Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • 1 ASN Kecamatan Barat Magetan Korban Meninggal Tertabrak KA Malioboro Express

    1 ASN Kecamatan Barat Magetan Korban Meninggal Tertabrak KA Malioboro Express

    Magetan (beritajatim.com) — Satu dari empat korban meninggal dunia dalam kecelakaan tragis yang melibatkan KA Malioboro Express di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 08, Desa Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, berhasil diidentifikasi.

    Korban adalah Totok Herwanto, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan Barat.

    Camat Barat, Muhammad Salim, membenarkan identitas korban. “Almarhum merupakan Kepala Sub Bagian Keuangan dan PEP Kecamatan Barat. Almarhum merupakan warga Desa Kenongorejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun,” terang Salim.

    Menurut keterangan Salim, sebelum kecelakaan terjadi, Totok diketahui tengah keluar kantor untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

    “Saat kejadian, ada rekan kerja yang mengetahui bahwa Totok tengah keluar kantor untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU yang dekat dengan lokasi kecelakaan,” tambahnya.

    Hingga saat ini, pihak kecamatan masih berada di rumah sakit untuk menyelesaikan sejumlah prosedur terkait pemulangan jenazah korban.

    “Saat ini, kami masih berada di RSUD dr Sayidiman Magetan untuk mengurus beberapa hal yang terkait dengan meninggalnya korban. Segera setelah itu untuk bisa diserahkan pada pihak keluarga,” pungkasnya. (fat/ted)

  • Ular Phiton Sepanjang 3 Meter Ditangkap Warga di Kolam Pancing Sampang

    Ular Phiton Sepanjang 3 Meter Ditangkap Warga di Kolam Pancing Sampang

    Sampang (beritajatim.com) – Seekor ular phiton sepanjang sekitar 3 meter berhasil ditangkap warga di kolam pancing yang berada di Kampung Aji Gunung, Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan/Kabupaten Sampang, pada Senin (19/5/2025). Lokasi kolam yang berada di tengah permukiman padat penduduk dan tidak jauh dari rumah dinas Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang ini dinilai berpotensi menimbulkan ancaman bagi keselamatan warga.

    Sekretaris RT 04/RW 04, Muwafikul Lil A, mengatakan bahwa keberadaan ular di sekitar kolam pancing menjadi kekhawatiran tersendiri bagi warga, khususnya anak-anak yang sering bermain di area tersebut.

    “Ular itu memang membahayakan keselamatan warga yang berkunjung ke kolam pancing, terutama anak-anak yang tidak mengetahui cara menghadapi ular,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa ular tersebut pertama kali terlihat melintas di sekitar kolam, dan warga pun berinisiatif melakukan penangkapan secara gotong royong dengan alat seadanya.

    “Beruntung ada warga bernama Ali yang mempunyai keahlian menangkap ular, sehingga tidak sampai melukai hewan melata tersebut,” tambah Muwafikul.

    Warga setempat berharap agar pengelola kolam pancing dapat meningkatkan kebersihan dan perawatan area agar tidak menjadi sarang hewan berbahaya. Peristiwa ini juga memicu kesadaran warga akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar agar lebih aman.

    “Kejadian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk mencegah keberadaan ular di area kolam pancing. Warga dapat melakukan pencegahan seperti membersihkan area sekitar kolam pancing dari semak-semak,” pungkasnya. [sar/beq]

  • PKL Jalan Patimura Kediri Protes Penataan Baru, Bawa Nama Wali Kota

    PKL Jalan Patimura Kediri Protes Penataan Baru, Bawa Nama Wali Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Patimura, Kota Kediri oleh Pemerintah Kota Kediri menuai reaksi dari sejumlah pedagang. Penataan ini dilakukan oleh gabungan Disperdagin, Satpol PP, Dishub, DLHKP, dan Satlantas, berdasarkan hasil rapat pada 28 April 2025.

    Kepala Bidang Perdagangan Disperdagin Kota Kediri, Rice Oriza, mengatakan bahwa pengukuran lapak PKL sudah dilakukan bersama Dinas PUPR pada Sabtu sebelumnya. Ukuran maksimal yang disepakati adalah 7 meter. “Kenapa diukur, biar PKL dapat terakomodir semuanya,” ujar Rice Oriza saat penataan, pada Senin (19/5/2025).

