Category: Beritajatim.com

  • Cuaca di Bojonegoro Hari ini Tidak Ada Terik dari Pagi Hingga Sore, Bahkan Terjadi Hujan

    Cuaca di Bojonegoro Hari ini Tidak Ada Terik dari Pagi Hingga Sore, Bahkan Terjadi Hujan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro melaporkan prakiraan cuaca dan kondisi terkini wilayah Bojonegoro untuk hari Kamis, 15 Mei 2025. Berdasarkan data dari BMKG dan pantauan visual, cuaca secara umum akan didominasi kondisi berawan dan hujan ringan pada siang hari.

    Pada pagi hari, cuaca diprediksi berawan dengan suhu 26°C, kelembapan 88%, dan angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan 5,3 km/jam. Memasuki siang hari, wilayah Bojonegoro diperkirakan akan diguyur hujan ringan dengan suhu naik menjadi 30°C. Angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 11,6 km/jam dan kelembapan udara turun menjadi 77%.

    Pada malam hari hingga dini hari, cuaca kembali berawan dengan suhu berkisar antara 25°C hingga 24°C dan kelembapan mencapai lebih dari 95%. Angin bertiup lemah dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan sekitar 2,9 hingga 3 km/jam.

    Berdasarkan rilis yang dikirim Pusdalops BPBD Bojonegoro ke sejumlah grup WhatsApp menyebut, secara visual wilayah Bojonegoro Kota, Bojonegoro Selatan, Timur, dan Barat dilaporkan cerah berawan. Hingga laporan ini disusun, tidak terdapat kejadian bencana di wilayah Bojonegoro.

    Sementara itu, berdasarkan pantauan debit Sungai Bengawan Solo dari Perum Jasa Tirta Divisi Jasa ASA III, tinggi muka air (TMA) tercatat pada angka 11,35 meter pada pukul 06.00 WIB. Status debit air dinyatakan normal meskipun menunjukkan tren naik.

    BPBD Bojonegoro mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan menjaga keselamatan selama beraktivitas. [lus/ian]

  • Bapenda Kota Malang Sisir Warung Malam demi Tambah PAD, Target Pajak Rp163 Miliar!

    Bapenda Kota Malang Sisir Warung Malam demi Tambah PAD, Target Pajak Rp163 Miliar!

    Malang (beritajatim.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mulai melakukan pendataan terhadap objek pajak usaha makanan dan minuman yang beroperasi pada malam hari. Langkah ini menjadi bagian dari strategi memperluas jangkauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mengejar target pajak tahun 2025.

    Menurut Kasubid Pajak Daerah II Bapenda Kota Malang, Ramdhani Adhy Pradana, banyak pelaku usaha kuliner di Kota Malang yang justru memulai operasionalnya saat malam hari, bukan di pagi atau siang sebagaimana umumnya.

    Karena itu, Bapenda menyasar usaha seperti pujasera, kafe makan di tempat, angkringan, warung lalapan, hingga penjual tahu telur yang masuk dalam kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman.

    “Sasarannya adalah objek pajak seperti pujasera, kafe yang makan di tempat, termasuk warung, angkringan, lalapan, tahu telur dan lainnya yang berkategori PBJT makanan dan minuman yang buka di luar jam kerja,” ujar Ramdhani.

    Pendataan hanya dilakukan pada usaha yang masuk kategori PBJT. Setelah itu, tim Bapenda akan melakukan verifikasi untuk memastikan usaha tersebut benar-benar merupakan objek pajak. Jika termasuk, pelaku usaha akan diundang untuk mengikuti sosialisasi perpajakan.

    Ramdhani menyebut, sesuai regulasi yang berlaku, pelaku usaha yang memiliki pendapatan minimal Rp5 juta per bulan termasuk dalam wajib pajak dan harus menyetorkan PBJT sebesar 10 persen dari transaksi, yang dibebankan kepada konsumen.

    Saat ini, terdapat 2.987 usaha makanan dan minuman di Kota Malang yang sudah masuk dalam basis data objek pajak. Untuk tahun 2024, pajak PBJT dari sektor ini sudah menyumbang Rp171 miliar ke kas daerah. Sedangkan target tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp163 miliar.

