Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Gubernur Jatim Siapkan ‘Ramadhan Produktif’ Selama Libur Sekolah

    Gubernur Jatim Siapkan ‘Ramadhan Produktif’ Selama Libur Sekolah

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan program ‘Ramadan Produktif’ bagi murid SMA dan SMK di Jawa Timur. Program ini sengaja digagas untuk memastikan murid di Jatim tetap aktif dan produktif dalam belajar sekaligus memperkuat iman dan taqwa selama bulan Ramadan.

    Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan, program ini diinisiasi sebagai respon atas Surat Edaran Bersama (SEB) Kemenag, Kemendikdasmen dan Kemdagri Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 400.1/320/SJ Tentang Pembelajaran Di Bulan Ramadan Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    Ia menyebut program Ramadan Produktif akan berlaku untuk proses pembelajaran selama jadwal libur sekolah di bulan Ramadan dan libur Hari Raya Idul Fitri.

    “Program ini dibuat untuk murid agar mereka tetap aktif dan produktif selama tidak berada di sekolah. Selain siswa aktif secara akademik, mereka juga didorong untuk memperdalam ibadah serta beramal,” ujar Gubernur Khofifah di sela-sela kegiatannya dalam Retreat di Magelang, Selasa (25/2/2025).

    Khofifah melanjutkan, pembelajaran mandiri dilakukan dengan mengupdate mata pelajaran serta memperkuat dan memperdalam materi yang harus didapatkan murid sesuai dengan materi yang didapat di sekolah.

    Meskipun dilakukan secara mandiri, ia juga menegaskan bahwa murid tetap akan mendapat bimbingan secara langsung dari guru mata pelajaran (mapel) masing-masing.

    “Program ini tidak hanya akademik, tapi juga akan tetap memperhatikan pentingnya pembentukan karakter murid. Termasuk di dalamnya berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di masjid atau panti asuhan sekitar rumah,” tegasnya.

    Khofifah mencontohkan, para murid bisa mengadakan bakti sosial secara berkelompok atau kelas untuk mengunjungi panti asuhan untuk berbagi dengan sesama.

    “Kegiatan ini meskipun dilakukan berkelompok oleh murid, guru kelas tetap harus mengkoordinir dengan mengumpulkan pakaian yang layak pakai dan juga berbagi makanan buka puasa untuk sesama,” jelasnya.

    Lebih lanjut, melalui program Ramadan Produktif ini, Gubernur Khofifah berharap agar dapat memberikan pengalaman, hikmah dan kesan penuh makna bagi para murid yang nantinya dapat diceritakan saat kembali ke sekolah.

    “Apalagi kalau hanya digunakan untuk tidur saja atau bermain, atau melakukan aktifitas diluar dari pendidikan dan karakter murid ini tentu kurang bermanfaat,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai menambahkan, program Ramadan Produktif juga berlaku bagi sekolah. Di mana, selama pembelajaran di bulan Ramadan, sekolah diharapkan mengintegrasikan kegiatan keagamaan dalam proses belajar mengajar.

    Bagi siswa Muslim, kegiatan ini dapat berupa tadarus Al-Qur’an, pesantren kilat, dan kajian keislaman. Sementara itu, siswa non Muslim dianjurkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

    Melalui program ini, Kadindik berharap peran kepala bidang SMA, SMK dan PKLK serta cabang dinas harus ikut memberikan monitoring dan bimbingan secara langsung ke sekolah-sekolah yang ada diwilayah kewenangannya. Sekaligus memberikan evaluasi jika sekolah mengalami hambatan dalam pelaksanaan program.

    “Yang terpenting harapan kita bersama murid-murid dimanapun mereka berada tetap aktif dengan kegiatan yang produktif dan beribadah selama Bulan Suci Ramadhan,” pungkas Aries.

    Sebagai informasi, pemerintah telah mengatur libur sekolah pada tanggal 27 dan 28 Februari serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025 selama bulan Ramadhan. Selama libur sekolah, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah/madrasah/satuan pendidikan keagamaan.

    Kemudian tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah madrasah atau satuan pendidikan keagamaan.

