Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • BNPB Gelontorkan Rp2,1 Miliar, Lelang Perbaikan Jembatan di Sampang Belum Ada Kejelasan

    BNPB Gelontorkan Rp2,1 Miliar, Lelang Perbaikan Jembatan di Sampang Belum Ada Kejelasan

    Sampang (beritajatim.com) – Rencana pembangunan rekonstruksi jembatan poros penghubung dua Desa Daleman dan Pesarenan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, hingga kini masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat.

    Kenapa demikian, berdasarkan laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), lelang pembangunan jembatan di Desa setempat belum diumumkan.

    Padahal kondisi jembatan saat ini sangat dikhawatirkan. Sebab, papan kayu di atas kanal besi sudah banyak yang berlubang sehingga menghawatirkan para warga yang melintas.

    “Menurut saya sangat membahayakan sekali kondisi seperti ini,” ujar Muhammad pemuda setempat, Jumat (16/5/2025).

    Pihaknya berharap jembatan ini bisa segera diperbaiki secara permanen atau diberi bantuan kayu sembari menunggu rekonstruksi jembatan dilaksanakan.

    “Apalagi alasannya tidak diperbaiki, sebab pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menggelontorkan anggaran senilai Rp2.186.500.000,” imbuhnya

    Sementara Kalaksa BPBD Sampang Candra Romadoni Amin tetap optimis bahwa jembatan tersebut akan di bangun tahun ini. Sebab, anggaranya sudah ada di rekening Daerah.

    “Selain itu, kami sudah serahkan dokumen-dokumen yang diperlukan terhadap Barjas. Selanjutnya, terkait jembatan tersebut ada di Barjas semua. Tapi kami pastikan akan dibangun tahun ini,” tuturnya.

    Sementara Pengelola Barang dan Jasa Setkab Sampang, Siti Fahriyah menjelaskan untuk paket jembatan itu sudah masuk ke pokja beberapa hari lalu dan sudah direview, akan tetapi ada beberapa yang harus dilengkapi.

    Pokja masih harus mengecek kembali apakah benar BPBD sudah melengkapi atau masih belum, karena kami cek memang ada sebagian yang sudah di perbaiki tanggal 3 Mei kemarin.

    “Jadi Pokja masih belum bisa melayangkan paket tersebut hari ini atau dalam waktu dekat,” pungkasnya. [sar/ian]

  • Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Pemkab Sidoarjo Bakal Sediakan Lapangan Kerja untuk Penyandang Disabilitas

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo terus berupaya mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Sebuah upaya melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyandang Disabilitas yang tengah dirumuskan.

    Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menggelar audiensi dengan Koalisi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jumat (16/5/2025). Hadir dalam audiensi Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo dan sejumlah perwakilan organisasi penyandang disabilitas.

    Tujuan utama dari pertemuan ini adalah memastikan bahwa Ranperda tersebut dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk meningkatkan inklusi sosial serta menjamin akses penyandang disabilitas terhadap berbagai layanan publik dan kesempatan kerja yang layak.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial.

    Ia juga memberikan arahan kepada perwakilan koalisi untuk mendata jumlah anggota mereka yang memiliki sertifikasi dalam bidang pelayanan kesehatan atau sebagai terapis profesional.

    “Kita akan diskusikan lebih lanjut dengan OPD terkait agar mereka bisa ditempatkan bekerja di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan 30 Puskesmas yang ada di Sidoarjo sebagai upaya pelayanan masyarakat. Mereka bersertifikasi dan profesional, kita harus memberikan wadah bagi mereka,” ucapnya.

    Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk tidak hanya memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan difabel.

    Selain itu, audiensi ini juga membahas pentingnya keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan daerah. “Pemkab Sidoarjo berkomitmen untuk menjadikan penyandang disabilitas sebagai mitra dalam perencanaan dan implementasi program pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar representatif dan inklusif,” papar H. Subandi.

