Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Wabup Beky Dapat Amanah Jabat Ketua KONI Blitar 2025-2029

    Wabup Beky Dapat Amanah Jabat Ketua KONI Blitar 2025-2029

    Blitar (beritajatim.com) – Wabup Blitar Beky Herdihansah mendapat amanah untuk menjabat sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029. Beky secara resmi menggantikan Tony Andreas yang sebelumnya telah menjabat Ketua KONI selama 2 periode.

    Beky pun berterimakasih kepada seluruh ketua cabang olahraga yang telah memberikan amanah kepada dirinya sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar.

    “Terimakasih pula atas amanah yang diberikan kepada saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Kabupaten Blitar,” ungkap Beky, Wabup Blitar sekaligus Ketua KONI Kabupaten Blitar, Sabtu (10/5/2025).

    Dalam sambutannya Beky menyebut bahwa penunjukan dirinya sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar ini sebagai kehormatan. Namun Beky juga mengatakan, jabatan sebagai Ketua KONI Blitar ini juga berat karena ada target yang harus dicapai di Porprov Jawa Timur 2025 mendatang.

    “Ini juga sebagai amanah yang besar dan sangat berat yang saya harus emban agar KONI bisa berprestasi,” ucap Beky.

    Wakil Bupati Blitar tersebut terpilih sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar periode 2025-2029 secara aklamasi. Seluruh Ketua Cabang Olahraga di KONI Kabupaten Blitar sepakat menunjuk Beky Herdihansah sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar.

    Dalam Musorkab KONI Kabupaten Blitar tahun 2025 ini, Beky Herdihansah menjadi calon tunggal. Tidak ada calon lain selain Wabup Blitar tersebut.

    “Alhamdulillah kelihatannya ini aklamasi, semua ketua Cabang Olahraga kog kompak untuk memilih pak Haji Beky sebagai Ketua KONI Kabupaten Blitar,” kata Sugeng Suroso, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar.

    Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kabupaten Blitar ini digelar lebih awal dari jadwal. Hal ini dilakukan sebagai upaya mempercepat persiapan Porprov Jawa Timur 2025 mendatang.

    “Ini tentu sesuatu yang luar biasa menurut Komisi 4 DPRD Kabupaten Blitar, tentu kedepan KONI Kabupaten Blitar akan lebih baik dan solid dan harapan kita tidak hanya sepuluh besar Jawa Timur tapi 5 besar Jawa Timur,” tegasnya. [owi/beq]

  • KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    KPU dan Bawaslu Jatim Kembalikan Sisa Anggaran Pilgub Rp162,9 M, Apa Kata Khofifah?

    Surabaya (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengembalikan sisa anggaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024 ke kas daerah dengan total mencapai Rp162,902 miliar. Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

    Sisa anggaran tersebut merupakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) dari dana hibah yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jatim kepada KPU dan Bawaslu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

    KPU Jatim tercatat mengembalikan dana sebesar Rp127.624.375.184 dari total hibah Rp845 miliar. Sedangkan Bawaslu Jatim mengembalikan Rp35.277.978.169 dari hibah senilai Rp111.354.383.000.

    “Apresiasi saya ucapkan kepada KPU dan Bawaslu Jatim karena sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pengembalian anggaran sisa dana hibah yang tidak terserap paling lambat tiga bulan setelah penetapan pasangan calon,” kata Gubernur Khofifah di Samarinda, Sabtu (10/5/2025).

    Ia juga memuji profesionalitas penyelenggara Pilkada yang turut memastikan proses berjalan aman dan kondusif di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Menurutnya, kerja keras jajaran di semua tingkatan, mulai dari TPS hingga provinsi, sangat menentukan keberhasilan Pemilu tahun ini.

    “Aman dan lancarnya Pilkada 2024 tak lepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas dari semua penyelenggara. Ini wujud tanggung jawab dan integritas dalam membangun demokrasi di Jawa Timur,” ucap Khofifah.

