Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Raperda Beasiswa Mahasiswa Tuban Dibahas, Mas Lindra Targetkan Rampung Juli

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menegaskan komitmen Pemkab Tuban dalam memberikan beasiswa bagi lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif, Kamis (8/5/2025).

    Dalam rapat tersebut, dua Raperda inisiatif menjadi fokus pembahasan, yakni terkait beasiswa dan pemukiman. Menurut Mas Lindra, kedua Raperda ini penting untuk masa depan masyarakat Tuban, khususnya generasi muda.

    “Pelajar kita bisa naik ke kuliah dan kami pemerintah harus punya detailing itu. Tinggal nanti informasi yang akan kita sebar secepatnya,” ujar Mas Lindra.

    Ia menambahkan, hasil Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 juga ikut dibahas, bersama laporan pertanggungjawaban anggaran tahun 2024.

    “Kedua, kami melaporkan kemarin ada hasil di BBK yaitu pertanggungjawaban anggaran kami di tahun 2024 dan hasil RPJMD tahun 2025–2029, itu yang dibahas,” imbuhnya.

    Mas Lindra menargetkan Raperda beasiswa sudah bisa dikonkretkan dan direalisasikan paling lambat Juli 2025.

    Sementara itu, Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menyatakan bahwa dari dua Raperda inisiatif, yang mendapat catatan dalam pembahasan adalah terkait program beasiswa.

    “Tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, barusan tadi sudah dijawab oleh Kepala Daerah (Mas Lindra) dan memberi catatan-catatan. Tentunya nanti dari Pansus Raperda inisiatif DPRD akan melaksanakan kajian dan pembahasan yang nanti dijadwalkan kembali,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa rapat paripurna tersebut belum mencapai finalisasi dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan lanjutan secara mendalam.

    “Pada rapat ini kita diskusi, mencari dan membahas mana yang lebih baik, karena yang kita bahas pasal by pasal jadi harus sesuai aturan yang ada di atasnya,” tutupnya. [dya/beq]

  • Ini Tugas 17 Juru Sita yang Baru Dilantik di Gresik

    Ini Tugas 17 Juru Sita yang Baru Dilantik di Gresik

    Gresik (beritajatim.com)- Pemerintah Daerah (Pemda) Gresik baru saja melantik 17 juru sita untuk mendongkrak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Keberadaan juru sita tersebut diharapkan bisa menyelesaikan piutang. Pasalnya, hutang PBB-P2 saat ini mencapai Rp 271,1 miliar.

    Keberadaan juru sita itu, diharapkan penyelesaian piutang dapat dilakukan secara bertahap, terukur, dan progresif.

    Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik, Andhy Hendro Wijaya mengatakan, pelantikan ini merupakan langkah awal dari proses panjang yang bertujuan pada cleansing piutang pajak secara menyeluruh.

    “Setelah dilantik lokus pelaksanaan perdana juru sita akan difokuskan di wilayah desa mulai Juni 2025,” katanya, Kamis (8/5/2025).

    Masih menurut Andhy, pelantikan juru sita ini menjadi tonggak sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebab, pertama kalinya Pemda Gresik memiliki jajaran juru sita pajak daerah secara resmi.

    “Para juru sita ini akan menjadi ujung tombak dalam menegakkan kewajiban perpajakan, khususnya dalam menangani tunggakan pajak yang selama ini menjadi beban menahun,” ungkapnya.

    Sementara Plt Bupati Gresik dr Asluchul Alif menuturkan, dirinya menekankan pentingnya pendekatan humanis dan komunikatif dalam pelaksanaan tugas para juru sita.

    “Kita harus ingat bahwa yang kita tagih ini adalah warga kita sendiri. Maka, pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan etika, empati, dan komunikasi yang baik. Penegakan kewajiban pajak bukan berarti mengesampingkan sisi kemanusiaan,” tuturnya.

    Bupati yang juga berprofesi sebagai dokter ini menambahkan, jangan hanya berhenti pada pelantikan. Dirinya ingin melihat progres nyata dari waktu ke waktu.

    “Setiap langkah harus berdampak, dan setiap proses harus membawa kita lebih dekat pada penyelesaian piutang pajak yang sudah lama menjadi persoalan,” imbuhnya.

    Sebagai dasar hukum pelaksanaan, Pemda Gresik telah menerbitkan Perbup tahun 2024 tentang pengelolaan piutang. Dalam proses penyusunan kebijakan ini. BPPKAD Gresik juga melakukan studi tiru ke Kabupaten Sleman.