    Ketua Koalisi Disabilitas Sidoarjo, Abdul Majid menyambut baik langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mereka menilai, pertemuan ini merupakan awal yang positif dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

    “Saya menyambut baik dan berterima kasih atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Bupati Sidoarjo, H.Subandi kepada perkumpulan disabilitas Sidoarjo. Saya harapkan, langkah awal kesetaraan hak dan perlindungan bagi kami, kaum disabilitas agar dapat perlakukan dan keadilan yang sama di Sidoarjo kedepannya dan berkelanjutan,” harapnya.

    Melalui audiensi ini, Pemkab Sidoarjo menegaskan kembali komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas melalui penguatan regulasi, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan aksesibilitas layanan publik.

    Ke depannya, Pemkab Sidoarjo akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat pengesahan Ranperda Penyandang Disabilitas serta merealisasikan berbagai program inklusif yang telah direncanakan. (isa/but)

  • Demokrat Jatim Somasi Bonie untuk Kembalikan Sertifikat Hak Milik Kantor

    Demokrat Jatim Somasi Bonie untuk Kembalikan Sertifikat Hak Milik Kantor

    Surabaya (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jawa Timur mengambil langkah tegas terhadap mantan Sekretaris DPD Partai Demokrat Jatim, Bonie Laksmana, setelah gugatan perlawanan yang diajukan Bonie atas permohonan eksekusi ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya.

    Keputusan tersebut membuka jalan bagi DPD Partai Demokrat Jatim untuk menempuh upaya hukum melalui pengiriman somasi terhadap Bonie.

    Dalam surat somasi yang dilayangkan pada 10 Mei 2025 dan kemudian diikuti oleh somasi kedua pada 14 Mei 2025, DPD Demokrat Jatim menyatakan keberatan atas tindakan Bonie yang dinilai tidak memiliki dasar hukum.

    Dalam surat tersebut disebutkan bahwa tindakan Bonie mengajukan perlawanan atas putusan Mahkamah Partai Demokrat merupakan bentuk pengingkaran terhadap ketentuan internal partai yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

    “Kami menilai tindakan sdr. Bonie Laksmana merupakan bentuk pengabaian terhadap konstitusi partai dan putusan Mahkamah Partai yang telah final dan mengikat,” tegas Kuasa Hukum DPD Demokrat Jatim, Zaenal Fandi sebagaimana tercantum dalam surat somasi.

    DPD Demokrat Jatim menegaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Demokrat Nomor: 80/SK/DPP.PD/DPC/II/2023, Bonie telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris dan tidak lagi memiliki kewenangan bertindak atas nama organisasi.

    Pemberhentian tersebut telah sesuai prosedur dan diperkuat dengan putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menyatakan keputusan itu sah.

    Somasi tersebut juga menyebutkan bahwa Bonie telah bertindak seolah-olah masih sebagai bagian dari pengurus partai, bahkan mengajukan perlawanan hukum atas permohonan eksekusi tanpa legal standing.

    DPD Demokrat Jatim menyatakan tindakan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

    “Apabila dalam waktu 4×24 jam sejak surat ini diterima tidak ada itikad baik dari sdr. Bonie Laksmana, kami akan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” bunyi peringatan dalam somasi kedua yang dilayangkan Kuasa Hukum DPD Partai Demokrat Jatim.

    Somasi kedua dan terakhir dilayangkan untuk menindaklanjuti somasi pertama No: 29/ BHPP-JATIM/ V/2025, tertanggal 10 Mei 2025. Ini karena belum ada jawaban dan/atau tanggapan dari Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA, untuk segera melaksanakan kewajiban menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292. Atas Nama: Ignatius Soenardh kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur.

    “Untuk itu, dalam waktu empat hari sejak surat somasi kedua dan terakhir ini kami tandatangani Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA belum juga menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1292 atas nama: Ignatius Soenardh tersebut maka dengan sangat terpaksa Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Timur akan menempuh upaya hukum pidana kepada Sdr. Ir. Bonie Laksmana, MBA, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Zaenal dalam surat somasi kedua tersebut. (tok/ian)

  • Pemkab Blitar Sediakan 351 Titik Internet Gratis untuk Warga, Ini Lokasinya

    Pemkab Blitar Sediakan 351 Titik Internet Gratis untuk Warga, Ini Lokasinya

    Blitar (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar telah meluncurkan layanan internet gratis bernama SI RIZKI (Sarana Internet Gratis Kabupaten Blitar). Ini merupakan program yang menghadirkan layanan internet gratis bagi warga.

