Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Warga Karangjati Bangun Jembatan Darurat, Wabup Pasuruan Beri Apresiasi

    Warga Karangjati Bangun Jembatan Darurat, Wabup Pasuruan Beri Apresiasi

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori mengapresiasi warga Desa Karangjati, Kecamatan Wonorejo, yang cepat tanggap membangun jembatan darurat setelah jembatan utama ambruk pada Selasa (13/5/2025) lalu. Apresiasi ini disampaikan langsung saat ia melakukan inspeksi mendadak ke lokasi.

    Warga secara gotong royong membangun jembatan bambu hanya dalam semalam. Jembatan ini kini bisa dilalui pejalan kaki dan pengendara roda dua yang hendak ke balai desa, sekolah, atau akses ke Jalan Raya Wonorejo.

    “Karena jembatan ini penghubung utama ke Balai Desa, sekolah, hingga ke Pasar Wonorejo, maka saya sangat mengapresiasi kekompakan warga di sini,” ujar Gus Shobih, sapaan akrab Wabup Pasuruan. Ia menyampaikan itu setelah mencoba langsung berjalan di atas jembatan bersama pejabat terkait.

    Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Kepala BPBD Sugeng Hariyadi dan Camat Wonorejo, Didik Suriyanto. Mereka meninjau langsung kekuatan jembatan darurat serta memastikan keselamatan warga yang melintas.

    Pemerintah Kabupaten Pasuruan merespon cepat dengan melakukan assessment terkait kondisi jembatan. Gus Shobih menyebut, Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo telah mengumpulkan Kepala OPD untuk membahas kemungkinan perbaikan segera.

    “Menurut Pak Bupati, ini kebutuhan mendesak dan jadi prioritas pembangunan. Sedang dibahas apakah perbaikannya bisa dilakukan lewat pergeseran anggaran atau skema lainnya,” tambahnya.

    Meski jembatan darurat sudah bisa digunakan, Gus Shobih mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat melintas. Ia juga meminta masyarakat aktif melapor jika ada kerusakan pada jembatan tersebut.

    “Namanya juga darurat, jadi tentu tidak tahan lama. Kalau jembatan dirasa tidak aman, lebih baik tidak dilalui sementara waktu,” pesannya kepada warga.

    Sementara itu, Camat Wonorejo, Didik Suriyanto menjelaskan, jembatan darurat yang dibangun warga memiliki panjang 20 meter dan lebar 2 meter. Letaknya sekitar 8 meter dari posisi jembatan lama yang ambruk.

    “Kami minta Pemerintah Desa Karangjati dan warga selalu koordinasi soal kondisi jembatan setiap hari. Jika ada perkembangan penting, segera dilaporkan ke kami untuk diteruskan ke Bapak Bupati dan Wakil Bupati,” tegas Didik. (ada/ian)

  • Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Villa di Pegunungan Kian Marak, DPRD Jatim Ingatkan Potensi Bahaya dan Pelanggaran Tata Ruang

    Surabaya (beritajatim.com) – Pembangunan villa dan perumahan di wilayah lereng pegunungan Malang Raya kian marak. DPRD Jawa Timur memperingatkan risiko bencana ekologis dan pelanggaran tata ruang yang bisa terjadi jika pembangunan tak sesuai peruntukan lahan.

    Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengembangan hunian di kawasan rawan bencana, seperti lereng-lereng pegunungan di Batu dan Malang.

    Dia menyebut potensi bahaya yang bisa muncul akibat pembangunan yang tak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    “Saya mohon ketika ada (pengembang) yang menawarkan perumahan atau villa, masyarakat perlu tahu apakah wilayah tersebut memang dipertuntukkan untuk perumahan. Apakah zona itu hijau, kuning, atau lainnya. Masyarakat harus diedukasi,” tegas Dewanti di gedung DPRD Jatim, Kamis (15/5/2025).

    Menurutnya, masyarakat sering tidak mengetahui bahwa lokasi yang mereka incar justru berada di zona lindung atau zona hijau yang tidak boleh dibangun. Edukasi publik menjadi krusial agar warga tidak menjadi korban pembangunan ilegal.

