Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Wabup Sidoarjo Pimpin Apel di Pedesaan, Langsung Tinjau UMKM Unggulan

    Wabup Sidoarjo Pimpin Apel di Pedesaan, Langsung Tinjau UMKM Unggulan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana memimpin apel pagi di halaman Kantor Kecamatan Balongbendo pada Senin (5/5/2025). Kegiatan ini diikuti oleh 120 perangkat desa, 30 kepala sekolah SDN/SMPN, dan 40 staf kecamatan.

    Apel tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan pemerintahan desa, guna menyelaraskan visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

    Dalam arahannya, Hj. Mimik Idayana menekankan pentingnya sinergi lintas jenjang pemerintahan untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.

    “Pejabat desa harus menjadi contoh dalam menjaga kebersihan wilayahnya, karena ini menyangkut kesejahteraan dan kesehatan warganya. Saya akan memberikan reward kepada siapa saja yang menangkap atau memfoto pelaku pembuangan sampah sembarangan di jalan ataupun sungai, karena dampaknya sangat buruk untuk masyarakat,” tegas Hj. Mimik.

    Selain fokus pada isu kebersihan dan lingkungan, Hj. Mimik juga menyoroti pentingnya program bantuan sosial, terutama terkait hunian layak bagi warga tidak mampu. Ia menginstruksikan perangkat desa untuk proaktif melaporkan warga yang membutuhkan bantuan renovasi rumah melalui Baznas atau dinas terkait.

    “Jika ada warga yang tidak mampu dan membutuhkan tempat tinggal yang layak, segera laporkan kepada Pimpinan Daerah atau Baznas. Ini bagian dari program kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Setelah apel, Hj. Mimik Idayana melanjutkan kunjungan ke beberapa pelaku usaha mikro di Desa Suwaluh. Dua UMKM lokal yang menjadi sorotan adalah produsen kripik sarang tawon dan perajin batik tulis khas Suwaluh.

    Wabup Hj. Mimik Idayana melihat hasil karya UMKM di Desa Suwaluh Kec. Balongbendo

    Dalam kunjungan tersebut, Wabup menyampaikan apresiasi atas kreativitas pelaku UMKM dan menegaskan pentingnya dukungan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kerakyatan.

    “Pelaku UMKM harus kita support dan kita beri wadah untuk menjual produknya. Saya usulkan produk UMKM dipajang di Kantor DPRD Sidoarjo. Ini bisa menjadi etalase untuk menarik pembeli. UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Kita harus fasilitasi agar mereka bisa berkembang,” ujarnya.

    Kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam membangun sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintahan, lingkungan, sosial hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, Pemkab berharap pembangunan Sidoarjo bisa lebih inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. [isa/suf]

  • Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Plt Ketua DPC PDIP Surabaya Konsolidasikan Fraksi, Pastikan Tak Ada PAW dan Rombakan Besar

    Surabaya (beritajatim.com) – Setelah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya menggantikan Adi Sutarwijono, Yordan M. Batara Goa langsung mengambil langkah strategis untuk memastikan stabilitas internal partai. Salah satu langkah awalnya adalah menggelar rapat bersama jajaran Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya, Senin (5/5/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Yordan menegaskan pentingnya menjaga kekompakan antara struktur DPC dan anggota legislatif dari fraksi. Dia menilai sinergi ini krusial demi menjaga arah kebijakan partai yang menyentuh langsung kepentingan rakyat.

    “Saya Yordan M. Batara Goa, selaku yang ditunjuk menjadi Plt ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya berkunjung sekaligus mengadakan rapat bersama jajaran partai DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya dengan fraksi PDI Perjuangan yang ada di DPRD Kota Surabaya,” kata Yordan.

    Dia memastikan bahwa seluruh anggota fraksi tetap solid dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan di tubuh DPC. Konsolidasi ini juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk memperkuat fondasi partai di tingkat legislatif dan eksekutif. “Kami ingin memastikan bahwa teman-teman anggota fraksi ini tetap kompak dan tetap solid,” tambahnya.

    Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Ketua Fraksi PDIP Budi Leksono ini juga membahas struktur internal. Yordan menegaskan tidak akan ada perombakan besar di tubuh fraksi. “Sementara ini tidak ada perubahan, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi, dan dari hasil keputusan rapat DPC Partai, Mas Bimbo yang akan menjadi tenaga ahli di fraksi,” jelasnya.

    Isu pergantian Ketua DPRD pun ditepis langsung oleh Yordan. Dia menegaskan posisi Adi Sutarwijono tetap aman selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri. “Adi Sutarwijono akan tetap menjadi ketua DPRD Kota Surabaya selama tidak ada pelanggaran atau pengunduran diri,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Yordan memastikan bahwa pengisian jabatan yang kosong dilakukan melalui mekanisme pelaksana tugas, bukan melalui rotasi besar. “Tidak ada yang dirotasi, kemudian yang dibebas tugaskan tentu jabatannya kosong, maka harus ada pengisinya,” jelasnya.

    Dalam arahannya, Yordan juga menyebut pentingnya sinergi antara struktur partai, fraksi, dan Pemerintah Kota Surabaya yang saat ini dipimpin kader PDIP, Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. “Kita berharap juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya,” ujarnya.

    Untuk menunjang koordinasi, Yordan mengatakan pihaknya telah menyiapkan forum komunikasi internal yang aktif dan responsif, baik melalui rapat rutin maupun komunikasi digital. “Kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin yang kita rancang, baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, akan kita adakan secara teratur. Kita juga ada grup WA, agar komunikasi itu bisa lebih cepat dan responsif, kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Wujudkan Generasi Emas 2045, Pemkot Mojokerto Gelar Workshop Pembinaan Pendidikan Keluarga

    Wujudkan Generasi Emas 2045, Pemkot Mojokerto Gelar Workshop Pembinaan Pendidikan Keluarga

    Mojokerto (beritajatim.com) – Keluarga merupakan lingkungan paling berpengaruh dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan nilai-nilai moral anak.

    Pola asuh orang tua, komunikasi dalam keluarga, serta nilai-nilai yang diajarkan sangat menentukan arah perkembangan anak, baik secara emosional, sosial, maupun intelektual.

    Menyadari pentingnya peran keluarga dalam pendidikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) bekerja sama dengan TP PKK Kota Mojokerto menggelar Workshop Pembinaan Pendidikan Keluarga pada, Senin (5/5/2025) di Aula Dinas P&K Kota Mojokerto.

    Workshop ini diikuti oleh peserta dari TP PKK tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota, dengan menghadirkan narasumber dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Materi yang disampaikan fokus pada metode mendidik dan membangun karakter anak di era digital.

    Kegiatan ini selaras dengan program Pemkot Mojokerto, yaitu Sekolah Orang Tua Hebat, yang memberikan pembelajaran tentang pola pengasuhan anak (parenting) kepada para orang tua. “Ibu sebagai pengurus PKK juga berperan membina keluarga di lingkungan masing-masing dengan memberikan edukasi kepada para orang tua,” ungkap Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari.

    Lebih lanjut, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, pembinaan dan pendidikan anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga yang baik, aman, dan nyaman merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi unggul.

    “Sekarang ibu-ibu yang hadir di sini sedang menjalani training of trainer. Saat ini menjadi murid yang menerima materi, tetapi setelah kegiatan ini, ibu-ibu diharapkan dapat menjadi pengajar atau pemateri bagi ibu-ibu lainnya. Saya berharap ilmu yang disampaikan dapat diserap dan dibagikan kembali,” katanya.

