Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Forkopimda Magetan Harapkan Situasi Harmonis antar Perguruan Silat Jelang Bulan Suro

    Forkopimda Magetan Harapkan Situasi Harmonis antar Perguruan Silat Jelang Bulan Suro

    Magetan (beritajatim.com) — Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa, memimpin pelaksanaan Operasi Aman Suro yang digagas Polda Jawa Timur untuk mencegah potensi konflik antar kelompok pesilat di wilayahnya. Langkah ini dilakukan lewat pendekatan psikoedukasi yang humanis, bekerja sama dengan tim psikologi dari SSDM Mabes Polri dan SDM Polda Jatim.

    “Polres Magetan bersinergi dengan tim psikologi dari SSDM Mabes Polri serta SDM Polda Jatim untuk memberikan pendekatan yang lebih humanis dan psikologis kepada para pesilat,” ujar AKBP Erik.

    Ia menegaskan pentingnya semangat Sing Akur Kabeh Sedulur yang telah menjadi budaya IPSI Magetan. Tradisi berkumpul bergilir antar perguruan juga dianggap efektif dalam mempererat solidaritas antar pesilat.

    “Psikoedukasi seperti ini terbukti menjadi metode pencegahan yang efektif, dan kami berharap dapat diterapkan secara berkelanjutan,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Komandan Kodim 0804/Magetan, Letkol Inf Hasan Dasuki, menyebut pendekatan psikoedukatif sebagai sarana efektif memperkuat hubungan emosional dan kebersamaan antar perguruan.

    “Lewat kegiatan yang sarat akan muatan emosional dan kebersamaan seperti ini, kami berharap dapat terbentuk ikatan kuat yang menjaga persatuan di tengah keberagaman perguruan,” ucapnya.

    Dia juga mendorong seluruh pesilat Magetan untuk menjunjung prestasi dan mewujudkan suasana yang harmonis.

    “Nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan ini harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga kedamaian Magetan, selaras dengan semangat ‘Sing Akur Kabeh Sedulur’,” tegasnya.

    Dalam rangka mempererat tali persaudaraan antar perguruan pencak silat, SSDM Mabes Polri melalui Ropsi SSDM menyelenggarakan kegiatan psikoedukasi bertema Pesilat Bersatu, Indonesia Maju di Magetan Park, Kamis (15/5/2025). Acara ini diikuti ratusan peserta dari 13 perguruan silat di bawah naungan IPSI Kabupaten Magetan.

    Kegiatan tersebut dipimpin Kabagpsipol Ropsi SSDM Polri, Kombes Cucuk Trihono, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana. Bersama tim psikolog Mabes Polri, mereka menyajikan aktivitas interaktif dan outbound untuk membangun kesadaran diri, pengelolaan emosi, serta mempererat hubungan antarpesilat.

    “Konflik dan kekerasan seringkali berakar pada kegagalan dalam mengelola emosi. Melalui psikoedukasi ini, kami ingin membantu para pesilat menemukan potensi positif dalam diri mereka,” jelas Kombes Cucuk.

    Ia juga memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Magetan yang dianggap berhasil menciptakan suasana harmonis antar perguruan silat.

    “Magetan menjadi contoh bagaimana kerukunan bisa tercipta di tengah perbedaan. Kebersamaan para pendekar di sini layak menjadi inspirasi,” lanjutnya.

    Acara ditutup dengan refleksi bersama dan komitmen seluruh peserta untuk menjaga kebersamaan dalam semangat persaudaraan sejati. [fiq/beq]

  • Oknum Driver Gojek di Blitar Nekat Bakar Mobil Warga, Terekam CCTV

    Oknum Driver Gojek di Blitar Nekat Bakar Mobil Warga, Terekam CCTV

    Blitar (beritajatim.com) – Mobil pikap milik Andi Widodo warga Jalan Majapahit Kota Blitar dibakar driver Gojek. Aksi pembakaran mobil tersebut sempat terekam CCTV.