    Khusus untuk kawasan Batu, Dewanti menegaskan bahwa banyaknya wilayah lereng harus menjadi perhatian utama. Evaluasi mendalam terhadap kelayakan lahan wajib dilakukan sebelum izin pembangunan diberikan.

    “Di wilayah Malang Raya dan khususnya Batu, karena Batu itu banyak lereng. Itu harus dievaluasi lagi, apakah lerengan tersebut layak dijadikan hunian. Pembeli tanah dan villa juga harus mendapat edukasi soal itu agar tidak membeli rumah yang ternyata melanggar aturan,” imbuhnya.

    Dewanti, yang juga mantan Wali Kota Batu periode 2019–2024, menegaskan bahwa seluruh wilayah sudah memiliki peta zonasi yang tercantum dalam RTRW. Setiap pengajuan izin harus mengacu pada dokumen tersebut dan tidak bisa dilanggar begitu saja.

    “Misalnya di wilayah Kota Batu semua wilayah itu sudah terdata dalam RTRW dan itu straight harus dilaksanakan,” ucapnya.

    Di sisi lain, data dari Dinas Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang mencatat tren penurunan izin pengembangan perumahan. Hingga Maret 2025, hanya enam pengembang yang merampungkan setplan, turun dari sepuluh pengembang pada periode yang sama tahun lalu.

    Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengungkapkan bahwa keterbatasan lahan dan lonjakan harga tanah menjadi penyebab utama.

    “Menjual rumah dengan harga Rp 500 juta ke atas sekarang sulit. Pangsa pasar kami cenderung pada kisaran Rp 350 juta hingga di bawah Rp 500 juta,” jelas Arif.

    Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengembang mulai beralih ke pembangunan vertikal seperti apartemen dan hotel. Namun, Arif mengingatkan bahwa pembangunan jenis ini pun tetap harus melalui kajian dampak lingkungan dan sosial secara menyeluruh.

    “Hunian vertikal harus dikaji betul, karena Kota Malang masih menjadi favorit tempat tinggal, terutama bagi pensiunan. Kita harus melibatkan banyak OPD seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan Dishub untuk mengkaji tata ruang,” tandasnya. [asg/ian]

  • Said Abdullah: Islam yang Sakral dan Demokrasi yang Profan Bisa Berpadu di Indonesia

    Said Abdullah: Islam yang Sakral dan Demokrasi yang Profan Bisa Berpadu di Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI, menilai Indonesia bisa menjadi role model bagi negara-negara anggota OKI dalam menghadirkan demokrasi dalam kehidupan politik. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar mampu menghadirkan demokrasi sebagai solusi di tengah tantangan politik dan konflik sosial.

    “Islam yang sakral dan demokrasi yang profan namun bisa dipadukan dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia,” ujar Said, Kamis (15/5/2025).

    Said mencontohkan salah satu perwujudan demokrasi di Indonesia adalah ruang partisipasi perempuan yang luas di berbagai bidang. Potret ini sulit dijumpai di mayoritas negara Muslim.

    “Parlemen Indonesia membuktikan, di bawah kepemimpinan perempuan bisa menjadi parlemen yang disegani dunia, dan menjadi bagian dari parlemen global, yang aktif menyuarakan perdamaian dunia, politik global yang lebih setara, dan berbagai agenda pembangunan,” kata Said.

    Karena itu, Said mendorong agar Indonesia mengambil peran sebagai role model bagi OKI dalam mewujudkan demokrasi dalam politik dan segala aspek kehidupan kenegaraan. Islam dan demokrasi telah nyata terpadu dalam perjalanan kehidupan kebangsaan di Indonesia.

    “Di saat banyak negara-negara berpenduduk mayoritas muslim menghadapi tantangan politik, perang, dan konflik sosial antar faksi politik, dan tidak mampu mengelola politik secara beradab melalui jalur demokrasi, Indonesia yang juga anggota OKI, dan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dapat mengambil peran menjadi role model bagi negara-negara anggota OKI melalui konferensi PUIC ini,” ucap Said.

