Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Kunker DPRD Kabupaten Malang Dikritik, Adeng: Ngopinya Jangan di Jalan Gede Mulu

    Malang (beritajatim.com) – Intensitas kunjungan kerja (kunker) anggota DPRD Kabupaten Malang yang cukup tinggi, beberapa waktu terakhir, mendapatkan kritik dari masyarakat. DPRD Kabupaten Malang, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, mengaku tidak keberatan adanya kritikan itu. Namun, ada banyak perspektif yang harus diperhatikan.

    “Masalah di Kabupaten Malang ini kompleks, dan itu butuh penanganan serius. Untuk itu perspektifnya jangan hanya dibangun dari cerita di Jalan Gede (rumah dinas Bupati Sanusi, red), sesekali ngopinya ke Gedung DPRD Jalan Panji Kepanjen, jangan di Jalan Gede mulu, kita saling bertukar pikiran agar wawasannya sama-sama terbuka,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Minggu (23/2/2025).

    Pria yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini bilang, kunker yang dilakukan para wakil rakyat jangan dipukul rata semua dengan konotasi negatif yang seakan-akan selalu menghamburkan duit rakyat.

    “Teman-teman NGO (Non-Governmental Organization/Lemaga Swadaya Masyarakat, red) juga harus sedikit dikembangkan wawasannya, bahwa tata kelola pemerintahan eksekutif di Kabupaten Malang ini gak hebat-hebat benar, masih jauh dari konsep baldatun toyibatun warobun ghofur, sehingga disitulah dibutuhkan kerja sama dengan daerah lain, jalinan kerja sama itu ya salah satunya ditempuh dengan kunker itu,” tutur Abdul Qodir.

    Adeng, sapaan akrab Abdul Qodir, menyampaikan jika kunker yang dilakukan para anggota dewan itu bukan semata-mata keinginan pribadi mereka, tetapi untuk menunaikan aspirasi masyarakat yang jawabannya selama ini belum ada di Kabupaten Malang.

    “Jadi gak bener kalau kunker dewan diidentikkan dengan pemborosan anggaran, justru kami sedang menjalankan tugas konstitusional kami untuk mencei solusi-solusi konkrit dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Malang,” tegasnya.

    Di sisi lain, meskipun belum genap setahun dilantik, para wakil rakyat di Kabupaten Malang periode sekarang sudah menerima aduan maupun laporan beragam problematika yang jumlahnya tidak bisa dihitung dengan jari. Para legislator itupun memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyelesaikan berbagai problematika rakyat yang telah memberikan mandat.

    “DPRD banyak menerima Dumas, dan ketika masalah itu kita sounding kepada OPD (organisasi perangkat daerah, red) terkait, ternyata OPD kesulitan untuk fasilitasi. Banyak faktor, mulai regulasi yang belum ada, sampai soal penganggaran, disitulah muncul problematika. Nah, berangkat dari problematika itulah kemudian kita cari solusinya ke daerah lain yang sudah menerapkan regulasi dari permasalahan yang sama yang kita temui di Kabupaten Malang, contoh seperti penataan jaringan kabel internet yang kemaren sudah menelan nyawa warga lawang, Bupati belum punya solusinya, makanya kita bantu cari solusi, belajar dari Kota Denpasar, itulah yang disebut kunker, ” terang Adeng.

    Terlepas dari pandangan negatif beberapa pihak soal intensitas kunker DPRD Kabupaten Malang, Adeng memberikan apresiasi atas kritikan yang telah disampaikan.

    “Saya apresiasi atas kritik yang disampaikan kepada kami soal padatnya agenda kunker dewan. Saya memaknai kritik yang disampaikan kepada kami adalah bahasa cinta, dimana rakyat masih menggantungkan harapan kepada kami yang mewakilinya untuk suatu keadaan yang lebih baik. DPRD melaksanakan kunker jangan kemudian dimaknai pemborosan, itu tuduhan yang naif,” ucap pria asal Kecamatan Dau ini.

    Lebih jauh, Adeng kembali menjelaskan bahwa kunker yang dilakukan para anggota DPRD Kabupaten Malang merupakan rangkaian dari kerja-kerja politik yang telah mereka teken komitmennya dengan rakyat.