    Layanan internet gratis ini kini sudah ada di 351 titik se-Kabupaten Blitar. Lokasinya ada di fasilitas umum (fasum), kantor pemerintahan, desa, kelurahan, puskesmas, hingga sekolah.

    Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Blitar, Herman Widodo, menjelaskan ini merupakan wujud komitmen Pemkab Blitar dalam memperluas akses digital sekaligus mendorong literasi teknologi masyarakat.

    “Layanan ini sejalan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar untuk membangun ekosistem digital inklusif. Kami ingin internet tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi menjadi alat pendukung pendidikan, UMKM, dan layanan publik bagi seluruh masyarakat,” ungkap Herman Widodo, Jumat (16/05/2025).

    SI RIZKI telah tersebar di 33 titik fasum/fasos terdiri dari 11 perangkat daerah, 22 kecamatan, 28 kelurahan, 220 desa, 24 puskesmas, dan 46 UPT SMP. Layanan internet yang diberikan pun cukup prima dan bisa diakses dengan radius 10 meter dari penanda (signage) yang dipasang di lokasi.

    Sebelumnya, layanan serupa telah sukses diuji coba di RTH Kanigoro, Taman Sukarni, dan RTH Wlingi. Untuk memastikan keberlanjutan, Diskominfotiksan akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala bersama perangkat daerah terkait.

    “Jika respons masyarakat positif, kami terbuka menambah titik akses,” imbuhnya.

    Peluncuran SI RIZKI berbarengan dengan kegiatan jalan sehat yang diikuti ribuan guru, tenaga kependidikan, dan karyawan Pemkab Blitar. Acara ini sekaligus meresmikan komunitas olahraga Korpri sebagai upaya meningkatkan kesehatan ASN dan solidaritas.

    Kehadiran SI RIZKI diharapkan memudahkan akses informasi, pembelajaran daring, dan pemasaran produk UMKM. Bagi pelajar di daerah terpencil, layanan ini juga diharapkan mengurangi kesenjangan pendidikan. Pemkab Blitar menegaskan, kolaborasi antara peningkatan infrastruktur digital dan pembangunan SDM melalui pendidikan dan kesehatan menjadi kunci percepatan transformasi daerah. (owi/ian)

  • Kasus Kekerasan Naik, Mbak Wali Kediri Tekankan Peran Strategis Satgas PPA

    Kasus Kekerasan Naik, Mbak Wali Kediri Tekankan Peran Strategis Satgas PPA

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan pentingnya peran Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam menangani serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyusul meningkatnya jumlah kasus sepanjang dua tahun terakhir. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Psychological First Aid Training untuk Satgas PPA se-Kota Kediri yang digelar pada Jumat, 16 Mei 2025 di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    Vinanda mengungkapkan, berdasarkan data Pemerintah Kota Kediri, terdapat 22 kasus kekerasan pada 2023, terdiri dari 16 kasus kekerasan terhadap anak dan 6 kasus terhadap perempuan. Namun pada 2024, angka ini melonjak menjadi 33 kasus—19 di antaranya melibatkan anak dan 14 lainnya perempuan.

    “Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul untuk mendiskusikan terkait kekerasan pada perempuan dan anak. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh satgas PPA yang selama ini telah menjalankan tugas mulia. Dengan penuh dedikasi dan keberanian karena menurut saya menjadi satgas PPA ini bukan pekerjaan yang mudah,” ujar Vinanda.

    Ia menekankan bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan pemerintah seorang diri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Satgas PPA, kata dia, memegang peran penting dalam penanganan kasus, pendampingan korban, edukasi masyarakat, serta deteksi dini kekerasan di lingkup lokal.

    “Satgas PPA sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah harus bisa bekerja dengan profesional, cepat, humanis, dan peka terhadap kondisi sosial. Saya lihat banyak korban kekerasan ini suka memendam sendiri sehingga berdampak pada kondisi mentalnya. Semoga satgas PPA dalam menjalankan tugasnya selalu diberi kemudahan dan kelancaran,” jelasnya.