    Sebelum dilantik 17 juru sita ini juga menjalani pelatihan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). [dny/aje]

  • Diprotes, Bus Si Mas Ganteng Tak Lagi Turunkan Penumpang di Stasiun Bojonegoro

    Diprotes, Bus Si Mas Ganteng Tak Lagi Turunkan Penumpang di Stasiun Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Operasional Bus Si Mas Ganteng rute Tuban–Bojonegoro terpaksa diubah setelah mendapat protes dari para tukang ojek dan pebecak di sekitar Stasiun Bojonegoro. Mereka menilai kehadiran bus yang menawarkan fasilitas gratis dan langsung menuju stasiun merugikan pendapatan mereka.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tuban dan Bojonegoro sepakat mengalihkan lokasi penurunan penumpang. Mulai Kamis (8/5/2025), Bus Si Mas Ganteng tidak lagi diizinkan menaikkan atau menurunkan penumpang di Stasiun Bojonegoro, melainkan dialihkan ke Terminal Rajekwesi.

    “Ini hasil koordinasi awal kami dengan Dishub Bojonegoro, untuk mengondusifkan situasi,” ujar Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan DLHP Tuban, Imam Isdarmawan.

    Dengan skema baru ini, penumpang kereta yang hendak melanjutkan perjalanan ke Tuban harus menggunakan ojek atau becak menuju Terminal Rajekwesi. Imam menegaskan, perubahan ini bersifat sementara dan bisa dievaluasi ulang dalam koordinasi lanjutan. Ia menyebut skema transportasi publik tetap harus mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

    Sementara itu, Dishub Bojonegoro akan memperketat pengawasan terhadap tukang ojek dan pebecak agar tidak mematok tarif di luar batas kewajaran. “Masyarakat bisa melapor ke Dishub jika menemukan tarif yang tidak wajar. Kami akan tindaklanjuti,” kata Muhammad Aris Hidayatullah, Kepala Bidang Angkutan Darat dan Air Dishub Bojonegoro.

    Bus Si Mas Ganteng adalah program andalan Pemkab Tuban untuk menyediakan transportasi aman, nyaman, dan terintegrasi. Bus ini melayani rute Tuban–Bojonegoro dengan keberangkatan pagi dan sore, masing-masing pukul 05.00 WIB dan 16.15 WIB dari Tuban, serta pukul 07.30 WIB dan 18.30 WIB dari Bojonegoro. [lus/beq]

  • Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Pemkab Lamongan Catat Realisasi APBD 2024 Capai Rp3,299 Triliun

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD Lamongan dalam rapat paripurna, Kamis (8/5/2025).

    Dalam paparannya, Yuhronur memaparkan bahwa dari target pendapatan daerah sebesar Rp3,632 triliun, realisasinya mencapai Rp3,299 triliun. Sementara untuk belanja daerah dan transfer, dari alokasi sebesar Rp3,579 triliun telah terealisasi Rp3,207 triliun. Surplus yang ditetapkan sebesar Rp53,085 miliar, terealisasi sebesar Rp91,636 miliar.

    Penerimaan pembiayaan dari target Rp24,187 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp77,273 miliar tercapai 100 persen. Secara neto tercatat minus Rp53 miliar, dengan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) sebesar Rp38,55 miliar.

    “Berdasarkan capaian tersebut, menunjukkan bahwa tata kelola dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan,” ujar Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes.

    Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    “Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah disusun dengan standar akuntansi. Serta ditetapkan berdasarkan ukuran dan target kinerja yang berdampak pada pelayanan publik,” imbuh Pak Yes.

    Capaian pengelolaan anggaran tersebut turut dibuktikan dengan keberhasilan Pemkab Lamongan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.

    Selain itu, Pemkab Lamongan juga kembali meraih predikat A pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 dari Kementerian PANRB. [fak/beq]

  • Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Besok Pendaftaran Ketua Golkar Jatim Dibuka: Tak Terlibat G30S/PKI, Minimal Kantongi Dukungan 30 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee (SC) Musda XI Golkar Jatim, Heri Soegihono mengatakan, pembukaan pendaftaran calon ketua Golkar Jatim dilaksanakan pada Jumat (9/5/2025) pukul 10.00 hingga pukul 17.00 sore.

    Pendaftaran dilakukan di kantor DPD Partai Golkar Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

    Heri menjelaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon ketua Golkar.