    “Saya perlu tegaskan dan sedikit pencerahan bahwa kunker dewan itu bagian dari kerja-kerja politik dalam rangka mencari solusi dari problematika yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada wakil rakyat. Kalau kita tidak mencari solusi dengan kunker salah satunya, lalu siapa yang mau bertanggung jawab jika rakyat menuntut karena kami tidak bisa berbuat apa-apa?, beda kemudian ketika narasi dibangun karena hidden agenda yang menginginkan wakil rakyat kabupaten malang di kungkung supaya bodoh, karena dengan bodoh itu ada pihak yang akan diuntungkan disegala aspek, apakah ini yang di inginkan” pungkasnya. (yog/but)

     

  • Longsor Tutup Jalur Pacitan-Ponorogo, Lalu Lintas Lumpuh Total

    Longsor Tutup Jalur Pacitan-Ponorogo, Lalu Lintas Lumpuh Total

    Pacitan (Beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, memicu longsor di Desa Gedangan, Minggu (23/02/2025) sore. Material tanah, lumpur, dan bebatuan menutup badan Jalan Raya Pacitan-Ponorogo, sehingga arus lalu lintas terputus total.

    Tebing setinggi sekitar 50 meter di timur jembatan Desa Gedangan ambrol dan membawa material longsor yang menutup seluruh badan jalan. Akibatnya, kendaraan dari kedua arah tidak bisa melintas.

    “Kami terpaksa menunggu proses pembersihan material longsor, karena kalau melewati jalan alternatif jaraknya cukup jauh,” kata Bambang, salah satu pengendara motor.

    Selain titik longsor utama di timur jembatan, longsor juga dilaporkan terjadi di sebelah barat Balai Desa Gedangan. Meski sempat mengganggu lalu lintas, kendaraan masih bisa melintas secara hati-hati di lokasi tersebut.

    Akibat longsor ini, antrean kendaraan mengular di kedua sisi jalan. Tim dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Jalan dan Jembatan Bina Marga Jawa Timur Wilayah Pacitan telah diterjunkan, untuk membersihkan material longsor agar jalur bisa segera dilalui. Hingga berita ini ditulis, proses evakuasi material masih berlangsung.

    Pengendara yang hendak melintas di jalur Pacitan-Ponorogo diimbau untuk mencari jalur alternatif sementara waktu hingga proses pembersihan selesai. [end/but]

  • 10 Kg Sabu Hendak Dikirim ke Bangkalan Lewat Jembatan Suramadu

    10 Kg Sabu Hendak Dikirim ke Bangkalan Lewat Jembatan Suramadu

    Surabaya (beritajatim.com) – BNN Jatim menggagalkan pengiriman 10 kilogram narkotika jenis sabu ke Bangkalan lewat akses jembatan Suramadu, Rabu (19/02/2025) lalu.

    Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNNP Jatim, Kombes Pol Noer Wisnanto saat dikonfirmasi membenarkan penggagalan pengiriman sabu ke Madura itu. Namun, ia belum bisa menjelaskan identitas pelaku yang diamankan.

    “Iya benar mas (ada penggagalan). Namun masih dalam penyelidikan mohon bersabar,” katanya, Minggu (23/02/2025).

    Dari informasi yang dihimpun Beritajatim.com, narkoba sebanyak 10 kilogram itu dikirimkan lewat akses Suramadu sekitar pukul 23.00 WIB. Sabu-sabu tersebut dikemas dalam bungkus teh hijau cina. Lalu diduga kuat berasal dari jaringan internasional.

    Terkait detail pengungkapan ini, Noer berjanji akan segera menyelesaikan dan mengungkap kepada publik. Sehingga dirinya meminta agar masyarakat bersabar dan memberi waktu petugas untuk bekerja.