    Vinanda menambahkan, Pemerintah Kota Kediri juga menyediakan layanan darurat Lapor Mbak Wali 112 yang bisa diakses satgas maupun masyarakat dalam kondisi gawat darurat. Selain itu, pemkot akan meluncurkan mobil siaga secara bertahap untuk mendukung penanganan cepat di wilayah-wilayah dengan kebutuhan mendesak.

    “Nanti semua wilayah kelurahan akan dapat namun bertahap. Kalau ada kegawatdaruratan silahkan hubungi 112,” imbuhnya.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB), Arief Cholisuddin menyebut jumlah anggota Satgas PPA di Kota Kediri saat ini sebanyak 147 orang, terdiri dari 61 laki-laki dan 86 perempuan.

    “Arahan yang diberikan Mbak Wali hari ini memberikan semangat bagi teman-teman satgas PPA dalam menjalankan tugasnya. InsyaAllah tahun ini honor dari satgas PPA dinaikkan,” ujarnya.

    Pelatihan tersebut menghadirkan Kepala Laboratorium Psikologi IAIN Kediri Imron Muzakki sebagai narasumber, serta dihadiri Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Zaki Zamani dan sejumlah undangan lainnya. [nm/ian]

  • Dua Mobil Operasional Diserahkan ke MUI dan Ponpes Al-Amien Kediri

    Dua Mobil Operasional Diserahkan ke MUI dan Ponpes Al-Amien Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Dua unit mobil operasional diserahkan oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Amien dalam sebuah prosesi di halaman Ponpes Al-Amien, Kota Kediri, Jumat (16/5/2025). Bantuan kendaraan ini berasal dari dana sedekah masyarakat yang terkumpul melalui program kembalian belanja Indomaret selama enam bulan.

    “Tadi disampaikan bahwa hari ini, kita akan menyaksikan penyerahan bantuan mobil operasional. Ini menunjukkan nilai gotong royong dan nilai kepedulian sosial di masyarakat sangat tinggi, apalagi di Kota Kediri,” kata Vinanda dalam sambutannya.

    Ia mengungkapkan, dana sebesar Rp3 miliar berhasil dikumpulkan dalam enam bulan. Kolaborasi antara PT Indomarco Prismatama, MUI, Baznas Nasional, dan IDF-MUI disebutnya sebagai wujud nyata kepedulian sosial yang sejalan dengan visi Kota Kediri sebagai kota yang lebih Mapan (Maju Agamis, Produktif, Aman dan Ngangeni) serta berdaya.

    “Saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kolaborasi. Ini langkah yang sejalan dengan langkah Pemkot Kediri untuk mewujudkan Kediri yang lebih Mapan,” tambahnya.

    Wakil Ketua Baznas RI Mokhamad Mahdum menjelaskan bahwa dana sedekah berasal dari uang kembalian pelanggan Indomaret. Jumlah yang terkumpul hampir mencapai Rp4 miliar dalam waktu sekitar enam bulan.

    “Bayangkan dari uang kembalian Rp100, Rp50, dikumpulkan dalam waktu sekitar 6 bulan terkumpul hampir Rp4 miliar,” ujarnya.

    Dana tersebut digunakan untuk berbagai program sosial, termasuk beasiswa, renovasi fasilitas sekolah, dan pembelian dua mobil. Dimana, satu unit Toyota Avanza dan satu mobil listrik.

    Marcomm Exexutive Direktur Eksekutif PT Indomarco Prismatama Bastari Akmal menyebut bahwa program sedekah melalui uang kembalian dilakukan di 23 cabang dari total 32 cabang Indomaret secara nasional.

    “Harapannya dari dana yang terkumpul ini dapat kita wujudkan dalam berbagai aktivitas, baik dalam membantu pendidikan, untuk membantu kesehatan,” ujarnya.

    Menurut data perusahaan, Kota Kediri berada di posisi keempat dalam daftar cabang dengan kontribusi sedekah terbesar secara nasional. Pihaknya juga berharap program ini berlanjut pada tahun 2025 dan jumlah toko Indomaret di Kediri dapat ditambah untuk memperluas dampak sosial.

