Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Meski Raih Tiga Emas di Kejurnas Angkat Besi, PABSI Jatim Akui Belum Puas

    Meski Raih Tiga Emas di Kejurnas Angkat Besi, PABSI Jatim Akui Belum Puas

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengprov Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PABSI) Jawa Timur berhasil meraih tiga medali emas dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Angkat Besi 2025 yang digelar di Yogyakarta pada 13–18 Mei lalu. Namun, Ketua PABSI Jatim, Jeffry Tagore, mengaku belum puas dengan hasil tersebut karena seluruh emas disumbangkan oleh satu atlet saja.

    Luluk, lifter putri andalan Jatim, tampil gemilang dengan total angkatan 170 kg dan berhasil menyabet tiga medali emas sekaligus dinobatkan sebagai The Best Lifter kategori putri senior tahun ini. Capaian itu menjadi penyelamat kontingen Jatim di tengah persaingan ketat antarprovinsi.

    “Sebenarnya kita tidak menurunkan Luluk di Kejurnas karena ia baru saja mengikuti kejuaraan dunia di Peru, tapi karena Amel Candra mendadak cedera, maka Luluk yang menggantikannya dan dia meraih tiga emas sekaligus gelar The Best Lifter putri senior,” ujar Jeffry, Selasa (20/5).

    Selain Luluk, atlet Jatim lainnya juga menyumbangkan medali. Joni Susanto meraih satu perak dengan total angkatan 246 kg, dan Bima Aji menyumbangkan satu perak serta dua perunggu dengan total angkatan 306 kg.

    Meski demikian, Jeffry menegaskan masih belum puas dengan hasil tersebut. Ia berharap medali emas juga bisa diraih oleh atlet-atlet lain, bukan hanya bertumpu pada satu nama.

    “Saya kurang puas dengan hasil Kejurnas karena atlet emas itu diraih oleh satu atlet (Luluk), padahal saya berharap atlet Jatim lainnya juga dapat emas,” ungkapnya.

    Sebagai tindak lanjut, PABSI Jatim akan segera melakukan evaluasi menyeluruh untuk mempersiapkan tim terbaik menghadapi ajang Seleksi Nasional (Seleknas) SEA Games yang rencananya digelar di Jakarta pada September 2025.

    “Jadi ajang Kejurnas itu merupakan pemanasan sebelum turun di Seleknas dan kita akan mempersiapkan atlet terbaik,” pungkas Jeffry. [way/beq]

  • Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anggap PHK Honorer Hal Lumrah

    Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anggap PHK Honorer Hal Lumrah

    Blitar (beritajatim.com) – Di tengah kemarahan DPRD Kota Blitar, Mantan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar pun angkat bicara soal pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga harian lepas atau honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Blitar.

    Menurut Samanhudi tersebut, PHK kepada honorer merupakan hal yang lumrah.Sebagai pencetus program perekrutan outsourcing di lingkup Pemerintahan Kota Blitar, Samanhudi menganggap putus hubungan kerja atau PHK adalah hal yang wajar.

    “Saya kira hal lumrah dan wajar dalam bekerja. PHK bisa dilakukan setiap waktu oleh si pemberi kerja. Dengan syarat ada klausul penyebab. Contohnya penyegaran tenaga. Kan tak masalah,” kata Samanhudi, Selasa (20/5/2025).

    Samanhudi berpendapat bahwa PHK tenaga honorer yang statusnya outsourcing tersebut memang menjadi wewenang perusahaan yang mempekerjakannya. Sehingga perusahaan yang mempekerjakan memiliki hak untuk merekrut dan memberhentikannya setiap saat.

    “PHK itu berada di tangan perusahaan. Dinamika bekerja siap direkrut siap pula diberhentikan. Apalagi perusahaan juga punya aturan sendiri,” imbuhnya.

    Wali Kota Blitar 2 periode itu pun menceritakan, sebenarnya soal PHK tenaga honorer berstatus outsourcing sudah bukan hal rahasia lagi. Ketika dirinya menjadi kepala daerah juga kerap menerima kabar ada pekerja yang di-PHK, karena kinerjanya tidak sesuai dengan harapan.