    “Kami masih melakukan pengembangan. Dalam waktu dekat akan kami ekspos dan akan kami sampaikan langsung,” pungkas Winanto. (ang/but)

  • Tebing Penahan Longsor Senilai Rp40 Miliar di Bojonegoro Ambrol, Ternyata Dibangun di Atas Tanah Warga

    Tebing Penahan Longsor Senilai Rp40 Miliar di Bojonegoro Ambrol, Ternyata Dibangun di Atas Tanah Warga

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah proyek pembangunan tebing penahan longsor senilai Rp40 miliar di sepanjang Sungai Bengawan Solo, tepatnya di Desa Lebaksari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, mengalami ambrol.

    Fakta mengejutkan terungkap bahwa bangunan tersebut ternyata dibangun di atas tanah milik warga, Minggu (23/2/2025).

    Menurut keterangan Kepala Dusun Gowok, Desa Lebaksari, Masfukin, pembangunan tebing penahan longsor ini awalnya diusulkan oleh masyarakat setempat, terutama mereka yang tinggal di sekitar bantaran Sungai Bengawan Solo, sungai terpanjang di Pulau Jawa yang rawan tergerus longsor.

    “Sepengetahuan saya, tebing ini dibangun di atas tanah warga. Pengajuan proyek ini berasal dari pihak Desa Lebaksari,” jelas Masfukin.

    Meski tidak mengetahui secara pasti luas tanah warga yang digunakan untuk proyek tersebut, Masfukin memperkirakan areanya mencapai ratusan meter. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah karena proyek ini merupakan inisiatif warga.

    “Sudah ada kesepakatan sebelumnya. Masyarakat sendiri yang meminta pembangunan tebing ini, jadi tidak ada ganti rugi,” tambahnya.

    Masyarakat setempat berharap kontraktor yang bertanggung jawab atas proyek ini segera melakukan perbaikan mengingat bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan.

    “Karena masih dalam masa pemeliharaan, masyarakat berharap tebing ini segera diperbaiki agar kerusakan tidak semakin meluas,” ujar Masfukin.

    Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PU SDA Pemkab Bojonegoro, Iwan Kristian, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi terkait pembangunan tebing di atas tanah warga tersebut.

    Sebelumnya, Juru Bicara PT Indopenta Bumi Permai, Adriyana, selaku pelaksana proyek, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium dan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

    “Kami masih menunggu rekomendasi teknis dari ITS Surabaya. Hasilnya diperkirakan akan keluar dalam 10 hingga 12 hari ke depan,” jelas Adriyana.

    Rekomendasi teknis dari ITS tersebut nantinya akan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut terhadap tebing penahan longsor yang ambrol tersebut.

    Proyek ini menjadi sorotan publik setelah kurang lebih baru dua bulan pasca proyek selesai bangunan ambrol. Bangunan tebing penahan longsor yang ambrol itu menimbulkan kekhawatiran akan dampak kerusakan yang lebih luas jika tidak segera ditangani. [lus]

  • Pekan Depan Polres Bojonegoro akan Periksa Dua ASN soal Izin Pendirian Toko Modern

    Pekan Depan Polres Bojonegoro akan Periksa Dua ASN soal Izin Pendirian Toko Modern

    Bojonegoro (beritajatim.com) — Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dimintai keterangan pihak Satreskrim Polres Bojonegoro terkait perizinan toko modern. Pasalnya, kuota pendirian toko modern di wilayah kota sudah habis sejak 2021, namun belakangan banyak berdiri toko modern baru, Minggu (23/2/2025).

    Dua ASN yang akan diperiksa itu, mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Yusnita Liasari dan mantan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Disdagkop UM).

    “Siap memberikan keterangan,” kata mantan Kepala DPMPTSP Pemkab Bojonegoro, Yusnita Liasari, dikonfirmasi tentang kabar bakal adanya undangan dari Polres Bojonegoro kepada pihaknya.

    Sementara Kasatreskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono mengatakan, dalam proses penyelidikan dugaan adanya gratifikasi pendirian toko modern di wilayah hukumnya, ia bakal memanggil dua mantan kepala dinas itu pada pekan depan.

    Namun, hingga hari ini hanya Yusnita Liasari yang buka suara. Sedangkan mantan Kadisdagkop Sukaemi memilih bungkam. “Kami panggil (Sukaemi dan Yusnita Liasari) minggu depan,” ujarnya.