    Gubernur Khofifah berharap KPU dan Bawaslu Jatim terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik dan tata kelola keuangan yang akuntabel.

    “Mari bersama-sama membangun pemikiran dan kolaborasi yang konstruktif bagi demokrasi berkualitas di Jawa Timur,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Tambang Ilegal di Magetan, Wakil Ketua DPRD Jatim Desak ESDM Evaluasi Total

    Tambang Ilegal di Magetan, Wakil Ketua DPRD Jatim Desak ESDM Evaluasi Total

    Magetan (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, angkat bicara terkait polemik aktivitas tambang galian C ilegal dan pelanggaran kendaraan over dimensi over loading (ODOL) di Kabupaten Magetan.

    Dia menilai kejadian tambang ilegal di Desa Taji dan Desa Sayuran yang dihentikan langsung oleh Pj Bupati Magetan mencerminkan lemahnya pengawasan dan ketegasan dari dinas teknis, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur.

    Deni menegaskan bahwa seluruh proses perizinan usaha pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), menjadi kewenangan Dinas ESDM Provinsi.

    Oleh karena itu, tanggung jawab utama atas maraknya tambang tak berizin berada di level provinsi.

    “Izin Usaha Pertambangan itu kewenangan Dinas ESDM Provinsi. Maka ketika terjadi tambang ilegal atau tambang yang beroperasi sebelum perizinannya lengkap, itu jadi tanggung jawab moral dan administratif dari ESDM untuk segera bertindak,” tegas Deni saat dikonfirmasi, Sabtu (10/5/2025).

    Dia menilai tindakan tegas dari Pj Bupati Magetan sudah tepat, namun langkah ini seharusnya tidak berjalan sendiri. DPRD Jatim, lanjutnya, mendorong Dinas ESDM lebih aktif melakukan inspeksi lapangan dan penertiban tambang bermasalah.

    “Apa yang dilakukan Pj Bupati Magetan itu langkah cepat dan patut diapresiasi. Tapi jangan sampai pemerintah kabupaten dibiarkan menanggung beban sendiri. Harus ada dukungan penuh dari Pemprov, terutama ESDM sebagai pemegang mandat perizinan,” ujarnya.

    Deni juga menyebut besarnya dampak sosial dan infrastruktur dari aktivitas tambang, terutama truk-truk ODOL yang merusak jalan. Apalagi, lanjutnya, potensi kerusakan infrastruktur seperti jalan kabupaten sangat besar, sedangkan kontribusi PAD dari sektor tambang justru sangat kecil.

    “Coba bandingkan, pendapatan dari tambang hanya Rp700 juta setahun, tapi biaya rehabilitasi jalan bisa mencapai Rp150 miliar. Ini jelas tidak seimbang dan tidak adil bagi rakyat,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

    Lebih lanjut, Deni mengusulkan agar Pemprov Jawa Timur bersama DPRD membentuk tim pengawasan terpadu untuk memetakan ulang titik-titik tambang aktif, status legalitasnya, serta memverifikasi dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur.

    “Sudah saatnya ada evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola tambang di Jatim. Tidak cukup hanya dengan laporan administratif. Harus ada verifikasi di lapangan dan transparansi data tambang,” tambahnya.

    Deni juga mendukung langkah Dinas Perhubungan Magetan yang mengusulkan pelarangan truk ODOL di area tambang. Menurutnya, ini harus menjadi kebijakan terpadu lintas sektor untuk menjaga keselamatan, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

    “Penertiban ODOL harus jadi kebijakan bersama. Tak hanya di jalan raya, tapi sejak dari hulunya—yakni aktivitas tambangnya. Kalau tidak sesuai spesifikasi kendaraan, harus ditindak tegas,” tutup Deni.