    Dari hasil pendataan, ditemukan 12 lapak angkringan di sisi timur rel dan 14 lapak di sisi barat rel kereta api Jalan Patimura. Dari 12 lapak sisi timur rel, ada dua lapak take away yang menggunakan space jualan sekitar 2 meter.

    “Kita tidak melakukan lotre, tetapi kita sesuai dengan exiting yang ada. Yang jualan di barat rel tetap berjualan di barat rel, sedangkan di timur rel itu tetap berjualan di timur rel,” papar Riris, sapaan akrabnya.

    Polres Kediri Kota juga memberikan masukan agar area dari perempatan Kantor Pegadaian hingga Reco Pentung steril dari PKL karena berdekatan dengan jalur belok kiri jalan terus yang rawan kemacetan.

    “Karena disitu ada jalur belok kiri jalan terus, otomatis apabila banyak pedagang yang jalan disitu, pasti akan berpengaruh terhadap kelancaran arus. Sehingga disepakati ada beberapa angkringan yang nantinya akan kita pindah ke barat perempatan Pegadaian,” katanya.

    Riris menambahkan, untuk angkringan yang menyewa lokasi tersebut, rombong akan dimasukkan ke dalam gang dengan sedikit area tambahan untuk meja dan kursi yang tetap tidak mengganggu trotoar.

    “Untuk beberapa permasalahan yang mungkin ada hanya miss komunikasi. Mereka tetap berjualan di tempat exiting mereka, cuma kita penekannya tidak boleh di depan toko yang masih buka, dan penempatannya harus mepet di bahu jalan maksimal 2 meter,” jelasnya.

    Disperdagin mengonfirmasi telah terbentuk paguyuban PKL Jalan Patimura. Pemerintah meminta paguyuban aktif mengkomunikasikan kebijakan yang telah ditetapkan.

    Namun, penataan ini ditolak oleh sebagian pedagang. Amida Debora, pemilik Angkringan 45, mengaku keberatan dan bahkan mencatut nama Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, sebagai bentuk protes.

    “Saya sudah ketemu mbak Vinanda di acara klub motor King di Tirtoyoso. Mbak Vinanda aja bilang tunggu dulu akan kita selesaikan bersama. La ini, pemerintahannya motong, tidak boleh jualan. Kita tidak mau,” katanya. [nm/kun]

  • Desa/Kelurahan di Pamekasan Mulai Urus Berkas Bentuk Koperasi Merah Putih

    Desa/Kelurahan di Pamekasan Mulai Urus Berkas Bentuk Koperasi Merah Putih

    Pamekasan (beritajatim.com) – Sejumlah desa/kelurahan di Pamekasan, mulai mengurus berkas administrasi pembentukan Koperasi Merah Putih, sesuai tindak lanjut dari instruksi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Desa atau Kelurahan Merah Putih, tertanggal 27 Maret 2025. Dijabarkan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    “Sejauh ini baru ada beberapa desa yang sudah melakukan musyawarah pembetukan Koperasi Merah Putih, di antaranya beberapa desa di Kecamatan Pasean, serta beberapa desa lain di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan,” kata Kepala Diskop UKM Naker Pamekasan, Muttaqin, Senin (19/5/2025).

    Sementara beberapa desa lainnya masih proses melengkapi berbagai berkas administrasi sesuai dengan regulasi yang ditentukan. “Dari progres kelengkapan berkas, nanti terbit akta notaris hingga keluar sertifikat yang dikeluarkan Kemenkum HAM, setelah itu baru membentuk Koperasi Merah Putih,” ungkapnya.

    “Memang pembetukan koperasi ini cukup memakan waktu karena harus diadakan musyawarah desa khusus yang melibatkan kepala desa atau lurah bersama perangkat desa, termasuk juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa), kelompok perwakilan masyarakat serta beberapa elemen lainnya,” jelasnya.

    Namun pihaknya tetap yakin dan optimistis jika semua desa/kelurahan di Pamekasan, akan terbentuk koperasi merah putih sesuai waktu yang ditetapkan. “Dari 189 desa/kelurahan di Pamekasan, akan terbentuk koperasi merah putih pada 12 Juli 2025, diluncurkan serentak bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi,” tegasnya.