    Sukaemi diketahui kini telah dimutasi pada posisi barunya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan. Sedangkan Yusnita Liasari sekarang menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

    Sebagai informasi, Polres Bojonegoro melalui Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim telah melayangkan panggilan terhadap pihak-pihak terkait dugaan pungli pengurusan izin toko modern berjejaring, diantaranya lima pemilik gerai dan perusahaan toko modern berjejaring.

    Namun dari lima pemilik gerai toko modern tersebut, dua diantaranya mangkir, satu pihak tidak hadir tanpa disertai alasan, sedangkan satunya lagi beralasan ada di luar negeri.

    Polemik ini timbul ketika terjadi jumlah toko modern melebihi kuota sebagaimana diatur dalam Perbup 48/2021. Terkait ini, sejumlah fakta terkuak kala rapat kerja antara Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro dengan DPMPTSP dan Disdagkop UM.

    Saat itu terjadi dua penafsiran berbeda dari dua organisasi perangkat daerah (OPD) itu. Suakemi mengklaim, pihaknya memiliki kewenangan menerbitkan rekomendasi pendirian toko modern berdasar pada Perbup 48/2021.

    Sebaliknya, Yusnita membantah dalam penerbitan izin toko modern tidak diperlukan rekomendasi dari Disdagkop UM.

    “Dalam Perbup 48/2021 Pasal 10 ayat (1) huruf d, disebutkan “mendapatkan rekomendasi teknis izin usaha”. Artinya yang berhak adalah Disdag, ketika itu belum Disdagkop UM,” kata Sukaemi memberikan tafsiran aturan tersebut ketika itu.

    Menurut Kemmi, sapaan karibnya, Disdagkop UM memiliki tugas pokok dan fungsi (tusi) memberikan rekomendasi, tetapi sebelumnya harus berpedoman pada ITR (Informasi Tata Ruang) dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (DPU Bima PR). Jika lokasi dimaksud oleh DPU Bima PR boleh sebagai kawasan perdagangan, maka pihaknya mempedomani untuk menerbitkan rekomendasi, apabila masih ada kuota.

    “Misalnya kecamatan kota, kami lihat kuotanya 19, sedangkan dalam catatan kami (baru 17) kami belum merekom 19, maka kami masih punya kewenangan mengeluarkan rekom, setelah itu dimasukkan dalam SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) sebagai persayaratan untuk mendapatkan PBG,” ungkapnya.

    Rekomendasi yang harus ada menurut Kemmi itu dibantah oleh DPMPTSP, bahwa penerbitan izin tidak perlu ada rekomendasi. Ini bertentangan dengan klaim Kemmi yang baru menerbitkan 17 rekomendasi, sebab mengacu pada perbup yang sama, kuota pendirian toko modern sudah habis.

    “Izin yang kami terbitkan sudah sesuai dengan Perbup 48/2021, untuk kuota Kecamatan Bojonegoro sudah penuh (19), terakhir kami terbitkan tahun 2021, itu sebelum terbit Perbup 48, maka setelah itu kami tidak terbitkan izin lagi karena kuota sudah penuh,” beber Yusnita.

    “Jadi rekomendasi Pak Kemmi itu tidak ada di OSS pak, izin usaha kan diproses di OSS, bukan di lainnya, dan OSS tidak mensyaratkan rekomendasi,” tegas Lia, panggilan karib Yusnita Liasari. [lus/ted]

  • PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Pohon di Kawasan Wisata Paralayang Malang Selatan

    PDIP Jatim Tanam Ribuan Bibit Pohon di Kawasan Wisata Paralayang Malang Selatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menggelar aksi peduli lingkungan dengan menanam 2.500 bibit pohon di kawasan wisata paralayang Bukit Waung, Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, Minggu (23/2/2025).

    Dari 2.500 bibit pohon yang ditanam di kawasan dekat Pantai Modangan tersebut, 400 di antaranya tanaman buah-buahan dan 2.100 bibit tanaman kopi.