    Hingga April 2025, realisasi target tersebut telah mencapai Rp54 miliar. Meski belum separuh, Bapenda Kota Malang tetap optimistis bisa melampaui target tersebut.

    “Kami optimis bisa lebih tinggi dari target. Itu karena kami kemarin berpikir semoga efisiensi itu juga tidak bertampak besar ke BPJT makanan minuman. Ternyata, saat efisiensi, daya beli masyarakat juga tidak menurun,” ungkap Ramdhani.

    Langkah pendataan menyeluruh ini diharapkan tak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tapi juga menciptakan keadilan pajak bagi seluruh pelaku usaha di sektor kuliner, tanpa memandang waktu operasional mereka. [luc/ian]

  • Waspada Kabut dan Hujan Ringan! Begini Prediksi Cuaca Malang Raya 15 Mei 2025

    Waspada Kabut dan Hujan Ringan! Begini Prediksi Cuaca Malang Raya 15 Mei 2025

    Malang (beritajatim.com) – Masyarakat Malang Raya sebaiknya bersiap menghadapi perubahan cuaca pada Kamis, 15 Mei 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan dominasi cuaca berawan, kabut, hingga hujan ringan di beberapa wilayah Kabupaten dan Kota Malang, serta Kota Batu.

    BMKG Juanda melaporkan bahwa sejak pagi hari pukul 07.00 hingga 09.00 WIB, kota Malang akan mengalami cuaca berawan. “Memasuki pukul 10.00 cuaca di kota Malang cuaca berawan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Memasuki siang hari pukul 13.00 WIB, cuaca tetap berawan disertai kabut. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Malam hari pun kota Malang tetap dibayangi cuaca berawan dan udara kabut. Menjelang Jumat (16/5/2025) dini hari, cuaca diprediksi cerah dan hujan ringan. Suhu udara di kota Malang berada pada kisaran nyaman, yaitu 21 hingga 28 derajat Celsius.

    Berbeda tipis, wilayah Kabupaten Malang menunjukkan kondisi cuaca yang lebih dinamis. Pagi hari, sebagian besar kecamatan diperkirakan berawan. Namun, hujan ringan terjadi di beberapa titik seperti Bantur, Dau, Donomulyo, Gedangan, Pujon, Sumbermanjing Wetan, dan Poncokusumo.

    Pada pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, cuaca umumnya masih berawan, namun hujan ringan terjadi di sebagian wilayah lainnya. Beberapa daerah seperti Gedangan, Kasembon, Donomulyo, Pagak, Pagelaran, Karangploso, Lawang, dan Singosari akan mengalami udara berkabut.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di kabupaten Malang cuaca berawan. Cuaca udara kabut terjadi di Donomulyo, Kalipare, Karangploso, Sumberpucung,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Malam hari mulai pukul 19.00 hingga 22.00 WIB, kondisi berawan dan berkabut akan mendominasi. Kabut akan terlihat di Turen, Gedangan, Karangploso, Lawang, Pagelaran, Wajak, dan Singosari. Menjelang dini hari Jumat (16/5/2025), cuaca mulai membaik dengan kondisi cerah berawan di sebagian besar wilayah. Suhu udara di Kabupaten Malang berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celsius.

    Kota Batu juga tak luput dari pengaruh cuaca tak menentu. Pagi hari akan diawali dengan hujan ringan, kemudian pukul 10.00 WIB diselimuti kabut. Siang hari cuaca berawan, disusul kabut kembali pada sore hari.

    Wilayah Batu, Bumiaji, dan Junrejo diperkirakan mengalami hujan ringan pada malam pukul 19.00 WIB. Setelahnya, cuaca akan berangsur berawan hingga dini hari Jumat yang diprediksi kembali turun hujan ringan. Pagi harinya pada pukul 07.00 WIB, Kota Batu berawan dengan suhu udara cukup sejuk antara 17 hingga 23 derajat Celsius.

    Dengan prakiraan cuaca seperti ini, masyarakat diimbau untuk lebih waspada, khususnya saat berkendara di daerah yang diperkirakan berkabut. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan hujan jika hendak beraktivitas di luar rumah. (dan/ian)

  • Walikota Surabaya Dilaporkan ke Ombudsman oleh Pemilik CV Sentoso Seal

    Walikota Surabaya Dilaporkan ke Ombudsman oleh Pemilik CV Sentoso Seal

    Surabaya (beritajatim.com) – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pasang badan soal pemerintah kota (pemkot) yang dilaporkan ke pihak Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur oleh pemilik usaha CV. Sentoso Seal, Jan Hwa Diana. Gara-gara gudangnya disegel pada hari Kamis (15/5/2025).