    Di akhir sambutannya, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini mengajak seluruh anggota dan pengurus PKK untuk berkomitmen bersama mencerdaskan generasi penerus bangsa dan turut menyiapkan generasi emas 2045. [tin/ted]

  • Anggaran KPU Magetan Sisa Rp7,9 Miliar, Rencana Dikembalikan ke Pemda

    Anggaran KPU Magetan Sisa Rp7,9 Miliar, Rencana Dikembalikan ke Pemda

    Magetan (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magetan menyampaikan rencana pengembalian dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Magetan. Ketua KPU Magetan, Noviano Suyide, mengungkapkan bahwa dari total anggaran hibah yang diterima, saat ini masih tersisa sekitar Rp7,9 miliar. Namun, sebagian dana tersebut masih akan digunakan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban yang belum dibayarkan.

    “Iya, terima kasih. Jadi anggaran hibah sampai hari ini di KPU itu masih ada sekitar Rp 7,9 miliar. Namun kami masih ada beberapa yang belum dibayarkan,” ujar Noviano, Senin (5/5/2025)

    Ia mencontohkan beberapa pengeluaran yang masih menunggu penyelesaian antara lain renovasi ruangan teknis dan kul, penetapan hasil pemilu, serta proses pengosongan gudang. Meski begitu, pihaknya telah melakukan rapat pleno dan memastikan bahwa pengembalian dana hibah akan dilakukan sesuai ketentuan.

    “Insyaallah nanti anggaran hibah yang akan kami kembalikan ke Pemerintah Kabupaten Magetan itu sekitar Rp7 M sampai Rp7,5 M range-nya,” lanjutnya.

    Terkait proses pengembalian, Noviano menjelaskan bahwa KPU akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbang), Bupati, dan DPRD Kabupaten Magetan. Proses pengembalian ini mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu maksimal tiga bulan setelah penetapan hasil pemilu.

    “Dan sesuai dengan peraturan undang-undang, kita maksimal itu mengembalikan hibah itu 3 bulan setelah penetapan. Nah, penetapan itu kan kami gelar bulan April akhir. Tapi insyaallah nanti di bulan Juni kami akan langsung kembalikan,” katanya.

    Selanjutnya, setelah anggaran hibah dikembalikan, KPU Magetan tetap akan melanjutkan tugas dan fungsinya, terutama dalam dua hal pokok: pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan pendidikan politik kepada masyarakat.

    “Iya, setelah anggaran dan hibah dikembalikan, tugas kami tentunya adalah yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang tetap kami akan lakukan di KPU Kabupaten Magetan. Yang kedua adalah pendidikan pemilih, pendidikan politik pemilih itu akan tetap kami lakukan secara berkelanjutan seperti itu,” pungkas Noviano. [fiq/but]

  • Wali Kota Mojokerto Tekankan Penyelarasan Program Nasional dan Provinsi

    Wali Kota Mojokerto Tekankan Penyelarasan Program Nasional dan Provinsi

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan program nasional dan provinsi. Hal tersebut didampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menyampaikam jika Musrenbang RPJMD merupakan forum strategis dan bersifat wajib dalam penyusunan rencana pembangunan lima tahunan daerah. Sehingga ia menekankan pentingnya penyelarasan dokumen perencanaan daerah dengan program nasional dan provinsi.

    “Musrenbang RPJMD adalah mandatoris yang harus dilaksanakan sebagai mekanisme dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan. Untuk RPJMD 2025–2029 Kota Mojokerto, wajib dilakukan sinkronisasi antara Asta Cita (program nasional), Nawa Bhakti Satya (Pemprov Jatim), dan Panca Cita (Kota Mojokerto),” ungkapnya, pada Senin (5/5/2025).

    Pada RPJMD Kota Mojokerto 2025–2029 yang digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto tersebutbmengusung visi ‘Mewujudkan Kota Mojokerto yang Maju, Berdaya Saing, Berkarakter, Sejahtera, dan Berkelanjutan’. Visi ini diterjemahkan dalam lima arah pembangunan utama yang disebut Panca Cita.