    Selanjutnya, menjelang perayaan Idul Fitri, sekolah akan kembali diliburkan mulai 26 Maret hingga 8 April 2025. Setelah libur Idul Fitri berakhir, siswa dijadwalkan kembali masuk sekolah pada 9 April 2025 untuk melanjutkan kegiatan belajar seperti biasanya. [tok/beq]

  • Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya

    Aktivis GMNI, PMII, dan HMI Demo di Pendopo Pacitan: Berikut Tuntutannya

    Pacitan (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam tiga organisasi, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Pacitan, pada Senin (25/2/2025).

    Sebelum menuju pendopo, para mahasiswa ini, terlebih dahulu berkumpul di Kampung Pacitan. Tepatnya di samping markas DPC PDI Perjuangan Pacitan.

    Dengan mengendarai sepeda motor, mereka bergerak menuju Alun-alun Pacitan sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Makan dijanjikan, sekolah masa depan dikorbankan, dihancurkan” serta “Program MBG, Modal Bacot Gede”.

    Setibanya di pendopo, massa sempat tertahan karena pintu utama dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Namun, mereka berhasil masuk ke halaman pendopo setelah mencari jalan lain.

    Koordinator aksi, Al Ahmadi, menyampaikan bahwa pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan efisiensi kabinet, bukan sekadar efisiensi anggaran. Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran.

    “Program makan bergizi gratis, justru menyasar sekolah-sekolah bonafide, bukan sekolah-sekolah di pelosok desa yang seharusnya lebih membutuhkan,” ujarnya.

    Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Pacitan, Gagarin Sumrambah, mengatakan bahwa pihaknya telah mempelajari dan mendiskusikan materi tuntutan mahasiswa bersama OPD terkait.

    “Memang ada beberapa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, namun ada pula kendala regulasi yang membatasi langkah kami. Aspirasi yang Anda sampaikan akan kami tampung, diteruskan kepada Bupati, dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” jelas Gagarin. [end/but]

  • Demo Hitam di Jombang: Seruan Darurat Korupsi Menggema di Depan Kantor DPMD

    Demo Hitam di Jombang: Seruan Darurat Korupsi Menggema di Depan Kantor DPMD

    Jombang (beritajatim.com) – Puluhan anggota Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Selasa (25/2/2025).

    Mengenakan pakaian serba hitam, massa bergerak dari Gedung Tenis Indoor, sekitar 100 meter dari lokasi aksi, sambil membawa spanduk dan poster yang menyuarakan satu pesan utama: Jombang darurat korupsi!

    “Korupsi adalah bencana dari segala bencana,” demikian bunyi salah satu spanduk yang mereka bentangkan. Tuntutan mereka jelas: berantas korupsi di desa-desa Jombang dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu.

    Ketua FRMJ, Joko Fattah Rochim, dengan lantang mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya praktik korupsi di tingkat desa. Ia menuding DPMD Jombang sebagai institusi yang terlibat atau setidaknya membiarkan penyimpangan dana desa terjadi tanpa ada tindakan tegas.

    “DPMD Jombang menjadi sarang korupsi yang bekerja sama dengan pendamping desa. Padahal, Dana Desa (DD) bukan milik kepala desa, melainkan hak rakyat!” serunya dalam orasi.

    Fattah juga menyoroti lemahnya respons inspektorat, kepolisian, dan kejaksaan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang telah mencuat ke publik. “Semua diam, seolah membiarkan penyelewengan ini terus terjadi,” imbuhnya.

    Tak hanya FRMJ, aksi ini juga diikuti berbagai elemen masyarakat, termasuk Yuli, koordinator paguyuban becak bermotor Jombang. Ia menyesalkan bahwa uang negara yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial justru diselewengkan oleh oknum pejabat desa.

    “Korupsi terjadi karena ada kesempatan dan kurangnya pengawasan. Kami tidak ingin hak rakyat terus dirampas!” ujarnya penuh semangat.

    Di sisi lain, Kepala Dinas DPMD Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, menanggapi aksi ini dengan sikap yang lebih hati-hati. Ia menyebut bahwa beberapa kasus dugaan korupsi di desa, seperti kasus Desa Pulo Lor, telah ditangani oleh inspektorat dan kejaksaan.

    “Secara etika, kami tidak bisa masuk terlalu jauh jika kasusnya sudah dalam penanganan pihak berwenang,” ujarnya.