    Eri Cahyadi mengatakan hal itu dalam unggahan video di akun sosial media instagram pribadinya. Dia bilang, bersedia menghadapi laporan tersebut. Sekaligus tetap terus memprioritaskan warganya.

    “Silahkan laporkan. Kalau buat saya, melindungi warga Surabaya jauh lebih penting,” ungkap Wali Kota Eri Cahyadi, dalam unggahan video instagram dilihat beritajatim.com, Kamis (15/5).

    Eri juga mengatakan bahwa, penyegelan gudang dan larangan beroperasi itu dilakukan, karena cv ini belum mengantongi izin Tanda Daftar Gudang (TDG). Serta segel hanya boleh dibuka, ketika ada maintenance.

    Namun, kata Eri, waktu itu pihak CV. Sentoso Seal sempat meminta izin membuka segel dengan mengaku ada maintenance perbaikan listrik. Tapi, pada saat yang sama justru ada aktivitas pekerja di sana.

    “Ojok garai rusuh Surabaya, ojok garai gaduh Suroboyo. Ini sudah melanggar, apa yang dia minta izin biar bisa maintanance tapi ternyata wong kerjo akeh nang kono, ini kan gak bener,” tegas Eri.

    Dari situ, Wali Kota Surabaya dua periode itu pun turut mengingatkan, agar pihak cv atau siapapun jangan berkelit ketika membuat masalah. Eri juga mengaku, tidak akan tinggal diam ketika ada pihak yang menyakiti warganya.

    “Jangan lah dengan sejuta alasan, tapi membenarkan diri, tapi menyakiti wong suroboyo. Tidak akan saya biarkan yang seperi ini di Kota Surabaya,” ucapnya.

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan surat yang diterima Ombudsman hari Kamis 8 Mei 2025 lalu, Diana mengaku sudah selesai mengurus izin TDG sejak, Rabu (30/4/2025). Namun, menurut versinya Pemkot Surabaya tak kunjung membuka segel di gudangnya.

    “Tetapi sampai hari ini (Rabu) belum dikeluarkan izinnya, saya minta segel gudang saya dicabut demi keadilan,” kata Diana, melalui rilisan pers Ombudsman Jatim, Kamis (8/5/2025).

    Di situ, Diana menjelaskan kronologi saat Kepala Dinas PMTSP Surabaya Lasidi, Kadiskopdag Surabaya Dewi Soeriyawati, Kasatreskrim Polres Tanjung Perak Prasetyo, dan Kapolsek Asem Rowo Ardian berkunjung ke Gudang Sentoso Seal, di Jalan Margomulyo 44 Blok H-14 Surabaya.

    Ketika itu, beberapa orang tersebut berniat untuk menyegel gudang karena masih belum memiliki izin TDG. Sedangkan, menurut Diana, mereka berjanji (bersepakat) hanya menyegel pintu gerbang yang besar.

    “Sedang pintu kecil akses keluar masuk pegawai tetapdibuka. Namun, kenyataannya semua pintu disegel,” jelasnya.

    Akhirnya, Diana mengirimkan surat kepada Pemkot Surabaya agar pintu yang kecil dibuka. Dia beralasan, untuk keperluan pemeliharaan listrik, air, komputer, kendaraan dan lainnya.

    Tak hanya itu, Diana juga mengaku, mendapat janji dari Kepala Dinas PMTSP Surabaya, izin TDG-nya akan keluar, pada Jumat (2/5/2025). Akan tetapi, hal tersebut belum ia dapatka sampai hari Senin (5/5/2025).

    “Saya berupaya menemui Pak Lasidi dan Bu Dewi, tetapi yang bersangkutan tidak mauditemui dengan alasan sedang rapat. Anak buahnya juga begitu,” ujarnya. (rma/ted)

  • Wali Kota Malang Permudah Akses Pembiayaan Modal UMKM Demi ‘Ngalam Laris’

    Wali Kota Malang Permudah Akses Pembiayaan Modal UMKM Demi ‘Ngalam Laris’

    Malang (beritajatim.com) — Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan kemudahan akses pembiayaan modal untuk para pelaku UMKM di Kota Malang. Wahyu menyebut langkah ini implementasi dari Ngalam Laris salah satu dari Dasa Bakti Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin.