    “Perekrutan tenaga outsourcing kan pertama ada pada masa pemerintahan saya. Saya paham benar. Apalagi kan ada perjanjiannya sebelum bekerja,” katanya.

    Samanhudi pun mengulik sejarah kalam pasca Pilkada 2020 lalu. Saat itu jumlah tenaga outsourcing yang di-PHK bukan puluhan malah ratusan. Jumlah yang diberhentikan mencapai 465 orang.

    Di antaranya di Dinas Lingkungan Hidup 161 dari 295 orang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 32 dari 45 orang, Dinas Perhubungan 26 dari 38 orang, Dinas Pemuda dan Olahraga 16 dari 31 orang. Ada pula Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40 dari 50 orang, Bagian Umum 10 dari 55 orang dan Satpol PP 180 dari 273 orang.

    “Lha tahun ini kabarnya hanya puluhan. Pada 2020 lalu malah adem ayem, tidak seramai tahun ini. Ada apa ini,” keluhnya.

    Saat ini permasalahan PHK sudah sampai di telinga Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin. Samanhudi pun yakin Wali Kota Blitar akan bersikap bijak dalam mengatasi masalah ini.

    “Semua punya tugas masing-masing. Dewan dan wali kota kan juga mitra. Mudah-mudahan tak sampai larut masalah.outsourcing,” pungkasnya.

    Sebelumnya Komisi 2 DPRD Kota Blitar meradang saat mengetahui adanya PHK tenaga honorer di dua dinas tersebut. DPRD Kota Blitar pun meminta agar PHK tersebut dibatalkan.

    “Dari DPRD Kota Blitar merekomendasikan tidak ada PHK, tidak boleh dilakukan PHK,” ungkap Nuhan Eko Wahyudi, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Blitar, Senin (19/5/2025).

    Secara garis besar, DPRD Kota Blitar meminta agar PHK yang sudah terjadi dibatalkan. DPRD Kota Blitar pun telah memanggil kedua dinas tersebut untuk menindaklanjuti rekomendasi pembatalan PHK.

    DPRD Kota Blitar pun berjanji tidak akan tinggal diam jika PHK ini tetap dilangsungkan dan tidak dibatalkan. Panitia Khusus (Pansus) pun akan dibentuk DPRD Kota Blitar jika PHK terhadap 26 honorer tersebut tetap berjalan.

    “Kita tidak akan tinggal diam. Ini seburuk-buruk kemungkinan ya tapi mudah-mudahan tidak, kalau itu nanti tetap dilakukan PHK kita akan buat Pansus,” ujarnya. [owi/beq]

  • Ratusan Pengemudi Ojol Bakar Ban di Depan Kantor Pemkab Jember

    Ratusan Pengemudi Ojol Bakar Ban di Depan Kantor Pemkab Jember

    Jember (beritajatim.com) – Ratusan orang pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Jember Online Bersatu (FKJOB) berunjuk rasa dan membakar ban di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, di Jalan Sudarman, Selasa (20/5/2025).

    Mereka menuntut kenaikan tarif layanan penumpang roda dua. Hal ini dikarenakan tarif yang berlaku saat ini adalah tarif yang ditetapkan pada 2022, sebagaimana terlampir dalam lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan No KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi

    “Padahal sudah tiga tahun berlalu, dan sudah mengalami tiga kali kenaikan upah minimum regional dengan total 16,7 persen. Selain itu kami menuntut ada ruang regulasi yang disediakan oleh pemerintah untuk meninjau kembali ketentuan kenaikan tarif penggunaan sepeda motor,” kata Eko Prihastomo, salah satu pengemudi ojek.

    Mereka juga menuntut Kementerian Perhubungan menerbitkan regulasi makanan dan barang roda dua. “Selama ini ketiadaan regulasi dimanfaatkan oleh aplikator untuk membuat program program dengan tarif yang sangat tidak manusiawi bahkan cenderung eksploitasi,” kata Eko.