    Untuk diketahui, terdapat sebanyak 189 desa/kelurahan tersebar di 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, meliputi sebanyak 178 desa, serta sebanyak 11 kelurahan berbeda di wilayah setempat. [pin/kun]

  • Demo Mahasiswa di Sumenep Ricuh, Tuntut Bertemu Bupati Langsung ke Dalam Kantor

    Demo Mahasiswa di Sumenep Ricuh, Tuntut Bertemu Bupati Langsung ke Dalam Kantor

    Sumenep (beritajatim.com) – Aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, pada Senin (19/5/2025) berakhir ricuh setelah para demonstran nekat menerobos masuk ke dalam gedung pemerintahan.

    Aksi yang awalnya berlangsung tertib dengan orasi dan pembentangan poster berubah panas ketika para mahasiswa tiba-tiba berlari menuju pintu masuk Pemkab dan masuk ke dalam kantor. Aksi ini mengejutkan aparat Kepolisian dan Satpol PP yang berjaga, yang langsung mengejar massa ke dalam gedung.

    Mahasiswa terus bergerak hingga ke lantai dua dan menyasar ruangan Bupati serta Wakil Bupati Sumenep. Namun, langkah mereka dicegat aparat Kepolisian. Dalam perdebatan, mahasiswa bersikukuh ingin memastikan kehadiran kepala daerah secara langsung.

    “Kami ingin bertemu langsung dengan Bupati. Kalau memang tidak ada, kami ingin membuktikan langsung ke ruangannya, apakah benar-benar tidak ada di tempat. Kami tidak akan melakukan pengrusakan apapun, Pak Polisi,” teriak Halim, salah satu peserta aksi.

    Namun pihak Kepolisian tidak mengizinkan. Kasat Samapta Polres Sumenep, AKP Taufik Hidayat menegaskan bahwa aksi mahasiswa telah melanggar batas izin.

    “Kalian surat izinnya orasi. Silakan orasi sepuasnya. Kami siap mengamankan. Jangan tiba-tiba masuk ke ruangan Pemkab. Ini tidak boleh. Kantor ini ada tuan rumahnya,” ujarnya.

    Karena mahasiswa menolak untuk turun, aparat terpaksa mengeluarkan mereka secara paksa. Mahasiswa sempat berteriak protes atas tindakan aparat yang dinilai represif.

    Setelah dikeluarkan dari gedung, pintu masuk kantor Pemkab langsung ditutup. Mahasiswa pun kembali berorasi di sisi timur kantor, menyuarakan kekecewaan mereka.

    “Gedung ini dibangun pakai uang rakyat, Pak. Kenapa kami tidak boleh masuk? Kami cuma ingin bertemu Bupati. Kami tidak akan merusak. Bahkan ada yang memukul kami. Apa boleh polisi memukul?” seru salah satu mahasiswa.

    Meski aparat tak menanggapi, mahasiswa tetap bertahan dan meneruskan aksi menunggu kehadiran Bupati atau Wakil Bupati untuk berdialog. [tem/beq]

  • Sebanyak 1.289 KK Terdampak Banjir di Sampang

    Sebanyak 1.289 KK Terdampak Banjir di Sampang

    Jakarta (beritajatim.com) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, banjir dan tanah longsor terjadi di wilayah Jawa Timur. BNPB mencatat banjir yang melanda Kabupaten Sampang, Jawa Timur pada Minggu (18/5/2025) berdampak pada 1.289 KK dan merusak beberapa jembatan serta fasilitas pendidikan.

    “Meski beberapa wilayah mengalami penurunan genangan, pasang air laut menyebabkan peningkatan genangan di titik lain,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Senin (19/5/2025).

    Muhari menambahkan, banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyebabkan 1 orang hilang dan kerusakan pada rumah serta kandang ternak.

    Sementara tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang berdampak pada 11 KK dengan 9 rumah terdampak, 2 rumah rusak sedang, serta 1 jembatan dan 1 akses jalan mengalami kerusakan. “Status siaga darurat telah ditetapkan dan penanganan masih berlangsung,” kata Muhari.

    Dia pun menyatakan, BNPB mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi serta bencana geologi dan sosial yang mungkin terjadi. “Pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan posko darurat, logistik, serta upaya mitigasi di wilayah rawan bencana,” tegas Muhari. [kun]

  • 100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    100 Hari Kerja Dinilai Gagal, Mahasiswa Sumenep Demo Pemkab

    Sumenep (beritajatim.com) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep pada Senin (19/5/2025). Aksi ini digelar sebagai bentuk evaluasi atas 100 hari kerja Bupati Achmad Fauzi dan Wakil Bupati Dewi Khalifah Imam Hasyim yang dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

    Mahasiswa membawa spanduk besar bertuliskan “Evaluasi Kinerja 100 Hari Fauzi Imam”, serta sejumlah poster protes seperti “Kami Tak Butuh Janji, Kami Butuh Bukti”.

