Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Disbudporapar Tuban Tegaskan Tempat Biliar Tidak Boleh Jual Miras

    Disbudporapar Tuban Tegaskan Tempat Biliar Tidak Boleh Jual Miras

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Tuban menegaskan bahwa tempat biliar tidak diperbolehkan menjual minuman keras (miras). Kepala Disbudporapar M Emawan Putra menyampaikan bahwa biliar merupakan salah satu cabang olahraga, sehingga tempat latihan biliar harus dijaga agar tetap kondusif dan sesuai fungsinya.

    “Banyaknya pusat latihan ini berharap bisa memotivasi para atlet biliar itu bisa latihan di tempat yang lebih representatif,” kata Emawan, Jumat (3/5/2025).

    Ia menambahkan, banyaknya tempat biliar di Tuban menjadi peluang baik untuk menjaring bibit atlet potensial, asal tempat tersebut memenuhi standar kelayakan. Mengenai perizinan operasional, Emawan menyebut hal itu menjadi ranah OSS di PTSP.

    Terkait adanya miras di sejumlah tempat biliar, Emawan menyatakan hal itu sangat tidak etis. “Biliar merupakan tempat olahraga, bukan tempat hiburan. Kalau misal menjual miras itu kan gak boleh,” tegasnya.

    Emawan juga menyoroti aspek lainnya seperti keberadaan ladies penata bola biliar. Selama keberadaan mereka tidak mengganggu dan semua pihak bisa menjaga diri, menurutnya tidak menjadi persoalan.

    “Sebenarnya ndak masalah, itu karena gara-gara ada salah satu oknum yang mancing-mancing kemudian dituruti dan katut liyane (ikut yang lain),” ungkapnya.

    Ia meminta pemilik usaha biliar untuk memberikan aturan yang jelas berupa SOP dan tata tertib guna menjaga suasana tempat tetap positif. Ia menekankan, tempat biliar harus fokus pada pembinaan atlet, bukan menjadi tempat hiburan.

    “Bahkan tempat karaoke saja dilarang menjual miras, apalagi tempat olahraga seperti biliar,” pungkasnya. [dya/beq]

  • Banyuwangi Terapkan Pendidikan Berbasis Kreativitas, Dorong Inovasi Pelajar

    Banyuwangi Terapkan Pendidikan Berbasis Kreativitas, Dorong Inovasi Pelajar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi terus berinovasi dalam dunia pendidikan dengan mengedepankan kreativitas siswa. Penerapan pendidikan berbasis kreativitas ini terlihat jelas pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diadakan di halaman Kantor Bupati Banyuwangi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa di luar aspek akademik, mendorong mereka untuk berkreasi dan menghasilkan karya inovatif.

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani bekerja sama dengan Profesor Yohanes Surya meluncurkan program Smart Gasing, yang memberikan pelatihan sains kepada guru dan pelajar di Banyuwangi. Program ini berhasil mencetak banyak karya teknologi yang luar biasa, salah satunya adalah inovasi dari Farras Setyo Akbar, siswa kelas 8 SMPN 1 Banyuwangi. Terinspirasi dari film futuristik, Farras menciptakan perangkat smart home berbasis suara yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi gempa dan kebakaran untuk meningkatkan keselamatan rumah.

    “Selain untuk kenyamanan, alat ini juga dilengkapi sensor pendeteksi gempa dan kebakaran. Jadi bisa sekaligus untuk keselamatan rumah,” kata Farras.

    Melalui kegiatan ekstrakurikuler robotika di sekolahnya, Farras mempelajari bahasa pemrograman dan berhasil merancang prototipe perangkat tersebut dalam waktu dua minggu. Perangkat yang dikembangkan Farras ini berbasis Internet of Things (IoT), yang memungkinkan perangkat tersebut dikendalikan dari jarak jauh melalui smartphone. Dengan fitur timer, perangkat ini mampu mengendalikan kipas angin, AC, lampu, hingga membuka pintu dan garasi otomatis hanya dengan perintah suara melalui Google Voice.