    Dari video tersebut terlihat pelaku seorang diri dengan mengenakan baju Gojek dan memakai helm. Pembakaran mobil ini terjadi pada Sabtu (18/5/2025) sekitar pukul 03.47 WIB saat pemilik kendaraan sedang tidur.

    Pelaku diduga sudah merencanakan aksi pembakaran kendaraan ini karena telah membawa tongkat dan kain yang telah dibasahi dengan bahan bakar minyak (BBM).

    “Kelihatannya sudah direncanakan aksi ini karena pelaku membawa tongkat yang telah dililitkan kain lalu kemudian dibakar dengan korek api yang dibawanya,” ungkap Andi Widodo, pemilik kendaraan.

    Akibat kejadian ini, kabin mobil pikap milik Andi pun ludes terbakar. Ditaksir kerugian akibat pembakaran kendaraan ini mencapai Rp20 juta.

    “Pelaku langsung diamankan warga, pelaku satu orang mengenakan baju Gojek, pengakuannya driver Gojek,” tegasnya.

    Kasus ini pun kini tengah ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Sananwetan Kota Blitar. Pelaku yang merupakan driver Gojek tersebut pun telah ditangkap dan dimintai keterangan oleh aparat kepolisian.

    “Pelaku merupakan warga Ponggok Kabupaten Blitar saat ini kita sedang periksa,” ucap Kompol Subondo, Kapolsek Sananwetan. [owi/beq]

  • PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyambut baik dan berterima kasih atas upaya Dewan Pers, sekaligus mengapresiasi kepada kedua belah pihak (Zulmansyah Sekedang dan Hendry C Bangun) untuk sama-sama menurunkan tensi egoisme demi bersatunya PWI.

    “Secara teknis masih ada beberapa poin yang belum disepakati, terutama terkait peserta ‘Kongres Bersama’ jika jadi digelar. Saran saya, kenapa nggak sekalian dituntaskan beberapa ganjalan dimaksud, sehingga percepatan penyatuan PWI segera tercapai,” kata Lutfil Hakim yang akrab disapa Cak Item ini kepada beritajatim.com, Sabtu (17/5/2025).

    Menurut Cak Item, sejarah akan mencatat buruk, siapapun yang menjadi biang masalah di organisasi. Tapi sejarah juga akan mencatat baik, jika pembuat masalah juga bisa menyelesaikan masalah yang dibuatnya.

    “Saya berharap teman-teman di PWI Pusat (di kedua kubu) bisa memanfaatkan fasilitasi Dewan Pers sebaik mungkin, karena hanya ini kesempatan terbaiknya agar tetap dikenang sebagai figur yang bertanggung-jawab,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, akhirnya, konflik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan jalan keluar. Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025.

    Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

    Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

    Berbagai usaha mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Kesepakatan Jumat malam adalah usaha menyelesaikan konflik tersebut.

    Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers. Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.

    “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.
    PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, dan memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik.”

    “Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.

    Kesepakatan Jakarta

    Negosiasi berlangsung selama sekitar empat jam, langsung antara Hendry dan Zulmansyah. Dahlan, yang duduk di tengah-tengah kedua tokoh pers itu, menjadi mediator.

    Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin, disertai debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.

    “Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.

    Sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon. Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI.

    Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya ditandatangani jelang tengah malam, diwarnai jabatan tangan dan tawa lepas. Dokumen dikopi tiga rangkap, di atas kertas materai, diteken oleh Hendry dan Zulmansyah serta Dahlan.

    Dokumen Kesepakatan Jakarta menyebutkan, kesepakatan dilandasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.

    Kedua pihak menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.

    Dokumen itu juga tegas menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

    Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota.

    Steering Committee (SC) juga akan dibentuk bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.

    Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC.

    Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum.

    “Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.

    Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum disepakati secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar. [tok/beq]

  • PSHT Perkuat Peran Humas untuk Komunikasi Damai Jelang Suro

    PSHT Perkuat Peran Humas untuk Komunikasi Damai Jelang Suro

    Madiun (beritajatim.com) — Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) menggelar Pendidikan Kilat (Diklat) Kehumasan secara nasional yang diikuti oleh 380 cabang dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Kegiatan berlangsung di Gedung Sekretariatan Graha Bina Wira Padma Padepokan Agung PSHT, Jalan Merak No. 17, Nambangan Kidul, Manguharjo, Kota Madiun, melalui format luring dan daring.