    Wahyu menyerahkan secara simbolis tabungan pembiayaan bantuan modal dari BPR Tugu Artha Sejahtera kepada 111 pelaku UMKM Kota Malang pada Rabu (14/5/2025). Program ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan lembaga keuangan milik daerah dalam memperkuat UMKM untuk mendorong geliat ekonomi lokal serta fasilitasi permodalan.

    “Ini salah satu bentuk perhatian dan terobosan dari kami bersama BPR Tugu Artha Sejahtera kepada UMKM. Tahun ini, memberikan tabungan kepada 111 pelaku UMKM, ini sebagai bentuk fasilitasi pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM terpilih,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan salah satu tantangan dalam menguatkan sektor UMKM yaitu memberikan akses pembiayaan bagi para pelakunya.

    “Tantangannya ada dua, untuk akses pembiayaan dan pemasaran. Kami fokus pada keduanya. Untuk pembiayaan ini ada BPR. Saya minta agar BPR ini yang bergerak untuk membantu dalam pembiayaan UMKM,” tutur Wahyu.

    Pemkot Malang akan memberikan berbagai layanan khusus untuk pembiayaan UMKM. Lewat BPR nanti bantuan permodalan bisa bermacam-macam bagi pelaku UMKM.

    “Tergantung jenis UMKM-nya. Ada layanan khusus, karena BPR ini berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Ini milik pemerintah daerah dan memang perhatian kami untuk penguatan UMKM itu. UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Kota Malang, terbukti saat pasca pandemi COVID-19, perekonomian ini disokong oleh UMKM. Sehingga kami berikan perhatian khusus agar terus berkembang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mencontohkan perhatian pemerintah kepada UMKM melalui akses pemasaran dan fasilitas infrastruktur. Seperti di momen Apeksi di Surabaya. Dia membawa berbagai produk UMKM di pameran Apeksi.

    “Dan ternyata berlanjut, banyak yang tanya dan UMKM mendapat pesanan juga. Kemudian ada juga program Kemis Mbois yang berkaitan dengan UMKM. Untuk fasilitas, kami berikan MCC (Malang Creative Center) sebagai fasilitasi ekonomi kreatif dan juga bagaimana turut mengangkat UMKM,” ujar Wahyu. (luc/ian)

  • Kantor Kejari Blitar Masih Numpang, Dosen UNU dan Unisba Pandang Penting Punya Gedung Sendiri

    Kantor Kejari Blitar Masih Numpang, Dosen UNU dan Unisba Pandang Penting Punya Gedung Sendiri

    Blitar (beritajatim.com) – Dosen hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Blitar dan Universitas Islam Balitar (Unisba) Blitar memandang pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten (Kejari) Blitar yang baru adalah hal yang penting.

    Para akademisi tersebut memandang gedung baru yang ada di Kecamatan Kanigoro itu sebagai bentuk kebutuhan yang diperlukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sebagai penunjang penegakan hukum baik itu korupsi atau kejahatan yang lain.

    “Justru yang jadi masalah itu kalau ada institusinya tapi tidak ada hasil kinerjanya, ini institusinya belum punya gedung tapi kinerjanya sudah luar biasa apanya yang dipermasalahkan,” ucap Wepy Susetyo, Dosen Hukum Unisba Blitar, Kamis (15/05/2025).

    Saat ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memang masih numpang di gedung bekas Dinas Pariwisata yang berada di jalan A. Yani Kota Blitar. Gedung tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Blitar.

    Namun pada tahun ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar memang tengah membangun gedung baru yang berada di selatan Pasar Kanigoro Kabupaten Blitar. Tanah yang digunakan ini seluas 1 hektar merupakan aset Kejaksaan Agung. Kemudian Kejaksaan Negeri Blitar mendapatkan hibah pembangunan gedung senilai Rp.4 miliar lebih dari Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun lalu.