    Selain Farras, inovasi lain datang dari Rayhan Dwi, siswa kelas 11 jurusan Teknik Elektronika SMKN 1 Glagah, yang memamerkan mesin 2D printing berbasis laser. Mesin ini mampu memotong dan membentuk desain custom dari bahan akrilik dan triplek dalam waktu kurang dari 10 menit dengan akurasi hingga 95 persen, sangat cocok untuk produksi plakat, gantungan kunci, dan piala.

    Tidak kalah menarik, siswa dari SMKN 1 Banyuwangi juga memperkenalkan mesin-mesin inovatif seperti Mesin Pencacah Pakan Ternak, Kompor Berbahan Bakar Oli Bekas, dan Mesin Penggilingan, beberapa di antaranya telah dijual dan dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

    Bupati Ipuk menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter, kreativitas, dan inovasi siswa. “Alhamdulilah anak-anak Banyuwangi mampu berkreasi dan menciptakan karya yang unik. Banyak siswa Banyuwangi yang meraih prestasi internasional,” ujarnya.

    Ipuk juga menyampaikan bahwa pendidikan harus melibatkan berbagai pihak dalam menciptakan sistem pendidikan yang berpihak pada siswa. “Sesuai arahan Bapak Presiden, pendidikan bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga karakter dan kreativitas. Anak-anak harus didorong untuk berani mencari tahu dan belajar dari lingkungannya,” pungkasnya. [alr/beq]

  • DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    DPRD Magetan: Pelantikan Bupati-Wabup Menunggu Proses di Kemendagri

    Magetan (beritajatim.com) – Ketua DPRD Magetan, Suratno, menyampaikan proses pengesahan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih tengah memasuki tahap administratif. Usai Rapat Paripurna Penetapan di DPRD Magetan pada 28 April 2025 lalu, ia menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan dokumen resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Timur.

    “Kami kirimkan ke Mendagri lewat Gubernur Jawa Timur. Tinggal menunggu saja,” ujar Suratno.

    Dalam keterangannya, Suratno menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk peran sentral Gubernur Jawa Timur dalam proses tersebut. “Ya, kita akan mengirim surat dulu ke Jawa Timur. Pasca itu baru ke Mendagri. Yang mempunyai ranah ruang kan Gubernur Jawa Timur. Kalau kita berharap semua proses. ada mekanisme, ada tahapan, yang harus dilalui dan juga insyaallah bisa lancar,” tambahnya.

    Optimisme juga turut disampaikan dalam harapan pelantikan berjalan sukses. “Kita berdoa aja, insyaallah tinggal menembus suksesnya pelantikan ini bersama dan juga dari pelantikan di provinsi Jawa Timur untuk Magetan yang lebih maju. Mekanisme kita lakukan,” ujarnya dengan penuh semangat.

    Suratno juga mengajak seluruh masyarakat Magetan untuk bersatu dan mendukung kepemimpinan baru demi pembangunan daerah.

    “Mari kita sesuai dengan sambutan beliau di KPU kemarin waktu penetapan kemarin kita bersatu bersatu kita ini warga masyarakat Dharma Kita mari ikut membangun bersama-sama maketan yang kita cintai ini untuk bersatu padu harmonis menyelaraskan baik nanti bisa misi janji politik beliau dalam kampanye kemarin dan saat ini secepatnya RPJMD juga,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara program nasional dan prioritas pembangunan provinsi. “Nah, itu kan PR juga setahun. Setelah diumumkan apa itu program nasional banyak apalagi kita untuk Pastilah asta cita Indonesia sama sama program prioritas Gubernur Jawa Timur kita ikut sinergi harus wajib,” pungkasnya.

