Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Pemkot Mojokerto Dorong Literasi Digital untuk Siswa SD dan SMP Lewat Inovasi Perpustakaan

    Pemkot Mojokerto Dorong Literasi Digital untuk Siswa SD dan SMP Lewat Inovasi Perpustakaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya meningkatkan minat baca pelajar tingkat dasar dan menengah melalui pendekatan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip, Pemkot menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Inovasi Perpustakaan Sekolah dengan memperkenalkan konsep perpustakaan digital kepada petugas perpustakaan dan guru-guru.

    Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membentuk budaya literasi yang kuat di lingkungan sekolah. Para peserta kegiatan mendapatkan pembekalan mengenai transformasi layanan perpustakaan menuju digitalisasi.

    Langkah ini dinilai menjadi solusi relevan dalam menjawab tantangan rendahnya minat baca siswa, terutama di tengah keterbatasan waktu belajar dan dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak.

    Konsep perpustakaan digital tidak dimaksudkan untuk menggantikan literasi konvensional, melainkan sebagai pelengkap yang menarik bagi generasi muda. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi jembatan agar anak-anak tetap dekat dengan budaya membaca di era digital.

    “Game tidak selalu berdampak negatif. Jika dimanfaatkan secara bijak, game edukatif bisa menjadi jembatan untuk menumbuhkan minat baca siswa. Di sinilah peran inovasi para guru dan pustakawan dibutuhkan,” ungkap Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Selasa (6/5/2025).

    Selain mendorong penggunaan media digital yang lebih atraktif, kegiatan ini juga menekankan pentingnya peran pustakawan dan guru sebagai agen perubahan. Mereka diharapkan mampu berinovasi dalam pengelolaan perpustakaan sekolah agar menjadi pusat inspirasi dan edukasi.

    Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan pentingnya kolaborasi antara tenaga pendidik, pustakawan, dan pemerintah dalam menyiapkan generasi emas yang cerdas secara intelektual dan emosional. Sinergi tersebut menjadi modal utama untuk membangun SDM unggul di masa depan.

    “Di sisa waktu ini, mari kita maksimalkan peran perpustakaan. Saya ingin SDM Kota Mojokerto berpikir lebih visioner,” tegasnya.

    Langkah Pemkot Mojokerto ini merupakan bagian dari visi besar menciptakan masyarakat literat yang tangguh di era digital, sekaligus mendorong pengelola perpustakaan sekolah agar mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi sebagai alat pembelajaran yang efektif. [tin/suf]

  • Survey Penilaian Integritas KPK Melorot, Surabaya Jadi Kota Rentan Korupsi

    Survey Penilaian Integritas KPK Melorot, Surabaya Jadi Kota Rentan Korupsi

    Surabaya (beritajatim.com) – Kota Surabaya kini resmi masuk dalam kategori zona merah dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2024. Penurunan skor yang signifikan dari tahun sebelumnya membuat Surabaya dinilai sebagai daerah dengan risiko tinggi terhadap praktik korupsi.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mengaku terkejut dengan temuan tersebut. Di menjelaskan, hasil SPI tahun ini menunjukkan skor Surabaya anjlok dari 79,57 pada 2023 menjadi 72,11 pada 2024, yang berarti berada di zona merah atau kategori rentan korupsi menurut standar KPK.

    “Ya, jadi kemarin saya mendapat kabar ya. Kabar itu kemudian saya follow up dengan membuka website-nya KPK. Ternyata cukup mengagetkan yang dulu SPI KPK Kota Surabaya itu itu tahun 2023 79,57 sekarang turun menjadi 72,11 Ini turunnya agak banyak,” kata Imam di Surabaya, Selasa (6/5/2025).

    Penurunan SPI ini cukup ironis, sebab di saat yang sama skor Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Surabaya justru meningkat dari 97 menjadi 98. MCP sendiri merupakan indikator yang diisi langsung oleh pemerintah daerah sebagai bentuk laporan preventif pencegahan korupsi. “Yang MCP alhamdulillah kita naik. Di situ kita sudah bagus, termasuk yang terbaik lah kalau di Jawa Timur,” ujar mantan jurnalis ini.