    Aksi ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum di Jombang. Publik menuntut transparansi dan ketegasan dalam pemberantasan korupsi, terutama di tingkat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pembangunan masyarakat. [suf]

  • DPR Harap Proyek yang Didanai Danantara Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

    DPR Harap Proyek yang Didanai Danantara Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

    Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia berharap, Danantara turut berpartisipasi dalam ekonomi kerakyatan.

    “Kami berharap, proyek-proyek yang didanai melalui Danantara dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam negeri,” kata Cucun.

    Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun mendorong agar program Danantara diselaraskan dengan sektor pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). Cucun juga menekankan agar Danantara banyak diarahkan pada proyek-proyek padat karya yang bermitra dengan UMKM dan koperasi.

    “Maka penting juga dipersiapkan SDM dalam negeri yang kompeten sesuai bidang-bidang yang diprioritaskan agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” tegasnya.

    Dengan begitu, Cucun juga berharap, Danantara dapat membawa kemajuan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Serta menjadi sovereign wealth fund Indonesia tersebut dapat membangkitkan perekonomian negara.

    “Semoga Danantara dapat membuat multiplier effect yang besar dalam perekonomian Indonesia dan menggerakkan ekonomi lokal,” kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

    Seperti diketahui, nama Danantara sendiri diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di mana ‘Daya’ berarti energi, ‘Anagata’ berarti masa depan, dan ‘Nusantara’ merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia.

    “Dengan semangat tersebut, saya secara pribadi berharap visi Danantara bisa tercapai untuk menjadi pengelola investasi negara yang terkemuka dan dapat mendorong transformasi ekonomi negara,” ujar Cucun. [hen/but]

  • Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Jember Hadirkan Sejumlah Catatan

    Raperda Pendidikan Wawasan Kebangsaan di Jember Hadirkan Sejumlah Catatan

    Jember (beritajatim.com) – Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang menjadi prakarsa legislasi DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menghadirkan sejumlah catatan penting.

    Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jember menyepakati adanya kelompok kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan (PWK).

    “Pengurus PWK diketuai Sekretaris Daerah bersama dengan stakeholder dari setiap lini masyarakat yang vital dan esensial dalam penyelenggaraan PWK,” kata Siti Baidaus Sholeha, juru bicara Bapemperda, dalam sidang paripurna DPRD Jember, Senin (24/2/2025).

    Harapannya, sasaran penyelenggaran PWK tidak hanya generasi muda, siswa, atau sekelompok masyarakat, namun seluruh lapisan masyarakat. agar kesadaran kolektif terwujud. Tokoh masyarakat juga menjadi sasaran.

    “Tentunya dengan sasaran dari tokoh masyarakat setempat, tokoh pemuda, maupun tokoh lainnya diharapkan akan mampu menginternalisasi dan bahkan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila semakin dinamis,” kata Baidaus.

    Bapemperda juga sepakat dengan pembentukan Kampung Pancasila, sebagaimana pasal 23 dalam naskah raperda. “Pemberian predikat ataupun penghargaan itu didahului dengan adanya perubahan yang siginifikan dan bukti yang nyata, sehingga diharapkan mampu getuk tinular kepada desa dan kelurahan lainnya,” kata Baidaus.

    Pendidikan wawasan kebangsaan, menurut Baidaus, juga bisa mencegah peredaran alkohol di Jember. “Tentunya kami sepakat, metode pembelajaran aktif menjadi metode yang efektif untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kebangsaan yang lebih aktual terhadap konteks kemasyarakatan saat ini,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

    Raperda Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan juga diharapkan dapat menguatkan profil pelajar Pancasila di setiap lembaga pendidikan formal maupun informal. Tentu saja, lanjut Baidaus, perlu ada penguatan kurikulum nasional untuk meningkatkan wawasan kebangsaan.

    “Penyelenggaran PWK ini menjadi salah satu sarana penguat karakter manusia Indonesia di daerah untuk menjadi manusia Indonesia yang berwawasan kebangsaan, karena kurikulum nasional juga akan serentak dilaksanakan di daerah,” kata Baidaus.