    Yakni, calon ketua harus aktif menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut, berpendidikan minimal S1 atau sederajat, memiliki prestasi-dedikasi-disiplin-lotalitas dan tidak tercela.

    Kemudian, calon ketua harus memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, tidak pernah terlibat G30S/PKI, lulus diklat kader Partai Golkar, telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya 1 periode pada tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya dan atau satu tingkat di bawahnya dan atau pernah menjadi pengurus organisasi pendiri dan didirikan di tingkatannya dan atau satu tingkat di atasnya.

    “Calon ketua juga harus didukung sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara dalam bentuk surat dukungan. Jumlah hak suara sebanyak 44. Terdiri dari 38 suara DPD II, 1 suara dari DPP pusat, 1 suara DPD provinsi, 1 suara organisasi sayap (AMPG dan KPPG), 1 organisasi didirikan (Satkar Ulama, Al Hidayah, AMPI, MDI, HWK), 1 suara organisasi pendiri (MKGR, Soksi, Kosgoro 1957) dan 1 suara dewan penasihat,” jelasnya.

    Heri menambahkan, calon ketua juga harus bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif di partai. “Apabila terdapat bakal calon yang akan maju sebagai calon ketua tidak memenuhi kriteria di atas, calon tersebut harus mendapatkan persetujuan Ketua Umum Partai Golkar. Ini sifatnya diskresi,” tuturnya.

    Ketua Panitia Pelaksana atau OC Musda XI, Pranaya Yudha mengundang kepada media agar memantau pendaftaran calon ketua pada besok pagi.

    “Untuk pembukaan Musda XI Golkar Jatim akan dibuka pada Sabtu, 10 Mei jam 1 siang di Hotel Shangri-La Surabaya. Ini even normatif dan gawe rutin. Insya Allah Ketum Golkar Pak Bahlil akan hadir pada pembukaan musda. Ketua-ketua partai parlemen juga akan diundang. Ada 1500 undangan. Gubernur Jatim Bu Khofifah dan Wagub Jatim Mas Emil akan diundang. Mari menyambut kepemimpinan baru di Partai Golkar dengan hati gembira,” pungkasnya.

    Ada sembilan nama yang beredar menggantikan Sarmuji sebagai Ketua Golkar Jatim, yang saat ini sudah menjabat Sekjen Golkar. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung), dan Muhamad Nur Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada tiga nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Beritajatim.com mencoba menelisik latar belakang nama-nama calon yang beredar.

    Dimulai dari nama Zulfikar Arse Sadikin (Bang Zul), yang merupakan pengurus DPP dan ‘berdarah’ HMI. Bang Zul merupakan Presidium Majelis Nasional KAHMI 2022-2027 dengan 284 suara, dalam Munas KAHMI di Palu, 27 November 2022.

    Dia juga sebagai anggota DPR RI dua periode, menjabat Ketua Bidang OKK DPP dan saat ini Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

    Kemudian, Heru ‘Pak Carik’ Tjahjono yang pernah menjabat sebagai Bendahara Golkar Tulungagung tahun 1997, mantan Sekdaprov Jatim, mantan Bupati Tulungagung dua periode dan saat ini menjabat anggota Komisi IX DPR RI.

    Lalu, ada Muhamad Nur Purnamasidi pengurus DPP Partai Golkar dan anggota DPR RI dua periode (2014-2019 dan 2019-2024) dari Dapil Jatim Jember-Lumajang. Saat ini, bertugas di Komisi X DPR RI.

    Nama berikutnya, adalah Ali Mufthi, anggota Komisi V DPR RI dan pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo 2014-2019. Ali berangkat dari Dapil Jatim VII (Magetan ,Trenggalek, Ponorogo, Ngawi, Pacitan). Ali juga merupakan Presidium MW KAHMI Jatim.

    Setelah itu, ada nama Blegur Prijanggono. Karir politiknya berangkat dari Ketua Golkar Surabaya (2015-2019), Ketua Fraksi Golkar DPRD Surabaya (2019-2014), Bendahara Golkar Jatim sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim (2019-2024), dan pernah menjabat Bendahara HIPMI Jatim 2006-2009. Blegur saat ini menjadi Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029.

    Selain Blegur, ada nama Pranaya Yudha yang merupakan Ketua AMPG Jatim dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim saat ini.