    Moerdjoko, Ketua Umum PSHT, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam memperkuat pemahaman dan penyampaian informasi kepada masyarakat serta warga SH Terate.

    “Persaudaraan Setia Hati Terate mengadakan kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan Humas yang diikuti oleh Humas cabang-cabang di seluruh Indonesia dan dari luar negeri baik yang hadir secara langsung offline maupun yang mengikuti melalui Zoom jadi yang hadir secara online,” ungkap Moerdjoko.

    Dia menekankan bahwa tujuan utama Diklat ini adalah untuk menyatukan narasi komunikasi jelang kegiatan rutin bulan Suro, khususnya dalam proses pengesahan warga baru PSHT yang berlangsung serentak di berbagai cabang, baik di dalam maupun luar negeri.

    “Kegiatan ini diharapkan dapat memberi memberikan satu pemahaman dalam rangka kita memberikan informasi kepada masyarakat khususnya kepada warga SH Terate terhadap keberadaan PSHT sendiri sehingga tidak terjadi penafsiran atau kesalahpahaman dalam menilai Persaudaraan Setia Hati Terate terutama karena kita akan mengikuti kegiatan rutin yaitu Sura mengadakan pengesahan warga baru baik di Madiun maupun di seluruh cabang seluruh Indonesia dan di cabang khusus luar negeri,” lanjutnya.

    Moerdjoko juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada generasi muda agar kejadian yang sempat terjadi pada momen Suro di tahun-tahun sebelumnya tidak terulang kembali.

    “Sehingga di sini kita juga memerlukan memberikan pemahaman atau edukasi kepada adik-adik kita, warga SH Terate yang masih muda-muda ini agar kejadian-kejadian yang lalu itu di dalam kegiatan Bulan Suro tidak terulang kembali.”

    Issoebijantoro, Ketua Dewan Pusat PSHT, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan pelatihan ini dan menilai peran humas sangat krusial dalam menciptakan komunikasi yang bertanggung jawab dan kondusif.

    “Diklat Humas ini adalah salah satu momentum yang sangat luar biasa. Yang mana ini nanti dengan adanya Humas yang profesional yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Dia juga menekankan pentingnya kekompakan dan ketentraman di antara warga PSHT, serta perlunya humas dalam menangkal informasi palsu yang dapat mengganggu persatuan.

    “Saya mengharapkan adik-adik kita yang arus bawah tahu bahwa SH Trate menginginkan keguyuban, menginginkan kekompakan sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan berita-berita yang hoax sehingga dia dengan pasti bisa mendengar bahwa pusat akan menyampaikan menyampaikan berita-berita yang intinya bagaimana kita tetap pengesahan tahun ini lancar, kegiatan lancar,” katanya.

    “Saya minta juga dari adik-adik harus bawa terutama itu bisa guyup rukun, tentrem, lancar, tidak kurang suatu apa-apa. Hingga melalui rumah sini lah adik-adik akan paham sehingga tidak lagi terjadi pemikiran yang negatif. Itu pesan saya, mudah-mudahan ini adalah salah satu wujud Kita bagaimana kerukunan yang menjadi dasar demokrasi ini akan kita jalani dengan baik dan sukses,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    PT Sumekar Belum Lunasi Gaji Karyawan, DPRD Sumenep Usul Jual Kapal Mangkrak

    Sumenep (beritajatim.com) – PT Sumekar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkab Sumenep, tercatat menunggak pembayaran gaji karyawan selama 22 bulan dengan total nilai lebih dari Rp3 miliar. Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Sumenep, yang mendesak agar solusi konkret segera diambil, termasuk opsi penjualan aset kapal yang sudah tak beroperasi.

    Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Irwan Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil jajaran Direksi PT Sumekar serta perwakilan dari Pemkab Sumenep. Fokus pertemuan tersebut adalah mencari jalan keluar atas krisis keuangan yang dihadapi perusahaan, khususnya terkait pembayaran tunggakan gaji karyawan.

    “Kalau saya mengusulkan supaya Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) I dan DBS II dijual saja. Toh dua kapal itu sudah tidak difungsikan. Hasil penjualannya nanti digunakan untuk melunasi tunggakan gaji karyawan,” ujarnya.

    Irwan menegaskan pentingnya audit menyeluruh terhadap keuangan dan aset PT Sumekar. Ia mempertanyakan bagaimana perusahaan bisa menunggak gaji hingga hampir dua tahun, padahal Kapal DBS III tetap beroperasi dalam periode tersebut.

    “Salah satu caranya ya harus diaudit, baik keuangannya maupun kepemilikan asetnya. Kok bisa nggak dibayar sampai bertahun-tahun gitu? Padahal kan kapal DBS III tetap beroperasi?” tambahnya.

    PT Sumekar merupakan operator pelayaran rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean melalui kapal DBS I, II, dan III. Namun DBS II sudah lama tidak digunakan karena rusak, disusul DBS I yang kemudian juga berhenti beroperasi karena kerusakan. Saat ini, hanya Kapal DBS III yang melayani rute tersebut, tetapi pengoperasiannya sempat terganggu akibat perbaikan dan masalah keuangan.

    Menjelang Lebaran 2025, DBS III sempat kembali beroperasi untuk program mudik gratis. Namun kini, kapal tersebut kembali berhenti berlayar karena aksi mogok anak buah kapal (ABK) yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

    Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui bagian hukum dan keuangan tengah melakukan kajian dan analisa terhadap total tunggakan dan aset yang dimiliki PT Sumekar, sebagai dasar pengambilan kebijakan penyelamatan BUMD tersebut. [tem/beq]

  • Banjir Bandang Terjang Mojo Kediri, Lansia Hilang Terseret Arus

    Banjir Bandang Terjang Mojo Kediri, Lansia Hilang Terseret Arus

    Kediri (beritajatim.com) – Banjir bandang menerjang Dusun Tumpakbeji, Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, pada Sabtu dini hari (17/5/2025). Dua rumah warga dilaporkan rusak berat dan satu korban yang merupakan lansia dilaporkan hilang.

    Peristiwa ini terjadi akibat luapan Sungai Bruni yang berhulu di lereng Gunung Wilis dipicu hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak Magrib hingga tengah malam.

    Dua rumah yang terdampak milik Tekat (65) dan Hariyanto (45). Tekat dilaporkan hilang setelah terseret arus banjir bandang yang menghantam rumahnya saat ia sedang tidur di kamar.

    “Kamarnya jebol diterjang banjir bandang. Di rumah bersama dua keponakannya Putri (22) dan Nanang (25),” ujar Sirtomo, kerabat korban.

    Selain merenggut satu korban manusia, banjir bandang juga mengakibatkan hilangnya 11 ekor kambing peliharaan milik Tekat. Sementara itu, keluarga Hariyanto, yang terdiri dari istri dan anak, sempat ikut hanyut hingga ke halaman rumah, namun berhasil menyelamatkan diri.

    Sabtu pagi, para penghuni rumah bersama kerabat dan tetangga mulai membersihkan material lumpur dan puing-puing yang terbawa banjir. Warga bekerja bergotong royong untuk mengangkat sisa-sisa banjir dari dalam rumah dan halaman.

    Banjir bandang ini bukan satu-satunya bencana yang terjadi di Kecamatan Mojo. Sejumlah titik di wilayah tersebut, termasuk Desa Pamongan, Ngetrep, dan Petungroto, juga dilaporkan mengalami longsor menyusul intensitas hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir.