    Dalam konteks nasionalisme, menurut Baidaus, rancangan peraturan daerah ini diharapkan bisa memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan masyarakat, bermanfaat secara ekonomis, dan bermanfaat fungsional.

    “Selain itu di dalam muatan materi yang akan diberikan terdapat materi aktualisasi, yang artinya materi tersebut tidak hanya dihafalkan melainkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” kata Baidaus.

    Lebih jauh, Bapemperda DPRD Jember ingin pendidikan wawasan kebangsaan ini tidak hanya menjadi kurikulum sekolah dalam pendidikan formal. Lebih dari itu, pendidikan ini diseminasi melalui gerakan pendidikan non formal. “Oleh karena itu, di dalam raperda ini ditekankan pula stakeholder dan peran serta masyarakat luas untuk mewujudkan tujuan bersama ini,” kata Baidaus.

    Pesantren akan memegang peran penting untuk menyosialisasikannya. “Selanjutnya kesadaran kolektif ini akan tumbuh secara merata sebagai ruh pembangunan bangsa dan karakter manusia Indonesia,” kata Baidaus.

    Bagaimana dengan anggarannya? Baidaus menegaskan, anggaran penyelenggarakan PWK diambilkan dari APBD dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat. ” Tentunya dengan monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh bupati melalui perangkat daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik dan oleh DPRD,” katanya.

    Menurut Baidaus, DPRD Jember tidak hanya merancang APBD atas usulan pemerintah daerah.”Namun lebih dari ini, fungsi anggaran DPRD mampu menjadi alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk pelaksanaan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan,” katanya. [wir]

  • Wabup Blitar Sebut APBD 2025 Bukan Produknya, Takut Ditagih Janji?

    Wabup Blitar Sebut APBD 2025 Bukan Produknya, Takut Ditagih Janji?

    Blitar (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Blitar, Beky Herdihansah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 ini bukan hasil penyusunannya. Hal itu diungkapkan Beky di depan puluhan warga Desa Balerejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. 

    Ungkapan ini dilontarkan Beky saat mendapatkan keluhan dari warga Balerejo perihal kondisi jalan yang rusak parah. Beky pun memberikan penjelasan soal APBD 2025 itu agar warga tidak salah paham.

    “APBD tahun 2025 niku bukan saya yang menata makanya saya infokan ke warga,” ungkap Beky, saat berkunjung ke Balerejo, Selasa (25/2/2025) kemarin.

    Beky pun menegaskan bahwa APBD tahun 2025 ini merupakan produk dari Bupati Blitar yang lama yakni Rini Syarifah. Sehingga Beky meminta agar warga memaklumi jika dalam 1 tahun kepemimpinannya belum bisa berbuat banyak.

    “Nanti tanya mana janji Jambul Biru (julukan Beky) mau membenahi jalan, jalan akan bagus semua ternyata tidak, takut saya kalau salah paham makanya ini saya beritahu,” tegasnya.

    Pria berambut biru itu pun menegaskan bahwa dirinya dan Bupati Blitar sekarang yakni Rijanto tidak ikut campur dalam penyusunan APBD 2025. Kader dari PAN itu pun baru akan ikut menyusun APBD Kabupaten Blitar pada tahun 2026 mendatang.

    “Jadi APBD 2025 itu bukan bapak bupati sama saya yang menata, itu yang menata masih bupati yang kemarin, jadi nanti benar-benar murni saya bersama pak bupati itu di 2026, di tahun 2026 ini baru saya dan pak bupati akan menyusun APBD Kabupaten Blitar,” tegasnya.

    Meski bukan hasil penyusunannya, Beky berjanji tetap akan bekerja maksimal dengan APBD 2025 ini. Beky pun tetap akan berusaha mencarikan solusi atas segala keluhan warga.

    “Tapi saya tetap akan berusaha walaupun 2025 sudah penataan yang bupati kemarin tetapi saya tetap akan berusaha mencari anggaran di luar APBD yang bisa saya bawa ke Blitar,” tandasnya. [owi/beq]

  • Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival Masuk KEN 2025

    Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival Masuk KEN 2025

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Dua event Banyuwangi Festival, yakni Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), kembali masuk kalender event nasional Kharisma Event Nusantara (KEN) 2025 versi Kementerian Pariwisata (Kemenpar).