    Mereka juga mendesak adanya ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus roda empat. Selama ini Peraturan Menteri Perhubungan Nomir 118 Tahun 2018 tentang Angkutan Sewa Khusus, dan surat keputusan gubernur tiap-tiap daerah belum mengatur besaran potongan aplikasi,

    “Ini membuat aplikator bebas sesuka hati melakukan pemotongan terhadap tarif yang diperoleh oleh pengemudi. Oleh karena itu kami melihat perlu segera dibuat ketentuan mengenai besaran potongan aplikasi pada angkutan sewa khusus,” kata Eko.

    Terakhir, para pengemudi ojol mendesak kehadiran Undang-Undang Transportasi Online di Indonesia.

    “Permasalahan tranportasi online di Indonesia tersebar di berbagai Kementerian, mulai dari ketentuan tarif, hubungan driver dengan aplikator apakah kemitraan atau ketenagakerjaan, perizinan, pembatasan quota kendaraan, transparansi struktur biaya, Jaminan sosial, pemberian subsidi BBM, tata kelola pemerintah daerah dan lain-lain. Agar semua permasalahan tersebut memiliki pijakan hukum yang kuat maka diperlukan satu UU khusus yang mengatur tranportasi online di Indonesia,” kata Eko. [wir]

  • Perempuan Lansia Hanyut di Sungai Ngawi Ditemukan Meninggal

    Perempuan Lansia Hanyut di Sungai Ngawi Ditemukan Meninggal

    Ngawi (beritajatim.com) – Setelah dua hari pencarian intensif oleh tim SAR gabungan, seorang perempuan lanjut usia (lansia) berusia 64 tahun yang hanyut di aliran sungai wilayah Ngawi, Jawa Timur, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban bernama Parni, warga Desa Sawo, Kecamatan Karangjati, dilaporkan hilang pada Sabtu, (17/5/2025) sore, usai pulang dari sawah dan diduga terseret arus banjir.

    Jasad Parni ditemukan oleh petugas pada Senin, (19/5/2025), sekitar pukul 10.15 WIB, dalam kondisi mengambang dan tersangkut di rumpun bambu di aliran Sungai Desa Danguk, Kecamatan Karangjati, sekitar tujuh kilometer dari titik awal korban dikabarkan hanyut.

    Anak perempuan korban, Muryani (35), seorang ibu rumah tangga yang juga warga Desa Sawo, menangis histeris hingga pingsan saat mengetahui ibunya telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa.

    Muryani, 35 tahun, ibu rumah tangga warga Desa Sawo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, ini, menangis histeris saat mendengar kabar ibunya telah ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia oleh tim SAR gabungan yang melakukan pencarian.

    Menurut Novix Heryadi, petugas Unit Siaga SAR Basarnas Bojonegoro, proses pencarian dilakukan dengan menyusuri sepanjang aliran sungai hingga akhirnya menemukan jasad korban.

    “Tadi kita temukan mengambang di sungai, kita evakuasi, kita bawa pulang untuk diidentifikasi, jaraknya 7 kilometer,” ujar Novix.

    Usai dievakuasi, jenazah Parni langsung dibawa ke rumah duka menggunakan mobil ambulans. Petugas kepolisian juga langsung melakukan visum di lokasi. Hasilnya memastikan korban meninggal akibat hanyut terbawa arus sungai. [fiq/beq]

  • Drainase Rusak di Kebraon Picu Banjir, DPRD Surabaya Turun Tangan

    Drainase Rusak di Kebraon Picu Banjir, DPRD Surabaya Turun Tangan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, angkat bicara terkait persoalan banjir yang terus menghantui warga Kebraon. Alif menuntut campur tangan serius dari pemerintah kota (Pemkot) Surabaya dan pihak pengembang untuk memperbaiki sistem drainase yang rusak.

    Menurut Alif, banjir yang kerap terjadi di kawasan Ruko Kartika Niaga disebabkan oleh kerusakan saluran yang hingga kini belum diperbaiki. Dia menilai kondisi ini sudah mengganggu aktivitas warga dan menuntut solusi konkret dari dinas terkait.