    “Ini sudah 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Tapi tidak terlihat perubahan yang baik. Bupati terkesan tidak punya program kerja yang jelas,” ujar salah satu orator, Abd. Halim, dalam orasinya.

    Ia menyoroti bahwa janji-janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat belum ada yang terealisasi. “Keseriusan Pemerintah hanya omong kosong. 100 hari kinerja Bupati – Wakil Bupati tidak membuktikan keseriusan memenuhi janji. Jalan masih banyak yang rusak. Fasilitas di tempat wisata banyak yang rusak. Padahal katanya wisata merupakan program unggulan Sumenep,” tegasnya.

    Mahasiswa juga menuntut agar Bupati dan Wakil Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak memberikan manfaat.

    Beberapa dinas yang disorot adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) karena kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang masih buruk, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) yang dianggap gagal menjalankan tagline “Bismillah Melayani”. AMS menilai pelayanan terhadap pemuda tidak maksimal dan kalender event pariwisata tidak berdampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.

    Mahasiswa juga mendesak agar BUMD seperti PT Sumekar dan PT WUS dibubarkan. “Kami juga meminta BUMD yang tidak memberikan manfaat bagi daerah seperti PT Sumekar dan PT WUS sebaiknya dibubarkan saja, daripada membebani APBD,” kata Halim.

    Aksi unjuk rasa ini berakhir dengan permintaan mahasiswa agar Bupati dan Wakil Bupati menemui mereka secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dan tuntutan yang disampaikan. [tem/beq]

  • Optimalisasi Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo di Desa Kebakalan Porong

    Optimalisasi Ketahanan Pangan Polresta Sidoarjo di Desa Kebakalan Porong

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Menindaklanjuti arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, Bhabinkamtibmas Desa Kebakalan Polsek Porong Polresta Sidoarjo, Aiptu Hariyanto, melaksanakan pengecekan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) di Desa Kebakalan, Kecamatan Porong.

    Kegiatan ini dilaksanakan di lahan milik warga bernama Saudin yang terletak di RT 04 RW 01 Desa Kebakalan. Lahan tersebut digunakan sebagai media tanam buah melon dalam rangka mendukung pelaksanaan P2B sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun sasaran dari kegiatan ini meliputi lahan pekarangan yang dimanfaatkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim, serta pengecekan sarana dan prasarana pendukung yang digunakan untuk menunjang keberhasilan program tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Aiptu Hariyanto memberikan pendampingan dan motivasi kepada warga agar terus semangat dalam mengelola pekarangan sebagai sumber pangan bergizi.

    “Melalui kegiatan ini, kami berharap masyarakat bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Pekarangan rumah bisa dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya dengan budidaya buah melon yang bernilai ekonomis,” ucap Aiptu Hariyanto, Senin (19/5/2025).

    Aiptu Hariyanto menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program P2B merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan ketahanan pangan dari tingkat keluarga hingga nasional. “Kami terus siap mendampingi dan membina para petani demi suksesnya program nasional ini,” terangnya.

    Kegiatan Polisi Cinta Petani ini mendapat sambutan positif dari warga dan diharapkan mampu menjadi contoh nyata pemanfaatan pekarangan rumah dalam mendukung ketahanan pangan masyarakat di wilayah Porong. (isa/ted)

  • Pemkab Sidoarjo Bakal Bangun 11 Ruas Jalan Beton Tahun Ini

    Pemkab Sidoarjo Bakal Bangun 11 Ruas Jalan Beton Tahun Ini

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menargetkan pembangunan 11 ruas jalan beton sepanjang tahun 2025. Salah satu proyek yang sudah berjalan adalah betonisasi jalan Betro–Gedangan dengan panjang 800 meter dan lebar 7 meter. Pembangunan ini ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

    Bupati Sidoarjo H. Subandi turun langsung memantau progres proyek tersebut pada Senin (19/5/2025). Ia mengapresiasi capaian pengerjaan yang telah mencapai 31 persen dalam tiga bulan, melampaui target awal sebesar 12 persen.

