satu sistem tunggal. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK,” jelasnya.

    Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum. Meski pemerintah daerah telah berusaha mengentaskan kemiskinan, ia menilai langkah-langkah yang ada masih belum cukup.

    “Nilainya persentasenya turun terus. Tetapi, data terbaru dari BPS menunjukkan jumlah orang miskin terbanyak masih berada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orangnya masih banyak. Maka dari itu kami ingin bekerja sama, mempelajarinya dengan baik, lalu kami intervensi dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan harus segera dientaskan dengan menuju satu data yang terintegrasi.

    “Insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data dan pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-terusan miskin,” ungkapnya. [fiq/beq]