Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Wacana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Gresik, Wakil Bupati: Demi Kesejahteraan Rakyat Kecil

    Wacana Penghapusan Utang Petani dan Nelayan Gresik, Wakil Bupati: Demi Kesejahteraan Rakyat Kecil

    Gresik (beritajatim.com)- Wakil Bupati Gresik, dr Asluchul Alif, menyampaikan usulan penting terkait penghapusan utang petani dan nelayan di bank-bank pemerintah daerah. Usulan ini disampaikan sebagai bentuk tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan, yang terdampak pandemi dan bencana alam.

    Alif, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Gresik, menilai kebijakan Presiden Prabowo sangat berpihak kepada masyarakat kecil yang selama ini terjebak dalam siklus utang untuk memulai usaha pertanian maupun perikanan. Ia menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh implementasi kebijakan ini di wilayah Gresik.

    “Saat ini banyak petani dan nelayan terpaksa meminjam uang di bank demi memulai usahanya. Tapi, terjadi dinamika di tengah jalan sehingga tidak mampu melunasi,” kata Alif pada Kamis (8/5/2025).

    Ia menambahkan bahwa penghapusan utang ini diharapkan mampu menjadi semangat baru bagi para pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, banyak masyarakat menggantungkan hidup dari sektor tersebut, namun hasil usaha yang minim menyebabkan ketidakmampuan dalam membayar cicilan di bank.

    “Banyak saudara kita yang menjadikan bertani dan melaut sebagai sumber penghasilan keluarga. Mereka memulai dengan meminjam uang di bank tapi karena kurangnya hasil yang didapat sehingga tidak mampu lagi membayar utangnya di bank,” ungkapnya.

    Alif menilai bahwa dengan adanya kebijakan ini, para petani dan nelayan bisa bangkit dari tekanan ekonomi yang telah lama membebani mereka. Tak hanya itu, ia juga menyoroti langkah pemerintah pusat lainnya seperti penyerapan hasil pertanian oleh Bulog dengan harga tinggi sebagai bentuk konkret dukungan negara terhadap petani.

    “Mudah-mudahan para petani dan nelayan semakin sejahtera dan meningkat taraf hidupnya,” ujarnya.

    Sebagai informasi, PP Nomor 47 Tahun 2024 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada November 2024 mencakup penghapusan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Sektor pertanian dan perikanan masuk dalam prioritas utama kebijakan ini karena terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 serta bencana alam yang memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil.

    Dengan implementasi di daerah yang responsif, seperti yang dilakukan Pemkab Gresik, diharapkan kebijakan ini mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. [dny/ian]

  • Bupati Imbau Kades Angkat Honorer Pemkab Situbondo Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih

    Bupati Imbau Kades Angkat Honorer Pemkab Situbondo Jadi Pengurus Koperasi Merah Putih

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo memgimbau kepala desa seluruh Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, untuk mengangkat pegawai honorer pemerintah daerah yang tidak dapat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Ada kurang lebih 600 orang pegawai honorer Pemkab Situbondo yang tidak diterima menjadi PPPK dan saat ini dirumahkan. Sebagian sudah tua dan memasuki masa pensiun, dan sebagian lagi berusia muda.

    Mereka berpengalaman di lingkungan birokrasi dan bisa dipekerjakan sebagai pengurus atau karyawan Koperasi Desa Merah Putih.

    Selain itu, mereka juga bisa menempati posisi staf desa, kader desa, pengurus badan usaha milik desa, pengurus perpustakaan desa, dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) untuk didayagunakan.

    Para kepala desa yang hendak menggunakan tenaga mereka bisa menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Situbondo.

    “Itu ruang akselerasi setelah dirumahkan. Mereka butuh ruang pekerjaan. Itu yang paling mungkin (dikerjakan) ke depan,” kata Rio, Kamis (8/5/2025).

    Rio telah menemui Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi untuk menyampaikan gagasan tersebut. “Beliau sangat setuju dengan ide ini. Mereka punya pengalaman di pemerintahan, meski baru dua tahun bekerja atau ada yang lima enam tahun,” katanya.

