Category: Beritajatim.com

Jelang Peringatan Hari Jadi ke-732 Kabupaten Mojokerto, Bupati Resmikan 5 Proyek Strategis

Mojokerto (beritajatim.com) – Jelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto ke-732, Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barraa meresmikan lima proyek pembangunan strategis. Rangkaian proyek ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di bumi Majapahit.

Kelima proyek tersebut secara simbolis diresmikan oleh Gus Barra (sapaan akrab, red) di Balai Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Rabu (7/5/2025). Adapun proyek-proyek strategis yang diresmikan yakni pertama pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Wisata Jatirejo Majapahit Park.

Taman ini didanai melalui bantuan keuangan desa tahun 2024 dengan anggaran Rp5 miliar yang dirancang untuk menjadi ruang publik yang bisa digunakan warga untuk rekreasi dan wisata, serta berfungsi sebagai langkah pelestarian lingkungan. Kedua, pembangunan gedung kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, ‘Grha Sulpa Sthana’.

Gedung ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang berlokasi di Pasar Rakyat Bagusan, Desa Terusan, Kecamatan Gedeg. Gedung baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi perpajakan dan memudahkan warga dalam menjalankan kewajiban pajak mereka.

Proyek ketiga adalah Gudang Penyimpanan Tembakau yang didirikan oleh Dinas Pertanian. Pembangunan gudang yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau senilai Rp808,46 juta ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan distribusi tembakau serta mendukung industri pertanian lokal dan pengembangan ekonomi daerah.

Keempat, pembangunan jalan lingkungan di Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar dengan panjang 1.305 meter dan anggaran Rp911,37 juta. Dengan infrastruktur jalan yang lebih baik, diharapkan aksesibilitas di wilayah pedesaan dapat meningkat, mendukung mobilitas warga dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Terakhir, Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik). Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui data dan statistik. Gus Barraa juga melaksanakan peletakan batu pertama proyek penanganan permukiman kumuh terintegrasi di Desa Mojopilang, Kecamatan Kemlagi.

Proyek senilai Rp5,7 miliar ini mencakup tujuh aspek perbaikan, meliputi rehabilitasi 94 unit rumah tidak layak huni, pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, Tempat Pengolahan Sampah Rwduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), jalan dan drainase lingkungan, sistem proteksi kebakaran, hingga jaringan air bersih.

“Proyek ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, dengan pendanaan dari pemerintah pusat, daerah, desa, CSR, dan swadaya masyarakat. Diharapkan pembangunan infrastruktur ini membawa manfaat besar bagi warga khususnya Desa Mojopilang,” ungkapnya.

Gus Barra juga mengapresiasi Baznas Kabupaten Mojokerto yang berkomitmen merehabilitasi tiga unit rumah tidak layak huni dengan anggaran masing-masing Rp20 juta. Gus Barraa mengajak seluruh pihak bergotong-royong membangun daerah. Menurutnya, APBD Kabupaten Mojokerto belum mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami mengajak perusahaan swasta menyalurkan CSR serta Baznas menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh untuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Mojokerto,” pungkasnya.

Turut hadir dalam peresmian proyek tersebut Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Rizal Octavian, Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, Forkopimda atau yang mewakili, Kepala BPS Kabupaten Mojokerto, Ketua BAZNAS Kabupaten Mojokerto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala OPD Terkait, Camat, serta Forkopimca Kemlagi, Kades Mojopilang. [tin/ian]

08/05/2025 00:32
Ketersediaan Hewan Kurban di Bojonegoro Cukup, Segini Jumlahnya

Bojonegoro (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, jumlah ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Bojonegoro dirasa cukup. Sesuai data yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) Kabupaten Bojonegoro jumlah hewan kurban sebanyak 55.576 ekor. Jumlah tersebut, meliputi sapi, kambing, dan domba.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Disnakkan Bojonegoro, drh Lutfi Nurrohman mengatakan, jumlah hewan kurban yang ada di Kabupaten Bojonegoro tersebut sudah memenuhi kebutuhan. “Ketersediaan hewan kurban di Bojonegoro tahun ini insyaallah cukup,” ujarnya, Rabu (7/5/2025).