    Dengan pernyataan ini, publik kini tinggal menunggu tahapan selanjutnya menuju pelantikan resmi, sembari berharap proses berjalan tanpa hambatan demi kemajuan Magetan. [fiq/beq]

  • Disperindag Blitar Terima Suntikan Dana Rp800 Juta, Dari Mana?

    Disperindag Blitar Terima Suntikan Dana Rp800 Juta, Dari Mana?

    Blitar (beritajatim.com) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Blitar mendapatkan suntikan dana sebesar Rp800 juta. Dana ratusan juta itu merupakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025.

    Kepala Disperindag Kabupaten Blitar, Darmadi menegaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk pemberian pelatihan kepada calon pencari kerja. Salah satu pelatihan prioritas yang akan diberikan yakni pelintingan rokok.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat yang berminat bekerja di industri rokok dan dijadwalkan berlangsung pada bulan Mei 2025.

    “Pelatihan ini bertujuan memberikan bekal keterampilan teknis kepada masyarakat agar mereka memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri rokok, mulai dari keterampilan pelintingan rokok secara manual hingga pemahaman tentang kualitas produk, efisiensi kerja, dan aspek keselamatan kerja,” ujar Darmadi, Sabtu (3/5/2025).

    Pelatihan ini pun akan mendatangkan instruktur profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Disperindag juga akan bekerja sama dengan sejumlah pabrik rokok yang ada di Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan kegiatan ini.

    Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, tetapi juga membuka peluang rekrutmen bagi peserta yang dinilai kompeten. Sehingga diharapkan usai pelatihan para pencari kerja tersebut bisa terserap oleh perusahaan.

    Program ini merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan dana DBHCHT untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menciptakan peluang kerja di sektor industri hasil tembakau. Dengan pelatihan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan industri, peserta diharapkan siap kerja dan memiliki daya saing yang tinggi di pasar tenaga kerja.

    “Kami berharap pelatihan ini bisa memberikan manfaat jangka panjang dan menjadi jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Dengan alokasi anggaran yang tersedia, Disperindag akan mengoptimalkan pelaksanaan pelatihan agar tepat sasaran dan memberi dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini menjadi sentra tenaga kerja industri rokok. [owi/beq]

  • Usai Kencan Terbitlah Program Bulan Madu Sae di Blitar, Apa Esensinya?

    Usai Kencan Terbitlah Program Bulan Madu Sae di Blitar, Apa Esensinya?

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Blitar kembali meluncurkan program yang cukup unik dan nyeleneh yakni Bulan Madu Sae. Program ini sejatinya masih satu rangkaian dari program Kencan Sae yang telah diluncurkan terlebih dahulu.

    Nantinya mereka yang telah ikut dalam program Kencan Sae dan sampai menikah, akan memberikan fasilitas berupa program Bulan Madu Sae oleh Pemerintah Kota Blitar. Semua biaya Bulan Madu Sae ini pun akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Blitar.

    “Jadi ini sebenarnya rentetan dari Kencan Sae ya, Kencan Sae itu sebenarnya peruntukannya luar biasa, kita menyiapkan teman-teman yang sudah siap menikah itu untuk mencarikan jodoh atau membekali kehidupan berkeluarga harus disiapkan,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Sabtu (3/5/2025).

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin bahkan telah menyiapkan mobil dinasnya untuk memfasilitasi program Kencan Sae dan Bulan Madu Sae ini. Pria yang juga sempat menjabat sebagai Wasekjen PP GP Ansor tersebut juga siap untuk mengantarkan calon pengantin dari program Kencan dan Bulan Madu Sae.

    “Kalau nanti masih kurang boleh pakai mobil pribadi saya, intinya kami melayani masyarakat itu sepenuhnya, saya pun sebagai Wali Kota Blitar kalau pas kosong mengantar calon pengantin sendiri atau driverin tidak apa-apa,” tegasnya.