    Dosen Unisba Blitar itu pun mendukung pembangunan gedung baru Kejaksaan Negeri Blitar yang baru agar proses penegakan hukum lebih indepent. Namun pembangunan gedung yang baru tersebut juga harus sesuai prosedur.

    “Dana hibah itu setahu saya tidak serta merta turun, itu kan melalui pengajuan proposal di dalam proposal itu ada kajian-kajiannya lo, jadi minimal itu ada kajian soal urgensitasnya bagaimana, mereka (Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar) harus kerja kalau tidak memiliki gedung bagaimana, minimal ada kantor administratifnya,” tegasnya.

    Sementara itu, Dosen UNU Blitar, Supriarno berpendapat bahwa soal hibah pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang baru tersebut sebagai hal yang biasa. Supriarno pun yakin bahwa meski mendapat hibah dari Pemerintah Kabupaten Blitar namun Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar tetap berani mengusut kasus terutama korupsi yang terjadi di Bumi Penataran.

    “Yang kita tahu tanahnya itu asetnya Kejagung tapi pembangunannya ada dana hibah dari APBD Kabupaten Blitar nah ini suatu tantangan tentunya gedung anggaranya dari Pemkab Blitar besok-besok kalau ada kasus di Kabupaten Blitar bagaimana, namun itu sudah dibuktikan bahwa hari ini ada penegakan hukum ada kasus korupsi di Pemkab Blitar tapi tetap ditegakkan,” tegas Supriarno.

    Dosen sekaligus advokat tersebut pun dengan tegas menyebut bahwa pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar ini tidak ada soal yang diperdebatkan. Supriarno yakin bahwa dana hibah tersebut tidak akan menggoyahkan independensi penegakan hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.

    “Tentu meskipun ini anggarannya hibah saya kira tidak ada soal. Karena memang independensi kejaksaan dengan pemerintah daerah itu terpisah, penegakan hukum dan tata pemerintahan. Sehingga masyarakat tentu saja akan tetap mendukung, kalau tidak mendukung itu aneh,” tegasnya.

    Pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar sendiri menuai pro dan kontra. Ada masyarakat yang mengkritisi pembangunan gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar namun para akademisi justru mendukung pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar. (owi/ian)

  • Untung Rp51,95 Miliar, APBD Banyuwangi 2024 Catat Kinerja Keuangan yang Cemerlang

    Untung Rp51,95 Miliar, APBD Banyuwangi 2024 Catat Kinerja Keuangan yang Cemerlang

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Banyuwangi, Rabu (14/05/2025), terungkap bahwa realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp51,95 miliar.

    Rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 ini dipimpin oleh Ketua DPRD I Made Cahyana Negara dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan lintas fraksi. Turut hadir Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Pj. Sekda Guntur Priambodo, para asisten bupati, kepala SKPD, camat, serta para lurah dan kepala desa se-Banyuwangi.

    Dalam pidatonya, Bupati Ipuk menyampaikan rasa syukur atas capaian kinerja keuangan daerah yang positif. Ia juga mengumumkan bahwa Pemkab Banyuwangi kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari BPK RI Perwakilan Jawa Timur.

    “Keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran, baik eksekutif maupun legislatif, serta dukungan masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Ipuk.

    Secara keseluruhan, Pendapatan Daerah Banyuwangi tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3,37 triliun, melebihi target anggaran Rp3,30 triliun atau mencapai 102,40 persen. Komponen pendapatan ini terdiri dari:

    Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp597,54 miliar (94,85%)
    Pendapatan Transfer: Rp2,72 triliun (104,18%)
    Pajak Daerah: Rp298,51 miliar (109,18%)

    Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3,32 triliun dari anggaran Rp3,73 triliun, atau sekitar 89 persen, menunjukkan tingkat efisiensi yang tinggi. Pos belanja tidak terduga bahkan hanya terealisasi Rp465,33 juta dari pagu Rp20 miliar.

    Dari selisih antara pendapatan dan belanja tersebut, tercatat surplus anggaran sebesar Rp51,95 miliar.

    Selain itu, dari pos pembiayaan daerah, tercatat penerimaan pembiayaan sebesar Rp37,27 miliar, tanpa adanya pengeluaran pembiayaan. Sehingga, pembiayaan netto tercatat senilai sama, yang turut menambah nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 2024 menjadi Rp89,21 miliar.