Dokter Luthfi sapaan karibnya menjelaskan, sebanyak 55.567 ekor hewan kurban ini, rinciannya sapi ada 18.400 ekor, kambing 12.835 ekor, dan domba 24.341 ekor.

Kesiapan Disnakkan Kabupaten Bojonegoro menjelang hari raya Iduladha ini, lanjut Dokter Luthfi, diantaranya telah melaksanakan pemeriksaan hewan kurban di peternak, yang bakal dikirimkan untuk kurban, baik yang diperuntukkan di Kabupaten Bojonegoro maupun ke luar daerah.

Sedangkan, saat disinggung kondisi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Bojonegoro yang sempat mewabah, Luthfi mengklaim, jika situasi PMK telah terkendali disaat menjelang lebaran kurban ini.

“Untuk pencegahannya dengan (memberikan) vaksinasi PMK, menjaga ternak sehat (agar) tidak kontak dengan ternak sakit, dan menjaga kebersihan kandang,” terangnya.

Kepada masyarakat Bojonegoro yang hendak membeli hewan untuk kurban, pihaknya menghimbau, agar membeli hewan kurban yang sehat dengan dibuktikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), yang ditandatangani dokter hewan berwenang. “Selain itu, hewan yang akan dibeli harus cukup umur. Untuk sapi minimal poel 1 cacat, umur kurang lebih satu tahun, dan tidak cacat,” pungkasnya. [lus/kun]

07/05/2025 23:05
DPRD Jember Berikan 34 Butir Rekomendasi LKPJ Bupati 2024

Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan 34 butir rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024, dalam sidang paripurna yang tidak dihadiri Bupati Muhammad Fawait dan Wakil Bupati Djoko Susanto, Rabu (7/5/2025).

Fawait dan Djoko sama-sama berada di luar kota. Pejabat Sekretaris Daerah Jupriono yang ditugasi menghadiri sidang paripurna tersebut sekaligus menerima dokumen rekomendasi dari parlemen.

Rekomendasi meliputi pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi, penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan infrastruktur, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan penguatan terhadap pelaksanaan seluruh rekomendasi DPRD.

Anggun Tri Utami, juru bicara DPRD Jember, mengatakan, untuk pertumbuhan ekonomi, ada empat rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah daerah. “Optimalisasi sumber daya ;okal dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM, dan industri kreatif sebagai penggerak utama ekonomi rakyat,” katanya.

Selain itu, DPRD merekomendasikan perluasan investasi dan kemudahan berusaha dengan mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dengan penyederhanaan perizinan, insentif investasi daerah, serta peningkatan kepastian hukum bagi investor.

“Perlu peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan usaha tani, pasar rakyat, irigasi, dan konektivitas antar wilayah untuk memperlancar distribusi barang dan jasa,” kata Anggun.

Rekomenfasi berikutnya adalah pengembangan ekonomi digital dan inovasi dengan mengembangkan ekosistem ekonomi digital dengan memfasilitasi pelatihan teknologi, platform pemasaran digital, serta mendorong inovasi sektor ekonomi berbasis teknologi informasi.

Sementara untuk reformasi birokrasi, DPRD Jember merekomendasikan dilakukannya penyusunan roadmap atau peta jalan jabatan dalam pengisian kebutuhan dan formasi kepegawaian di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Jember.

Selakitu itu, perlu ada penmingkatan sinergi lintas OPD dalam implementasi program prioritas dan pelayanan dasar. “Percepat transformasi digital dan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berbasis hasil,” kata Anggun.

Penetapan pejabat definitif di lingkungan Pemkab Jember perlu dilakukan tepat waktu, agar tidak terjadi kekosongan jabatan yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan perencanaan.

DPRD Jember juga merekomendasikan penyelesaian pembayaran gaji non aparatur sipil negara dan penataan status kepegawaian mereka, termasuk kejelasan dalam skema PJLOP (Penyedia Jasa Layanan Orang Perorangan).