    Lebih lanjut, Said berharap konferensi parlemen Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PIUC) menjadi ruang konsolidasi, menjadi common bonding negara-negara muslim untuk lebih solid.

    “Setidak-tidaknya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, sehingga PIUC ke-19 ini memberikan makna penting bagi pencapaian resolusi damai di Timur Tengah, yang selama ini gagal terwujud,” terang Said. [beq]

  • Dirjen Kementan Tinjau Jombang, Targetkan 81 Ribu Hektare Tanam Padi

    Dirjen Kementan Tinjau Jombang, Targetkan 81 Ribu Hektare Tanam Padi

    Jombang (beritajatim.com) – Jombang kembali menjadi perhatian utama pemerintah pusat dalam agenda kedaulatan pangan nasional. Pada Rabu (13/5/2025), Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, hadir langsung di Pendapa Kabupaten Jombang untuk memastikan realisasi target luas tambah tanam (LTT) nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Jombang.

    Kunjungan Dirjen Yudi bersama Penanggung Jawab LTT Jawa Timur, Dr. Rahmat, dan Penanggung Jawab LTT Kabupaten Jombang, Nurul, disambut hangat oleh Bupati Jombang Warsubi, Wakil Bupati Salmanudin Yazid, serta Kepala Dinas Pertanian Muhammad Rony dan jajaran terkait. Pertemuan ini menjadi momentum strategis, bukan hanya seremoni belaka.

    Menurut Rony, Kementerian Pertanian menargetkan Jombang menanam padi seluas 81.251 hektare pada tahun 2025. Namun, capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir hanya mencapai 79.000 hektare.

    “Kami akan mengejar target itu dengan meningkatkan indeks pertanaman. Dari satu kali tanam menjadi dua, dari dua menjadi tiga kali tanam setahun. Kami juga manfaatkan program pompanisasi dari pemerintah pusat untuk mengatasi kesulitan air di musim kemarau,” kata Rony.

    Pompanisasi kini menjadi harapan besar bagi petani Jombang, terutama saat musim kering. Bantuan pompa air dari pemerintah pusat diharapkan mampu mendorong petani untuk terus menanam meski curah hujan rendah, mengubah musim paceklik menjadi masa produktif.

    Isu lain yang turut dibahas adalah rencana penarikan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) daerah menjadi bagian dari struktur pusat. Rony memastikan bahwa rencana tersebut tidak menjadi persoalan selama PPL tetap bertugas di Jombang.

    Masalah infrastruktur pertanian juga mendapat sorotan. Banjir musiman di Kecamatan Kesamben akibat saluran air ke Avoor Watudakon telah dilaporkan ke Kementerian PUPR. Bupati Warsubi berharap BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Brantas_ segera melakukan normalisasi dan pengerukan saluran sebagai solusi jangka pendek.

    Untuk jangka panjang, ia mengusulkan pembangunan waduk di perbatasan Jombang-Mojokerto yang berfungsi menampung air saat hujan dan mendistribusikannya saat musim kering tiba.

    Kunjungan Dirjen Yudi juga menjadi ruang diskusi menyangkut lonjakan produksi gabah nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Bulog menyerap hingga 4 juta ton gabah hingga akhir Mei 2025—jumlah terbesar dalam 20 hingga 30 tahun terakhir.

    Namun, keterbatasan kapasitas gudang menjadi tantangan serius. “Pak Presiden memerintahkan pembangunan gudang-gudang sederhana di berbagai daerah. Ini menyambung dengan rencana koperasi Merah Putih yang sedang digagas,” ujar Yudi.

    Bupati Warsubi menegaskan pentingnya keberadaan gudang penyimpanan, mesin pengering, dan alat panen modern seperti combine harvester. “Lumbung itu menyelamatkan hasil panen. Saat panen raya berlebih, bisa disimpan. Saat paceklik, jadi penyambung hidup,” ujarnya mengenang pengalamannya membangun lumbung pangan saat menjabat Kepala Desa (Kades) Mojokrapak Kecamatan Tembelang.