    DPRD Jatim sendiri berencana mengundang Dinas ESDM dalam waktu dekat untuk rapat kerja khusus membahas ketertiban tambang di wilayah Jawa Timur, terutama daerah-daerah rawan seperti Magetan, Trenggalek, dan Lumajang.[asg/ted]

  • Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

    Eri Cahyadi Kembali Terpilih Ketua APEKSI 2025–2030, Begini Kata Komjen Tomsi Tohir

     

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi terpilih kembali sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk periode 2025 hingga 2030.

    Penetapan tersebut dilakukan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI yang digelar di Convention Hall Grand City Surabaya, Jumat (9/5/2025).

    Dalam forum yang dihadiri 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu, Eri mendapatkan kepercayaan penuh untuk kembali memimpin APEKSI. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.

    “Terima kasih kepada Pak Eri dan juga pengurus lainnya atas jerih payahnya dalam membangun kebersamaan dan memajukan APEKSI, serta telah berkontribusi besar bagi masyarakat,” ujar Tomsi dalam sambutannya.

    Tomsi juga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus memberikan dukungan penuh kepada kepengurusan APEKSI yang baru. Ia menilai APEKSI merupakan wadah strategis dalam mendorong inovasi antar kota di Indonesia.

    “Jika ada satu kota yang memiliki inovasi, maka kota lain bisa meniru dan menerapkannya meskipun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan mempercepat proses,” jelasnya.

    Sebagai contoh, Tomsi menyoroti program unggulan dari Kota Gorontalo dalam menekan angka stunting.

    “Mereka memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Dengan modal sedikit, hasilnya sangat efektif dalam menurunkan stunting,” tambahnya.

    Sementara itu, Eri Cahyadi mengajak seluruh wali kota anggota APEKSI untuk memperkuat kolaborasi dan menjadikan organisasi ini sebagai laboratorium inovasi antar daerah.

    “Kita semua setara. Ketika ada persoalan, bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi seluruh anggota. Ini sudah menjadi komitmen bersama,” tegas Eri.

    Dalam arahannya, Eri menekankan pentingnya sinkronisasi visi dan misi pemerintah kota dengan program nasional yang dicanangkan Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    Ia menyebutkan, hal ini penting terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), salah satunya terkait target Indonesia bebas sampah pada 2029.

    “Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan langkah strategis pengurangan sampah, termasuk edukasi pemilahan sampah dari rumah. Bahkan, Menteri Lingkungan Hidup sudah menyampaikan bahwa kota penghasil sampah di atas 1.000 ton per hari akan mendapat alat pengolah dari pemerintah pusat,” jelasnya.

    Eri juga menyoroti urgensi implementasi sistem satu data nasional. Menurutnya, kesenjangan data antara pemerintah kota dan Badan Pusat Statistik (BPS) sering kali menyulitkan dalam memberikan intervensi yang tepat sasaran, khususnya dalam penanganan kemiskinan dan stunting.

    “Data kami kerap berbeda dengan data dari BPS. Tapi tadi, alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri dan BPS agar data bisa diberikan secara rinci, by name by address. Ini akan mempermudah pemerintah kota melakukan intervensi tepat untuk keluarga miskin dan anak-anak stunting,” jelas Eri.

    Ia menutup pernyataannya dengan optimisme tinggi terhadap peran strategis kota-kota di bawah APEKSI dalam mendukung visi pembangunan nasional. “Kalau kita tidak punya data yang akurat, bagaimana bisa melakukan intervensi? Maka hari ini kita mulai dari data yang valid,” pungkasnya. (ted)

     

  • Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Bupati Lamongan Minta Pejabat yang Baru Dimutasi Bisa Jawab Tantangan Efisiensi

    Lamongan (beritajatim.com) – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berpesan kepada 96 pejabat yang baru dimutasi, agar mampu menjawab berbagai tantangan pemerintahan, khususnya dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

    Pesan tersebut disampaikan Yuhronur, saat melantik pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas, di Pendopo Lokatantra, Jumat (9/5/2025).