“Pelaksanaan evaluasi kinerja pejabat perlu dilakukan secara periodik, berbasis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan integritas pelayanan,” kata Anggun.

Dalam penurunan angka kemiskinan, DPRD Jember merekomendasikan penguatan basis data pembangunan daerah melalui integrasi one data. “Terutama terkait indikator kemiskinan dan kerentanan sosial, agar menjadi fokus dalam perencanaan, penganggaran dan sasaran pembangunan tahun berikutnya,” kata Anggun.

Pemkab Jember juga direkomendasikan meningkatkan pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha mikro, dan akses terhadap pembiayaan UMKM untuk masyarakat miskin dan rentan.

“Perluas lapangan kerja dengan mendorong investasi padat karya, pengembangan sektor pertanian, perdagangan, perikanan, pariwisata, dan industri sebagai sektor penyerap tenaga kerja yang dominan di daerah,” kata Anggun.

DPRD Jember berharap pemerintah kabupaten memperhatikan rekomendasi untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Pertama, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok desa baik formal, non formal maupun informal, memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan, memenuhi kebutuhan, kualitas dan aksesbilitas guru, dan memperhatikan jarak domisili guru dengan sekolah tempat mengajar untuk optimalisasi kinerja,” kata Anggun.

DPRD Jember juga merekomendasikan pemberian beasiswa perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki kartu tanda penduduk Jember sesuai kriteria yang ditentukan.

Tak hanya pendidikan. Peningkatan IPM harus dilakukan dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara Masyarakat dengan cara memperluas cakupan layanan kesehatan dasar, khususnya di daerah terpencil.

Pemkab Jember juga disarankan menambah jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan di puskesmas dan posyandu, mendorong pola hidup bersih dan sehat melalui edukasi publik secara berkelanjutan.

DPRD Jember menyarankan pula tiga hal untuk meningkatkan standar dan kesejahteraan hidup. “Pertama, mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berikutnya adalah memberikan pelatihan keterampilan produktif dan bantuan usaha mikro, serta meningkatkan akses terhadap air bersih, sanitasi, dan perumahan layak huni,” kata Anggun.

Sementara untuk peningkatan infrastruktur, DPRD Jember merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan proyek, termasuk pengawasan terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan standar mutu.

“Terapkan sanksi tegas terhadap rekanan yang tidak melaksanakan kontrak sesuai ketentuan, termasuk kemungkinan masuk dalam daftar hitam (blacklist),” kata Anggun.

Selain itu, DPRD Jember merekomendasikan percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur layanan publik yang belum terselesaikan, seperti: bangunan di RSUD dr. Subandi, dan pembangunan Kantor Kecamatan Jenggawah, serta bangunan mangkrak Asrama Haji yang tengah menanti legal opinion dari kejaksaan.

Sementara untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), DPRD Jember menyarankan perlu dilakukannya optimalisasi pajak dan retribusi daerah. “Perlu peninjauan kontrak-kontrak karya pemanfaatan sumberdaya alam dan kerjasama daerah yang lebih memberikan keuntungan bagi daerah,” kata Anggun.

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak merugikan kepentingan masyarakat perlu dilakukan. “Perlu dilakukan pengawasan dan audit terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dan pajak daerah dan inventarisasi dan optimalisasi pengelolaan aset daerah,” kata Anggun.

Terakhir, DPRD Kabupaten Jember menilai bahwa tindak lanjut atas rekomendasi parlemen sebelumnya belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh dan sistematis.

“Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah penguatan yang bersifat struktural, prosedural, dan substantif untuk memastikan setiap rekomendasi benar-benar dilaksanakan dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” kata Anggun.

Dalam hal ini ada dua rekomendasi yang disodorkan DPRD Jember. “Pertama, pemerintah daerah menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai dokumen rujukan utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan, serta memasukkan target-targetnya dalam RKPD dan Rencana Kerja OPD,” kata Anggun.