    “Tentunya atas berkenan Ibu Wali Kota, kita bisa menambah toko, sehingga sedekah ini bisa kita manfaatkan,” pungkasnya.

    Hadir pula, Ketua Umum MUI Pusat KH Anwar Iskandar, Ketua Islam Dakwah Fund Majelis Ulama Indonesia (IDF-MUI) Misbahul Ulum, Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Wakil Ketua Baznas Republik Indonesia Mokhamad Mahdum.

    Marcomm Exexutive Direktur Eksekutif PT Indomarco Prismatama Bastari Akmal, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al Amien Gus Muhammad Faried Mutaqin Iskandar, Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri, serta santri dan santriwati Ponpes Al Amien Ngasinan. [nm/ian]

  • Wujudkan Kawasan Ekonomi Khusus, Bupati Pamekasan: Butuh Kerja Ekstra

    Wujudkan Kawasan Ekonomi Khusus, Bupati Pamekasan: Butuh Kerja Ekstra

    Pamekasan (beritajatim.com) – Pembangunan Madura, khususnya di Pamekasan, membutuhkan kerja ekstra dengan pemikiran cerdas dari seluruh elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

    Hal tersebut disampaikan Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman dalam Forum Pentahelix bertajuk ‘Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus’ yang digagas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, di Ballroom Azana Style Hotel Madura, Jl Jokotole 282 Pamekasan, Rabu (14/5/2025) lalu.

    “Berdasar regulasi, Kawasan Ekonomi Khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Di mana dalam undang-undang tersebut diatur jika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus harus memiliki pola khusus yang bisa mempercepat laju sektor perekonomian,” kata KH Kholilurrahman.

    Melalui regulasi tersebut, pihaknya menilai jika Madura memang menjadi salah satu prioritas sebagai KEK sering dengan keberadaan Jembatan Suramadu. Di mana orientasi jembatan penghubung dengan Surabaya, diharapkan dapat meningkatkan sektor ekonomi Madura.

    “Kawasan Ekonomi Khusus itu dirancang untuk adanya percepatan pada pertumbuhan sektor ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu yang ditunjuk pemerintah bisa meningkat dengan cepat,” ungkapnya.

    Sejauh ini Madura sebagai KEK sudah lama diperbincangkan, faktanya hal tersebut cenderung hanya sebatas gagasan dan belum sampai pada titik aksi. “Karena itu perlu waktu dan kerjasama dari berbagai pihak untuk memiliki inisiatif bersama mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus,” jelasnya.

    “Hanya saja selama ini kami meyakini jika kolaborasi dari para pemangku kebijakan masih belum padu, sehingga kawasan ekonomi khusus yang sudah lama kita gaungkan belum bisa tercapai. Termasuk juga analisis terhadap kesiapan SDM dan faktor pendukung lainnya harus juga dipatenkan secara komprehensif agar wacana ini bisa segera dirajut,”imbuhnya.

    Selain itu, bupati yang akrab disapa Kiai Kholil juga menyampaikan jika daerah yang dipimpinnya memiliki beberapa keunggulan yang dapat menjadi pendukung dari gagasan KEK. “Secara eksplisit, Pamekasan memiliki beberapa keunggulan seperti potensi tembakau, pengolahan garam, peternakan hingga sektor pertanian lainnya,” beber Kholil.

    “Karena itu, kita harus selalu inten menjalin komunikasi dan berkolaborasi. Artinya kita harus bisa guyub antara satu dengan yang lain, dan bukan justru dihadapkan dengan berbagai narasi negatif sehingga nantinya bisa saling melengkapi,” sambung Kiai Kholil.