    “Sehingga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) untuk tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp89,21 miliar, yang merupakan penjumlahan dari surplus anggaran dengan pembiayaan netto,” jelas Ipuk.

    Bupati Ipuk juga mengungkapkan kondisi keuangan daerah secara keseluruhan. Aset daerah tercatat sebesar Rp5,15 triliun, dengan kewajiban Rp295,15 miliar, sehingga ekuitas atau kekayaan bersih Pemkab Banyuwangi pada tahun 2024 mencapai Rp4,86 triliun.

    Surplus anggaran dan capaian WTP ini menjadi indikator kuat bahwa Banyuwangi berada dalam jalur pengelolaan fiskal yang sehat, transparan, dan akuntabel. Diharapkan, capaian tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor, dari infrastruktur hingga layanan publik. [tar/ian]

  • Bertemu Pangdam V Brawijaya, IPI Berharap Santri Diberi Akses Mudah Jadi Anggota TNI

    Bertemu Pangdam V Brawijaya, IPI Berharap Santri Diberi Akses Mudah Jadi Anggota TNI

    Surabaya (beritajatim.com) – Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) menyampaikan harapan agar para santri mendapat akses yang lebih luas untuk menjadi anggota TNI. Harapan tersebut disampaikan langsung dalam audiensi dengan Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., pada Rabu (14/5/2025) kemarin.

    Audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus DPP IPI, antara lain Ketua Umum KH. K.M.T. Abdul Muhaimin, Wakil Ketua Umum Yant Subiyanto, ST., MM, KH. Imam Bushiri, Lc., Dewan Pembina Dr. KPHA. Tjandra Sridjaja P. S.H., M.H., Dr. KH.R.P.A. Mujahid Anshori, S.Ag., MA, serta Sekjen Muhammad Hermansyah.

    Ketua Umum DPP IPI KH. Abdul Muhaimin mengungkapkan pentingnya sinergi antara TNI dan pesantren dalam memperkuat program-program kebangsaan yang berdampak langsung pada masyarakat.

    “Dengan koordinasi dan konsolidasi ini maka kita bisa menjalankan program kebangsaan terutama yang bisa berkontribusi untuk masyarakat terutama pesantren,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa santri memiliki potensi besar untuk menjadi bagian dari TNI karena terbiasa dengan kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta nilai moral yang tinggi. Bahkan ia menyebut bahwa kontribusi pesantren terhadap perjuangan bangsa tidak bisa dipandang sebelah mata.

    “Kalau semangat kebangsaan pesantren tidak perlu diragukan. NKRI harga mati itu juga dari pesantren. Seandainya ada sensus orang yang meninggal demi kemerdekaan, saya yakin 80 persen dari pesantren,” tambahnya.

    Menanggapi hal tersebut, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin menyambut baik inisiatif IPI. Ia mengapresiasi semangat kebangsaan yang ditunjukkan oleh kalangan pesantren dan membuka ruang selebar-lebarnya bagi santri untuk berkontribusi dalam pertahanan negara.

    “Banyak program-program yang perlu kita realisasikan dengan adik-adik pesantren dan akan mengambil langkah konkret. Banyak hal yang bisa direalisasikan Kodam dengan para santri untuk mendukung program Presiden,” tegasnya.

    Terkait keinginan santri menjadi anggota TNI, Pangdam menyampaikan bahwa peluang itu terbuka lebar, bahkan saat ini sudah tersedia jalur khusus yakni Sahabat Santri. Menurutnya, tinggal bagaimana mensosialisasikan program tersebut secara lebih luas agar potensi dari pesantren dapat terserap maksimal.

    “Intinya kita siap membantu dan membina agar para santri bisa melakukan tahapan tes dengan baik,” jelasnya.

    Ia juga menyebutkan bahwa selama ini Kodam V/Brawijaya rutin menjalin hubungan dengan pesantren, seperti melalui kunjungan ke Tambakberas dan Tebuireng. Pangdam yakin, latar belakang santri sangat cocok dengan kehidupan militer karena sudah terbiasa hidup dalam keteraturan dan kedisiplinan.