    Rio menilai pengalaman para honorer ini sangat bermanfaat untuk mengurusi organisasi. “Mereka juga butuh pekerjaan dengan gaji yang sangat layak,” katanya.

    Koperasi Merah Putih dinilai Rio program strategis yang luar biasa. “Pemikiran yang adiluhung mengembalikan kekuatan ekonomi kita pada denyut nadi koperasi. Maka inovasi ini dikreasi dan dapat persetujuan dari menteri, dan semua oke,” kata Rio. [wir]

  • BUMD Sumenep Kelola Tiga SPBU Selalu Merugi?

    BUMD Sumenep Kelola Tiga SPBU Selalu Merugi?

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Wira Usaha Sumekar (WUS), salah satu BUMD Sumenep yang mengola SPBU, saat ini tengah menjadi sorotan karena tidak mampu menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

    Padahal ada tiga SPBU yang dikelola, yakni SPBU di Kecamatan Kota, Kecamatan Lenteng, dan di Kecamatan Batang-batang. Masih ditambah pom mini khusus solar di Kecamatan Nonggunong Pulau Sepudi, dan di Desa Tamberu Kecamatan Batumarmar Pamekasan.

    Direktur Utama PT WUS, Zainul Ubbadi mengakui jika pada tahun 2024 ini pihaknya tidak bisa menyetor dividen (bagi laba perusahaan : red) ke pemegang saham, karena pendapatan yang ada hanya cukup untuk biaya operasional perusahaan.

    “Selama ini pemasukan terbesar kami dari dana participating interest (PI) perusahaan migas Medco Energi. Nah sekarang ini sudah tidak ada dana PI karena aktivitas pengeboran Medco semakin turun. Otomatis pemasukan kami ya hanya dari SPBU,” kata Obet, panggilan akrab Zainul Ubbadi, Kamis (08/05/2025).

    Ia mengungkapkan, selama ini PT WUS tidak pernah absen menyetor dividen sejak 2009 hingga 2023. Total sudah sekitar Rp 34 milyar dividen yang disetor ke Pemkab. “Baru tahun ini kami tidak bisa menyetor dividen, karena itu tadi, tidak ada pemasukan dari PI,” ungkapnya.

    Ketika disinggung terkait pemasukan dari SPBU-SPBU yang dikelola, Obet mengaku dari sisi pembukuan, tetap harus ‘nomboki’ karena ada biaya penyusutan yang harus ditanggung. Biaya penyusutan itu dihitung sebesar 0,5 persen per tahun.

    “Saya paham, hitungan awamnya, masak jualan BBM bisa rugi? Wong harga kulak dan harga jualnya tidak sama. Sudah ada untung dari selisih harga itu. Ini masalahnya kami harus menghitung biaya penyusutan. Jadi laba perusahaan harus dialokasikan juga untuk membayar biaya penyusutan itu,” terangnya.

    Selain itu, lanjutnya, penjualan BBM di SPBU PT WUS terutama yang di luar kota Sumenep tidak seramai yang ada di kota. Sehingga pemasukannya tidak bisa banyak diharapkan.

    Menurut Obet, salah satu jalan keluar agar ada pemasukan lagi ke PT WUS adalah kembali mengelola PI dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang aktivitas pengeborannya masih tinggi. Hanya saja untuk bisa mengelola PI itu, PT WUS memerlukan penyertaan modal untuk pembelian saham yang dimiliki pihak lain agar kepemilikan saham Pemkab Sumenep di PT WUS menjadi 99,5 persen.

    “Kalau merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Republik Indonesia nomor 37/2016, mensyaratkan pemerintah daerah wajib memenuhi paling sedikit memiliki saham 99 persen pada BUMD yang akan mengelola PI dan sisa kepemilikan sahamnya terafiliasi seluruhnya dengan pemerintah daerah,” paparnya.