    Namun, politisi NasDem ini menyebutkan hasil kontras antara hasil MCP yang tinggi dengan SPI yang anjlok. Dia pun menduga adanya potensi ketidaksesuaian atau bahkan manipulasi data dalam laporan MCP karena diisi langsung oleh pihak Pemkot Surabaya. “Pemkot itu kan kalau MCP itu yang ngisi angka-angka itu Pemkot sendiri. Artinya bisa juga itu ‘mensiasati’. Tapi mudah-mudahan enggak,” tegasnya.

    SPI sendiri disusun berdasarkan survei eksternal KPK terhadap elemen masyarakat seperti pengusaha, kontraktor, media, dan mahasiswa. Oleh karena itu, hasilnya dianggap lebih representatif terhadap persepsi dan realitas integritas birokrasi pemerintah.

    “Yang SPI itu penilaiannya karena survei, jadi KPK itu menanyai pihak-pihak yang terlibat. Mestinya antara SPI dan MCP tidak boleh berbeda kalau sama-sama objektif,” jelas Imam.

    Karena nilai SPI yang rendah tersebut, Surabaya gagal masuk dalam 10 besar kota besar dengan indeks integritas tertinggi di Indonesia. Surabaya bahkan kalah dari kota-kota seperti Yogyakarta, Denpasar, Salatiga, dan Tegal. “Ini harus dijelaskan oleh Pemkot. Kenapa MCP-nya naik, tapi SPI-nya malah turun. Itu membingungkan,” kata Imam.

    Dalam rincian SPI yang diperolehnya dari laman resmi KPK, beberapa indikator utama menunjukkan skor yang rendah. Misalnya, pengelolaan barang dan jasa (PBJ) hanya meraih 74,17, jauh di bawah skor ideal. Padahal, sektor ini dikenal rawan korupsi karena menyangkut pengadaan proyek dan anggaran publik. “Yang kecil justru pengelolaan PBJ ini. Ini harus dijadikan kompas petunjuk bagi Pemkot untuk memperbaiki yang kurang-kurang,” tegasnya lagi.

    Selain PBJ, indikator lain yang dinilai seperti integritas pelaksanaan tugas (80,09), pengelolaan anggaran (78,6), sosialisasi antikorupsi (81,26), dan transparansi (91,04) masih berada di atas batas aman, namun tetap harus dievaluasi. “Syukur kalau nilai buruk tapi kenyataannya baik. Tapi akan lebih baik kalau hasilnya objektif dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan nyata,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Pengurus PPDI Kabupaten Sidoarjo 2025–2030 Resmi Dilantik, Bupati Subandi Tekankan Sinergi Desa

    Pengurus PPDI Kabupaten Sidoarjo 2025–2030 Resmi Dilantik, Bupati Subandi Tekankan Sinergi Desa

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sidoarjo masa bakti 2025–2030 resmi dilantik pada Selasa, 6 Mei 2025, di Pendopo Delta Wibawa.

    Prosesi pelantikan Ketua PPDI Kabupaten Sidoarjo terpilih, H. Achmad Miftach Kurniawan, dilakukan langsung oleh Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur, H. Sutoyo Muslih. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi yang memberikan sambutan dan dukungan penuh terhadap pengurus baru.

    Dalam sambutannya, Bupati H. Subandi menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan penting kepada seluruh jajaran PPDI Kabupaten Sidoarjo yang baru dilantik. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab dan dedikasi dalam mengemban amanah organisasi demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

    Lebih lanjut, Bupati Subandi menekankan perlunya membangun sinergi kuat antara perangkat desa, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurutnya, kerja sama yang harmonis akan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan pemerintahan di tingkat desa.

    “Tugas panjenengan sebagai perangkat desa mensukseskan visi dan misi kepala desa, bangun harmonisasi dengan kepala desa dan BPD, kalau itu dilakukan saya yakin persoalan pemerintahan apapun akan terselesaikan dengan baik,” ucapnya di hadapan seluruh tamu undangan.

    Ia juga mengajak perangkat desa untuk aktif berperan dalam mewujudkan visi Kabupaten Sidoarjo, yakni ‘Menata desa membangun kota menuju Sidoarjo menjadi metropolitan inklusif, berdaya saing, sejahtera dan berkelanjutan.’