“Kedua, DPRD melalui alat kelengkapan terkait akan melakukan pengawasan secara aktif dan berkala, termasuk melalui rapat kerja, sidak, dan forum pengawasan lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar diwujudkan secara operasional dan berkelanjutan,” kata Anggun. [wir]

07/05/2025 22:49
Mas Dhito Kukuhkan Pengurus Baru PKK Kediri, Titip Tiga Misi Sosial Prioritas Ini

Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pentingnya peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendukung program kerja pemerintah daerah, khususnya terkait isu-isu sosial seperti kemiskinan ekstrem dan pernikahan dini.

Hal itu disampaikannya saat pelantikan dan pengukuhan pengurus baru Tim Penggerak PKK dan Posyandu Kabupaten Kediri periode 2025–2030 di Pendopo Panjalu Jayati, Rabu (7/5/2025).

Mas Dhito, sapaan akrab bupati, menyampaikan tiga pesan utama kepada jajaran pengurus dan kader PKK yang ada hingga tingkat desa. “Saya titip kepada TP PKK dan kader-kader yang ada hingga tingkat desa, pertama masalah stunting, kedua cek berapa anak yang putus sekolah, kemudian ketiga bantu sosialisasikan terkait pencegahan pernikahan dini,” katanya.

Ia menekankan bahwa stunting dan anak putus sekolah merupakan faktor yang berkontribusi terhadap tingkat kemiskinan, yang hingga tahun 2024 masih berada di angka 9,95 persen di Kabupaten Kediri. Untuk itu, Mas Dhito meminta kader PKK secara aktif mendata anak-anak yang putus sekolah di lingkungan masing-masing dan melaporkannya ke pengurus kabupaten untuk ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan.

Lebih lanjut, Mas Dhito juga menyoroti meningkatnya kasus pengajuan dispensasi nikah anak akibat kehamilan di luar nikah. Ia mendorong PKK untuk terlibat aktif dalam kampanye pencegahan pernikahan dini.

“Ini tolong bantu sosialisasi ke orang tua, nanti saya juga akan keliling ke tingkat SMP terutama untuk melakukan edukasi karena ini kalau tidak dipikirkan serius bisa menjadi problem di kemudian hari,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyampaikan apresiasi kepada kader PKK yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, serta berharap pengurus baru bisa bersinergi lebih erat dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, Eriani Annisa Hanindhito, menyatakan komitmennya untuk langsung bekerja bersama jajaran pengurus yang baru.

“Tentunya kita akan terus bersinergi dan berkolaborasi dengan kepala OPD terkait, untuk memprioritaskan program nasional utamanya dan program daerah,” tutur Eriani yang akrab disapa Mbak Cicha. [ADV PKP/nm]

07/05/2025 22:28
DPRD Surabaya Desak PAM Surya Sembada Ambil Alih Pengelolaan Air dari Pengembang Swasta

Surabaya (beritajatim.com)– Komisi A DPRD Surabaya mendesak agar pengelolaan air yang selama ini dikuasai pengembang swasta segera dialihkan ke Perumda Air Minum (PAM) Surya Sembada. Hal ini menjawab polemik dalam menangani persoalan pengelolaan air bersih di kawasan elit Surabaya Barat.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa penguasaan air oleh negara adalah mandat yang tidak bisa ditawar. Dia menyebutkan bahwa DPRD akan melakukan survei lapangan pada Juni 2025 untuk memverifikasi kondisi riil dan mempersiapkan pengambilalihan pengelolaan oleh PDAM.

“Kalau memang kita punya komitmen bahwa air harus dikuasai oleh negara, maka kita harus pastikan semua kawasan yang belum teraliri air dari PDAM harus segera mendapat layanan,” tegas Yona saat hearing bersama SCWI dan pengembang di Surabaya Barat, Rabu (7/5/2025).

Komisi A juga menyebut ketimpangan harga air yang diterapkan pengembang, yang dinilai membebani warga dan mengabaikan asas keadilan sosial.

