Kediri (beritajatim.com) – Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Kediri mencatat, pada 2023 terjadi 22 kasus kekerasan. Terdiri dari 16 kasus kekerasan terhadap anak dan 6 kasus terhadap perempuan. Namun pada 2024, jumlahnya meningkat menjadi 33 kasus: 19 kasus kekerasan terhadap anak dan 14 terhadap perempuan.
Atas kasus tersebut, Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, menegaskan pentingnya peran Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan masyarakat. Ia mengajak seluruh anggota satgas untuk bekerja profesional, cepat, dan humanis, serta memiliki kepekaan sosial tinggi.
“Satgas PPA kepanjangan tangan pemerintah, harus bekerja profesional, cepat dan humanis, serta pekan terhadap kondisi sosial,” ujar Vinanda.
Ia menekankan pentingnya peka terhadap perubahan perilaku warga di sekitar yang bisa jadi indikasi kekerasan.
“Ketika warga kita, mungkin tetangga Satgas PPA, biasanya ceria, kemudian berbeda, menutup diri, dan besoknya lagi wajahnya biru-biru. Kita harus tanggap, ditanya kondisinya, apakah sehat dan kondisinya bagaimana. Sebetulnya beliau ini butuh teman,” jelasnya.
Menurut wali kota termuda ini, komunikasi harus dibangun dengan cara yang baik tanpa menjadikan korban sebagai bahan gosip. Satgas PPA dituntut menjaga kerahasiaan informasi dan mampu memberikan solusi tepat.
“Tetapi kita harus berkomunikasi dengan baik. Tetapi jangan sampai malah jadi bahan rasan-rasan. Ini Satgas PPA penting harus menjaga rahasia dalam kasus korban, sehingga profesionalitas ini penting. Setelah kita tahu kasus beliau, kita memberikan solusi dan langkah-langkah penanganan,” ungkapnya.
Lulusan S2 Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya ini menambahkan, penanganan korban dewasa dan anak-anak harus dilakukan dengan pendekatan berbeda. Anak-anak cenderung tertutup dan membutuhkan pendekatan lebih lembut.
“Kita harus tahu antara dewasa dan anak-anak. Ini perlakuannya berbeda. Ketika dewasa mereka terbuka. Tetapi anak-anak berbeda. Tertutup, dan mungkin perlu dengan mainan. Makanya kita harus koordinasi dengan pemerintah, sehingga saat terjadi kasus kekerasan anak, kita harus langsung action,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai ancaman hukum bagi pelaku kekerasan serta pentingnya laporan berkala dan evaluasi rutin agar jumlah kasus tidak meningkat.
“Perlu komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan. Ada juga yang ODGJ, karena kekerasan. Lalu perlu adanya laporan secara berkala dalam kasus kekerasan. Kita juga perlu melakukan pengecekan dan evaluasi. Jangan sampai jumlah kasusnya malah meningkat,” imbuhnya.
Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali ini pun mengingatkan seluruh Satgas PPA agar tidak justru menjadi pelaku kekerasan.
“Jangan sampai sudah dapat pengetahuan dari pemerintah, malah menjadi pelaku kekerasan. Harapan saya, bisa selalu memiliki motivasi untuk memberi kontribusi dalam melaksanakan tugas, karena peran PPA sangat penting untuk Kota Kediri,” katanya.
Diketahui, jumlah Satgas PPA di Kota Kediri saat ini berjumlah 147 orang, terdiri dari 61 laki-laki dan 86 perempuan. Komposisi ini, ada laki-laki dan perempuan, dapat menjadikan layanan yang diberikan Satgas PPA semakin komplit.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati berharap, sinergi yang dibangun dapat menjadikan Kota Kediri sebagai kota yang aman, nyaman, dan sejahtera. [nm/aje]