    Kemudian, Kodrat Sunyoto yang merupakan Ketua Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jatim, Anggota DPRD Jatim 4 periode dan Mantan Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim.

    Dua nama yang juga masuk bursa ketua partai beringin adalah Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan terpilih) dan Aditya Halindra (Bupati Tuban terpilih). [tok/aje]

  • Bupati Pasuruan Perkuat Sinergi dengan BPN untuk Percepatan PTSL dan Ketahanan Pangan

    Bupati Pasuruan Perkuat Sinergi dengan BPN untuk Percepatan PTSL dan Ketahanan Pangan

    Pasuruan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat pelaksanaan program strategis nasional. Salah satu bentuk komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan Bupati Pasuruan, Mas Rusdi, ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan guna mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) serta penguatan ketahanan pangan.

    Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi oleh Ketua TPPPD Rohani Siswanto dan Wakil Ketua TPPPD Suryono Pane. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk membangun kolaborasi lintas instansi dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah warga.

    Menurut Mas Rusdi, percepatan PTSL sangat penting untuk melindungi hak milik masyarakat. Legalitas yang diberikan melalui program ini diharapkan mendukung tata kelola lahan yang tertib dan transparan.

    “Program ini merupakan program yang sangat vital karena kita juga ingin melindungi hak milik warga Kabupaten Pasuruan. Selain melindungi hak masyarakat melalui legalitas, ini juga bisa dilakukan untuk mendukung tata kelola lahan,” ucap Bupati Mas Rusdi.

    Selain aspek hukum, sinergi antara Pemkab Pasuruan dan BPN juga menyasar sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan misi Bupati Mas Rusdi dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

    Mas Rusdi menekankan pentingnya data kepemilikan dan pemetaan lahan yang akurat sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang pertanian. Dengan kerja sama ini, proses pendataan dan penataan lahan pertanian diharapkan semakin cepat dan tepat sasaran.

    “Ketahanan pangan daerah harus dibangun dari fondasi yang kuat, salah satunya melalui kepastian hukum dan kejelasan tata ruang pertanian,” ujar Bupati Mas Rusdi.

    Pemkab Pasuruan optimistis bahwa dengan dukungan penuh dari BPN, program PTSL dan tata kelola pertanian terintegrasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. [ada/beq]

  • Bondowoso Jadi Pilot Project ASN Karier, Seleksi Sekda Digelar Secara Daring

    Bondowoso Jadi Pilot Project ASN Karier, Seleksi Sekda Digelar Secara Daring

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso resmi membuka pendaftaran seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), yang berlangsung mulai awal Mei hingga 17 Mei 2025. Proses ini menjadi yang pertama di Jawa Timur yang sepenuhnya memanfaatkan aplikasi ASN Karier, menjadikan Bondowoso sebagai pilot project oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso, Mahfud Junaidi, menyampaikan bahwa seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. “Sudah pendaftaran, sudah bentuk shelter Sekda. Tim asesor sudah terbentuk dan hari ini sudah berjalan,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

    Mahfud menekankan bahwa penggunaan aplikasi ini merupakan langkah modernisasi sistem rekrutmen jabatan ASN. “Sekarang sudah pakai aplikasi. Ini satu-satunya di Jawa Timur dan kita menjadi pilot project-nya BKN,” jelasnya.

    Meskipun hingga kini belum ada pelamar yang mengunggah berkas secara resmi, Mahfud menyebut sedikitnya empat ASN dari lingkungan Pemkab Bondowoso tengah mempersiapkan kelengkapan untuk mendaftar. “Kurang lebih ada empat orang yang sedang mengurusi kelengkapan. Mungkin akan segera melengkapi persyaratan, izin, dan sebagainya,” ungkapnya.

    Jumlah pelamar akan dipantau melalui aplikasi ASN Karier yang hanya dapat diakses oleh person in charge (PIC) dan BKN. “Kita akan tahu pergerakan pendaftar di situ,” tambah Mahfud.

    Proses seleksi ini melibatkan tim asesor dari berbagai unsur, termasuk BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, Universitas Airlangga, UIN KHAS Jember, serta para pakar independen.