Ketua SCWI, Hari Cipto Wiyono, mendukung langkah DPRD dan menegaskan bahwa pengelolaan air oleh pengembang bertentangan dengan aturan hukum.

“Kepentingan kami adalah peningkatan PAD. Kalau pengembang tetap mengelola, maka potensi kebocoran dan korupsi tetap terjadi,” ujarnya.

Komisi A menegaskan bahwa pengambilalihan pengelolaan air tidak hanya soal hukum, tetapi juga terkait prinsip keadilan dan transparansi. BPSDA pun mengingatkan bahwa distribusi air harus mematuhi tarif resmi sesuai Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 133 Tahun 2022.

Meskipun pengembang berdalih bahwa mereka hanya mengisi kekosongan layanan ketika PAM belum mampu melayani, DPRD tetap mendorong agar semua pengelolaan air bersih dikembalikan kepada pemerintah.

“Transparansi dalam laporan volume pasokan dan kontribusi ke daerah menjadi salah satu hal yang akan menjadi konsen kita dalam agenda pengawasan ke depan,” tegas Yona.

Direktur Utama PAM Surya Sembada, Arief Wisnu Cahyono, turut menegaskan kesiapan PDAM untuk mengambil alih pengelolaan. “Tarif pengembang tidak memberikan subsidi silang kepada masyarakat kelas bawah. Ini yang membedakan sistem kami,” jelasnya.

Dengan sinyal kuat dari DPRD, proses pengambilalihan pengelolaan air dari tangan swasta ke pemerintah kota tampaknya tinggal menunggu langkah konkret.

“Komisi A memastikan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab mereka dalam menjaga kedaulatan sumber daya publik,” pungkas Yona. [ADV/asg/ian]

07/05/2025 22:21
ASN Guru di Bojonegoro Paling Banyak Ajukan Izin Berangkat Haji 2025

Bojonegoro (beritajatim.com) – Sebanyak 73 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah mengajukan izin cuti untuk menunaikan ibadah haji tahun 2025.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bojonegoro, Hari Kristianto, menyebutkan bahwa dari total ASN yang mengajukan izin berangkat haji, mayoritas berprofesi sebagai guru.

Selain itu, kata ASN yang pernah menjabat di Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro itu, terdapat dua pejabat struktural yang juga ikut menunaikan ibadah ke Tanah Suci tahun ini.

“Total ada 73 ASN yang mengajukan cuti haji, dan semuanya telah mendapat izin resmi. Mayoritas adalah guru,” ungkap Hari.

Selain guru, juga ada dua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengambil cuti haji adalah Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dan Direktur RSUD Padangan. Selama masa ibadah haji berlangsung, keduanya akan digantikan oleh pejabat pelaksana harian (Plh) atau pelaksana tugas (Plt).

Sementara itu, menurut Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro, Abdullah Hafith, jumlah kuota haji Kabupaten Bojonegoro tahun 2025 sebanyak 1.675 jamaah. “Untuk tahun ini, Bojonegoro mendapatkan kuota haji sebanyak 1.675 orang,” jelas Abdullah.

Dengan tingginya antusiasme ASN, khususnya guru, untuk menjalankan rukun Islam kelima ini, Pemkab Bojonegoro memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar dengan penyesuaian penugasan selama musim haji berlangsung. [lus/ian]

07/05/2025 22:17
SMPN 6 Kediri Jadi Lokasi Pelatihan Sekolah Aman Bencana, BPBD Fokuskan Mitigasi di Kawasan Rawan

Kediri (beritajatim.com) – Sebanyak 35 peserta dari guru, siswa, komite sekolah, wali murid, perangkat Kelurahan Gayam, dan warga sekitar mengikuti kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan di SMPN 6 Kediri, pada Rabu (7/5/2025).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB).

Sekretaris Daerah Kota Kediri, Bagus Alit, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari pembentukan SPAB di lingkungan SMPN 6 Kediri. “SPAB di Kota Kediri yang sudah dibentuk ada tiga, yakni di: SDN Betet 1, SMAN 5 Taruna Brawijaya, SMAN 2 Kediri, insyaAllah selanjutnya SMPN 6 Kediri tahun ini,” jelasnya.