    “Saluran di wilayah Ruko Kartika Niaga sudah rusak sehingga perlu perhatian untuk segera diperbaiki agar memperlancar aliran air,” ujar Alif saat reses di RW 12 Kebraon, Selasa (20/5/2025).

    Tak hanya di ruko, warga juga mengeluhkan banjir di kawasan perumahan blok GA dan GB. Ketua RT 6 RW 12, Yuli, menyarankan perlunya pembangunan saluran penghubung antarblok agar air tidak terjebak dan terus menggenang.

    “Perlunya crossing saluran dari blok GB ke blok GA agar aliran air tetap mengalir, tidak hanya berputar di blok tersebut,” terang Yuli.

    Menanggapi hal itu, Alif menyatakan bahwa Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya serta pihak pengembang tidak boleh lepas tangan. Dia menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

    “Tentu ini perlu sorotan dari Dinas DSDABM dan pihak developer. Kita akan kawal dan minta tindak lanjutnya agar warga tidak terus dirugikan oleh banjir yang harusnya bisa dicegah dengan infrastruktur yang baik,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

    Alif juga mengingatkan bahwa persoalan banjir bukan hanya soal teknis, tetapi juga keadilan pembangunan. Menurutnya, pemkot harus adil dalam menyalurkan anggaran perbaikan infrastruktur, termasuk untuk kawasan pinggiran seperti Kebraon.

    “Pemkot harus lebih adil dalam membagi anggaran infrastruktur. Jangan hanya kawasan elit yang diperhatikan, wilayah seperti Kebraon juga punya hak yang sama untuk bebas dari banjir,” pungkasnya. [asg/but]

  • Ribuan Driver Ojol Demo Tuntut Potongan Aplikasi Turun, Ini Kata Kadishub Jatim

    Ribuan Driver Ojol Demo Tuntut Potongan Aplikasi Turun, Ini Kata Kadishub Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Massa aksi yang tergabung dalam Frontal Jatim (Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal Jawa Timur) mulai bergerak dari kawasan Frontage Ahmad Yani Surabaya, Selasa (20/5/2025).

    Para peserta aksi sempat berhenti di depan Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur (Dishub Jatim) dan lanjut ke depan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim untuk berorasi dan membakar ban, setelah diberi pengertian oleh anggota Polri yang mengamankan di lokasi mereka pun mau memadamkan ban yang dibakar tersebut.

    Demo hari ini diikuti sekitar 6.000 pengemudi ojol dari berbagai daerah Jatim. Ada tiga mobil komando yang dikerahkan dengan dikawal oleh petugas kepolisian untuk mendatangi sejumlah titik, termasuk Kantor Diskominfo Jatim, Mapolda Jatim, Kantor Gubernur Jatim, Gedung Negara Grahadi, dan Kantor DPRD Jatim dengan lima tuntutan yakni :

    1. Mutlak turunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen 2. Naikkan tarif pengantaran penumpang

    3. Segera terbitkan regulasi pengantaran makanan dan barang

    4. Tentukan tarif bersih yang diterima mitra

    5. Mendesak pemerintah untuk segera terbitkan UU Transportasi Online Indonesia.

    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Nyono mengatakan, bahwa memang ada pelanggaran tarif yang dilakukan oleh pihak aplikator transportasi online. Hal inilah yang menjadi penyebab para driver ojek online (ojol) dan taksi online (taksol) menggelar aksi unjuk rasa hari ini.

    “Persoalannya itu ada pelanggaran tarif yang dilakukan beberapa aplikator, di situ ada bukti-buktinya. Tarifnya itu diturunkan, potongannya juga tinggi,” ujarnya saat dikonfirmasi.

    Padahal, kata Nyono, sebenarnya sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jatim mengenai penetapan tarif transportasi online. Untuk roda empat, batas bawahnya Rp 3.800 per kilometer (km), batas atasnya Rp 6.500 per km. Sedangkan, untuk roda dua batas bawahnya Rp 2.000 per km dan batas atasnya Rp 2.500 per km.