    Mahfud juga menjelaskan bahwa seleksi Sekda diprioritaskan sebelum seleksi kepala OPD lainnya karena urgensinya sebagai pemimpin tertinggi birokrasi daerah. “Mungkin itu tergantung pencermatan pimpinan, barangkali karena urgensi bahwa Sekda definitif adalah leader OPD. Ketika sudah punya Sekda definitif, maka ia juga berperan dalam menentukan pembantu-pembantu Bupati,” tandasnya. [awi/beq]

  • Wabup Bondowoso Tinjau Pembangunan Bronjong di Lokasi Rawan Longsor Curahdami

    Wabup Bondowoso Tinjau Pembangunan Bronjong di Lokasi Rawan Longsor Curahdami

    Bondowoso (beritajatim.com) – Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bondowoso meninjau langsung progres pekerjaan pemasangan bronjong di Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kamis (8/5/2025).

    Monitoring tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pengendali bencana di wilayah yang dikenal rawan longsor. Peninjauan dimulai pukul 09.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan menggunakan kendaraan operasional jenis R4 (Triton).

    Kepala Pelaksana BPBD Bondowoso, Sigit Purnomo mengatakan bahwa pemasangan bronjong bertujuan untuk mengurangi risiko longsor, terutama saat musim hujan. “Kami bersama Wakil Bupati turun langsung untuk memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai rencana dan spesifikasi teknis. Lokasi ini memang sangat rawan, jadi pemasangan bronjong menjadi prioritas,” ungkapnya.

    Ia menambahkan bahwa BPBD akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap progres penanganan bencana di wilayah-wilayah yang memiliki potensi ancaman tinggi. “Kami berharap dengan adanya pembangunan bronjong ini, masyarakat Sumbersalak bisa lebih tenang dan terlindungi dari ancaman bencana longsor,” ujarnya.

    Sebelumnya, hujan deras pada Rabu (12/3/2025) menyebabkan banjir bandang di dua kecamatan di Bondowoso, yaitu Curahdami dan Grujugan. Di Desa Sumbersalak, banjir menyebabkan tiga rumah rusak ringan, satu fasilitas umum rusak, dua sepeda motor hanyut, serta kerusakan pada jembatan kampung dan bronjong sepanjang 500 meter.

    Sementara itu, di Dusun Gunung Pereng, Desa Wonosari, jembatan sepanjang 12 meter dengan lebar 2 meter terputus, menyebabkan 90 Kepala Keluarga (KK) terisolasi. BPBD Bondowoso telah melakukan asesmen dan penanganan darurat di lokasi bencana. [awi/beq]

  • FRMJ Demo Tolak Keputusan Bupati Jombang Tentang Kenaikan NJOP dan PBB

    FRMJ Demo Tolak Keputusan Bupati Jombang Tentang Kenaikan NJOP dan PBB

    Jombang (beritajatim.com) – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Rembuk Masyarakat Jombang (FRMJ) menggelar demonstrasi menolak keputusan Bupati Jombang terkait kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NJOP-PBB-P2).

    Aksi digelar di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jombang, Jalan KH Wahid Hasyim, dengan membawa spanduk tuntutan dan melakukan orasi secara bergantian.

    Kenaikan NJOP yang disebut mencapai lebih dari 100 persen menjadi pemicu utama unjuk rasa ini. Massa menilai, kebijakan tersebut sangat membebani masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.

    “Kami menolak kebijakan Bupati Jombang yang menaikkan PBB/BPHTB,” tegas Ketua FRMJ, Joko Fatah Rochim, dalam orasinya.

    Dalam aksi tersebut, FRMJ mengusung empat poin tuntutan. Pertama, mereka mendesak Pemkab Jombang untuk menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta memastikan adanya proses appraisal yang akurat dan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat terkait kebijakan tersebut.

    Kedua, FRMJ meminta agar Pemkab memberikan pembebasan pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil. Mereka menilai, kelompok inilah yang paling terdampak dari kenaikan NJOP.

    Tuntutan ketiga adalah peninjauan kembali terhadap Peraturan Bupati Jombang Nomor 51 Tahun 2024 yang dianggap tumpang tindih dengan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/65/415.10.1.3/2024. Regulasi tersebut berkaitan dengan insentif berupa pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 35 persen.

    “Kami juga meminta Pemkab Jombang untuk memberikan informasi secara transparan dan jelas tentang penghitungan PBB. Sehingga masyarakat tidak bingung,” pungkas Fatah.

    Aksi damai tersebut akhirnya mendapat respons langsung dari Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Ia menemui perwakilan demonstran dan menerima tuntutan yang diajukan untuk disampaikan kepada pihak terkait.