    Saat ini, kepemilikan saham pemerintah daerah pada PT WUS sebesar 75,30 persen. Sedangkan saham lainnya dimiliki oleh PT MMI sebesar 24,20 persen, Perumda Sumekar sebesar 0,45 persen, dan Agus Suryawan sebesar 0,05 persen. (tem/kun)

  • Target PTSL 2025 di Bondowoso Hanya 6.000 Bidang Tanah, Menurun Signifikan

    Target PTSL 2025 di Bondowoso Hanya 6.000 Bidang Tanah, Menurun Signifikan

    Bondowoso (beritajatim.com) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2025 hanya menargetkan 6.000 bidang tanah, sebuah penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang diterima oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bondowoso.

    Kepala BPN Bondowoso, Zubaidi, menjelaskan bahwa pada awalnya pihaknya mengusulkan 20 ribu bidang untuk tahun ini. Namun, setelah evaluasi anggaran, target tersebut dipangkas menjadi hanya 6.000 bidang.

    “Anggaran yang kami terima untuk 2025 hanya untuk 6.000 bidang. Sebenarnya perencanaan awal 20 ribu, namun karena efisiensi, akhirnya dikurangi,” ujarnya, Kamis (8/5/2025).

    Program PTSL 2025 mencakup 37 desa di Kabupaten Bondowoso, terdiri dari desa lama yang sudah pernah terjangkau program ini dan desa baru yang belum pernah menjadi sasaran PTSL. Sebanyak delapan desa merupakan desa baru dalam program tersebut.

    Hingga awal Mei 2025, progres penerbitan sertifikat tanah sudah mencapai 4.587 bidang atau sekitar 75 persen dari target. Zubaidi optimistis seluruh target akan tercapai 100 persen pada bulan Mei ini.

    “Progresnya sangat lancar, sangat bagus. Tidak ada hambatan berarti. Hanya sedikit polemik, misalnya ada desa yang mengajukan jatah sampai 1.500 bidang, padahal dari kami sudah menetapkan 500 bidang,” kata Zubaidi.

    Zubaidi juga menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat dalam mengikuti program PTSL cukup tinggi. Namun, masih ada kendala klasik terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Banyak warga yang menganggap tanah sebagai milik bersama dan enggan untuk menyertifikatkan meskipun sudah ada bangunan di atasnya.

    “Padahal, jika sudah ada bangunan, harus segera disertifikatkan agar jelas milik siapa,” tegasnya.

    Sebagai perbandingan, PTSL di Bondowoso pada tahun 2024 berhasil mendaftarkan 27 ribu bidang tanah, dan pada 2023 tercatat 45 ribu bidang. Penurunan target pada 2025 ini diharapkan membuat proses pelaksanaan program PTSL lebih terkendali dan minim hambatan. [awi/beq]

  • Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Melesat 5 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jatim Ungguli Provinsi Kang Dedi Mulyadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Provinsi Jawa Timur yang dipimpin Khofifah Indar Parawansa mencatatkan pertumbuhan impresif di triwulan I tahun 2025. Berdasarkan data BPS per 5 Mei 2025, pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat menyentuh angka 5 persen secara y-o-y.

    Angka ini tercatat lebih unggul dari nasional yang sebesar 4,87 persen. Serta, Jatim juga mengungguli Provinsi Jabar yang dipimpin Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebesar 4,98 persen, Jateng yang dipimpin Ahmad Lutfi sebesar 4,96 persen dan juga Daerah Khusus Jakarta yang dipimpin Pramono Anung sebesar 4,95 persen.

    “Alhamdulillah di triwulan pertama tahun 2025, ekonomi Jatim tumbuh sebesar 5 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian triwulan I-2024 sebesar 4,81 persen, juga lebih tinggi dibandingkan capaian Nasional sebesar 4,87 persen,” tegas Gubernur Khofifah di sela-sela kunjungan misi dagang di Balikpapan, Kamis (8/5/2025).

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur Senin (5/52025), pertumbuhan tertinggi pengungkit ekonomi Jatim di periode ini terjadi pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen.

    Selain itu, dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi Jatim juga diungkit dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen.

    Pertumbuhan ekonomi ini mencatatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jatim pada Triwulan 1 – 2025 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 819,30 triliun atau naik sebesar 16,850 triliun dibanding Triwulan 4 – 2024.