    Salah satu bentuk kontribusi nyata yang diusulkan adalah menggalakkan kegiatan kerja bakti bersama secara rutin setiap minggu. “Ayo teman-teman perangkat desa, bantu kepala desa, bantu pemerintahan,” pintanya.

    Senada dengan Bupati Subandi, Ketua PPDI Provinsi Jawa Timur H. Sutoyo Muslih juga memberikan apresiasi dan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru. Ia berharap kepengurusan PPDI Sidoarjo yang baru bisa terus menjalin hubungan sinergis dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

    Dalam kesempatan itu, Sutoyo juga mengapresiasi perhatian Pemkab Sidoarjo terhadap kesejahteraan perangkat desa. Ia menyebut bahwa Penghasilan Tetap (Siltap) yang diterima oleh perangkat desa di Kabupaten Sidoarjo merupakan yang tertinggi di Jawa Timur.

    “Untuk kesejahteraan perangkat desa di Jawa Timur, 29 kabupaten, 1 kota yang ada PPDI-nya, untuk Siltap tertinggi adalah Kabupaten Sidoarjo,” paparnya.

    Pelantikan ini menjadi tonggak baru dalam penguatan peran dan posisi strategis perangkat desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Dengan kepengurusan baru, diharapkan PPDI Kabupaten Sidoarjo mampu menjadi motor penggerak dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri, maju, dan berkeadilan. [isa/suf]

  • TMMD ke-124 Gresik Fokus pada Infrastruktur dan Rumah Tinggal Layak Huni

    TMMD ke-124 Gresik Fokus pada Infrastruktur dan Rumah Tinggal Layak Huni

    Gresik (beritajatim.com) – Untuk kesekian kalinya, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) kembali digelar di Gresik. Kegiatan yang dimulai 6 Mei hingga 4 Juni 2025 ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur jalan serta rumah tinggal layak huni (RTLH) di Desa Banter, Kecamatan Benjeng.

    Kepala Staf Korem (Kasrem) 084 Bhaskara Jaya Kolonel Inf Nico Reza Hardiman Dipura mengatakan bahwa kegiatan TMMD ini merupakan bentuk sinergi antara TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat untuk mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal.

    “TMMD yang kami gelar yang ke 124 tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga aspek non fisik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya, Selasa (6/5/2025).

    Sasaran fisik kegiatan ini meliputi pembangunan infrastruktur seperti Jalan Usaha Tani (JUT), Tembok Penahan Tanah (TPT), perbaikan jalan lingkungan, serta pembangunan drainase. Selain itu, terdapat program unggulan seperti ketahanan pangan, pertanian terpadu, pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH), penyediaan sanitasi (MCK), penurunan angka stunting, penanaman pohon, dan rehabilitasi tempat ibadah.

    Non fisiknya mencakup penyuluhan bela negara, hukum, kewirausahaan, kesehatan, pemberdayaan PKK, perlindungan perempuan dan anak, serta layanan KB dan donor darah.

    Plt Bupati Gresik, dr Asluchul Alif, menyatakan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai upaya akselerasi pembangunan yang berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih tertinggal.

    “TMMD ke-124 ini, harapannya bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Banter. Hasil pembangunan ini perlu dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya,” paparnya.

    Sementara itu, Wakapolres Gresik Kompol Danu Anindhito menambahkan bahwa TMMD ini merupakan bentuk nyata sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam membangun wilayah, khususnya desa-desa yang membutuhkan perhatian lebih.

    “Kami dari jajaran Polres Gresik mendukung penuh kegiatan TMMD ke-124 yang dipusatkan di Desa Banter. Kegiatan ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik semata, tetapi juga membangun semangat kebersamaan, mempererat kemanunggalan TNI-Polri dengan rakyat,” imbuhnya. [dny/beq]

  • Pelaksanaan TMMD ke-124 Tahun 2025 di Lamongan Dibuka Bupati Yuhronur Efendi

    Pelaksanaan TMMD ke-124 Tahun 2025 di Lamongan Dibuka Bupati Yuhronur Efendi

    Lamongan (beritajatim.com) – Pelaksanaan program TNI manunggal membangun desa (TMMD) ke-124 tahun 2025 di Kabupaten Lamongan, resmi dibuka Bupati Yuhronur Efendi, di Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Selasa (6/5/2025).