    “Nanti kita (dorong) kembalikan sesuai SK Gubernur,” tegas Nyono.

    Nyono menyampaikan, bahwa pihaknya hanya bisa mendesak aplikator untuk mentaati SK Gubernur Jatim terkait penyesuaian tarif transportasi online. Pasalnya, Dishub Jatim mengakui kalau tidak dapat memberikan sanksi.

    “Kalau sanksi, saya tidak bisa. Itu kewenangan pusat, ada surat Dirjen yang dilimpahkan ke gubernur. Kalau saya mengatur masalah tarif,” kata Nyono.

    “Sementara di SK Gubernur belum ada sanksi. Sebenarnya, sanksi itu yang bisa menutup itu yang memberikan rekomendasi aplikator. Siapa yang memberi rekomendasi itu. Kalau pemblokiran frekuensi kewenangan Komdigi, di daerah harusnya Kominfo dong,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Lita Machfud Arifin Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Pelajar Surabaya Lewat Sosialisasi Empat Pilar

    Lita Machfud Arifin Tanamkan Nilai Kebangsaan kepada Pelajar Surabaya Lewat Sosialisasi Empat Pilar

    Surabaya (beritajatim.com) — Komitmen memperkuat karakter kebangsaan di kalangan generasi muda terus digaungkan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Lita Machfud Arifin. Terbaru, ia menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama para pelajar SMK Unitomo Surabaya, Minggu, 18 Mei 2025.

    Acara yang berlangsung di aula kampus tersebut mengusung tema “Meneguhkan Semangat Kebangsaan di Kalangan Generasi Muda”. Melalui kegiatan ini, Lita menanamkan pentingnya pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

    “Pelajar hari ini adalah pemimpin masa depan. Jika sejak dini kita kuatkan karakter kebangsaan mereka, maka Indonesia akan tetap kokoh dalam menghadapi tantangan zaman,” tegas Lita di hadapan ratusan siswa.

    Selain itu, Lita juga mengingatkan para siswa tentang pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Ia menilai, perkembangan teknologi yang pesat harus dibarengi dengan ketahanan ideologi agar generasi muda tidak mudah terpengaruh paham-paham yang bertentangan dengan semangat nasionalisme.

    Acara ini berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para siswa yang hadir. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari isu radikalisme, perpecahan sosial, hingga tantangan moral yang dihadapi generasi muda saat ini.

    “Pancasila tidak boleh hanya menjadi hiasan di dinding kelas, tetapi harus hidup dalam tindakan kita sehari-hari,” tegas Lita

    Sebagai penutup kegiatan, para pelajar bersama Lita Machfud Arifin mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengamalkan nilai-nilai Empat Pilar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

    “Deklarasi ini menjadi simbol semangat dalam menjaga keutuhan Indonesia,” tandas Lita.

    Lita Machfud Arifin merupakan anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dapil Jawa Timur I yang meliputi Surabaya dan Sidoarjo. Ia dikenal aktif dalam kegiatan sosial, pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Melalui berbagai program sosialisasi Empat Pilar, Lita konsisten membangun karakter kebangsaan dari tingkat akar rumput di Jawa Timur. [asg/beq]

  • Kesaksian Pedagang Soal 7 Motor Tertabrak KA Malioboro Ekspres di Magetan: Suara Benturannya Keras Sekali

    Kesaksian Pedagang Soal 7 Motor Tertabrak KA Malioboro Ekspres di Magetan: Suara Benturannya Keras Sekali

    Magetan (beritajatim.com) – Insiden tragis terjadi di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 08, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin (19/5/2025) sekitar pukul 12.49 WIB. Sebanyak tujuh sepeda motor tertabrak Kereta Api (KA) Malioboro Ekspres yang melaju dari arah barat ke timur (Purwakarta-Malang)

    Saksi mata bernama Devi (45), pedagang siomay yang berjualan sekitar 70 meter dari lokasi kejadian, menyaksikan langsung detik-detik insiden tersebut. Dia menyebut, sebelum kejadian, palang pintu sempat ditutup untuk memberi jalan bagi KA Matarmaja relasi Malang–Jakarta yang melintas terlebih dahulu. Setelah kereta itu melintas, palang pintu kembali terbuka, membuat antrean kendaraan mulai melaju ke atas rel.