    Yang mana PDRB Jatim didominasi oleh Industri Pengolahan (31,42 persen), Perdagangan (18,70 persen), Pertanian (10,22 persen), konstruksi (8,49 persen) serta Akomodasi dan Makanan Minuman (6,24 persen).

    “Kita tentu bersyukur ekonomi Jawa Timur mampu tumbuh di atas rata-rata nasional, dan ini menunjukkan bahwa pondasi ekonomi kita semakin kuat, khususnya sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian,” jelas Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Jawa Timur adalah pertumbuhan ekonomi inklusif. Bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim dirasakan seluruh lapisan masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

    “Seiring dengan ekonomi yang terus tumbuh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Timur alhamdulillah juga terus menurun. Masih dari data BPS, TPT Jatim pada Februari 2024 tercatat sebesar 3,74 persen, di Februari 2025 turun menjadi 3,61 persen. Angka ini di bawah angka TPT Nasional,” jelasnya.

    Ke depan, Khofifah menegaskan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen memperkuat konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah, hilirisasi industri khususnya sektor agro untuk mendukung ketahanan pangan serta memperluas pasar UMKM melalui perdagangan antar pulau maupun luar negeri.

    “Misi Dagang antar Provinsi akan terus kita lakukan untuk membangun jejaring pasokan bahan baku dan pasar bagi UMKM kita, pembangunan infrastruktur jalan lintas selatan dan jalan tol kita percepat penyelesaiannya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Pemkab Sampang dan KPK RI Gelar Bintek Antikorupsi

    Pemkab Sampang dan KPK RI Gelar Bintek Antikorupsi

    Sampang (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perempuan dan Dunia Usaha Antikorupsi di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang, Kamis (8/5/2025).

    Acara tersebut dihadiri oleh Plh. Direktur III Bidang Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, David Sepriwasa, beserta jajaran tim dari KPK. Turut hadir pula Inspektur Kabupaten Sampang, Kepala Dinas Sosial dan PPPA, Plt. Kepala Dinas Kesehatan dan KB, Ketua TP PKK Kabupaten Sampang, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0828/Sampang, Ketua Bhayangkari Cabang Sampang, serta sejumlah pimpinan organisasi perempuan lainnya di Kabupaten Sampang.

    Dalam sambutannya, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menyampaikan bahwa upaya pencegahan korupsi di Kabupaten Sampang terus digencarkan melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif. Salah satunya dengan menjadikan perempuan dan pelaku usaha sebagai ujung tombak dalam membangun budaya integritas, baik di lingkungan keluarga maupun di sektor ekonomi.

    “Pemkab Sampang menjadikan perempuan dan pelaku usaha sebagai garda depan dalam mewujudkan integritas. Pendidikan karakter sejak dini yang ditanamkan dalam keluarga menjadi benteng utama dalam mencegah perilaku koruptif,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada generasi penerus.

    “Dengan memperkuat peran ibu dalam mendidik anak, kita berharap terbentuk generasi yang tangguh secara moral, tidak mudah tergoda oleh jalan pintas atau perilaku menyimpang,” tambahnya.

    Sementara itu, David Sepriwasa mengungkapkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi, dengan Kabupaten Sampang menjadi salah satu dari dua daerah di Jawa Timur yang mengundang langsung KPK untuk menyelenggarakan bimtek tersebut.

    “Kami memilih Sampang karena lebih awal mengundang dan kesiapan daerah ini dalam mendorong peran perempuan dan dunia usaha dalam gerakan antikorupsi,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya pola hidup sederhana, terutama di kalangan perempuan, untuk menghindari budaya flexing atau pamer kekayaan yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan tekanan dalam kehidupan keluarga.

    “Kami mengimbau agar budaya hidup sederhana dikedepankan sebagai nilai yang membentuk integritas dan keteladanan di tengah masyarakat,” pungkasnya.[adv]

  • Bupati Jombang Luncurkan Pelatihan Kerja di Desa Bawangan, Dorong UMKM dan Kurangi Pengangguran

    Bupati Jombang Luncurkan Pelatihan Kerja di Desa Bawangan, Dorong UMKM dan Kurangi Pengangguran

    Jombang (beritajatim.com) – Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan lewat Launching Pelatihan Kerja yang dilaksanakan di Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, pada Kamis (8/5/2025). Pelatihan ini mencakup bidang kuliner, membatik, serta merangkai bunga atau floris.