    Yuhronur menyebut, sinergitas antara Pemkab Lamongan, TNI, Polri dan masyarakat dalam pelaksanaan TMMD yang akan berlangsung selama satu bulan ke depan, mampu mempercepat pembangunan daerah, baik dari segi fisik maupun non fisik.

    “Dengan alokasi dana sebanyak Rp2,25 miliar, akan dilaksanakan berbagai infrastruktur serta kegiatan non fisik,” kata Yuhronur.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menyebutkan, pembangunan fisik yang dilaksanakan meliputi pembangunan jalan rabat beton, jalan poros dalam desa, pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan MCK 10 unit.

    Kemudian pembangunan tembok penahan tanah (TPT), pembangunan fasilitas lapangan olahraga serta irigasi perpompaan (Irpon).

    Sementara pembangunan non fisik meliputi kegiatan konseling dan pelayanan KB pasangan usia subur, pelayanan posyandu, sosialisasi pencegahan stunting, penyuluhan MPTS ke Gapoktan, penyuluhan dan pelatihan budidaya ikan lele serta bantuan benih ikan lele, sosialisasi wawasan kebangsaan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan hewan (Vaksinasi dan penyakit), pasar murah, pelayanan adminduk, pengecekan kesehatan gratis, dan masih banyak lagi.

    “Hari ini kita memulai kegiatan TMMD, khususnya di Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran. Ini tidak hanya sekedar membangun fisik. Makna dari TMMD adalah kebersamaan TNI, rakyat, dan seluruh elemen untuk membangun bangsa, dimulai dari desa,” kata Pak Yes.

    Sementara itu, Komandan Korem 082/CPYJ, Kolonel Inf Batara Alex Bulo, menekankan TMMD tidak hanya bertumpu pada hasil, namun proses pembangunan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

    “Kenyataan yang kita lihat di desa masyarakat sibuk dari pagi sampai sore, tapi mereka masih membantu bapak-bapak TNI, kita lihat ada mahasiswa juga yang KKN. Harapannya kita semua selain kita ada hasil yang sudah kita pupuk soliditas ini kita pelihara. Kemudian maintenancenya pemeliharaan ketika sudah jadi,” ujarnya.

    Pada kesempatan yang sama, Dandim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mengatakan TMMD menjadi bagian dari operasi militer untuk membantu tugas pemerintah daerah dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan ketahanan pangan.

    “Pelaksanaan TMMD ini menerjunkan 150 personil dari TNI, Kepolisian dan Pemkab Lamongan,” ucapnya. [fak/beq]

  • Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

    Wali Kota Mojokerto Tegaskan Komitmen Pembangunan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan saat melepas rombongan studi edukasi di Pendapa Sabha Kridatama, Rumah Rakyat Kota Mojokerto.

    Rombongan studi edukasi akan berangkat ke UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa di Pasuruan dan UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra di Malang. Rombongan studi edukasi terdiri dari pengurus dan anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), perwakilan guru, dan pengelola sekolah berkebutuhan khusus.

    Dalam sambutannya, Ning Ita (sapaan akrab, red) menegaskan bahwa, seluruh proses pembangunan di Kota Mojokerto telah mengusung perspektif gender dan inklusi. “Perspektif gender itu bukan hanya soal laki-laki dan perempuan, tapi juga mencakup kelompok disabilitas,” ungkapnya, Selasa (6/5/2025).

    Meskipun jumlah komunitasnya tidak besar, namun orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto ini berkomitmen menjadi pemimpin yang adil, yang tidak mengecualikan siapa pun dari sasaran pembangunan. Ning Ita berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang rekreasi.

    “Panjenengan ambil ilmu manfaatnya, lalu itu jadikan laporan. Hal-hal yang perlu kita replikasi di Kota Mojokerto sampaikan melalui DinsosP3A. Itu akan kami jadikan kebijakan jika memang belum masuk dalam skema pembangunan lima tahun ke depan,” pesannya.