Bagus menekankan pentingnya kesiapsiagaan di sekolah dalam menghadapi potensi bencana. “Bencana alam merupakan sesuatu yang tak terelakkan dan bisa terjadi kapan saja, maka dari itu pembentukan SPAB merupakan langkah penting untuk memitigasi risiko bencana alam. Kita membentuk SPAB karena kita ingin memberikan keterampilan kepada masyarakat khususnya di lingkungan sekolah, sehingga pada saat ada bencana, siapa dan harus melakukan apa sudah tahu. Maka dari itu dengan adanya simulasi kita sudah mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa meminimalkan korban,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri, Joko Arianto, menyebutkan bahwa menurut Dokumen Kajian Risiko Bencana 2023, Kelurahan Gayam termasuk kawasan rawan terhadap berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa, tanah longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Ia menambahkan bahwa SPAB merupakan bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung selama empat hari dan mencakup materi seperti safety briefing, diskusi panel, pengenalan risiko bencana, penilaian mandiri awal, kajian risiko bencana partisipatif, penyusunan SOP kedaruratan, dan simulasi kedaruratan. Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pujiono Center Yogyakarta.

Kepala SMPN 6 Kediri, Boedi Pramono, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkot Kediri atas kepercayaan menjadikan sekolahnya sebagai lokasi SPAB. Joko Arianto juga menambahkan bahwa secara geografis sekolah ini berada di wilayah paling utara dan barat Kota Kediri, yang masuk dalam kategori rawan gempa.

“Sekolah kami merupakan sekolah paling tapal batas, paling utara dan barat. Dengan kondisi yang seperti ini membawa berkah akhirnya ditunjuk sebagai sekolah SPAB yang akan dilaksanakan 4 hari.”

Boedi berharap pelatihan ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dalam mitigasi risiko bencana. “Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kami mendapatkan ilmunya, sehingga nantinya, apabila terjadi bencana bisa membantu BPBD untuk mitigasi risiko saat terjadi bencana. Mohon bimbingannya selama empat hari ke depan, sehingga kami betul-betul bisa melaksanakan dan mendapatkan ilmu yang luar biasa,” pungkasnya. [nm/ian]

07/05/2025 21:55
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: 2 Tahun Tak Digaji, 5 Karyawan BUMD Sumenep Tiba-tiba Kena PHK

Sumenep (beritajatim.com) – Nasib lima karyawan PT Sumekar, salah satu BUMD Sumenep ibarat pepatah ‘Sudah Jatuh, Tertimpa Tangga’. Bagaimana tidak? Sudah hampir 2 tahun ini mereka tidak digaji. Tiba-tiba sekarang malah mendapat kabar mereka di-PHK.

Kelima karyawan yang diberhentikan adalah Haryono, Agus Pradana, Faridatul Sudiana, Wulandari, dan Siti Ummiana. Mereka diberhentikan dari perusahaan terhitung sejak Januari 2025.

“Sejak kami mendapatkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja pada Januari lalu, hingga saat ini kami belum mendapatkan hak-hak kami yang wajib dibayarkan oleh perusahaan seperti pesangon dan gaji,” kata salah satu karyawan yang di-PHK, Haryono, Rabu (07/05/2025).

Ia mengungkapkan, sesuai isi surat PHK yang diterimanya, disebutkan bahwa perusahaan memberikan waktu 7 hari kepada karyawan untuk memberikan tanggapan tertulis.

“Kami berlima sama-sama menolak keputusan PHK itu. Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada tanggapan lebih lanjut dari jajaran Direksi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, dirinya bersama keempat orang lainnya yang juga menerima surat PHK, sudah sempat mendatangi kantor PT Sumekar untuk menyampaikan sanggahan, namun tidak digubris oleh jajaran Direksi.