    Menurut Yuhronur, efisiensi anggaran tidak boleh dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas program kerja dan lebih efektif dalam menggunakan anggaran.

    “Efisiensi jangan dilihat sebagai bencana, tapi kita lihat sebagai penggerak agar setiap program bisa memberikan manfaat besar, setiap rupiah yang kita keluarkan melalui APBD (Angagran Pendapatan Dan Belanja Daerah) mempunyai dampak yang berarti bagi masyarakat,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu juga mengatakan, keterbatasan suntikan anggaran dari pemerintah pusat menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD).

    “Kemampuan berinovasi dan bersikap adaptif, akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan responsif,” ujarnya.

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, tantangan dan kebutuhan masyarakat ke depan akan semakin kompleks. ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan terbaik, agar program yang dicanangkan Presiden Prabowo dapat terlaksana di Lamongan. Beberapa program tersebut misalnya koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis dan lainnya.

    “Kita sepakat jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan harus optimis menatap ke depan. Tantangan terus berubah dan semua harus dihadapi dengan solidaritas dan kekompakan kita di seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lamongan. Dengan Solidaritas, disiplin, kerja sama baik dan saling menguatkan, InsyaAllah tantangan ini akan kita pecahkan sebaik baiknya,” ucap Pak Yes.

    Untuk diketahui, beberapa pejabat yang dimutasi antara lain dr. Moh. Chaidir Annas sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Mugito Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Aris Wibawa Sfat Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setda Lamongan. Kemudian Pujobroto Irawan Putra menempati jabatan baru sebagai Sekertaris DPRD, Etik Sulistiyani Asisten Administrasi Umum Setda, Edy Yunan Achmadi Kepala Badan Pendapatan Daerah. (fak/ian)

  • Kades se-Kabupaten Gresik Curhat ke Komisi XI DPR RI Soal Intimidasi LSM Nakal

    Kades se-Kabupaten Gresik Curhat ke Komisi XI DPR RI Soal Intimidasi LSM Nakal

    Gresik (beritajatim.com) – Kepala desa (kades) di Kabupaten Gresik mengeluhkan tekanan eksternal dari oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dinilai mengganggu jalannya pembangunan desa. Keluhan ini mencuat dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar Jumat (9/5/2025), dan dihadiri ratusan kades serta perwakilan dari Kementerian Desa PDTT, Kepolisian, dan Pemkab Gresik.

    Anggota Komisi XI DPR RI, Thoriq Majiddanor (Jiddan), menegaskan pentingnya keberanian kepala desa untuk menolak segala bentuk intervensi non-konstitusional dari pihak luar, terutama oknum LSM yang tidak menjalankan fungsi kontrol secara objektif.

    “Kalau ada oknum LSM datang bukan untuk memberi kritik konstruktif, tapi justru melakukan tekanan dan intimidasi, segera laporkan. Kami siap membela kepala desa yang bekerja dengan jujur dan berdedikasi untuk kemajuan desanya,” ujar Jiddan.

    Ia juga mengingatkan bahwa fungsi pengawasan publik tetap harus dijalankan, namun harus berada dalam koridor hukum serta dijalankan dengan integritas.

    “Kami DPR RI akan terus mendorong sinergi yang lebih kuat dengan BPKP serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa,” tambahnya.

    Kapolres Gresik, AKBP Rovan Richard Mahenu, menegaskan kesiapan aparat penegak hukum memberikan pendampingan hukum kepada para kepala desa. Menurutnya, saat ini ada tiga kasus pengelolaan dana desa yang tengah ditangani, dua masih dalam tahap penyelidikan, dan satu telah masuk ke penyidikan.

    “Mengenai ada pihak luar seperti LSM yang melewati batas. Pihaknya tidak akan ragu bertindak tegas,” ujarnya.