    Jombang saat ini bukan sekadar mengejar target tanam, melainkan sedang membangun fondasi kuat untuk menjadi lumbung pangan nasional yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi krisis. Dari irigasi, pompa air, strategi tanam, hingga pembangunan gudang sederhana—semuanya menjadi bagian dari visi besar ketahanan pangan Indonesia. [suf]

  • DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

    DPRD Sidoarjo Sentil Dana BOSDA Rp160 Miliar: Banyak Sisa, Tapi Sekolah Masih Bingung Bangun Fasilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo terkait pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Hearing ini dipimpin Ketua Komisi D H. Moch. Dhamroni Chudlori dan Wakil Ketua H. Bangun Winarso, serta dihadiri mayoritas anggota komisi.

    Wakil Ketua Komisi D, Bangun Winarso, menyampaikan harapan agar penggunaan dana BOSDA sebesar hampir Rp160 miliar pada 2025 dapat dijalankan secara efektif dan berkeadilan.

    “Kalau bisa, Komisi D berharap BOSDA tepat sasaran, bahkan bisa dialihkan bantuan lain,” terang Bangun Winarso, Rabu (14/5/2025) kemarin.

    Anggota Komisi D dari PKB, H. Usman, menyoroti keterbatasan penggunaan BOSDA yang tidak bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak seperti pembangunan.

    “Seperti SMP 2 Sedati sepuluh hari lalu, mendapat surat dari Desa Buncitan untuk membongkar jembatannya demi normalisasi sungai. Namun karena tidak ada dana untuk pembongkaran itu, otomatis sekolah menjadi kebingungan. Maka itu, saya berharap ada terobosan baru dari penggunaan dana BOSDA ini,” ujar Abah Usman.

    Sementara itu, Hj. Fitrotin Hasanah dari PPP menekankan pentingnya distribusi dana yang proposional, termasuk untuk sekolah swasta yang sudah mapan. “BOSDA harus tersalurkan dengan proposional dan harus bisa menciptakan sekolah yang benar-benar layak,” harapnya.

    Dalam hearing juga terungkap adanya sisa dana BOSDA setiap tahun yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Tahun 2023, dana BOSDA sebesar Rp161 miliar dan tersalur Rp154 miliar, sisa Rp7 miliar.

    Kemudian pada 2024, dari Rp157 miliar hanya tersalur Rp152 miliar, sisa Rp5 miliar. Untuk 2025, dana Rp157 miliar dan terserap Rp153 miliar, meninggalkan sisa Rp2 miliar.

    Ketua Komisi D, H. Moch. Dhamroni Chudlori, menilai sisa anggaran yang cukup besar itu seharusnya bisa dimanfaatkan.

    “Jika ada kelebihan milyaran yang tidak terserap hampir tiap tahun untuk dana BOSDA, kelebihannya ini bisa disisipkan untuk pembangunan sekolah dan pemberian insentif guru,” tegasnya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sidoarjo, Tirto Adi, menyatakan setuju dengan perlunya perbaikan sistem dan konsep keadilan dalam distribusi BOSDA.

    “Keadilan itu ada dua yakni distributif dan keadilan komulatif. Selama ini penyaluran BOSDA diterapkan dengan keadilan distributif. Namun jika digeser distributif ke komulatif maka ini perbaruan, sepakat dirubah,” tandasnya. (isa/ian)

  • Said Abdullah: OKI Harus Mampu Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

    Said Abdullah: OKI Harus Mampu Jadi Pelopor Perdamaian Dunia

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai Organisasi Kerjasama Islam (OKI) harus mampu menjadi pelopor bagi perdamaian dunia. Menurut dia, OKI dengan anggota negara-negara berpenduduk mayoritas memeluk agama Islam telah menjadi kekuatan peradaban.

    “Negara-negara OKI harus mampu menjadi pelopor bagi perdamaian dunia dan tata dunia yang lebih baik,” ujar Said dalam keterangan tertulis diterima beritajatim.com, Kamis (15/5/2025).

    Said menegaskan dukungannya terhadap dunia Islam dengan populasi mencapai 2 miliar jiwa, atau seperempat penduduk dunia telah menjadi kekuatan bagi dunia. Potensi ini bisa dimanfaatkan dunia Islam untuk mendorong iklim dunia menuju kedamaian.