    “Kami bersyukur, dua event unggulan Banyuwangi Festival kembali masuk agenda KEN 2025. Terima kasih kepada Kemenpar, dengan ini Kemenpar akan membantu mempromosikan event unggulan Banyuwangi. Sekaligus ini tantangan bagi Banyuwangi untuk terus berkreasi menyuguhkan event pariwisata yang berkualitas dan berkelas,” ujar Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani.

    KEN merupakan kompilasi event unggulan dari berbagai wilayah Indonesia yang telah dikurasi secara nasional. KEN tahun ini telah diluncurkan Kementerian Pariwisata RI melalui kanal YouTube KEN pada Jumat (21/2/2025) lalu. Kemenpar secara resmi mengumumkan 110 event terbaik KEN tahun 2025.

    “Semoga ditetapkannya dua event Banyuwangi sebagai agenda pariwisata nasional mampu meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Banyuwangi. Ujungnya berdampak pada peningkatan perekonomian daerah,” harap Bupati Ipuk.

    Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, Taufik Rohman, menambahkan bahwa masuknya BEC dan Gandrung Sewu dalam KEN 2025 melalui proses kurasi sejak akhir 2024.

    Diketahui, proses kurasi tersebut melibatkan tim kurator yang terdiri dari lima bidang. Di antaranya Bidang Ide dan Inovasi, Bidang Pemasaran dan Strategi Komunikasi, Bidang Manajemen Kegiatan, Bidang Manajemen Keuangan, dan Bidang Analisis Dampak.

    Pada tahun ini, BEC dan Gandrung Sewu diagendakan digelar pada bulan Juli dan Oktober 2025. Melalui event ini, diharapkan jumlah kunjungan wisatawan ke Banyuwangi meningkat, sehingga dapat mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor.

    “Alhamdulillah, selama 4 tahun beruntun Banyuwangi konsisten menempatkan dua event unggulan dalam agenda KEN. Semoga hal baik ini dapat memberikan dampak positif juga untuk masyarakat,” pungkas Taufik. [alr/beq]

  • Pemkab Pasuruan Larang Sound Horeg untuk Bangunkan Sahur

    Pemkab Pasuruan Larang Sound Horeg untuk Bangunkan Sahur

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan resmi melarang penggunaan sound system horeg untuk membangunkan sahur selama bulan suci Ramadhan 1446 Hijriyah. Keputusan ini diambil dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesepakatan Bersama Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriyah yang dipimpin oleh Wakil Bupati Pasuruan, HM Shobih Asrori.

    Wakil Bupati Shobih Asrori menjelaskan bahwa penggunaan sound system horeg dilarang karena dianggap mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Suara yang dihasilkan sangat mengganggu waktu istirahat warga, terutama lansia dan balita.

    “Semua penggunaan sound system horeg kita larang agar masyarakat yang melaksanakan ibadah puasa menjadi tenang,” kata Shobih.

    Pelarangan ini juga bertujuan untuk mencegah potensi tawuran antar kampung yang sering dipicu oleh penggunaan sound system horeg. Pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama Polri dan TNI akan mengawasi dan mengevaluasi penggunaan sound system horeg di masyarakat.

    Sanksi tegas akan diberikan bagi pelanggar, mulai dari teguran hingga pidana. “Kami harapkan kepada masyarakat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan bersama ini. Apabila masih saja dilakukan, maka sanksi tegas akan diberikan,” tegasnya.

    Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pasuruan, KH Nurul Huda, menambahkan bahwa penggunaan sound system horeg dapat merusak bangunan rumah warga dan membahayakan orang lain. “Penggunaan sound system horeg itu bisa membuat genteng rumah jatuh, kacanya pecah, dan lainnya. Ini sudah jelas meresahkan dan membahayakan orang lain,” ujarnya.

    Dengan adanya larangan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Pasuruan dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan khusyuk. [ada/beq]

  • Sidang MK Tuntas, KPU Pamekasan Segera Tetapkan Pemenang Pilkada 2024

    Sidang MK Tuntas, KPU Pamekasan Segera Tetapkan Pemenang Pilkada 2024

    Pamekasan (beritajatim.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi tidak menerima gugatan tim hukum pasangan calon (paslon) Mohammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilakda) Pamekasan 2024.