    Aksi peduli lingkungan yang digelar DPD Jatim bersama DPC PDIP Kabupaten Malang itu masih dalam rangkaian acara memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP ke-52 pada 10 Januari, serta HUT ke-78 Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Hari ini kita mengadakan rangkaian hari jadi PDI Perjuangan serta Hari Ulang Tahun Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kita targetkan menghijaukan wilayah-wilayah tangkapan-tangkapan air dengan harapan menjadi sumber air bagi semua kehidupan di bumi,” ujar Ketua Harian DPD PDI Perjuangan Jatim, Budi Sulistyono.

    Politisi yang juga anggota DPR RI akrab disapa Kanang tersebut mengajak masyarakat sekitar, tokoh-tokoh, masyarakat, hingga perangkat desa agar bersama-sama ikut menjaga bibit pohon yang ditanam agar dapat tumbuh dengan baik.

    Sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari Bisowarno mengatakan, penghijauan ini merupakan intruksi langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk terus menjaga lingkungan.

    “Ibu ketum memberikan pesan untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita yang semakin terkikis dan butuh dihijaukan kembali. Karena itu, kita melakukan penanaman pohon ini,” terang Untari.

    Perempuan yang juga Ketua Komisi E DPRD Jatim itu menyebut jika pemilihan lokasi di Kabupaten Malang ini dinilai tepat lantaran sering terjadi bencana alam.

    “Kabupaten Malang ini daerah paling lengkap bencananya. Seperti tanah gerak, tanah longsor, gunung berapi, ini semuanya ada, sehingga perlu kesiapsiagaan masyarakat secara keseluruhan. Kami dari partai politik tidak hanya bicara tentang politik tapi juga berbicara tentang pengabdian kepada masyarakat salah satunya melalui lingkungan hidup,” katanya.

    Aksi penghijauan tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim, serta anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim.

    Hadir juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto serta jajaran pengurus DPC, Pengurus Anak Cabang (PAC) beserta dan Ranting se-Kecamatan Donomulyo, serta anggota fraksi PDIP DPRD Kabupaten Malang.

    Sebelum aksi penanaman pohon, dilaksanakan Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) diikuti ratusan masyarakat yang didominasi para ibu-ibu. (tok/ted)

  • Pengamen Lansia di Kediri Masih Beraksi, Sempat Viral karena Simpan Uang Rp40 Juta

    Pengamen Lansia di Kediri Masih Beraksi, Sempat Viral karena Simpan Uang Rp40 Juta

    Kediri (beritajatim.com) – Seorang pengamen lanjut usia berinisial A (70), warga Mojoroto, Kota Kediri, kembali terlihat beraksi di sejumlah warung di bantaran Sungai Brantas. Sebelumnya, A sempat viral lantaran menyimpan uang sebesar Rp40 juta saat diamankan oleh Satpol PP Kota Kediri.

    Aksi pengamen sekaligus pengemis ini menjadi perhatian setelah adanya aduan masyarakat. Sebab, A kerap meminta uang dengan cara memaksa, bahkan sampai menggedor-gedor pintu mobil pengguna jalan.

    Namun, dalam pantauan terbaru, A kini tidak lagi memaksa orang untuk memberi uang. Ia terlihat berpindah-pindah dari satu warung ke warung lain.

    Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban (Kabid Trantib) Satpol PP Kota Kediri, Agus Dwi Ratmoko, menanggapi informasi ini.

    “Terima kasih atas informasinya dan nanti akan ditindaklanjuti,” ujarnya. Ia juga menambahkan, “Yang penting tidak di traffic light.”

    Sebelumnya, A sempat diamankan oleh Satpol PP dan ditemukan memiliki uang Rp40 juta. Uang tersebut rupanya tidak disimpan di rumahnya karena ia hidup membujang.

    Oleh karena itu, ia selalu membawa uang tersebut saat mengamen. Pendapatan A pun terbilang besar, dalam waktu tiga jam ia bisa memperoleh sekitar Rp150 ribu. [nm/ted]

  • Sukses, PWI Tuban Gelar Fun Run Night Color Pertama Kali

    Sukses, PWI Tuban Gelar Fun Run Night Color Pertama Kali

    Tuban (beritajatim.com) – Fun Run Night Color pertama kali di Tuban, ratusan peserta antusias meriahkan acara yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tuban, Sabtu (22/2/2025) malam, di Kompi Senapan C Tuban, dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 79.