    Melalui langkah tersebut, Pemkot Mojokerto menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan perspektif inklusif dalam pembangunan, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Diharapkan, kegiatan tersebut dapat memperluas wawasan dan membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan program inklusi sosial dan pendidikan di Kota Mojokerto. [tin/kun]

  • Bupati Ipuk Tinjau Waduk Bajulmati, Dorong Potensi Wisata dan Sport Tourism

    Bupati Ipuk Tinjau Waduk Bajulmati, Dorong Potensi Wisata dan Sport Tourism

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani melakukan peninjauan ke Waduk Bajulmati di Kecamatan Wongsorejo untuk memastikan ketersediaan stok air menghadapi musim kemarau, sekaligus menggagas optimalisasi fungsi waduk sebagai destinasi wisata unggulan.

    Menurut Ipuk, Waduk Bajulmati memiliki potensi luar biasa untuk dikembangkan menjadi spot wisata. Ia menilai, kawasan tersebut hanya membutuhkan penambahan atraksi pelengkap untuk mengangkat daya tariknya.

    “Nanti akan kita agendakan sebuah event atau atraksi supaya bisa meningkatkan daya tariknya sehingga bisa menarik minat banyak wisatawan,” kata Ipuk.

    Dalam peninjauan itu, Ipuk dan tim melakukan survei lapangan dengan berjalan kaki sejauh dua kilometer dari pos Perhutani Pasewaran menuju lokasi waduk. Ia mengaku kagum dengan panorama sepanjang jalur yang dilewati.

    “Jalurnya memang unik dan alami, jadi memungkinkan untuk dibuat ecotourism dibuat sport tourism. Tapi akan kita kaji lagi ya, Kita perlu duduk dengan perhutani dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk membahasnya,” terangnya.

    Panorama sepanjang jalur menuju waduk didominasi deretan pohon jati, serta dua sungai kecil berair jernih yang dilintasi. Medan yang menantang dan suasana alami dinilai cocok untuk atraksi sport tourism seperti trekking atau lari lintas alam.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Pengairan, Riza Al Fahrobi, menjelaskan bahwa Waduk Bajulmati mampu menampung hingga 10 juta meter kubik air. Waduk ini menjadi andalan untuk mengairi sekitar 1.800 hektare lahan pertanian di Wongsorejo, yang dikenal sebagai kawasan kering.

    “Airnya cukup untuk mengairi target 1.800 hektare lahan pertanian di wilayah Kecamatan Wongsorejo,” ujarnya.

    Hingga awal Mei 2025, ketinggian air di waduk masih berada di angka 87,6 meter, dalam kondisi aman untuk menghadapi musim kemarau. Air dari waduk dialirkan ke Dam Bajulmati dan diteruskan ke irigasi tersier.

    Selama musim kemarau, debit air yang disalurkan berkisar antara 2,2 hingga 2,6 meter kubik per detik, tergantung kebutuhan lahan. Dengan ketersediaan air yang stabil, lahan pertanian yang sebelumnya hanya bisa dua kali panen kini berpotensi ditingkatkan menjadi tiga kali panen dalam setahun.

    Selain fungsi irigasi, Waduk Bajulmati juga menyuplai air baku sebesar 180 liter per detik untuk kebutuhan masyarakat dan industri, serta memiliki peran penting dalam pengendalian banjir.

    “Waduk Bajulmati sendiri ini didesain dengan banyak fungsi, mulai irigasi, penyedia air baku, penahan banjir, konservasi vegetasi, pembangkit listrik, hingga destinasi wisata,” tambah Riza. [alr/beq]

  • Armuji Siap Jika Ditugasi Jadi Ketua PDIP Surabaya

    Armuji Siap Jika Ditugasi Jadi Ketua PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Nama Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, belakangan ini menjadi perbincangan hangat sebagai calon kuat pengganti Adi Sutarwijono yang dicopot dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya oleh DPP. Namun, Armuji menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencalonkan diri untuk jabatan apapun di internal partai.

    “Saya itu tidak pernah mencalonkan, karena saya ini petugas partai,” ujar Armuji kepada awak media, menanggapi spekulasi yang berkembang.