    Namun demikian, Said menyayangkan adanya negara dengan penduduk muslim yang terlibat dalam pertikaian. Seperti Pakistan sebagai potret terkini, yang sedang berperang dengan India.

    “Lebih menyedihkan lagi Palestina, mengalami pembumihangusan oleh Israel secara kejam, bahkan bantuan kemanusiaan tidak bisa tersalurkan karena diblokade Israel,” kata Said.

    Said pun menyoroti bagaimana dunia Islam seolah lumpuh dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Israel yang sudah sangat nyata melancarkan aksi di luar perikemanusiaan terhadap rakyat Palestina dan seharusnya dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag malah tidak mendapatkan hukuman apapun.

    Karena itu, Said sangat berharap melalui Konferensi Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States 19th yang digelar di Indonesia, seluruh negara Islam dapat terikat dalam visi bersama. Visi tersebut yaitu menghentikan agresi militer Israel ke Palestina, dan memulihkan kembali peradaban damai di Palestina.

    Selain itu, saat ini tatanan perdagangan global rusak akibat persaingan ekonomi dan politik seperti perang tarif. Belum lagi, dunia sedang menghadapi ancaman perubahan iklim, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta ketegangan geopolitik.

    “Kita berharap melalui rekomendasi PIUC ini, dunia Islam mampu memanifestasikan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, untuk memberikan jalan keluar atas masalah-masalah di atas,” tegas Said.

    Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berperan sebagai penyelenggara Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau konferensi parlemen negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang ke-19. Pertemuan internasional ini mengambil lokasi di kompleks Gedung DPR yang berada di kawasan Senayan, Jakarta ini berlangsung tanggal 12 hingga 15 Mei 2025 dan secara resmi inagurasinya dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Kepala Negara dan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, 14 Mei 2025. [beq]

  • Dishub Ajukan Rp10 Milyar untuk Penerangan Jalan Pandaan-Bangil

    Dishub Ajukan Rp10 Milyar untuk Penerangan Jalan Pandaan-Bangil

    Pasuruan (beritajatim.com) – Ruas jalan Bangil-Pandaan yang selama ini gelap di malam hari akhirnya akan mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dinas Perhubungan (Dishub) mengajukan anggaran sebesar Rp10 miliar melalui Perubahan APBD 2025 untuk memperbaiki dan memasang Penerangan Jalan Umum (PJU).

    Langkah ini dilakukan setelah banyak keluhan masyarakat soal kondisi minim penerangan yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan, Eka Wara Brehaspati, menyebut kondisi ini telah berlangsung cukup lama.

    “Ruas Bangil-Pandaan ini cukup lama tidak ada perbaikan PJU. Banyak yang rusak, sehingga kondisinya gelap gulita di malam hari,” ujarnya, Kamis (15/5/2025).

    Selain membahayakan pengguna jalan, kondisi gelap juga dinilai berpotensi meningkatkan tindak kriminal. Eka menegaskan bahwa pengajuan anggaran dilakukan berdasarkan urgensi yang dirasakan masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa dana Rp10 miliar tersebut akan mencakup seluruh proses pengerjaan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan fisik. “Anggaran total itu sudah termasuk perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan fisik di lapangan,” terangnya.

    Jalur Bangil-Pandaan sendiri merupakan salah satu arteri penting di Kabupaten Pasuruan. Jalan ini menghubungkan pusat pemerintahan di Bangil dengan kawasan industri, wisata, dan pemukiman padat di wilayah Pandaan.

    Eka menjelaskan, padatnya lalu lintas di jalur tersebut menjadi alasan utama perlunya peningkatan kualitas penerangan. “Setiap hari jalur ini dilalui kendaraan pribadi, motor, hingga truk logistik. Keamanan harus ditingkatkan,” ucapnya.

    Menurutnya, PJU yang berfungsi optimal akan membantu mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Penerangan juga diharapkan menurunkan rasa was-was masyarakat saat melintasi jalur tersebut pada malam hari.