    Aksi FRMJ menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap kebijakan fiskal daerah yang dianggap belum berpihak kepada kepentingan warga kecil. Respons Pemkab ke depan menjadi hal yang ditunggu-tunggu publik. [suf]

  • Wali Kota Kediri Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Iuran Kurban

    Wali Kota Kediri Tegaskan Sekolah Tak Boleh Wajibkan Iuran Kurban

    Kediri (beritajatim.com) – Audiensi antara Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP se-Kota Kediri membahas berbagai isu pendidikan, salah satunya terkait pelaksanaan peringatan hari besar Islam (PHBI) dan kegiatan penyembelihan hewan kurban di sekolah.

    Kepala SDN Ngronggo 6 Kediri, Rosikin, yang berlatar belakang guru agama, menyampaikan harapannya agar kebijakan terkait iuran kurban di sekolah diperjelas supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan audiensi dengan dinas pendidikan mengenai pelaksanaan kurban yang dikoordinasikan oleh wali murid atau komite sekolah.

    “Saya latar belakang guru agama. Terkait pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam, yang mana rutinitas setiap tahun. Setahun lalu pernah audiensi dengan kepala dinas terkait penyembelihan hewan kurban. Waktu itu, memang intinya membolehkan dengan catatan tertentu. Di antaranya tidak ada paksaan, iuran yang sifatnya mengikat, dan pelaksanaannya pure dilaksanakan wali murid atau komite,” ujar Rosikin.

    Namun, menurutnya pelaksanaan kegiatan tersebut belum sepenuhnya nyaman di beberapa sekolah karena adanya persepsi negatif terhadap iuran yang dinilai memberatkan. Bahkan, dikonotasikan sebagai pungutan liar (pungli).

    “Kami merasa kurang nyaman. Pertama, setiap sekolah lembaga berbeda, ada komitenya guyub kompak, tidak ada masalah. Kebetulan di lembaga kami, dan beberapa sekolah lain merasakan kurang nyaman terhadap, terkait dengan tarikan dan iuran. Kami ingin usulkan kepada Mbak Wali, agar ada kebijakan supaya yang menjadikan demarkasi yang jelas. Bahwa itu amal untuk anak dan wali murid, bukan pungli. Sementara selama ini anomali karena dikatakan pungli. Ini adalah prioritas beramal anak-anak dan orang tua,” jelasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan bahwa sekolah tidak diperbolehkan mewajibkan iuran untuk kurban atau zakat, meskipun tujuannya untuk pendidikan agama. Semua bentuk sumbangan harus bersifat sukarela dan tidak mengikat.

    “Saya kembali lagi, ketika niat bagus untuk mengajarkan anak-anak di bidang keagamaan untuk bayar zakat, untuk bayar kurban dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, bahwa tidak semua orang tua ini mampu. Mereka akhirnya menyampaikan keberatan. Butuh adanya keringanan ekonomi,” tegas Vinanda.

    Wali kota termuda ini menegaskan, untuk sekolah diharuskan tidak ada kewajiban untuk membayar zakat dan hewan kurban. Tetapi sekolah diperbolehkan apabila ada orang tua siswa yang menyumbang, karena sifatnya sukarela.

    “Ketika sekolah sudah menerapkan peraturan wajib untuk membayar biaya kurban atas dasar adanya pendidikan atau wawasan keagamaan, ini akan menimbulkan ramai, dan di Undang-undang disampaikan bahwa tidak boleh adanya tarikan. Kita boleh mengajar dan memberi wawasan sebagai agama Islam memiliki kewajiban untuk membayar zakat, dan berkurban. Tetapi prakteknya kita serahkan kepada ortu,” paparnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menambahkan bahwa kegiatan PHBI maupun PHBN dalam konteks pembinaan karakter siswa tetap diperbolehkan, asalkan tidak menyalahi aturan yang ada. Ia menyebutkan bahwa pihaknya sempat menghentikan kegiatan karena adanya edaran sekolah yang berisi angka nominal, sehingga bisa menimbulkan kesan pungli.

    “Untuk pembinaan atau pendidikan karakter baik PHBI atau PHBN, sebetulnya tidak ada larangan, bisa dilaksanakan, boleh dilaksanakan. PHBI ini sebentar lagi, nanti pada Juni. Kalau ada pengarahan, kalau ada batasan, jangan dilanggar. Karena ini pembelajaran, sesuai dikatakan Mbak Wali. Tetapi kita ada permen, harus dilaksanakan,” pungkas Anang. [nm/beq]