    Menurut Armuji, sebagai kader PDI Perjuangan, sudah menjadi kewajiban untuk siap menjalankan apapun keputusan dan amanat partai tanpa terkecuali. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa dirinya siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh partai, termasuk menjadi ketua di tingkat ranting sekalipun.

    “Jangankan Ketua DPC, ditugaskan menjadi ketua ranting pun saya siap,” tegas politisi kawakan PDIP Surabaya ini.

    Armuji menambahkan bahwa semangat gotong royong dan loyalitas terhadap keputusan partai adalah prinsip yang selalu dia pegang teguh. Meski demikian, ia menegaskan kembali bahwa dirinya tidak berada dalam posisi untuk mencalonkan diri.

    “Yang perlu digarisbawahi, saya tidak akan mencalonkan. Tetapi kalau ditugasi oleh partai, saya siap,” pungkas Armuji. [asg/beq]

  • Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Luncurkan KUR Khusus Petani Tebu Jatim, Khofifah Optimistis Swasembada Gula Nasional

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersama Dirut PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat Khusus (KURsus) Kluster Petani Tebu Jawa Timur di Kebun Tebu Prajekan, Grundo, Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, Selasa (6/5/2025).

    Bantuan akses permodalan KURsus ini menjadi upaya nyata dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga mendorong kesejahteraan petani tebu serta upaya menuju swasembada gula dan transisi energi hijau melalui bioetanol.

    “Jatim adalah penghasil gula tertinggi di Indonesia. Maka KURsus ini adalah wujud nyata upaya kita untuk memperjuangkan kesejahteraan petani tebu. Kita ingin petani tebu naik kelas, dari buruh ladang menjadi pengusaha pangan yang tangguh dan bermartabat,” tegas Gubernur Khofifah.

    Orang nomor satu di Jatim ini menjelaskan fitur KURsus Petani Tebu memiliki suku bunga tetap 6 persen. Akses pengulangan kredit bertujuan untuk bisa memfasilitasi peremajaan kebun (lebih dari 25 tahun) dan adopsi varietas unggul yang berpotensi menaikkan rendemen gula per ton tebu dari rata-rata 7 persen menjadi 8–9 persen.

    “KUR khusus kluster petani tebu ini merupakan jawaban dari kebutuhan modal usaha tebu rakyat yang sebelumnya telah terkena limit kredit KUR konvensional hingga Rp500 juta,” ungkapnya.

    Gubernur Khofifah menyampaikan peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu menjadi sangat penting karena melalui koordinasi bersama dengan Kemenko Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Lebih dari itu, lanjutnya, KURsus Petani Tebu ini akan memberikan multiplier benefit.

    “Ini cara kita bisa mempercepat swasembada gula, cara meningkatkan kesejahteraan para petani tebu, cara kita menuju ketahanan energi,” tegasnya.

    Gubernur perempuan pertama di Jatim ini menjelaskan bahwa hilirisasi tebu ini juga akan menghasilkan bioetanol. Dengan kata lain melalui hal ini pun bisa menjadi langkah awal mentransformasikan dari energi fosil ke non fosil.

    “Artinya kita akan menuju green economy, kita juga akan bersama-sama seluruh elemen yang lain mewujudkan net zero emission,” ujarnya.

    Khofifah menuturkan dari kebun dengan tanaman tebu yang rata-rata tingginya mencapai 5 m dengan bibit yang sama akan bisa menghasilkan 20 ton gula per hektar. Menurutnya ini adalah hal luar biasa yang bisa diberikan petani tebu Bondowoso di Jawa Timur untuk Indonesia bahkan hingga efek net zero emission untuk dunia.

    “Maka apa yang diinisiasi oleh pak Dirut SGN ini adalah sesuatu yang out of the box, sesuatu yang luar biasa, patut diapresiasi dan tentu kita harapkan bahwa ini bisa direplikasi di lebih banyak tempat dan lebih luas lagi,” katanya.

    Gubernur Jatim ini menyampaikan program KUR Klaster Petani Tebu merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh mitra strategis baik dari tingkat pusat, swasta, maupun lembaga perbankan dalam upaya memberdayakan petani tebu di seluruh pelosok wilayah Jawa Timur.