    “Kondisi PJU yang baik akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan. Ini bagian dari upaya kami menciptakan wilayah yang lebih tertib dan terang,” tambahnya.

    Pemerintah Kabupaten Pasuruan berharap proses penganggaran bisa segera disetujui dan dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat bisa segera merasakan manfaat dari penerangan yang lebih layak dan aman di sepanjang ruas Bangil-Pandaan. (ada/ian)

  • Tunggakan Gaji Karyawan BUMD Capai Rp3 Milyar, DPRD Sumenep Desak Inspektorat Turun Tangan

    Tunggakan Gaji Karyawan BUMD Capai Rp3 Milyar, DPRD Sumenep Desak Inspektorat Turun Tangan

    Sumenep (beritajatim.com) – Komisi II DPRD Sumenep mendesak Inspektorat turun tangan mengatasi masalah keuangan PT Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat yang menunggak gaji karyawan selama 2 tahun.

    “Tunggakan gaji karyawan itu nominalnya Rp 3 milyar lebih. Masak BUMD kok seperti itu kondisinya? Kami minta inspektorat turun tangan. Audit harus segera dilakukan, supaya jelas kemana aliran dana perusahaan ini,” kata anggota komisi II DPRD Sumenep Rasyidi, Kamis (15/05/2025).

    Menurut politisi PKB ini, audit keuangan sangat penting untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana yang menyebabkan hak karyawan diabaikan selama bertahun-tahun.

    PT Sumekar merupakan BUMD yang bergerak di sektor transportasi laut di Sumenep. PT Sumekar menjadi operator kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) yang melayani rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean.

    “Harusnya PT Sumekar itu profesional, karena ini menyangkut kepercayaan publik. Kalau dibiarkan seperti ini kondisinya, bisa mencoreng nama baik pemerintah daerah dan menciptakan preseden buruk bagi BUMD lain,” tandas Rasyidi.

    Ia juga memastikan, dalam waktu dekat akan kembali memanggil jajaran Direksi PT Sumekar untuk dimintai klarifikasi.

    “Perusahaan ini bertahun-tahun tidak bisa membayar karyawannya karena memang betul-betul merugi, atau jangan-jangan ada penyelewengan?” tukasnya.

    Sebelumnya, sejumlah karyawan PT Sumekar mengadu ke DPRD Sumenep karena gajinya tidak dibayar. Informasinya, sedikitnya ada 54 karyawan yang tidak dibayar. Ada yang tidak digaji selama 22 bulan, dan ada yang 20 bulan. Selain itu, BPJS kesehatan karyawan PT Sumekar juga sudah 9 bulan ini menunggak.

    Total tunggakan gaji karyawan sekitar Rp 3 milyar. Angka tersebut merupakan akumulasi sejak 2021 – April 2025. Selama kurun waktu itu, para karyawan digaji tiga bulan atau empat bulan sekali. (tem/ian)

  • Gudang Kasur Busa di Diwek Jombang Terbakar, Kerugian Capai Rp500 Juta

    Gudang Kasur Busa di Diwek Jombang Terbakar, Kerugian Capai Rp500 Juta

    Jombang (beritajatim.com) – Kebakaran hebat melanda sebuah gudang penyimpanan kasur busa di Desa Watugaluh, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Kamis (14/5/2025) dini hari. Kobaran api yang diduga dipicu korsleting panel listrik tersebut menghanguskan hampir seluruh isi gudang, dengan kerugian ditaksir mencapai Rp500 juta.

    Petugas Pemadam Kebakaran (PMK) Jombang, Andrik Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 04.00 WIB. Menanggapi laporan tersebut, tim Damkar Jombang langsung menerjunkan satu unit mobil pemadam kebakaran dan satu mobil tangki penyuplai air ke lokasi.

    “Saat tiba di lokasi, api sudah berkobar dan asap tebal membubung tinggi. Itu karena tempat yang terbakar adalah gudang yang berisi busa, kain, serta beberapa cairan kimia. Saat kejadian tidak ada orang di dalam gudang. Pemilik sedang melakukan pengiriman kasur busa,” jelas Andrik.