“Kami ingin ada mediasi. Kami ingin bertemu dengan Direktur, tapi sampai hari ini belum direspon. Katanya Direksi akan mempertemukan kami dengan pihak ketiga. Tapi sampai sekarang tidak pernah ada,” sesalnya.

Karena itu, ia bersama sejumlah karyawan lainnya mendatangi gedung DPRD Sumenep untuk mengadukan nasibnya. Tidak hanya kelima orang yang di-PHK, namun juga puluhan karyawan PT Sumekar yang tidak digaji hampir 2 tahun ini.

Sedikitnya ada 54 karyawan yang tidak dibayar oleh perusahaan yang bergerak di bidang transportasi laut. Ada yang tidak digaji selama 22 bulan, dan ada yang 20 bulan. Selain itu, BPJS kesehatan karyawan PT Sumekar juga sudah 9 bulan ini menunggak.

Total tunggakan gaji karyawan sekitar Rp 3 miliar. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak 2021 – April 2025. Selama kurun waktu itu, para karyawan digaji tiga bulan atau empat bulan sekali.

Akibat tidak digaji itu, karyawan memilih mogok kerja. Termasuk para ABK Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III juga ikut mogok. Sudah 3 minggy ini, kapal yang melayari Kalianget – Pulau Kangean itu tidak beroperasi karena karyawan mogok kerja.

Direktur Utama PT Sumekar, Syaiful Bahri, enggan bicara panjang terkait tunggakan perusahaan berupa gaji dan pesangon karyawan yang di-PHK. Menurutnya, PHK itu terpaksa dilakukan karena efisiensi anggaran.

“PHK itu kami lakukan karena efisiensi dan penyesuaian struktur organisasi perusahaan,” ujarnya singkat.

Sedangkan terkait hak-hak karyawan yang menjadi kewajiban perusahaan, sesuai surat pemberitahuan PHK tersebut, akan diselesaikan setelah ada kemampuan bayar, atau setelah ada pencairan pengembalian dana dari barang bukti sitaan Kejaksaan. (tem/but)

07/05/2025 20:44
Pemkab Bondowoso Tegaskan Komitmen Cegah Perkawinan Anak Lewat Implementasi Perda

Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik perkawinan usia dini melalui Workshop Implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang digelar di Hotel Ijen View, Kelurahan Tamansari, Rabu (7/5/2025).

Bupati Bondowoso KH Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Pencegahan Perkawinan Anak adalah bentuk nyata perlindungan terhadap hak-hak anak di Bondowoso.

“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini bentuk komitmen kita bersama agar Bondowoso menjadi kota yang aman dan layak bagi anak-anak,” ujarnya dalam sambutan.

Ia menyoroti tingginya angka dispensasi kawin anak di Kecamatan Ijen sebagai sinyal bahwa perlindungan anak masih menghadapi tantangan besar.

“Perkawinan anak berdampak pada kekerasan rumah tangga, putus sekolah, dan kemiskinan. Anak-anak yang menikah dini kehilangan masa depan mereka. Dan ini akan menjadi beban bagi keluarga serta negara,” tegasnya.

Meski regulasi seperti Perda Layak Anak dan Perda Pencegahan Perkawinan Anak telah disusun, Bupati menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada keterlibatan semua pihak.

“Tanpa keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder, maka Perda ini hanya akan menjadi aturan di atas kertas,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya bersama yang menolak praktik perkawinan anak.

“Perubahan tidak cukup lewat aturan, tapi juga budaya. Kita harus menanamkan pemahaman ini bersama-sama,” tandasnya.

Bupati Abdul Hamid menambahkan bahwa Pemkab telah menyiapkan berbagai program pendukung yang selaras dengan regulasi yang ada. Workshop ini digelar sebagai sarana memperkuat koordinasi dan menyerap masukan dari berbagai pihak.