    “Untuk mewujudkan Panca Cita, Pemkot Mojokerto merumuskan delapan strategi utama, antara lain, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah, penguatan layanan kesehatan melalui pendekatan preventif, perlindungan dan pemberdayaan sosial ekonomi berbasis komunitas, sistem investasi yang efisien dan pengembangan sektor ekonomi unggulan lokal,” katanya.

    Penguatan daya tarik investasi sektor perdagangan dan jasa, efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), profesionalitas aparatur dan peningkatan akuntabilitas manajemen kinerja dan peningkatan kualitas infrastruktur yang efisien dan ramah lingkungan.

    Musrenbang RPJMD ini juga menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perumusan arah pembangunan daerah. Ning Ita berharap, dokumen RPJMD 2025–2029 yang akan dihasilkan dapat menjawab tantangan pembangunan Kota Mojokerto secara konkret dan berkelanjutan. [tin/but]

  • Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Janji Pertumbuhan, Investasi, dan Keadilan Ekonomi dalam RPJMD Jember 2025-2029

    Jember (beritajatim.com) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2029 berfokus pada tiga hal, yakni pembangunan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan kesejahteraan masyarakat.

    Hal ini dikemukakan Bupati Muhammad Fawait kepada wartawan, usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Senin (5/5/2025).

    “RPJMD adalah wujud tindak lanjut visi dan misi yang telah kami sampaikan. Raperda RPJMD akan disahkan bersama DPRD Kabupaten Jember. RPJMD jadi dasar pembangunan di Jember,” kata Fawait.

    RPJMD Jember disesuaikan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Jawa Timur. “Mulai dari sektor pangan dan sebagainya,” kata Fawait.

    Fokus pertama adalah pertumbuhan ekonomi. “Ini harus kita genjot. Pertumbuhan ekonomi ini salah satu instrumennya adalah ketepatan dan keefektifan government expenditure yakni APBD Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Saat ini Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Jember kalah dibandingkan daerah lain di Jatim. Keduanya adalahj wujud reformasi birokrasi dan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jember.

    Fokus berikutnya adalah investasi. “Kami selalu mendengung-dengungkan Jember adalah kabupaten yang ramah investasi. Buktinya apa? PT Semen Imasco Asiatic sudah buka dan masyarakat menerima. Tokoh-tokoh masyarakat bisa menerima. Masyarakat kita dudukkan bersama dan ternyata perlu komunikasi saja. Investor tidak perlu khawatir datang ke Jember,” kata Fawait.

    Tak cukup investasi, Fawait ingin ada keadilan di bidang ekonomi. Fawait ingin ada pemerataan pendapatan. “Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan banyak masyarakat di Jember,” kata Fawait.

    Fokus terakhitr adalah kesejahteraan masyarakat. “Ukurannya adalah penurunan angka kemiskinan di Jember. Hari ini kami mendukung pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk memverifikasi data kemiskinan di Jember. dibuat satu data oleh Presiden Prabowo,” kata Fawait. [wir]

  • DPRD Ponorogo Desak Penyisiran Menyeluruh Warung Esek-esek

    DPRD Ponorogo Desak Penyisiran Menyeluruh Warung Esek-esek

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penertiban belasan warung esek-esek di Desa Demangan, Kecamatan Siman, mendapat dukungan penuh dari DPRD Ponorogo. Langkah tegas Satpol PP itu dilakukan setelah muncul keresahan dari warga sekitar yang melaporkan aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut.

    Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa operasi serupa harus dilakukan secara merata, tidak hanya di satu titik. Menurutnya, sejumlah warung kopi di wilayah lain juga patut dicurigai menjalankan praktik prostitusi terselubung.

    “Jangan sampai lokasi ditutup tapi nanti pindah lokasi baru. Kalau bisa tempat-tempat lain yang terindikasi juga dilakukan penyisiran,” kata Dwi Agus, Senin (5/5/2025).

    Ia menilai keberadaan warung esek-esek tersebut telah melanggar norma sosial dan menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dugaan adanya belasan pekerja yang mengidap penyakit kelamin menular turut memperkuat alasan penutupan.