    Pemerintah daerah juga menunjukkan komitmennya. Plt Bupati Gresik, Asluchul Alif, mengusulkan agar evaluasi pengelolaan dana desa dilakukan minimal tiga kali dalam setahun, serta melibatkan lembaga pengawas independen seperti BPKP.

    “Tolong kalau bisa melibatkan lembaga pengawas independen seperti BPKP guna menjamin akurasi pelaporan serta efektivitas penggunaan anggaran,” ungkapnya.

    Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Gresik, Nurul Yatim, menyambut baik forum ini. Ia mengakui banyak kepala desa merasa terintimidasi oleh tekanan eksternal, sehingga enggan hadir di kantor desa.

    “Sumber daya manusia di setiap desa tidak sama. Mereka kadang kuatir, apalagi ada gangguan eksternal sehingga menyebabkan kepala desanya jarang ke kantor karena ada intimidasi,” tuturnya.

    Dengan adanya sinergi antara DPR, kepolisian, dan pemerintah daerah, diharapkan stabilitas pembangunan desa di Gresik bisa terus terjaga, dan kepala desa dapat bekerja optimal tanpa tekanan yang menyimpang dari hukum. [dny/ian]

  • Sebanyak 9.835 Unit Koperasi Desa Merah Putih telah Terbentuk

    Sebanyak 9.835 Unit Koperasi Desa Merah Putih telah Terbentuk

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan, pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) merupakan implementasi dari Keputusan Presiden (Keppres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Komdes Merah Putih. Hingga 8 Mei 2025, tercatat 9.835 unit Kopdes telah terbentuk dan akan terus bertambah seiring percepatan pelaksanaan di lapangan.

    Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki lebih dari 130 ribu koperasi, namun banyak di antaranya stagnan. Dalam skema baru, koperasi lama dapat dikonversi menjadi Kopdes atau dibentuk yang baru, bergantung pada hasil Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

    Kopdes ditargetkan dapat mulai beroperasi secara penuh dan diluncurkan secara resmi pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda. Setiap unit koperasi akan memperoleh plafon pembiayaan awal hingga Rp3 miliar, bukan dalam bentuk hibah, melainkan pinjaman bergulir yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

    “Jadi ini plafon dan bukan bantuan. Karena koperasi nanti akan dibina dan dibimbing. Makanya ada satgas, dikasih pekerjaan, dikasih usaha, dan seterusnya harus dibina. Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman, dari Himbara itu,” kata Zulhas, sapaan Zulkifli, Jumat (9/5/2025).

    Dia menekankan, kopdes juga akan menjadi titik distribusi utama bagi berbagai bantuan pemerintah seperti pupuk, tabung gas, dan sembako, serta berperan sebagai perpanjangan tangan lembaga keuangan melalui kemitraan dengan BRI dan BNI. Melalui fungsi simpan pinjam yang diawasi, Kopdes diyakini mampu menekan praktik pinjaman ilegal (pinjol) dan rentenir yang selama ini meresahkan warga desa.

    “Koperasi ini dibentuk untuk memotong rantai pasok yang panjang. Jadi Kopdes bisa menyalurkan sembako dari produsen langsung ke Kopdes, jadi nanti pasokan yang panjang dipotong,” ujar Zulhas. [hen/ian]

  • Pemkab Bangkalan Bakal Prioritaskan Persoalan Sampah

    Pemkab Bangkalan Bakal Prioritaskan Persoalan Sampah

    Bangkalan (beritajatim.com) – Gorong-gorong di kawasan Alun-alun Bangkalan dipenuhi sampah. Hal itu memicu terjadinya banjir di wilayah kota.

    Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menyayangkan banyaknya sampah yang menyumbat aliran gorong-gorong. Menurutnya, para pedagang di area itu seharusnya menjaga kebersihan lokasi tersebut.

    “Tumpukan sampah ini yang menyebabkan aliran pembuangan air menjadi tersumbat dan akhirnya memicu banjir di sejumlah wilayah perkotaan Bangkalan,” ujarnya, Jum’at (9/5/2025).