“Kita jaga anak-anak kita, karena merekalah penerus bangsa ini,” pungkasnya. [awi/beq]

07/05/2025 18:54
Sadar Pengurangan Sampah, Menteri LH Apresiasi Program Inovasi Berseri Pemprov Jatim

Surabaya (beritajatim.com) – Inovasi Berseri mengedukasi masyarakat menjadi sadar terhadap pengurangan sampah. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terkait program inovasi Berseri (bersih dan lestari).

“Kami terima kasih atas Program Inovasi Berseri yang digerakkan oleh Pemprov Jatim. Ibu Gubernur Jawa Timur dengan beberapa inisiasinya,” kata Hanif didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur, Nurkholis di KBS, Rabu (7/5/2025).

Hanif menyebut program itu bagus untuk mengedukasi masyarakat terkait pengurangan sampah. Program itu diharapkan bisa semakin meningkatkan kesadaran masyarakat.

“Saya mencoba membaca cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat yang telah diinisiasi oleh Pemprov Jatim untuk pemahaman edukasi terkait dengan pengurangan sampah,” jelasnya.

Hanif menyebut permasalahan sampah menjadi konflik di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah telah berupaya penuh dalam penanganan sampah, namun masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pengurangan sampah.

“Sampah kita lagi konflik. Hal ini serius harus kita tangani karena kita belum mampu membangun tanggung jawab penanganan sampah. Kita masih membebankan penanganan sampah itu di pemerintah atau pemerintah daerah. Ini jelas tidak mungkin terus menerus seperti ini,” jelasnya.

“Sehingga, prinsip undang-undang ini terlanggar, Undang-Undang 32/2009 tentang perlindungan lingkungan lingkungan hidup, maka kita mengenal prinsip yang kita sebut dengan polluter pays principle (prinsip pencemar pembayar). Jadi, siapa yang menyebabkan polusi harus membayar, ini yang belum diterapkan, sehingga masih dengan senangnya kita semua, warga masyarakat membuang sampah tanpa kemudian memikirkan bagaimana sampah itu harus ditangani,” lanjutnya.

Hanif menyebut pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.

“Kita sudah penanganan sampah 39 persen, artinya kita tidak mulai dari nol. Negara-negara maju memerlukan waktu 30-40 bahkan ada yang 100 tahun untuk menangani sampahnya. Kita akan mulai sekarang, Bapak Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mencanangkan target pengelolaan sampah selesai di 2029,” jelasnya.

“Untuk 2025 ini targetnya 51 persen (pengurangan sampah di Indonesia). Sementara kondisi hari ini baru 39 persen, jadi ada gap sekitar 11 persen yang harus kita capai. Sementara untuk mencapai 39 persen ini kita waktu 10 tahun. Jadi untuk itu saat kami maraton ke daerah untuk sama-sama mendiskusikan bagaimana pengolahan sampah itu bisa kita evaluasi dengan target yang dimintakan oleh pak presiden melalui UU nomor 12 tahun 2025,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala DLH Jatim, Nurkholis mengatakan, Pemprov Jatim telah membeberkan program Berseri adalah program inovasi Pemprov Jatim dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

“Program ini untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup serta memberikan pengakuan terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan di masing-masing desa/kelurahan Berseri. Hal ini telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Penilaian Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari yang diinisiasi oleh Bu Gubernur Khofifah,” jelasnya.

“Hingga tahun 2024 program Berseri telah mengedukasi dan menetapkan penghargaan sebanyak 1.126 desa/kelurahan Jawa Timur. Diharapkan desa/kelurahan dapat berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan melalui kepemimpinan pengelolaan lingkungan, kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah, pengelolaan ruang terbuka hijau, konservasi energi, dan konservasi air,” tambahnya.

Nurkholis menambahkan program ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat desa/kelurahan untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah, agar dapat mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA.

“Program ini juga mendorong masyarakat membentuk Bank Sampah di setiap RT/RW, sebab keberadaan bank sampah akan mempercepat membangun kesadaran masyarakat di dalam melakukan pengelolaan sampah selain menambah sumber pendapatan keluarga dan memutar ekonomi,” pungkasnya. (tok)

07/05/2025 17:46