    Bupati Jombang H Warsubi, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan optimisme bahwa pelatihan ini akan berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. “Jika UMKM Jombang bisa maju, maka perekonomian Jombang bisa meningkat, pengangguran juga berkurang,” ungkap Warsubi.

    Diketahui, angka pengangguran di Jombang saat ini tercatat mencapai 28.700 jiwa. Pemerintah daerah berharap, pelatihan ini mampu menjadi solusi konkret yang berkelanjutan.

    Dalam kesempatan itu, Bupati yang akrab disapa Abah ini juga mengapresiasi hasil karya batik khas Bawangan. Batik tersebut memiliki motif unik yang menggambarkan kekhasan lokal berupa bawang merah, daun tembakau, dan daun ploso, serta dipadukan dengan pewarna alami yang cerah.

    “Kalau batik Bawangan ini dibuat dengan kualitas yang bagus. Standarnya juga disesuaikan, maka kita akan mudah mencarikan pasar. Misalnya kita jadikan itu seragam dinas pemkab, kita jadikan souvenir bagi tamu daerah yang datang ke Jombang,” jelasnya.

    Kepala Desa Bawangan, Bachtiar Effendi, menyampaikan bahwa potensi desa-desa di Jombang sangat besar dan perlu sentuhan akhir yang tepat agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi proses pemasaran produk UMKM.

    “Proses pemasarannya ini yang kami harapkan dibantu dari Pemda. Bagaimana agar UMKM yang ada di kabupaten Jombang terus hidup dan nyaman serta mendapat perhatian sehingga bisa bertumbuh dengan luar biasa,” tambahnya.

    Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah juga menyalurkan bantuan modal usaha kepada tujuh kelompok masyarakat (Pokmas) yang telah aktif menjalankan kegiatan usaha di Jombang.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, menegaskan komitmen dinasnya dalam mendukung program 100 hari kerja Bupati Warsubi dan Wakil Bupati Salmanudin Yazid, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia yang unggul.

    “Sehingga dapat menumbuhkan peran serta masyarakat melalui Pokmas dalam menyukseskan pemerintah Jombang dalam mengentaskan pengangguran,” pungkas Isawan.

    Harap Pemerintah Daerah Populerkan Batik Jombang

    Bupati Jombang Warsubi bersama istri sedang membatik di Desa Bawangan

    Sementara itu, maestro pembatik Jombang, Karsam, yang juga diundang sebagai fasilitator pelatihan membatik, berharap agar Pemerintah Kabupaten Jombang dapat semakin memperhatikan dan mendukung eksistensi para pembatik lokal.

    “Saya berharap pemerintah daerah bisa mengayomi para pembatik yang ada di Jombang yang tergabung dalam Persatuan Batik Jombang Arum. Sehingga, teman-teman di Jombang bisa bersaing dengan daerah lain,” ujarnya.

    Karsam juga mengingatkan bahwa batik Jombang sudah dikenal hingga ke mancanegara sejak masa pemerintahan Bupati Suyanto, terutama lewat motif Candi Rimbi yang berada di Dusun Pulosari, Desa Pulosari, Kecamatan Bareng. Ia menambahkan, keunggulan batik Jombang terletak pada pemanfaatan pewarna alami dari daun jati, daun mangga, dan mahoni.

    “Kekuatan batik Jombang ada pada warna alam yang digunakan. Ini bisa jadi kekuatan atau ikon tersendiri jika pemerintah kabupaten Jombang mau memfasilitasi dan turut mempopulerkan Batik Jombang ini,” ungkapnya.

    Dengan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan, pelatihan kerja ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat dan memperkuat daya saing UMKM lokal. [suf]

  • BNN Jatim Gandeng Karang Taruna Bojonegoro Kampanyekan Anti Narkoba di Tingkat Desa

    BNN Jatim Gandeng Karang Taruna Bojonegoro Kampanyekan Anti Narkoba di Tingkat Desa

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur menggelar kampanye edukatif bertajuk “Dari Pemuda, Untuk Desa, Lawan Narkoba” di Pendopo Balai Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro, Rabu (7/5/2025).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan peran pemuda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan pedesaan.