    Kolaborasi tersebut tentunya juga harus dibarengi dengan kerja ekstra dan pemikiran cerdas dari masyarakat Madura, termasuk masyarakat Pamekasan. “Perlu digarisbawahi jika kemajuan suatu wilayah biasanya lahir dari spirit dan kerja nyata dari seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

    “Kami contohkan Desa Ponggok di Klaten, Jawa Tengah, dari yang awalnya desa miskin menjadi desa kaya karena mampu menciptakan objek wisatanya. Madura dnegan berbagai potensi yang ada, banyak sarjana dan orang pintarnya tidak bisa lebih baik atau melakukan lompatan yang dapat menjadi percepatan pembangunan,” pungkasnya. [pin/but]

  • Viral Grup ‘Fantasi Sedarah’ di Facebook, Sejumlah Warganet Mengaku Jadi Korban

    Viral Grup ‘Fantasi Sedarah’ di Facebook, Sejumlah Warganet Mengaku Jadi Korban

    Surabaya (beritajatim.com) – Media sosial sedang ramai mebahas tentang grup di Facebook bernama “Fantasi Sedarah”. Sesuai namanya, grup ini membahas hal-hal terkait hubungan terlarang di lingkup keluarga.

    Gruo berisi 32 ribuan anggota ini, pun sontak membuat warganet geleng kepala karena tidak habis pikir. Bahkan, beberapa tangkapan layar dari unggahan anggota grup, tampak dengan bangga menceritakan aksi tidak bermoralnya terhadap anak kandung mereka sendiri.

    Grup yang sempat berganti nama menjadi “Suka Duka” ini pun akhirnya menghilang. Meski begitu sudah banyak warganet yang sudah sempat mengabadikannya dan membahasnya berbagai sosial media.

    Ironisnya dari ramainya grup “Fantasi Sedarah” tersebut, tak sedikit warganet yang kemudian mulai menceritakan pengalaman pahitnya menjadi korban ketidakmoralan keluarganya sendiri. Hal ini pun membuat warganet semakin geram.

    “Beneran mau nangis bacanya, lo pada punya istri kenapa sih harus sama anak sendiri? ya allah separah ini, kayak gw kehabisan kata² bacanya beneran kalo bvnuh org ga dosa, gw bvnuh lo pada bgst,” ujar (et) rara***, di X.

    Hal senada juga diungkapkan oleh (et) petri***. Bahkan ia yakin betul bakal banyak sumpah serapah untuk para pelaku pelecehan tersebut.

    “Gua ga tau mau ngomong apa lagi. Gua tau di dunia ini banyak hal aneh tapi ga pernah kebayang soal ORANG TUA yang lecehin anak sendiri. Sampah, najisss, segala sumpah serapah buat manusia kayak gini,” ujarnya.

    Ramainya pembahasan terkait grup “Fantasi Sedarah” ini pun kabarnya telah masuk proses penyelidikan oleh aparat kepolisian. Bahkan, grup tersebut juga sudah ditutup atau ditangguhkan oleh provider FB Meta karena dianggap melanggar aturan. (fyi/ian)

  • 414 Jemaah Haji Asal Ponorogo Diberangkatkan Menuju Tanah Suci

    414 Jemaah Haji Asal Ponorogo Diberangkatkan Menuju Tanah Suci

    Ponorogo (beritajatim.com) – Sebanyak 414 calon haji asal Ponorogo diberangkatkan menuju Tanah Suci pada hari ini Jumat (16/5/2025). Mereka tergabung dalam tiga kelompok terbang (kloter), masing-masing kloter 51 berjumlah 19 jemaah, kloter 52 sebanyak 22 jemaah, dan kloter 53 menjadi rombongan terbesar dengan 373 jemaah.

    Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Ponorogo, Nurul Huda, menjelaskan bahwa pemberangkatan dilakukan dalam dua sesi. Kloter 51 berangkat pagi hari dari Kantor Kemenag, sedangkan kloter 52 dan 53 dilepas secara resmi pada sore hari di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo.

    “Total ada 10 armada bus yang disiapkan untuk mengantar jemaah ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Di sana mereka akan beristirahat sehari sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi melalui Bandara Juanda,” jelas Nurul Huda.

    Dia mengungkapkan bahwa para jemaah tahun ini terlihat lebih siap secara fisik maupun mental. Mengingat cuaca panas di Arab Saudi, pihaknya memberikan imbauan agar jemaah menggunakan masker dan membawa alat pendingin pribadi.