    “Melihat progresnya, pembangunan jalan ini sudah bagus. Kita terus awasi bersama, supaya semua sesuai spesifikasi dan target waktu yang telah ditentukan,” kata Subandi.

    Kontrak pengerjaan jalan ini berdurasi enam bulan. Bupati berharap dalam tiga bulan ke depan proyek dapat diselesaikan tepat waktu. “Ini sudah berjalan 3 bulan dengan target 12 persen dan tercapai 31 persen. Mudah-mudahan dalam jangka waktu tiga bulan lagi pengerjaannya dapat selesai,” ujarnya.

    Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono, menyampaikan bahwa betonisasi jalan Betro–Gedangan dimulai dari frontage road Gedangan hingga Desa Ketajen. Saat ini pengerjaan masih pada tahap pemasangan tiang cor penahan tanah di tepi sungai.

    “Setelah itu selesai akan dilakukan pengerjaan betonisasi setebal 60 cm, terdiri dari Lapisan Pondasi Atas (LPA) 30 cm dan rigid beton 30 cm. Tiga bulan lagi inshaallah dapat dicapai dengan baik kalau pekerjaan penahannya selesai semua,” jelas Dwi.

    Sementara itu, 10 proyek jalan beton lainnya masih dalam tahap lelang. Dwi berharap proses lelang bisa selesai dalam empat minggu ke depan sehingga pengerjaan bisa segera dimulai. “Kami targetkan pengerjaan betonisasi rata-rata selesai dalam empat sampai lima bulan. Semoga tidak ada gagal lelang agar waktu enam bulan ke depan dapat kami optimalkan,” katanya. [isa/beq]

  • Kecelakaan Maut KA Malioboro Ekspres di Magetan Diduga Akibat Petugas Palang Pintu Lalai

    Kecelakaan Maut KA Malioboro Ekspres di Magetan Diduga Akibat Petugas Palang Pintu Lalai

    Magetan (beritajatim.com) – Empat orang tewas dan empat lainnya luka berat dalam kecelakaan maut yang melibatkan KA Malioboro Ekspres di perlintasan kereta api Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Senin (19/5/2025). Insiden ini diduga terjadi akibat kelalaian petugas palang pintu yang membuka perlintasan saat kereta tengah melintas.

    Kapolres Magetan, AKBP Erik Bangun Prakasa, menyebut dugaan kuat bahwa kecelakaan dipicu kesalahan manusia. “Diduga ada kelalaian dari petugas penjaga perlintasan. Saat KA Malioboro Ekspres melintas dari Jogja menuju Madiun, pintu perlintasan malah dibuka sehingga masyarakat yang menunggu langsung masuk ke lintasan dan terserempet kereta,” jelasnya.

    Petugas gabungan segera melakukan evakuasi korban ke RSUD dr. Sayidiman Magetan dan RS Angkatan Udara di Lanud Iswahyudi. Proses olah tempat kejadian perkara juga langsung dilakukan menggunakan metode saintifik untuk mengungkap kronologi dan penyebab pasti kejadian.

    Petugas palang pintu kini telah diamankan untuk dimintai keterangan. AKBP Erik menegaskan, pihaknya masih mendalami kemungkinan adanya miskomunikasi atau faktor lain yang menyebabkan kelalaian. “Saat ini kami fokus pada misi kemanusiaan mengevakuasi korban. Soal penyelidikan, Satreskrim Polres Magetan terus bekerja dan akan kami informasikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Meski insiden menimbulkan korban jiwa, operasional perjalanan KA dipastikan tidak terganggu. “Kereta api sudah normal kembali. Evakuasi kendaraan sudah selesai dan perlintasan sudah kami normalkan,” tambahnya.

    Dari keterangan saksi mata, insiden ini bermula ketika palang pintu dalam posisi terbuka dan kendaraan mulai melintasi rel. “Tiba-tiba ada kereta dari arah Jogjakarta lewat, suara benturannya keras sekali. Saya tidak berani mendekat sampai polisi datang,” ujar Dartik, pedagang buah di sekitar lokasi kejadian.

    Pemeriksaan saksi terus dilakukan dan jumlahnya kemungkinan bertambah seiring penyelidikan. Pihak kepolisian juga mengimbau agar prosedur keamanan di setiap perlintasan ditingkatkan agar tragedi serupa tak terulang. [fiq/beq]