    Sebenarnya program Kencan dan Bulan Madu Sae ini masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju namun tidak sedikit pula yang mengkritisi bahkan menolak program ini.

    Lantas apa sebenarnya yang menjadi latar belakang Pemerintah Kota Blitar meluncurkan program tersebut. Wakil Wali Kota Blitar, Elim Tyu Samba pun ikut menjabarkan kenapa program Kencan Sae dan Bulan Madu Sae ini diluncurkan.

    “Sebetulnya fungsinya itu adalah pendampingan, pendampingan calon pengantin selama ini kan pendampingan itu terkesan kurang menarik ya bagaimana kita anak muda, nah program ini dikemas lebih menarik di telinga warga,” ungkap Elim.

    Menurut Elim, struktur usia warga Kota Blitar kini mayoritas didominasi oleh anak muda. Hampir 60 persen penduduk Kota Blitar kini berusia muda yang memerlukan pendidikan dan pendampingan pra nikah.

    “Apalagi saat ini kan banyak yang nikah di usia muda atau pernikahan dini untuk mencegah itu maka diluncurkanlah program tersebut, harapannya dengan program itu anak-anak muda lebih mendapatkan pendidikan dan pendampingan pra nikah,” bebernya.

    Elim sendiri mengaku tertarik untuk dalam program ini. Meski berstatus sebagai Wakil Wali Kota Blitar namun Elim masih jomblo sehingga memungkinkan dirinya untuk ikut dalam program Kencan Sae maupun Bulan Madu Sae.

    “Ya mungkin nanti dilihat ya kalau tentang pribadi saya ya, terlebih kalau kita membuat program itu untuk warga Kota Blitar dan kebetulan saya juga warga Kota Blitar, ini mungkin bisalah saya mengikuti (program Kencan Sae),” jawab Elim sembari tersenyum. [owi/beq]

  • Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Khofifah dan Gus Ipul Kompak Targetkan Kemiskinan Ekstrem di Jatim 0 Persen

    Malang (beritajatim.com) — Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem turun hingga nol persen pada tahun 2026, serta angka kemiskinan secara keseluruhan di bawah lima persen pada 2029. Target nasional tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam kunjungannya di Universitas Negeri Malang, Jumat (2/5/2025).

    “Targetnya kemiskinan ekstrem 0 persen di tahun 2026 dan kemiskinan turun di bawah 5 persen pada tahun 2029. Dengan berbagai cara,” kata Gus Ipul.

    Gus Ipul mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang menyatakan siap bersinergi demi mewujudkan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya bersyukur gubernur dan kepala daerah baru ada upaya keras untuk bisa mensukseskan visi misi presiden, arahan presiden,” tambahnya.

    Khofifah menegaskan bahwa penurunan kemiskinan merupakan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut misi Jatim Sejahtera dalam Nawa Bhakti Satya sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah pusat.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga di bawah 5 persen di 2029,” ujar Khofifah.

    Ia optimis target tersebut bisa tercapai dengan memperkuat kesejahteraan pilar-pilar sosial yang menjadi garda terdepan penanganan kemiskinan. Pilar tersebut meliputi SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK 666 orang, dan Tagana 1.820 orang. Seluruhnya telah menerima jaminan sosial ketenagakerjaan dari APBD Provinsi Jatim.

    “Kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” lanjut Khofifah.

    Pemprov Jatim juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini, antara lain:

    Tali Asih TKSK: Rp3,96 miliar
    Tali Asih Tagana: Rp5,73 miliar
    Honor Pendamping Pasung: Rp720 juta
    Bantuan Transport PKH Plus: Rp12,1 miliar
    BPJS TKSK: Rp43,15 juta
    BPJS Tagana: Rp383,04 juta

    Salah satu program unggulan lainnya adalah PKH Plus yang menyasar lansia usia 70 tahun ke atas. Sejak 2019 hingga 2025, total penerima bantuan PKH Plus di Jawa Timur mencapai 354.111 orang. [luc/beq]