    Selain Fun Run Night Color, sejumlah awak media yang masuk dalam kepengurusan PWI Tuban juga dilantik untuk periode 2025-2028 yang langsung dipimpin oleh Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim.

    Nampak pada kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban Joko Sarwono bersama jajaran Forkopimda dan OPD Kabupaten Tuban.

    Ketua PWI Tuban, Suwandi mengatakan bahwa kegiatan ini bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga menjadi wadah kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat.

    “Kami ingin menghadirkan pengalaman olahraga yang berbeda, di mana masyarakat bisa berolahraga sambil bersenang-senang dalam suasana penuh warna serta kegembiraan yang juga baru pertama di Tuban,” ucap Suwandi.

    Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan Tuban Runners dan dikonsep penuh warna, sehingga memberikan kesan tersendiri bagi peserta selain berolahraga.

    “Kami juga mengucapkan banyak terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini, termasuk peserta yang antusiasnya ramai sekali,” terang Suwandi.

    Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, memberikan apresiasi atas kegiatan Fun Run Night Color yang diselenggarakan oleh PWI Tuban.

    “Saya rasa selagi kegiatan ini memiliki manfaat untuk masyarakat, kami dari Pemkab Tuban tentu akan memberikan dukungan untuk kegiatan yang memiliki nilai lebih,” tutur Joko Sarwono.

    Sehingga, Joko Sarwono berharap bahwa kegiatan seperti ini terus diselenggarakan di masa mendatang, melalui kolaborasi dan sinergitas antara insan pers dan masyarakat.

    “Melalui acara ini, menjadi bukti bahwa olahraga bisa dikemas secara menyenangkan dan menjadi ajang kebersamaan bagi masyarakat luas,” pungkasnya. [ayu/ted]

  • Hari Peduli Sampah Nasional, Banyuwangi Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah

    Hari Peduli Sampah Nasional, Banyuwangi Gelar Aksi Bersih dan Pilah Sampah

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemkab Banyuwangi menggelar aksi bersih dan pilah sampah di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Blambangan, Minggu (23/12/2025).

    Aksi tersebut dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada 21 Februari 2025.

    Kegiatan dimulai dengan melaksanakan senam pagi bersama, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih sampah di sekitar lapangan Taman Blambangan. Sembari menenteng kantong sampah, ratusan masyarakat dari berbagai kalangan usia tampak bersama-sama memungut sampah yang mereka temui di sekitar lokasi. Sampah-sampah yang telah mereka pungut tersebut, selanjutnya disetorkan dan dipilah di areal khusus yang telah tersedia.

    “Ini sebagai upaya mendorong masyarakat agar terbiasa memilah sampah dari sumbernya. Kita ajak masyarakat untuk memulai perubahan dari diri sendiri, dari rumah kita, dan dari setiap sumber sampah yang ada,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dwi Yanto, saat hadir dalam acara tersebut.

    Dwi menegaskan, kebiasaan memilah dan mengolah sampah dari sumbernya harus diwujudkan bersama. Dengan memilah sampah organik dan anorganik, kita dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sampah organik, imbuhnya, dapat diolah jadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kertas dapat didaur ulang.

    Dwi pun mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. Dengan cara membiasakan memilah sampah dari rumah, kurangi sampah plastik, serta mendukung penggunaan produk daur ulang.

    “Tindakan sederhana ini memiliki dampak besar dalam mengurangi pencemaran lingkungan. Serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat,” kata dia.

    Peringatan HPSN 2025 tersebut melibatkan berbagai pihak, di antaranya Project STOP melalui program Banyuwangi Hijau dan stakeholder lainnya.

    Selain aksi bersih dan pilah sampah di RTH Taman Blambangan, juga digelar edukasi pengelolaan sampah bagi masyarakat, penanganan residu sampah, dan penguatan sistem daur ulang melalui ruang sirkular.