    Kang Wie, sapaan akrabnya, juga mendorong koordinasi lintas instansi dalam upaya pencegahan. Ia menyebut pentingnya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap para pekerja, sementara penindakan tetap menjadi ranah Satpol PP.

    “Dinkes yang melakukan pemeriksaan kesehatan, Satpol PP nanti yang melakukan penindakan,” katanya.

    Politisi PKB itu menekankan pentingnya operasi penyakit masyarakat (pekat) dilakukan secara rutin, bukan sekadar respons atas laporan warga. Ia berharap penegakan ketertiban masuk dalam agenda berkelanjutan pemerintah daerah.

    “Sudah disepakati untuk ditutup, artinya memang itu menjadi keresahan dan semua apa yang menjadi langkah-langkah penutupan itu sudah terkoordinasi. Kalau nggak segera ditutup, bahaya itu,” pungkas Dwi Agus. [end/beq]

  • Kota Kediri Siap Bentuk Koperasi Merah Putih, Ini Tantangannya

    Kota Kediri Siap Bentuk Koperasi Merah Putih, Ini Tantangannya

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri terus mematangkan rencana pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Langkah ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang digelar bersama 46 lurah se-Kota Kediri.

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjelaskan bahwa koordinasi ini menjadi bagian awal dari proses pembentukan koperasi.

    “Ini tadi rapat koordinasi dalam rangka pembentukan koperasi kelurahan merah putih, ada 46 lurah yang hadir, sama-sama sosialisasi terkait sistematikanya,” katanya, pada Senin (5/5/2025).

    Meskipun di Kota Kediri telah ada ratusan koperasi yang aktif, proses kajian tetap dilakukan untuk menentukan koperasi mana yang layak dikembangkan menjadi Koperasi Merah Putih.

    “Kita masih melakukan kajian, meskipun di Kota Kediri ada 528 koperasi, tetapi kita masih perlu kaji lebih mendalam, kira-kira mana koperasi yang berpotensi menjadi koperasi kelurahan merah-putih. Sebab, ini bentuknya ini bukan hanya koperasi simpan pinjam, tetapi bisa dalam bentuk apotik, dalam bentuk klinik, ada juga dalam bentuk cold storage, ini perlu kajian lagi,” paparnya.

    Program ini merupakan bagian dari target nasional yang ingin diwujudkan oleh pemerintah pusat pada pertengahan tahun ini.

    “Targetnya disampaikan Pak Prabowo menargetkan di tanggal 12 Juli ini ada 70 ribu koperasi, sehingga Kota Kediri juga dalam waktu dekat harus membentuk koperasi merah putih,” lanjut Mbak Vinanda.

    Wali Kota termuda di Indonesia ini menyebutkan bahwa pihaknya akan segera bertindak jika ada wilayah yang dinilai siap.

    “Sasaran prioritas yang pertama, ada 528 koperasi. Ketika ada salah satu kecamatan atau kelurahan yang sudah siap, kita langsung action,” tegasnya.

    Soal teknis dan pendanaan, Wali Kota lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya ini menegaskan bahwa skema pembiayaan masih dalam pembahasan.

    “Teknis yang disampaikan banyak, sistematika alur pembentukan, kemudian pendanaan dari mana. Pendanaan bisa dari APBD, dari APBN bisa, kemudian dari kelurahan juga bisa. Untuk komposisi pendanaan belum. Besaran pendanaan, masih dalam proses kajian,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, Bambang Priyambodo, menyebut proses awal telah berjalan dan melibatkan berbagai pihak di tingkat kelurahan.

    “Tahapan pembentukan ini sudah awal mulai. Raker dan sosialisasi. Setelah itu, nanti dilanjut lurah segera merapatkan barisan dengan LPMK, baru diadakan muskel yang harus dihadiri oleh dinas koperasi untuk diberi pengarahan,” katanya.

    Menurut Bambang, potensi di setiap kelurahan cukup beragam dan harus digali lebih dalam untuk menentukan jenis koperasi yang paling sesuai.