    “Manfaatkan KUR ini untuk usaha produktif, bukan konsumsi. Seperti pengadaan bibit unggul, pupuk organik/insektisida ramah lingkungan, serta alat olah tebu yang efisien. Karena keberhasilan bukan hanya diukur kuantitas gula, tetapi juga kualitas, kesinambungan,” ajaknya.

    Di kesempatan yang sama, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Program Irigasi Manis berupa pompa air kebun dan Kredit Usaha Rakyat Khusus Kluster Petani Tebu Jawa Timur dengan rentang nominal Rp 35 juta hingga Rp 100 juta kepada sejumlah perwakilan petani tebu penerima manfaat. Penyerahan ini dilakukan oleh Gubernur Khofifah yang didampingi Dirut PT Sinergi Gula Nusantara, Wakil Bupati Bondowoso dan Direktur Keuangan Treasury & Global Services Bank Jatim.

    “Peluncuran KUR Khusus Kluster Petani Tebu hari ini adalah langkah nyata dalam peta jalan mewujudkan kemandirian pangan. Ini bukan sekadar soal produksi, tapi tentang membangun ekonomi rakyat yang berdaulat dan berkeadilan, serta multiplier benefit lainnya” imbuhnya.

    Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa Jawa Timur merupakan Lumbung Pangan Nusantara dan komoditas tebu adalah salah satu kekuatan besarnya. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa produksi tebu (yang digiling pabrik gula) Jawa Timur mencapai 16,69 juta ton dari 238.135,6 Hektare lahan tebu, atau setengah dari produksi nasional.

    “Dari jumlah itu, dapat dihasilkan 1,26 juta ton gula kristal putih. Angka ini menegaskan posisi Jatim sebagai kontributor utama bagi pasokan gula nasional, dengan rata-rata kontribusi sekitar 50% secara tahunan,” ucapnya.

    “Sekaligus mencerminkan efisiensi rendemen rata-rata 7,58 persen dari tebu yang digiling,” imbuhnya.

    Di sisi lain Gubernur Khofifah menyebut upaya peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan diversifikasi menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi provinsi dan kesejahteraan petani. Hal ini disebabkan subsektor perkebunan yang didominasi tebu berkontribusi signifikan terhadap PDRB dan struktur ekonomi Jawa Timur.

    “Untuk membangun petani yang kuat dan sejahtera dibutuhkan kolaborasi yang efektif, saya berharap kolaborasi dengan PT. Sinergi Gula Nusantara dalam pengadaan bibit unggul dan penyerapan hasil panen tetap berjalan berkelanjutan,” pesannya.

    Ia berharap semua lembaga perbankan memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program KUR Khusus Kluster Petani Tebu dengan kolaborasi bersama dinas yang membidangi perkebunan di tiap kabupaten\kota di Jawa Timur. Sehingga kebutuhan modal kerja seluruh petani tebu dapat terpenuhi.

    “Kepada Bank Jatim yang mempelopori berjalannya KUR khusus ini, diharapkan prosedur penyaluran KUR dapat berlangsung cepat, transparan, dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang tertinggal,” pintanya.

    Sementara itu Dirut SGN Mahmudi menyampaikan bahwa KURsus petani tebu ini mampu menyelesaikan dua persoalan yang dihadapi petani tebu. Sementara melalui KURsus ini, petani tebu bisa mendapatkan KUR lagi dengan rate 6 persen per tahun, menjadi solusi atas masalah komposisi tanaman tebu yang tidak normal dan penataan varietas.

    “Ini untuk petani seluruh Indonesia tetapi pilot projectnya di Jawa Timur dan pecah telornya di Kabupaten Bondowoso,” pungkas Mahmudi. [tok/beq]

  • 40 Tahun Tak Direhab, Kuda-Kuda Kelas SMPN 1 Ngariboyo Magetan Roboh

    40 Tahun Tak Direhab, Kuda-Kuda Kelas SMPN 1 Ngariboyo Magetan Roboh

    Magetan (beritajatim.com) – Kuda-kuda ruang kelas di SMP Negeri 1 Ngariboyo, Magetan, Jawa Timur, roboh pada Senin (5/5/2025) pukul 14.55 WIB. Peristiwa ini terjadi setelah bangunan tersebut tidak pernah tersentuh rehabilitasi selama 40 tahun sejak dibangun pada 1985.