  • Pembatas Jalan di Simpang Tiga Tukum Dikeluhkan Warga, Dishub Lumajang Siap Evaluasi

    Pembatas Jalan di Simpang Tiga Tukum Dikeluhkan Warga, Dishub Lumajang Siap Evaluasi

    Lumajang (beritajatim.com) — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk membatasi jenis kendaraan yang melintasi simpang tiga Tukum menuju jalur lintas timur (JLT) menuai sorotan. Pembatas jalan setinggi 30 sentimeter yang dipasang di lokasi tersebut dilaporkan kerap merusak kendaraan, terutama mobil pribadi.

    Beberapa pengendara mengeluhkan kerusakan seperti lecet pada bodi kendaraan hingga ban yang robek akibat tersangkut pembatas saat melintasi jalur tersebut.

    Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Lumajang Arie Bidayanto menjelaskan bahwa pengecilan jalan hanya dilakukan di sisi selatan simpang tiga Tukum, sedangkan sisi utara tetap dibuka lebar karena menjadi akses kendaraan besar menuju fasilitas industri seperti SPBU.

    “Untuk pengecilan jalan memang hanya di sisi sebelah selatan saja, untuk dari sisi utara tidak dipersempit. Itu karena ada industri seperti pom bensin yang butuh angkutan besar, makanya masih bisa masuk dari sebelah utara,” jelas Arie.

    Ia menambahkan bahwa pembatasan tersebut diberlakukan karena JLT merupakan jalan kelas tiga, dengan kemampuan muatan sumbu terberat (MST) maksimal delapan ton. Pembangunan jalan ini dibiayai dana hibah dari pemerintah pusat, sehingga perlu dijaga agar tidak cepat rusak akibat dilewati kendaraan besar.

    “Jadi ini jalan yang sudah diperbaiki di JLT itu ada di kelas tiga dan kemampuan MST-nya maksimal hanya delapan ton. Pembangunan ini tujuannya untuk membatasi angkutan yang bisa lewat agar bisa mempertahankan kondisi jalannya,” tegasnya.

    Menurut Arie, pembatas jalan menjadi solusi praktis dibandingkan penjagaan selama 24 jam yang sulit dilakukan karena keterbatasan personel. Meski begitu, Dishub Lumajang terbuka untuk mengevaluasi kebijakan ini jika memang banyak merugikan masyarakat.

    “Tentu ini kalau tidak begitu (dibatasi, Red) penjagaan harus dilakukan selama 24 jam, kan gamungkin karena tenaganya terbatas. Makanya dilakukan pembatasan seperti itu, agar kendaraan yang tidak sesuai tidak bisa masuk,” tandasnya. [has/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Eri Cahyadi Tak Tertarik Jadi Ketua DPC PDIP Surabaya: Jadi Wali Kota Saja Sudah Abot

    Surabaya (beritajatim.com) — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, meskipun namanya sempat mencuat sebagai salah satu kandidat pengganti Adi Sutarwijono. Ia menyatakan lebih memilih fokus pada tugasnya sebagai kepala daerah.

    “Saya akan jadi Wali Kota Surabaya saja, dan itu sudah abot. Kalau saya jadi Ketua DPC juga, tambah abot. Perjuangan kita membangun Surabaya bukan soal viral-viralan, tapi bagaimana aku noto dadi apik. Saya ingin merubah hati masyarakat Surabaya,” tegas Eri Cahyadi kepada wartawan, Sabtu (3/5/2025).

    Menurutnya, menjadi Wali Kota Surabaya adalah amanah yang cukup berat dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia menyebut pembangunan kota bukan soal pencitraan, melainkan kerja nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.

    Eri juga menyampaikan bahwa urusan kepengurusan partai sebaiknya diserahkan kepada kader-kader yang lebih kompeten di internal PDIP. Meski begitu, ia memastikan akan tetap memberikan dukungan dari luar struktur partai.