    “Santri lebih familier dengan kehidupan militer,” pungkasnya. [uci/ian]

  • Wali Kota Blitar Akan Gelar Car Free Day, Ini Waktu dan Rutenya

    Wali Kota Blitar Akan Gelar Car Free Day, Ini Waktu dan Rutenya

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin bakal menggelar car free day untuk masyarakat umum. Rencananya car free day ini akan digelar pada hari Minggu (25/05/2025) mendatang.

    Adapun rute yang akan digunakan untuk car free day ini adalah jalan Merdeka ke jalan Kenanga menuju jalan Mastrib hingga tembus jalan TGP dan A. Yani serta kembali ke jalan Merdeka. Bukan hanya car free day saja, Wali Kota Blitar juga akan menyediakan hiburan serta hadiah bagi para peserta.

    “Besok itu kita cek rute minggu depannya baru kita car free day, banyak hiburannya juga ada artisnya juga, ada doorprizenya juga, dan mohon maaf doorprizenya itu yang ngasih sponsor bukan kita jadi kita Pemkot Blitar tidak terbebani,” ungkap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Kamis (15/05/2025).

    Car free day ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Kota Blitar. Wali Kota Blitar pun mempersilahkan seluruh masyarakat untuk mengikuti car free day.

    Pria yang akrab disapa Mas Ibin itu juga menyediakan ruang bagi usaha menengah kecil mikro (UMKM) untuk berjualan di car free day ini. Tujuannya agar ekonomi masyarakat menengah ke bawah di Kota Blitar bisa tumbuh dengan adanya event car free day ini.

    “Kita nanti juga akan membuka stand-stand UMKM untuk meramaikan itu,” tegasnya.

    Ini juga sebagai upaya dari Wali Kota Blitar untuk kembali menggugah kesadaran masyarakat Bumi Bung Karno tentang pentingnya berolahraga. Bukan hanya sehat jasmani namun car free day ini diharapkan juga bisa menyehatkan rohani masyarakat Kota Blitar dengan adanya panggung hiburan dan stand kuliner dari berbagai macam UMKM. (owi/ian)

  • Polisi Gelar Pra Rekonstruksi Kasus Terbakarnya Bocah 10 Tahun di Situbondo

    Polisi Gelar Pra Rekonstruksi Kasus Terbakarnya Bocah 10 Tahun di Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Satreskrim Polres Situbondo Polda Jatim menggelar pra rekonstruksi atas kasus terbakarnya anak berusia 10 tahun, Selasa (13/5/2025).

    Langkah ini merupakan bagian dari percepatan penanganan perkara yang menimpa korban, yang mengalami luka bakar serius saat bermain bersama teman-temannya.

    Kasat Reskrim Polres Situbondo, AKP Agung Hartawan menjelaskan bahwa peristiwa itu terjadi pada Senin (12/5/2025) sekitar pukul 13.00 WIB, di Jalan Diponegoro, Lingkungan Paraaman, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo.

    Menurut hasil penyelidikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), sekitar pukul 12.00 WIB korban MG bermain bersama tiga temannya di sungai untuk mencari ikan.

    Setelah mendapatkan hasil tangkapan, mereka membakar ikan menggunakan cairan spirtus, kaleng bekas susu, dan korek api.

    “Selama membakar ikan, salah satu teman korban terus menuangkan spirtus ke api agar tidak padam. Namun saat menuang terakhir, cairan tersebut justru mengenai wajah, bahu, dan dada korban, sehingga api menyambar tubuhnya,” terang AKP Agung pada BeritaJatim.com, Rabu (14/5/2025).

    Melihat korban terbakar, teman-temannya berupaya menolong dengan menyiram air ke bagian kepala korban.

    Seorang orang tua dari anak yang ikut bermain keluar dari rumah dan membantu memadamkan api dengan menepuk-nepuk tubuh korban, lalu segera membawa korban ke RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.

    Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan masih menjalani perawatan medis.

    Sementara itu, penyidik masih memeriksa saksi-saksi dan mendalami keterangan dari anak-anak yang berada di lokasi saat kejadian.

    “Dalam kasus ini, penyidik menerapkan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pra rekonstruksi dihadiri oleh pelapor, para saksi, dan anak-anak yang bermain bersama korban,” tambahnya.

    AKP Agung menegaskan bahwa kegiatan pra rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya percepatan dan pendalaman penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan. (awi/ian)