    “Setiap kelurahan memiliki potensi sendiri-sendiri, ada yang potensi ikan cupang, ada kerajinan dan lainnya, di sana perlunya,” tambahnya.

    Peluncuran Koperasi Merah Putih juga ditargetkan sesuai arahan Presiden. “Kalau waktu, tadi disampaikan pinginnya Pak Presiden 12 Juli sudah harus launching Koperasi Merah Putih, nunggu tempatnya mana, provinsi mana, kota mana, kita masih nunggu,” terusnya.

    Program ini memiliki tujuh klausal utama yang tertuang dalam Inpres 9/2025. Diantaranya, pendirian apotek, gudang, toko dan sebagainya. Namun, kendala juga muncul, terutama di sektor sumber daya manusia (SDM).

    “Kemungkinan kendala? Ini ada di SDM, karena SDM tentunya harus melibatkan SDM yang di kelurahan. Padahal amanatnya harus SDM yang mumpuni dan profesional,” sebutnya.

    Bambang menyebut merger koperasi menjadi bagian dari strategi, meskipun bukan hal yang mudah. Terlebih kini ditengah dalam semangat efisiensi pengelolaan anggaran.

    “Kita sampaikan ke pak lurah, kira-kira mana yang siap, koperasi mana, termasuk, mana yang akan dimarger, Tentunya menjadi kendala dan ini menjadi prioritas. Ini memang efisiensi, tetapi ini menjadi program prioritas, sampai beliau mengeluarkan inpres nomor 9 Tahun 2025,” ungkapnya.

    Terkait anggaran, kata dia, penyesuaian akan dilakukan meskipun prinsip efisiensi tetap dijaga. “Apakah nanti ada perubahan anggaran karena menggunakan APBD? Tentunya iya juga, meskipun efisiensi, tetapi tetap prioritas,” jawabnya.

    Bambang juga memastikan kesiapan bertahap dari masing-masing kelurahan. “Kalau Kota Kediri siap, tentu siap. Ini tidak langsung 46 kelurahan, tetapi melihat kesiapannya,” pungkasnya.

    Hadir untuk mendampingi Wali Kota Kediri, Sekda Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Wali Kota Kediri, Kepala Dinas Koperasi dan UMTK Kota Kediri, seluruh camat dan lurah di Kota Kediri. [nm/beq]

  • Warga Desa Napis Terisolasi Bertahun-tahun, Pemkab Bojonegoro Janji Bangun Jalan Baru

    Warga Desa Napis Terisolasi Bertahun-tahun, Pemkab Bojonegoro Janji Bangun Jalan Baru

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebuah video yang viral di media sosial menggambarkan perjuangan warga Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dalam mengevakuasi seorang ibu yang baru saja melahirkan. Tidak ada akses mobil menuju dusun tempat tinggalnya, membuat warga terpaksa menandu pasien menggunakan kursi panjang dan bambu sejauh enam kilometer melewati jalan rusak dan berlumpur.

    Video itu diunggah oleh akun TikTok @kldd27 milik Adit, pemuda setempat yang juga menjadi bagian dari aksi gotong royong tersebut. Dalam keterangan yang dibagikannya, Adit menegaskan bahwa kejadian semacam ini bukanlah yang pertama.

    “Sudah sering terjadi. Kalau hujan, jalan ini tidak bisa dilewati mobil, bahkan motor pun susah,” kata Adit, Senin (5/5/2025).

    Adit juga menyebutkan bahwa kondisi akses jalan rusak membentang hingga 10 kilometer dengan 11 jembatan kayu dan dua sungai yang belum memiliki jembatan sama sekali. Kondisi ini berdampak langsung pada aktivitas warga, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi. “Kalau musim hujan, anak-anak susah ke sekolah, orang jualan pun sulit keluar. Jalan ini jadi seperti tembok penghalang hidup kami,” tegasnya.