    Hingga saat ini, proses pencarian korban hilang masih terus dilakukan oleh warga bersama aparat setempat. [nm/beq]

  • Mas Ibin Merasa Malu RS di Kota Blitar Tertinggal dari Kabupaten

    Mas Ibin Merasa Malu RS di Kota Blitar Tertinggal dari Kabupaten

    Blitar (beritajatim.com) – Baru menjabat sebagai Wali Kota Blitar selama 2 bulan, Syauqul Muhibbin merasa malu rumah sakit di daerah yang dia pimpin tertinggal dari Kabupaten Blitar. Sebabnya, saat ini Kabupaten Blitar sudah memiliki rumah sakit rujukan, sementara fasilitas serupa belum ada di Kota Blitar.

    Ungkapan kekecewaan itu diluapkan Mas Ibin di depan pejabat Dinas Kesehatan Kota Blitar dalam acara workshop analisis situasi serta pendampingan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas kesehatan Kota Blitar. Bahkan rasa malu yang diungkapkan Mas Ibin itu diupload di video instagramnya @kotablitarsae.

    “Saya malu dong ada kabupaten rujukan dan kota tidak ada, kan malu, tapi tidak tahu dari dulu sampai sekarang kok tidak ada yang malu. Kalau saya sebagai kepala daerah meskipun baru 2 bulan malu sebenarnya saya,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dalam unggahan video instagram @kotablitarsae tersebut.

    Dalam video yang diunggah pada tanggal 7 Mei tersebut, Mas Ibin seolah menyindir para pejabat yang ada di ruangan itu, agar merasa malu karena selama ini Kota Blitar justru tertinggal dari Kabupaten Blitar di sektor kesehatan. Wali Kota Blitar itu mengingatkan sudah seharusnya Bumi Bung Karno lebih maju dari Kabupaten Blitar di bidang kesehatan.

    “Kota loh kita ini, kota. Kalau sudah ngomong kota itu image kita kecil dulu itu eh mau ke warung, ke warung ke kota, mau nonton bioskop di Payana ke kota, mau bersekolah di SMP 1 dan SMA 1 di Kota. Pokoknya semua kota itu terbaik, terunggul, terkualitas dari dulu sejak kapan kota ini merosot fasilitasnya,” ungkap kekecewaan Mas Ibin.

    Melihat kondisi Kota Blitar yang tertinggal oleh Kabupaten Blitar di sektor kesehatan ini, Mas Ibin pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mas Ibin pun tidak bisa terus mengeluh, ia memilih untuk mengajak semua pihak sadar dan mulai membangun kembali kualitas pelayanan kesehatan di Kota Blitar.

    “Maka secara nurani saya betul-betul melihat kondisi sekarang ini. Saya tidak bisa mengeluh kita saatnya membangun, mohon jangan kaget karena saya baru 2 bulan dilantik dan membawa semangat baru di Kota Blitar, kalau tidak baru lucu untuk apa pemuda kalau tidak bisa merubah suatu bangsa atau daerah seperti itu,” tandasnya.

    Masyarakat Kota Blitar sendiri memang sudah lama mengeluhkan ketertinggalan kualitas pelayanan kesehatan utama rumah sakit. Beberapa warga memilih berobat ke rumah sakit umum daerah di Kabupaten Blitar dari pada berobat ke rumah sakit umum daerah Kota Blitar.

    Bahkan beberapa warga justru memilih berobat ke rumah sakit swasta yang ada di Kota Blitar, dari pada harus berobat ke RSUD Kota Blitar. Alasannya tentu faktor pelayanan medis yang lebih memuaskan.

    “Kalau saya lebih memilih berobat ke RSU Aminah atau RSUD Ngudi Waluyo ya meski saya warga Kota Blitar karena memang pelayanan medisnya saya rasa lebih baik,” ungkap Linda, warga Sananwetan Kota Blitar.

    Sebenarnya warga bukan tidak mau berobat di rumah sakit umum daerah milik Pemerintah Kota Blitar, namun pelayanan kesehatannya dianggap warga jauh tertinggal dari rumah sakit swasta maupun RSUD milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Warga pun mengharapkan ada perubahan yang signifikan yang dihadirkan oleh Wali Kota Blitar.