    Beruntung, kejadian terjadi usai jam kegiatan belajar mengajar. Ruang kelas yang ditempati siswa kelas VII itu dalam keadaan kosong. Tidak ada siswa atau guru yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

    Kejadian pertama kali diketahui oleh penjaga sekolah. Saat itu, ia hendak mengambil gelas kantin yang dibawa siswa ke dalam kelas. “Saat hendak masuk, tiba-tiba kuda-kuda dan plafon runtuh,” terang pihak sekolah. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pengurus sekolah untuk ditindaklanjuti.

    Juari, Humas SMPN 1 Ngariboyo, mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah menyusun proposal untuk perbaikan ruang kelas tersebut. Namun, sebelum sempat diajukan, bangunan yang digunakan oleh 30 siswa itu sudah roboh lebih dulu.

    “Bangunan ini belum tersentuh rehab sejak selesai dibangun tahun 1985. Terakhir sebelum roboh masih sempat dipakai kegiatan belajar mengajar pada Senin (5/5/2025). Kemudian, ruangan yang paralel dengan kelas ini akhirnya kami kosongkan sementara sampai mendapat perbaikan,” kata Juari, Selasa (6/5/2025).

    Juari juga menambahkan bahwa kondisi serupa terjadi pada tiga ruang kelas lain yang lebih dulu dikosongkan sejak setahun lalu karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan siswa.

    “Dulu untuk ruang kelas IX B, C, D. Namun karena kondisi ini maka sementara mereka belajar di aula sekolah yang sudah kami buat sedemikian rupa agar bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” lanjutnya.

    Untuk tiga ruangan yang sudah dikosongkan sejak tahun lalu, Juari menyebutkan bahwa akan dilakukan rehabilitasi pada tahun 2025 ini. “Namun kami belum tahu kapan pastinya ya. Informasi yang kami dapat kemungkinan Juni 2025 ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, untuk ruang kelas yang baru saja roboh, pihak sekolah akan segera merevisi dan mengajukan kembali proposal perbaikan. “Untuk nilai yang kami ajukan senilai Rp100 juta, itu untuk satu lokal atau untuk satu bangunan kelas. Semoga saja nanti proposalnya bisa disetujui untuk perbaikan tiga ruang kelas sekaligus. Karena kelas sebelah ruangan yang roboh ini juga sudah dimakan usia,” pungkasnya.

    Terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menyatakan bahwa salah satu ruang kelas di SMPN 1 Ngariboyo memang telah masuk dalam daftar skala prioritas penanganan kerusakan sekolah.

    “Jadi selain SMP 1 Ngariboyo juga SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo, SMP 3 Maospati itu menjadi skala prioritas dengan kondisi rusak berat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

    Didik menegaskan, lima SMP tersebut — yakni SMPN 1 Ngariboyo, SMPN 3 Maospati, SMPN 2 Parang, dan SMPN 2 Karangrejo — merupakan sekolah dengan tingkat kerusakan paling berat di Magetan. Kondisi bangunan di sekolah-sekolah tersebut dinilai membahayakan keselamatan siswa dan tenaga pengajar, sehingga mendesak untuk segera diperbaiki.

    “Jadi ada 5 SMP tadi, SMP 1 Ngariboyo, SMP 3 Maospati, SMP 2 Parang, SMP 2 Karangrejo itu menjadi sekolah dengan tingkat kerusakan yang paling berat dan menjadi skala prioritas,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hasil efisiensi tahun ini, pihak DPRD telah meminta Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Magetan untuk menjadikan kelima sekolah tersebut sebagai super prioritas dalam agenda rehabilitasi bangunan sekolah.

    “Maka dalam penjabaran perubahan APBD hasil efisiensi tahun ini kami meminta Dikpora menjadikan 5 Sekolah SMP ini menjadi super prioritas untuk segera diperbaiki,” pungkasnya.

    Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penanganan infrastruktur pendidikan yang rusak berat, agar kegiatan belajar mengajar bisa kembali berjalan aman dan nyaman bagi seluruh siswa dan guru. [fiq/beq]