    “Kalau terkait dengan DPC, itu adalah soal bagaimana partai bergerak. Tapi sebagai wali kota, saya fokus pada pembangunan. DPC masih banyak yang lebih kompeten, yang penting saya support,” ujarnya.

    Ketika ditanya terkait pencopotan Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya, Eri enggan berkomentar banyak dan menghormati keputusan DPP partai.

    “Mungkin itu ada evaluasi kinerja dari DPP, saya tidak bisa berkomentar banyak karena itu kan evaluasi kerja yang dilakukan. Harus ada penyegaran, dan itu hak prerogatifnya DPP,” jelasnya.

    Meski terjadi pergantian pimpinan partai di tingkat kota, Eri memastikan tidak akan ada gejolak politik di Surabaya. Ia menyebut semua kader dan simpatisan akan tunduk pada keputusan yang telah ditetapkan oleh DPP.

    “Insya Allah ini tidak akan menimbulkan gejolak, kami semua akan tunduk pada keputusan partai,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Bersama Kemensos, Khofifah Optimistis Turunkan Kemiskinan Ektrem Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa bersama Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Pemprov bersinergi dengan pilar-pilar sosial untuk menurunkan kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrim di Jatim.

    Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Pilar-pilar Sosial se-Malang Raya bersama Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf di Universitas Negeri Malang (UM).

    Penurunan kemiskinan ini, kata Khofifah, merupakan target dari pemerintah provinsi maupun pusat. Ia menyebut Jawa Timur mewujudkannya melalui Nawa Bhakti Satya yang dituangkan dalam misi Jatim Sejahtera. Ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins 5.

    “Jadi memang ini arahan Pak Presiden Prabowo Subianto agar semua elemen bersinergi untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0 persen di 2026 dan kemiskinan hingga dibawah 5 persen di 2029. Salah satu langkah yang kita ambil hari ini adalah dengan harmonisasi bersama pilar-pilar sosial demi menyatukan tujuan,” ujarnya.

    Oleh karena itu dengan adanya sinergi dengan pilar sosial, Gubernur Khofifah optimis dapat menurunkan kemiskinan ekstrem di Jatim hinggal nol persen pada tahun 2026.

    “Tapi ini tidak akan bisa kita capai jika pilar-pilar sosial kita tidak kita sejahterakan dan kita perhatikan. Karena merekalah yang turun langsung di garda terdepan di lapangan. Maka kalau kata Gus Ipul, ini dimulai dengan membuat pilar-pilar sosial tersenyum dahulu agar mereka bisa membuat orang lain tersenyum,” tambah Khofifah.

    Khofifah menambahkan, pilar-pilar sosial yang ada di Jawa timur terdiri dari SDM PKH sebanyak 5.262 orang, TKSK sebanyak 666 orang, dan Tagana sebanyak 1.820 orang. Tagana dan TKSK sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang didukung dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Sedangkan sumbangsih lain Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung dan memperkuat pilar-pilar kesejahteraan sosial yaitu dengan memberikan penguatan dengan strategi Peningkatan Kapasitas, Revitalisasi Keanggotaan dan Pemenuhan Sarana Operasional.

    Kemudian juga ada Pemberian Perlindungan Kesejahteraan (BPJS-TK) BPJS Kesehatan dan Pemberian Sertifikasi dan Reward, yang diberikan kepada 1.900 orang Tagana, 666 orang TKSK, 6.149 orang Karang Taruna, 5.120 orang PSM, 166 orang Pelopor Perdamaian, 3.125 orang Pendamping PKH yang mendampingi PKH Plus.