    Lukman juga memberikan edukasi berupa pengarahan pada sejumlah PKL yang berada disekitar alun-alun untuk bisa mengelola sampahnya dengan baik.

    “Kami juga alan meminta dinas terkait untuk melakukan pembersihan sampah yang menyumbat di selokan. Untuk daerah aliran sungai kami juga sudah melakukan normalisasi di daerah tonjung hingga sungai yang ada daerah ring road,” Lanjutnya.

    Menurutnya, persoalan sampah di Bangkalan perlu menjadi perhatian utama. Ia menekankan, penyelesaian masalah sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata.

    “Kita harus mengatasi permasalahan sampah dari hulunya, yaitu dari kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sudah saatnya masyarakat membangun budaya membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya,” tegasnya.

    Pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para lurah terkait upaya pengentasan masalah lingkungan, khususnya sampah. Pemerintah daerah terus menggali kebutuhan masing-masing kelurahan dalam mengelola sampah secara efektif.

    “Kami telah meminta data kebutuhan dan program penanganan sampah dari tiap kelurahan, baik untuk pengadaan bak sampah, pengolahan sampah, maupun pembangunan TPS3R. permasalahan sampah ini perlu ditangani hingga tingkat bawah,” pungkasnya.[sar/kun]

  • Legalkan Sumur Minyak Tua, DPRD Jatim Dukung Keterlibatan Masyarakat Lewat BUMD dan Koperasi

    Legalkan Sumur Minyak Tua, DPRD Jatim Dukung Keterlibatan Masyarakat Lewat BUMD dan Koperasi

    Surabaya (beritajatim.com) — Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini digarap masyarakat secara swadaya. Melalui skema integrasi ke dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan koperasi, regulasi ini diharapkan dapat melegalkan aktivitas tersebut sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.

    Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, menyambut baik langkah ini. Dia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumur tua seharusnya diarahkan secara legal dan profesional, tanpa menghilangkan hak ekonomi lokal.

    “Selagi punya kemanfaatan bisnis yang lebih bagus, ya kenapa tidak dilakukan,” kata Ony saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Jumat (9/5/2025).

    Ony yang juga berasal dari Daerah Pemilihan Bojonegoro-Tuban mengungkapkan, kawasan Bojonegoro memiliki potensi besar dari sumur-sumur minyak tua, terutama di wilayah Kedewan. Sebagian besar sumur tersebut dulunya merupakan aset Pertamina yang kini ditinggalkan.

    Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, terdapat lebih dari 250 sumur tua di Bojonegoro. Sekitar 60 persen di antaranya masih aktif dikelola masyarakat melalui koperasi dan kelompok tani, namun status hukumnya belum sah sepenuhnya.

    “Ada beberapa sumur sisa yang dikelola koperasi. Kemudian BUMD juga punya. Kalau secara ekonomi lebih bagus, silakan saja tinggal sharing saja. Yang penting kejelasan hukum dan transparansi pengelolaan,” tambah Ony.

    Ony menyebut, legalisasi ini tidak hanya akan memberi kepastian hukum, tetapi juga membuka jalan bagi investor untuk masuk dan membantu pengembangan infrastruktur energi lokal. Dengan dukungan kelembagaan seperti BUMD dan koperasi, sistem pengelolaan juga bisa lebih tertib dan akuntabel.

    “Selama ini iya, bermanfaat meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau itu sudah berjalan, tinggal ditata saja agar lebih profesional,” ujarnya.

    Meski demikian, Ony tetap memberi catatan kritis. Dia menyebutkan bahwa tidak semua sumur tua layak untuk dikelola lebih lanjut karena memerlukan studi teknis dan peralatan khusus.