    Ketua Forum Pemuda Pelopor Bojonegoro, Agitya Kristantoko, membuka diskusi dengan menekankan pentingnya peran aktif pemuda dalam menciptakan perubahan positif di desa. “Pemuda bukan hanya agen perubahan, tetapi harus menjadi pelaku utama perubahan itu sendiri,” tegas Agitya dalam penyampaiannya.

    Sesi dilanjutkan oleh Alvin Pradika, penyuluh dari BNNP Jawa Timur, yang memberikan edukasi mengenai jenis-jenis narkoba, dampak buruknya, serta pendekatan pencegahan berbasis komunitas. Alvin menegaskan bahwa narkoba bukan sekadar isu hukum, tapi juga menyangkut aspek sosial dan kemanusiaan.

    “Pencegahan harus dimulai dari keluarga dan komunitas. Ketahanan desa terhadap narkoba hanya bisa terbentuk melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” jelas Alvin.

    Kepala Desa Kauman, Yulia Purwaningtyasari, mengapresiasi langkah kolaboratif ini dan berharap kegiatan serupa bisa berlanjut. “Ini adalah inisiatif yang sangat baik. Pemerintah desa tentu mendukung program-program yang berdampak positif, khususnya untuk generasi muda,” ujarnya.

    Sebagai bentuk komitmen terhadap inklusivitas, panitia juga menghadirkan penerjemah bahasa isyarat bagi peserta difabel, memastikan bahwa semua kalangan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi penting tentang bahaya narkoba.

    Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan akan muncul gerakan kolektif dari pemuda desa untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari narkoba.

    Untuk diketahui, acara ini diprakarsai oleh Karang Taruna Bina Muda Desa Kauman dan diikuti puluhan peserta yang terdiri dari pemuda dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber utama yang memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam melawan ancaman narkotika. [lus/aje]

  • Pj Bupati Magetan Setop Aktivitas Tambang Nekat Beroperasi Tanpa Izin di Taji

    Pj Bupati Magetan Setop Aktivitas Tambang Nekat Beroperasi Tanpa Izin di Taji

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, menghentikan secara langsung aktivitas tambang yang beroperasi di Desa Taji karena dinilai menyalahi aturan. Tambang yang dioperasikan olah PT Budi Jaya Sentosa tersebut diketahui belum mengantongi izin produksi meskipun sudah beroperasi selama sekitar satu tahun.

    “Izinnya belum ada tapi dia sudah operasional. Dia sudah lebih kurang 1 tahun ya mereka sudah operasional ya. Fakta yang ada di lapangan ini sudah sama-sama kita bisa lihat ya terutama seperti rangkaian dari truk-truk dam truknya. Nah, kita lihat faktanya memang sudah ini ODOL ya. Tidak bisa untuk dijadikan angkutan ya. Sudah menyalahi aturan undang-undangnya,” kata Nizhamul saat meninjau lokasi tambang, Rabu (8/5/2025)

    Ia menegaskan agar aktivitas tambang dihentikan sementara hingga seluruh proses perizinan rampung. Pemerintah Kabupaten Magetan tetap mendukung iklim investasi yang sehat, namun dengan syarat pelaku usaha mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kemudian saya minta hari ini stop. Sampai nanti perizinannya sudah terbit yang baru. Kita permudah pokoknya, kita juga tidak mengganggu iklim investasi. Sepanjang mereka tuh taat dengan aturan, silakan kita permudah. Saat ini hanya ngantongi ini dokumen apa ini? SIPB (Surat Izin Penambangan). Untuk sampai izin produksi masih panjang Berarti intinya belum ada izin produksi. Belum sama sekali ya. Hanya ngantongi ini,” kata Nizhamul.

    Nizhamul juga menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa ada banyak tahapan dan dokumen yang harus dikantongi sebelum tambang bisa beroperasi secara legal.