    Lebih jauh, jumlah dana yang dialokasikan dari APBD untuk mendukung hal tersebut antara lain Tali Asih TKSK selama 12 bulan sebesar Rp3,96 miliar Tali Asih Tagana selama 12 bulan sebesar Rp5,73 miliar, Honor Pendamping Pasung sebesar Rp720 Juta, Bantuan Transport PKH Plus sebesar Rp12,1 miliar, BPJS TKSK satu tahun sebesar Rp43,15 juta, dan BPJS Tagana selama satu tahun sebesar Rp383,04 juta.

    “Tapi tentu saja selain pilar-pilar sosial, kami juga memperkuat program-program andalan untuk menurunkan kemiskinan. Salah satunya PKH PLUS. Di mana, bantuan ini bertujuan membantu pengeluaran keluarga yang memiliki lansia 70 tahun ke atas. Dengan total penerima bansos PKH Plus di Jatim 2019-2025 sebanyak 354.111 orang,” terangnya.

    Pelaksanaan PKH di Jawa Timur, sebut Gubernur Khofifah, sudah dimulai sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini. Di Jatim, jumlah keluarga penerima manfaat sebanyak kurang lebih 1,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang tersebar di 38 kabupaten/kota, dan didukung oleh SDM pelaksana PKH Jawa Timur.

    “Yang terbaru, kami sedang mempersiapkan Sekolah Rakyat untuk anak-anak kurang mampu. Setiap sekolah, seperti arahan Pak Presiden, akan menampung sekutar 1.000 siswa-siswi dari jenjang SD hingga SMA. Karena pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memberantas kemiskinan. Jadi anak-anak ini kami fasilitasi dengan harapan bisa memiliki masa depan lebih cerah dan mengangkat derajat keluarga,” pungkasnya.

    Untuk memacu semangat pilar-pilar sosial yang hadir, Gubernur Khofifah menyanyikan lagu “Manusia Hebat”. Tak hanya itu, dirinya juga mengajak mereka bersholawat untuk menyeimbangkan antara kinerja mereka dan sisi spiritual. Sehingga, ke depan, apa yang dicita-citakan dapat segera terwujud.

    Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial, kini pemerintah memberlakukan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial dan penyaluran anggaran sosial tepat sasaran.

    Gus Ipul menambahkan, total anggaran sosial tahun 2025 ini total Rp504,7 triliun yang terbagi untuk PKH dan sembako, PIP, gas 3 kg, BBM, listrik, Bansos dan subsidi lainnya. Jika target sasaran ini tepat sasaran, potensi savings akan sampai Rp101 – 127 triliun.

    “DTKS sudah tidak ada, adanya DTSEN. Dan perlu diingat bahwa kebijakan Presiden Prabowo itu adalah untuk pemberdayaan sepanjang hayat. Jadi motto kita sekarang ‘Bansos Sementara – Berdaya Selamanya’. Semuanya harus tepat sasaran,” jelasnya.

    Ia mengatakan, 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) adalah anak-anak rentan, penyandang disabilitas, lansia terlantar, mereka yang berpendapatan rendah, korban bencana, afirmasi khusus, warga binaan, korban kekerasan, korban Napza dan HIV/AIDS, mereka yang bermasalah sosial, perempuan rentar, serta fakir miskin.

    “Begitu juga untuk Sekolah Rakyat. Kita harus memastikan Sekolah Rakyat memang untuk orang-orang Desil 1 dan 2, yaitu di orang-orang di bawah garis kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Tidak boleh ada KKN, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada yang main-main dengan data. Dipastikan memang orang yang layak masuk ke Sekolah Rakyat,” tegasnya.

    Acara ini berjalan dengan sangat menarik di mana semua orang dapat berdiskusi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah bersama Mensos Saifullah memberikan bantuan sosial berupa sepatu kepada 10 orang calon peserta didik Sekolah Rakyat.

    Tak tanggung-tanggung, Gubernur Khofifah memakaikan langsung sepatu kepada salah satu siswi Asila Putri Salsabila. Sementara Mensos Saifullah memakaikan sepatu kepada siswa Ganda Rizki Raditya. [tok/beq]