    “Kita berobat itu pengen sembuh dan secara otomatis kita akan memilih tempat yang memiliki kualitas yang baik,” tegasnya. [owi/beq]

  • Kecelakaan Maut Tol Gempol-Pasuruan, 2 Warga Malang Tewas Akibat Tabrak Truk Misterius

    Kecelakaan Maut Tol Gempol-Pasuruan, 2 Warga Malang Tewas Akibat Tabrak Truk Misterius

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis terjadi di Tol Gempol–Pasuruan (Gempas) Km 784.800 arah Malang pada Sabtu (17/5/2025) dini hari, sekitar pukul 04.00 WIB. Mobil Avanza N 1385 AAM yang dikemudikan Bayu Kristiawan, warga Samawe, Malang, menabrak truk.

    Mobil Avanza tersebut melaju dari arah Probolinggo ke Malang dengan kecepatan tinggi di lajur cepat tol. Tiba-tiba, sebuah kendaraan besar yang belum teridentifikasi berpindah jalur secara mendadak.

    “Tiba-tiba kendaraan yang tidak diketahui identitasnya itu pindah lajur dari lambat ke cepat, karena jaraknya terlalu dekat, mobil Avanza menabraknya dari belakang,” ungkap Ipda Ridho Pramana, Panit PJR Jatim 3. Akibat tabrakan itu, Avanza oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan.

    Benturan keras menyebabkan bagian depan Avanza ringsek parah. Dua penumpang, Winda Wulandari (29) dan seorang anak berinisial DJP (12), warga Sumber Manjing, Malang, meninggal dunia di tempat.

    Sementara itu, tiga penumpang lainnya mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat. Seorang balita yang ikut dalam kendaraan tersebut dilaporkan selamat tanpa luka serius.

    Petugas kepolisian yang tiba di lokasi kejadian tidak menemukan kendaraan yang ditabrak oleh Avanza. Diduga kuat kendaraan besar tersebut langsung melanjutkan perjalanan usai insiden.

    “Petugas cek lokasi tidak ditemukan kendaraan yang ditabraknya, diduga kendaraan tersebut terus berjalan,” ujar Ridho menambahkan. Hal ini menyulitkan identifikasi terhadap kendaraan penyebab kecelakaan.

    Dari hasil penyelidikan sementara, diduga sopir Avanza kurang berkonsentrasi sehingga tidak dapat menghindar. Faktor perpindahan lajur mendadak dari kendaraan besar turut memperparah situasi.

    Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kendaraan misterius tersebut. “Kami akan mencari keterangan dari saksi dan rekaman CCTV tol untuk mengetahui identitas kendaraan yang terlibat,” pungkas Ridho. (ada/but)

  • Pasar Hewan Maospati Direlokasi ke Belakang Puskesmas, 17 KK Bakal Pindah

    Pasar Hewan Maospati Direlokasi ke Belakang Puskesmas, 17 KK Bakal Pindah

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan resmi menetapkan lokasi baru untuk relokasi Pasar Hewan Maospati (Pahingan), yang sebelumnya berada di Jalan Maospati – Barat. Dari tiga opsi yang diajukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)—yakni barat Puskesmas Maospati, belakang Puskesmas, dan belakang SMPN 3 Maospati—Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, memilih area di sisi barat Puskesmas atau kawasan Totog sebagai lokasi relokasi.

    Pada Jumat (16/5/2025) Nizhamul meninjau langsung lokasi pasar lama dan lahan baru bersama tim dari Disperindag, BPKPD, dan Satpol PP. Dalam sidak tersebut, ia juga menyempatkan berdialog dengan warga yang telah menempati tanah aset pemerintah di lokasi relokasi.

    “Ini merupakan bagian dari kerja sama dengan Disperindag untuk memindahkan Pasar Hewan dari Jalan Maospati-Barat ke kawasan Totog, tepatnya di sebelah barat Puskesmas,” jelas Nizhamul.