    “Kita berharap nantinya ada peningkatan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat terkait pengelolaan persampahan di Banyuwangi,” ujar Senior Project Manager Banyuwangi Hijau, Lintong Elmanik.

    Di Banyuwangi sendiri telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan sehingga penanganannya cukup komprehensif, dari hulu ke hilir. Pengelolaan persampahan dilakukan secara berkelanjutan melalui 26 Tempat Pengelolaan Sampah dengan konsep Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di sejumlah kecamatan.

    Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rerata sampah yang dikelola 12-25 ton/hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari.

    Banyuwangi juga bekerjasama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dan laut dengan memasang jaring penghalang. Terbaru, program pengelolaan dan penanganan sampah di Banyuwangi juga mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab.

  • Ribuan Warga Berebut Tumpeng Durian di Wonosalam Jombang

    Ribuan Warga Berebut Tumpeng Durian di Wonosalam Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Lapangan Kecamatan Wonosalam kembali dipadati ribuan warga yang datang dari berbagai daerah, Minggu (23/2/2025). Mereka berkumpul untuk satu tujuan: ikut serta dalam tradisi Kenduren atau Kenduri Durian. Ini sebuah ritual tahunan yang merayakan hasil panen durian dengan menyusun tumpeng raksasa berisi 2.025 butir durian.

    Menginjak siang, iring-iringan kirab tumpeng hasil bumi dari sembilan desa di Kecamatan Wonosalam menjadi tontonan menarik. Diiringi kesenian tradisional, gunungan durian perlahan memasuki lapangan utama, disambut tepuk tangan dan sorak-sorai warga yang sudah menunggu sejak pagi.

    Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Jombang, Salmanudin Yazid atau Gus Salman. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa Kenduren Wonosalam bukan sekadar perayaan, tetapi ungkapan syukur atas melimpahnya hasil bumi Wonosalam.

    Ia berharap keberkahan terus mengalir untuk masyarakat setempat, terutama bagi para petani durian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah ini. Gus Salman mengungkapkan, potensi durian di Woosalam pada 2025 luar biasa.

    “Karena terdapat 159.624 pohon durian. Sedangkan produksi durian di Wonosalam mencapai 54.377 kwintal per tahun. Ini sangat luar biasa. Nah, kenduri durian ini sebagai bentuk syukur atas limpahan hasil bumi itu,” katanya.

    Momen paling dinanti sekaligus paling menegangkan terjadi setelah sambutan resmi selesai: pembagian tumpeng durian. Ribuan warga yang sudah lama menunggu mulai berdesakan, berebut posisi terbaik untuk mendapatkan durian secara gratis.

    Beberapa panitia yang berdiri di sekitar gunungan durian mulai menyebarkan buah ke arah pengunjung, sementara sebagian besar warga nekat menerobos barisan demi mengambil durian langsung dari tumpeng. Dalam hitungan menit, gunungan durian yang sebelumnya kokoh berdiri mulai goyah.

    Di tengah suasana penuh euforia, terdengar jeritan kecil dari beberapa warga yang terdorong oleh desakan massa. Beberapa panitia tampak sibuk menenangkan keadaan, namun antusiasme pengunjung terlalu besar untuk dikendalikan.

    Warga berdesakan untuk mendapatkan durian Wonosalam

    “Saya sudah datang sejak subuh, biar dapat durian gratis!” ujar Sutarno (52), warga asal Mojokerto, yang akhirnya berhasil mendapatkan dua butir durian.

    Fenomena berebut makanan dalam acara Kenduren Durian bukanlah hal baru dalam tradisi Nusantara. Di banyak daerah, acara seperti grebeg, sedekah bumi, hingga rebutan gunungan sering kali mencerminkan nilai kebersamaan, keberlimpahan, sekaligus semangat perjuangan.

    Meski terlihat kacau, menurutnya, acara seperti ini juga menjadi simbol kesetaraan. Tidak ada batasan antara kaya dan miskin, semua berhak mendapatkan bagian dari berkah hasil panen. Beberapa pengunjung menilai bahwa acara ini perlu dikelola lebih baik agar tidak menimbulkan insiden. [suf]