    “Potensi tidak ada apa tidak, minyak memerlukan alat khusus dan ahli. Kalau investasi biar tepat. Biar tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

    Hingga kini, Kementerian ESDM bersama dinas terkait di provinsi dan kabupaten/kota tengah menyusun regulasi teknis yang mengatur tata kelola sumur tua. Skema yang diusulkan adalah pengelolaan oleh BUMD sebagai badan hukum utama, sementara koperasi tetap dilibatkan sebagai mitra operasional.

    Dengan produksi harian sekitar 2.800 barel dari sektor sumur tua di Jatim, atau sekitar 1,5 persen dari total nasional, legalisasi ini dinilai strategis.

    Pemerintah daerah menargetkan potensi kontribusi ke PAD bisa meningkat hingga Rp50 miliar per tahun jika pengelolaan dilakukan secara sah dan terstruktur. [asg/ian]

  • Wakil Bupati Sidoarjo Manfaatkan Gajinya untuk Kegiatan Sosial Setiap Jumat

    Wakil Bupati Sidoarjo Manfaatkan Gajinya untuk Kegiatan Sosial Setiap Jumat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Sidoarjo Hj. Mimik Idayana menjadikan hari Jumat sebagai momentum kegiatan sosial rutin dengan membagikan makanan gratis kepada warga. Kegiatan ini dilakukan di jalan Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Jumat (9/5/2025), dengan membagikan sebanyak 300 nasi bungkus dan air mineral kepada para pengguna jalan.

    Aksi sosial tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan dibantu oleh puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Bank Sampah Klopo Indah serta NU Care Lazisnu Desa Sidokerto. Keterlibatan masyarakat, khususnya perempuan, menjadi poin penting dalam aksi sosial yang digagas Hj. Mimik.

    Wabup Sidoarjo mengatakan bahwa program berbagi ini akan dilakukannya secara rutin setiap hari Jumat. Kegiatan serupa sebelumnya juga dilakukan di Kecamatan Balongbendo. Yang menarik, seluruh biaya kegiatan ini diambil dari gaji dan tunjangan pribadinya sebagai wakil bupati.

    “Kegiatan sosial ini bagian dari komitmen di awal waktu Pilkada Sidoarjo, kalau gaji, tunjangan akan saya kembalikan ke masyarakat berupa kegiatan sosial,” ucapnya.

    Tidak hanya berbagi makanan, Hj. Mimik Idayana juga memanfaatkan momen tersebut untuk berdialog langsung dengan warga. Puluhan ibu-ibu yang hadir dalam kegiatan ini diberi ruang menyampaikan berbagai keluhan dan harapan, seperti masalah permodalan bagi pelaku UMKM, persoalan sampah, zonasi sekolah, kondisi jalan rusak, hingga pelayanan kesehatan.

    Dalam dialog tersebut, Hj. Mimik turut menyampaikan program Kredit Usaha Daerah (Kurda) bagi UMKM dengan bunga ringan. “Ada program Kurda bagi UMKM, bunganya ringan hanya 2 persen per tahun. Kami persilahkan warga untuk memanfaatkan program tersebut,” paparnya di depan peserta dialog.

    Selain soal ekonomi, perhatian juga diberikan kepada isu kemanusiaan seperti perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Hj. Mimik menegaskan bahwa pemerintahan Bupati Sidoarjo H. Subandi bersama dirinya serius dalam menuntaskan persoalan RTLH.

    Wabup Sidoarjo Hj. Mimik Idayana ajak warga berdialog

    Ia bahkan meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan rumah tak layak huni di lingkungan mereka.

    “Untuk masyarakat Sidoarjo yang menemui rumah tidak layak atau fakir miskin segera melapor karena ini target saya satu tahun pemerintah bersama bupati sudah tidak ada lagi rumah tidak layak, ini target saya bersama bapak Subandi,” janjinya mengakhiri.

    Kegiatan yang dilakukan Hj. Mimik setiap Jumat ini menjadi contoh nyata bagaimana pemimpin daerah dapat membangun kedekatan dengan masyarakat sembari menunaikan janji politiknya melalui aksi nyata. [isa/suf]