    Sementara Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro, Khusaifi Ivan Rahmanto, mengakui adanya keterisolasian warga Desa Napis. Ia menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah merancang pembangunan jalan baru yang akan menghubungkan Desa Napis dengan Desa Watujago di Kecamatan Margomulyo.

    Jalur baru yang akan dibangun Pemkab Bojonegoro itu akan melewati Dusun Doplang, Dusun Windu, dan Dusun Kalidandang. “Pembangunan jalan ini akan sepanjang 17 kilometer dan meliputi sembilan titik jembatan,” ungkap Ivan.

    Saat ini, lanjut Ivan, tahapan pembangunan masih dalam proses pengadaan tanah milik warga serta koordinasi dengan Perhutani, mengingat sebagian trase jalan akan melewati kawasan hutan. Ivan menjelaskan bahwa proses pengadaan lahan telah dimulai sejak 2024 dan akan dilanjutkan bertahap hingga 2026.

    “Semoga semua proses bisa segera selesai dan pembangunan bisa dimulai, agar keterisolasian warga bisa segera teratasi,” harapnya.

    Sebelumnya, Kepala Desa Napis, Mulyono, mengatakan pihak desa telah intens berkoordinasi dengan Pemkab Bojonegoro. Ia bahkan mengaku sudah bertemu langsung dengan Pj Sekda untuk membicarakan pembangunan tersebut.

    “Sekarang prosesnya sudah masuk ke tahapan ganti untung, karena beberapa lahan milik warga harus dibebaskan,” kata Mulyono.

    Bagi warga Napis, pembangunan jalan ini bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi kunci keluar dari belenggu keterisolasian yang telah dirasakan selama puluhan tahun. “Kami tidak minta yang muluk-muluk, cukup jalan yang bisa dilewati ambulans atau anak-anak kami bisa sekolah dengan layak,” ungkap Adit.

    Warga berharap, janji pembangunan ini tidak berhenti di atas kertas. Mereka ingin bukti nyata, agar tak ada lagi ibu melahirkan yang harus ditandu, atau anak-anak sekolah yang terjebak lumpur setiap hari. [lus/beq]

  • Mas Rusdi Prioritaskan Pembangunan Pasuruan di Tiga Sektor Kunci

    Mas Rusdi Prioritaskan Pembangunan Pasuruan di Tiga Sektor Kunci

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan menetapkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai fokus utama pembangunan untuk tahun 2025 dan 2026. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat.

    Mas Rusdi, sapaan akrab Bupati Pasuruan, menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayahnya. “Kita tidak boleh membiarkan anak-anak belajar dalam kondisi yang membahayakan. Semuanya akan segera kita tangani dengan skala prioritas,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan layak adalah fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

    Selain pendidikan, sektor kesehatan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah bertekad memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal dan prima. Upaya ini tidak hanya berfokus pada aspek kuratif, tetapi juga tindakan preventif untuk menjaga kesehatan masyarakat. Mas Rusdi berharap masyarakat tidak lagi merasa khawatir saat membutuhkan layanan medis.

    Sektor infrastruktur pun tak luput dari prioritas pembangunan. Pemkab Pasuruan berkomitmen melakukan perbaikan menyeluruh secara bertahap demi kelancaran transportasi dan distribusi barang dan jasa yang berujung pada peningkatan ekonomi lokal. Infrastruktur penanggulangan bencana juga menjadi perhatian serius, mengingat wilayah Kabupaten Pasuruan kerap dilanda banjir tahunan.

    “Mengingat di wilayah Kabupaten Pasuruan ini kerap jadi langganan banjir setiap tahunnya maka sangat relevan jika dilakukan perbaikan untuk mengatasi bencana ini,” tambah Mas Rusdi.

    Perbaikan sistem irigasi dan infrastruktur lain yang relevan akan dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat bencana alam. Dengan strategi pembangunan yang terfokus pada ketiga sektor kunci ini, Pemkab Pasuruan berharap dapat menghadirkan perubahan nyata yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan sosial yang merata. [ada/beq]