    Dia menyebutkan bahwa dari tiga titik aset milik Pemkab di Kelurahan Maospati, lokasi di barat Puskesmas dinilai paling strategis. Namun, tantangan di lokasi tersebut adalah keberadaan rumah-rumah warga yang berdiri di atas lahan itu. Meski begitu, warga disebut hanya memiliki hak pakai. “Kami telah berdialog dengan beberapa penghuni, dan pada prinsipnya mereka tidak menolak,” ujarnya.

    Nizhamul menekankan bahwa Pemkab akan tetap memberikan bantuan pemindahan barang kepada warga sebagai bentuk tanggung jawab sosial, meskipun tidak ada kompensasi dalam bentuk uang. “Sudah ada kesepakatan bahwa tidak akan diberikan kompensasi dalam bentuk uang,” terang Nizhamul.

    Data pemerintah menunjukkan ada 17 rumah yang ditempati oleh 18 kepala keluarga, dengan catatan mereka telah menghuni lahan tersebut sejak tahun 1953 secara turun-temurun. “Relokasi Pasar Hewan dipastikan akan dilakukan di lokasi ini,” tegas Nizhamul.

    Lahan yang disiapkan mencapai 8.000 meter persegi. Dari total luas tersebut, 6.000 meter persegi bersih dari bangunan liar, sementara 2.000 meter persegi masih ditempati warga. Kebutuhan lahan untuk pasar baru hanya sekitar 3.800 meter persegi, setara dengan luas pasar saat ini. “Jadi lahannya mencukupi, dan tentu akan membawa dampak positif bagi ekonomi lokal,” tambahnya.

    Rencana relokasi ini ditargetkan rampung dalam tahun anggaran 2025. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp650 juta untuk relokasi pasar dan Rp570 juta untuk pembangunan foodcourt di lokasi lama.

    Alasan utama pemindahan pasar didorong oleh rencana pengembangan wilayah Kabupaten Magetan ke arah Kecamatan Barat, terutama karena keberadaan Kampus Unesa 5 Magetan dan Stasiun Magetan. Selain itu, keberadaan Pasar Hewan setiap hari Pahingan kerap menimbulkan kemacetan sepanjang 4 kilometer.

    “Dengan dipindahkannya pasar ini, selain memperlancar lalu lintas, area lama bisa dikembangkan menjadi pusat UMKM dan foodcourt karena lokasinya yang strategis dekat dengan kampus. Langkah awalnya adalah menyiapkan lokasi, baru kemudian pasar dipindahkan,” tutup Nizhamul. [fiq/beq]

  • PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    Hendry dan Zulmansyah Sepakat Islah, Kongres Persatuan PWI Digelar Paling Lambat 30 Agustus 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Dua tokoh sentral dalam konflik internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat untuk islah. Kedua pihak menyetujui penyelesaian konflik melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling lambat 30 Agustus 2025.

    Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan empat mata di Jakarta, Jumat malam (16/5/2025), yang dimediasi anggota Dewan Pers Dahlan Dahi. Dalam perundingan selama empat jam, Hendry—Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023—dan Zulmansyah—Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024—menandatangani dokumen bermaterai yang dinamakan Kesepakatan Jakarta.

    “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.”

    Zulmansyah menambahkan, “Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.”

    Kesepakatan Jakarta berisi komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan konflik secara tuntas dan damai. Kongres Persatuan akan menjadi forum final untuk menentukan arah kepemimpinan PWI ke depan. Untuk itu, akan dibentuk panitia bersama, yakni organizing committee (OC) dan steering committee (SC), yang beranggotakan perwakilan dari kedua belah pihak.

    Dokumen juga menyebutkan bahwa semua anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Hambatan administratif akibat konflik sebelumnya akan dihapus melalui mekanisme yang disepakati demi menjaga semangat rekonsiliasi.

    “Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia menjadi titik temu,” kata Dahlan.

    Dengan jumlah anggota lebih dari 30.000 orang yang tersebar di 39 provinsi, serta sekitar 20.000 wartawan bersertifikat, PWI diharapkan kembali fokus menjalankan program kerja dan meningkatkan kapasitas anggotanya tanpa dibayangi konflik internal. [beq]