    Hal tersebut berdasar pengucapan putusan sengketa Pilkada Pamekasan, dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Pamekasan 2024 di Gedung MK, Jl Merdeka Barat XVII No 2-C Gambir, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025) malam.

    Bahkan dengan penguatan putusan yang tentang sengketa pilkada Pamekasan 2024, tahapan proses pilkada Pamekasan, dapat dipastikan hampir rampung. “Dalam pokok permohonan menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim MK, Suhartoyo.

    Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh hakim MK, Asrul Sani juga dinyatakan bahwa dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum secara seluruhnya. Sehingga pemohon juga dinilai tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan permohonan a quo.

    Dengan putusan tersebut, KPU Pamekasan segera menindaklanjuti dengan mengumumkan penetapan paslon bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih, Periode 2025-2030. “Melalui putusan ini, kami memiliki kewajiban untuk melaksanakan rapat penetapan bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih,” kata Komisioner KPU Pamekasan, A Tajul Arifin, Selasa (25/2/2025).

    “Insya’ Allah dalam tiga hari kedepan, kami akan akan segera menetapkan bupati dan wakil bupati Pamekasan terpilih. Mengenai teknis dan persiapannya, masih akan kita rapatkan terlebih dahulu,” pungkasnya.

    Berdasar rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten yang dilaksanakan KPU Pamekasan, di Gedung Serbaguna PKP RI Pamekasan, Jl Kemuning 22 Pamekasan, Rabu hingga Kamis (4-5/12/2024) lalu. Sudah dinyatakan tuntas.

    Bahkan dalam pleno terbuka tersebut, paslon nomor urut 2 Pilkada Pamekasan, KH Kholilurrahman dan Sukriyanto (KHARISMA) dinyatakan unggul dari dua paslon lainnya dengan meraih dukungan sebanyak 291.246 suara (50,9 persen).

    Sementara paslon nomor urut 1 Fattah Jasin dan Mujahid Anshori (TAUHID) mendapatkan total dukungan sebanyak 17.307 suara (3 persen), dan paslon nomor urut 3 Muhammad Baqir Aminatullah dan Taufadi (BERBAKTI) mendulang sebanyak 263.740 suara (46,1 persen). [pin]

  • Perbup Terbit, ADD Rp144 M untuk 22 Desa di Blitar Siap Cair

    Perbup Terbit, ADD Rp144 M untuk 22 Desa di Blitar Siap Cair

    Blitar (beritajatim.com) – Sebanyak 220 desa di Kabupaten Blitar kini sudah bisa mengajukan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Januari dan Februari. Hal itu terjadi setelah Peraturan Bupati (Perbup) soal ADD telah terbit.

    Dengan terbitnya Perbup tersebut maka 220 desa se Kabupaten Blitar kini sudah bisa mengajukan pencairan ADD yang sebelumnya sempat terlambat. Diketahui pencairan ADD untuk bulan Januari dan Februari 2025 sempat terlambat akibat belum terbitnya Perbup.

    “Per tanggal 10 kemarin Perbup ADD kita sudah terbit ya, jadi teman-teman desa sudah bisa mengajukan pencairan ADD yang bulan Januari dan Februari,” kata Bambang Dwi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Rabu (25/2/2025).

    Sejatinya jika mengacu pada regulasi, pencairan ADD harusnya dilakukan setiap bulan. Namun pada karena ada kendala dalam Perbup akhirnya pencairan ADD untuk bulan Januari dan Februari harus terlambat.

    “Harapan kita, ADD ini bisa dicairkan setiap bulan seperduabelas sesuai dengan persyaratan Perbup,” tegasnya.

    Kini setelah terbitnya Perbup tersebut maka pencairan ADD untuk 220 desa se- Kabupaten Blitar bisa dilakukan setiap bulan. Sekedar diketahui ADD Kabupaten Blitar tahun ini mencapai Rp144 miliar. Nilai itu sama dengan ADD Kabupaten Blitar tahun 2024 kemarin.

    “Insya Allah bisa setiap bulan dan ini perlu kerjasama baik dengan semua,” tandasnya. [owi/beq]