    “Jadi masyarakat tahu ya bahwa nanti di prosesnya, SIPB itu apa, izin itu apa, banyak yang harus mereka kantungi loh gitu. Ini yang sudah dieksplorasi sekitar 10 hekter. Ini kan mereka juga kerja sama dengan warga masyarakat tanahnya. Statusnya sudah banyak yang SHM,” terangnya.

    Dia juga menegaskan pentingnya reklamasi lahan yang telah dikeruk untuk meminimalkan dampak lingkungan dan memastikan ketertiban ruang.

    “Jadi intinya hari ini untuk di stop dan kemudian dilakukan. Ya, pemberitahuan reklamasi dulu. Jadi melakukan pengurusan surat izin dulu, tapi saya minta ini direklamasi yang sudah dikeruk-keruk itu agar tertata dengan baik ya,” katanya.

    Ketika ditanya mengenai konsekuensi hukum dari pelanggaran ini, Nizhamul menyampaikan bahwa tambang tersebut jelas menyalahi aturan karena belum memiliki izin lengkap.

    “Ini jelas menyalahi aturan mereka itu. Kenapa? Melakukan tambang cuman perizinannya belum lengkap itu. Ya, konsekuensinya hari ini kita tutup. Gaboleh truk masuk, dan semisal truk mau keluar harus muatan kosong. Ga bolah ada aktivitas tambangnya mulai hari ini. Hanya reklamasi saja,” tegasnya. [fiq/beq]

  • Pj Bupati Magetan Tegaskan Tambang CV Putra Anugerah di Sayutan Tak Berizin

    Pj Bupati Magetan Tegaskan Tambang CV Putra Anugerah di Sayutan Tak Berizin

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, memastikan bahwa aktivitas pertambangan oleh CV Putra Anugerah di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, dilakukan tanpa izin operasi di wilayah Jawa Timur. Perusahaan tersebut diketahui hanya mengantongi izin operasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, namun telah mengeksploitasi lahan hingga melewati batas administratif dan masuk ke wilayah Magetan.

    Temuan tersebut disampaikan Nizhamul usai melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang. Ia menyebut aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius serta membahayakan keselamatan warga sekitar.

    ‘’Karena batas wilayah belum jelas ini dimanfaatkan untuk memperluas usahanya secara illegal. Yang kedua ini dampaknya juga terhadap lingkungan. Setelah dikeruk tidak ada reklamasi lingkungan. Itu yang rusak alam itu. Sudah itu saya melihat itu ada tebing-tebing itu kan rawan, runtuh longsor dan seterusnya itu. Rusak sekali ini alam pemetaan ini. Yang ketiga tadi jalan ya. Ada truk-truk ini yang bisa lihat ini itu sudah melebihi dimensi odol ya,’’ kata Nizhamul, Rabu (8/5/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab Magetan telah mengalami kerugian akibat eksploitasi ilegal tersebut. Meskipun aktivitas pertambangan telah dihentikan sejak 7 Mei 2025, Nizhamul mengimbau masyarakat sekitar tetap mengawasi lokasi tambang untuk mencegah aktivitas ilegal kembali beroperasi. Lebih lanjut, ia menyoroti potensi adanya unsur pidana dalam kasus ini.

    ‘’Ya ada nanti di nanti kan jadi pajak itu ada ya pajak itu nanti ada yang namanya menjadi pegawai negeri sipil PPNS-nya. Kita cek nanti. Kalau ada unsur pidananya sudah dilimpahkan,’’ tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Magetan, Joyo Supriyanto, menjelaskan bahwa CV Putra Anugerah memiliki dua titik lokasi tambang. Lokasi yang berada sepenuhnya di wilayah Magetan disebut telah memiliki izin resmi, namun lokasi lainnya yang melintasi batas wilayah memang bermasalah.

    ‘’Untuk tambang yang tidak memiliki izin di Magetan, kami tidak memantau. Sehingga baru diketahui saat ada protes dari warga. Untuk lahan yang sudah tereksploitasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh CV Putra Anugerah ini sekitar dua hektar,’’ terang Joyo. [fiq/beq]