    “Kondisi di sana sedang musim panas. Jaga stamina, tetap patuhi protokol kesehatan, dan ikuti arahan dari petugas haji yang sudah disiapkan,” pesannya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Ponorogo, Lisdyarita, turut memberangkatkan para jemaah di Pendopo Agung. Dalam sambutannya, Dia menekankan pentingnya menjaga kebersamaan dan kewaspadaan selama menjalankan ibadah haji.

    “Di sana nanti akan bertemu jutaan orang dari berbagai negara. Saling jaga, saling koordinasi, jangan lengah. Semoga semua proses ibadah berjalan lancar dan jemaah kembali dengan predikat haji mabrur,” kata Bunda Rita, sapaan akrab Lisdyarita.

    Dalam kesempatan itu, Bunda Rita juga menitipkan doa untuk seluruh warga Ponorogo. Doanya pun meminta masyrakat Bumi Reog, sehat, sejahtera dan lebih hebat.

    “Mohon doanya agar masyarakat Ponorogo selalu sehat, sejahtera, dan semakin hebat,” pungkasnya.

    Jumlah jamaah haji asal Ponorogo yang berangkat hari ini, belum semuanya. Nanti pada hari Minggu juga akan ada pemberangkatan lagi, hingga nanti jamaah yang berangkat sebanyak 465 jemaah. [end/ian]

  • Satu Ruang Kelas SD Negeri di Lumajang Ambruk, Pembelajaran Dua Rombel Sempat Diliburkan

    Satu Ruang Kelas SD Negeri di Lumajang Ambruk, Pembelajaran Dua Rombel Sempat Diliburkan

    Lumajang (beritajatim.com) – Satu ruangan kelas Sekolah Dasar (SD) Negeri Kutorenon 3, Desa Kuterenon, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ambruk. Kejadian itu membuat kegiatan pembelajaran dua rombongan belajar (Rombel) siswa harus diliburkan.

    Sebelumnya, bangunan yang diketahui sebagai ruang bagi siswa kelas 1 dan 2 itu dilaporkan ambruk, Kamis (15/5/2025) pada pukul 11.24 WIB. Kerusakan yang terjadi pada bangunan kelas itu meliputi bagian atap.

    Pantauan di lokasi pada, Jumat (16/5/2025), material seperti genteng, asbes, dan kayu penahan ambruk menimpa bangku kelas.

    Penjaga sekolah Arifin mengatakan, peristiwa ambruknya bangunan terjadi saat dua Rombel siswa kelas 1 dan dua sedang mempersiapkan diri untuk pulang sekolah.

    Saat kejadian, diakui tidak sampai ada siswa maupun guru yang menjadi korban tertimpa bangunan ambruk.

    “Kalau ruangannya ini memang dipakai kelas 1 dan kelas 2, itu digabung satu pakai sekat. Jumlah siswanya ada 13 orang, ya ambruknya pas waktu mau persiapan pulang untungnya gak ada yang terkena runtuhan,” terang Arifin, Jumat (16/5/2025).

    Untuk sementara, kegiatan pembelajaran bagi siswa kelas 1 dan kelas 2 yang terdampak harus dilakukan di rumah masing-masing. Belum dijelaskan secara pasti, kapan proses pembelajaran akan kembali normal.

    “Tadi ini harus diliburkan, kalau besok belum tahu juga apa bakalan masuk atau masih libur dan belajar di rumah masing-masing,” tambahnya.

    Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Lumajang Nugraha Yudha Mudiarto menjelaskan, peristiwa ruang kelas yang ambruk disebabkan karena faktor usia bangunan.

    Ruang kelas bagi dua rombel siswa itu diakui sudah dilaporkan oleh pihak sekolah untuk segera diperbaiki sejak 2023 silam. Proses perbaikan direncanakan baru bisa direalisasikan menggunakan dana alokasi khusus (DAK) fisik 2025.

    “Ini untuk faktornya usia bangunan sudah tua, kalau dilaporkan itu memang sudah sejak 2023, dan tahun ini rencananya akan dilakukan perbaikan,” jelas Nugraha Yudha. (has/ian)