    Material mudah terbakar yang memenuhi gudang membuat api sulit dikendalikan. Tim Damkar Jombang pun meminta bantuan tambahan dari petugas PMK di wilayah Kecamatan Ngoro untuk mempercepat proses pemadaman.

    “Api sulit dipadamkan karena gudang berisi busa, kain dan benda mudah terbakar lainnya. Saat kejadian pemilik rumah sedang keluar mengurusi pengiriman barang,” katanya.

    Kapolsek Diwek, AKP Edy Widoyono, membenarkan adanya kebakaran tersebut. Berdasarkan dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang kemudian menyulut material mudah terbakar di dalam gudang.

    “Dugaan sementara karena korsleting listrik. Namun untuk memastikan kami masih menunggu hasil penyelidikan tim labfor (laboratorium forensik),” pungkas Edy.

    Menurutnya, kobaran api pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang melihat asap tebal membumbung tinggi dari area gudang. Setelah itu, warga segera melaporkannya kepada pemilik gudang.

    Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material cukup besar mengingat banyaknya barang yang tersimpan di dalam gudang. [suf]

  • Dingin Tembus 5 Derajat saat Geotrip UGG Ijen Bondowoso Berkemah di Lembah Kawah

    Dingin Tembus 5 Derajat saat Geotrip UGG Ijen Bondowoso Berkemah di Lembah Kawah

    Bondowoso (beritajatim.com) – Puluhan tenda berjajar rapi di kawasan Paltuding, Bondowoso. Ada yang berwarna biru, ada pula yang merah menyala. Tenda-tenda itu sudah berdiri sejak Rabu malam, 14 Mei 2025, sebagai tempat beristirahat para peserta Geotrip UNESCO Global Geopark (UGG) Ijen.

    Kegiatan ini digelar oleh Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso, dengan memilih titik strategis untuk menikmati matahari terbit di Gunung Kawah Ijen. Lokasi yang berada di ketinggian sekitar 1.800 meter di atas permukaan laut itu memiliki suhu dingin menusuk tulang.

    Sekitar pukul 20.00 WIB saja, suhu telah menyentuh 11 derajat Celcius. Memasuki dini hari Kamis, 15 Mei 2025, suhu bahkan turun lebih ekstrem ke kisaran 5 hingga 7 derajat Celcius.

    “Dingin sekali tadi pagi. Sekitar jam 3 sampai jam 4 pagi itu sepertinya suhu yang terendah,” ujar Yudis, salah satu peserta Geotrip kepada BeritaJatim.com.

    Menjelang subuh, sejumlah peserta mulai keluar dari tenda. Beberapa langsung menuju kamar mandi, sementara yang lain duduk santai di depan sisa perapian semalam. Secangkir kopi atau wedang jahe menjadi andalan untuk menghangatkan tubuh mereka di tengah hawa dingin yang menusuk.

    “Yang paling nikmat memang begini. Sambil minum kopi atau wedang jahe. Biar badan hangat,” kata Kevin, peserta lainnya.

    Geotrip ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah kabupaten, Perhutani, hingga pihak perbankan. Malam harinya, Pemerintah Kabupaten Bondowoso meresmikan sistem e-ticketing untuk lima destinasi wisata unggulan, yaitu Paltuding, Black Lava Plalangan, Pemandian Air Panas Blawan, Kawah Wurung, dan Pemandangan Arak-arak.

    Keesokan paginya, para peserta diajak berkeliling wisata dengan kendaraan jeep. Rute geotrip mencakup beberapa objek wisata andalan seperti Paltuding, Kalipait, Kawah Wurung, Jabal Kirmit, dan Pemandian Air Panas Blawan.

    Rangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGG) yang dijadwalkan pada tahun 2026. Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menegaskan bahwa status UGG merupakan prestasi bersama yang harus dijaga.

    “Kita tidak bisa mengelola kawasan ini seperti destinasi biasa. Ini warisan dunia,” ujar Ra Hamid, sapaan akrabnya.

    Ia menambahkan bahwa seluruh pihak harus terus menjaga, berinovasi, dan berkolaborasi demi mempertahankan status UGG sekaligus mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bondowoso. [awi/ian]