    “Nah, setelah pintu perlintasan itu terbuka, kendaraan yang antre ini masuk ke jalur rel. Saat itu juga melintas KA Malioboro Express melintas dari arah barat ke timur (arah Yogyakarta ke arah Madiun) dan beberapa kendaraan ini tertabrak kereta itu. Suara benturannya keras sekali. Saya sampai kaget kok bisa kejadian seperti ini,” kata Devi.

    Devi mengaku panik dan segera menghampiri lokasi kejadian. Ia melihat kondisi korban yang tergeletak di sekitar rel, beberapa dalam kondisi tak sadarkan diri. Tujuh sepeda motor tampak ringsek akibat benturan keras dengan lokomotif.

    “Saya lihat mendekat. Ada yang sudah tidak sadar, saya gak tahu apakah meninggal dunia atau bagaimana kejadiannya. Ada juga yang masih sadar saat itu,” tambahnya.

    Menurut Devi, beberapa saat kemudian ambulans dan petugas medis tiba di lokasi. Setelah evakuasi selesai, dia mengetahui bahwa empat orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Polisi menutup jalan sekitar JPL 08 hingga sekitar pukul 16.00 WIB untuk keperluan olah TKP dan evakuasi.

    “Nah, setelah evakuasi saya baru tahu kalau ada empat orang yang meninggal dunia. Banyak ambulans kemarin. Jalan sampai ditutup polisi. Mulai setelah kejadian sampai sekitar pukul 16.00 WIB,” terang Devi.

    Devi yang biasa berjualan di sekitar perlintasan mengungkapkan bahwa biasanya operasional palang pintu berjalan tertib dan tidak pernah ada insiden serupa sebelumnya. “Ya biasanya tertib, tidak pernah ada kejadian terlambat ditutup atau ada yang menyerobot. Dulu semua tertib. Saya tidak menyangka kalau sampai kejadian seperti itu,” ujarnya.

    Kesaksian serupa juga disampaikan oleh Sudarti, pedagang buah yang tokonya tepat di seberang perlintasan. Ia menyebut palang pintu terbuka usai KA dari arah Malang ke Yogyakarta lewat, namun ternyata KA dari arah berlawanan langsung melaju dan menabrak kendaraan yang sudah berada di atas rel.

    “Pas kereta dari arah timur ke barat (Malang ke Yogyakarta) sudah lewat, palang pintu terbuka. Kendaraan yang sudah menunggu itu ya langsung masuk jalur KA. Nah ternyata ada kereta lewat lagi. Saya denger suara keras banget benturannya,” ujar Sudarti.

    Sudarti dan suaminya memilih tidak mendekat ke lokasi karena takut, meski suara benturan terdengar jelas hingga tokonya.

    “Jadi saya gak tahu seperti apa kondisi korban saat itu. Yang jelas memang suaranya keras sekali,” imbuhnya.

    Hingga berita ini diturunkan, petugas Polres Magetan masih menyelidiki insiden tersebut. Petugas palang pintu yang bertugas saat kejadian, Agus Supriyanto (49), warga Desa Lebak Ayu, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, telah diamankan dan sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. [fiq/beq]

  • DPRD Bangkalan Pertanyakan Validitas Data BPS

    DPRD Bangkalan Pertanyakan Validitas Data BPS

    Bangkalan (beritajatim.com) – Komisi I DPRD Bangkalan menyoroti validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kepentingan dasar pengambilan kebijakan daerah. Sekretaris Komisi I DPRD Bangkalan, Nur Hakim, menyampaikan bahwa rapat itu dilatarbelakangi oleh pentingnya data yang disajikan BPS agar sesuai dengan Undang-Undang serta akurat dan bebas dari manipulasi.

    “Kita mempertanyakan variabel-variabel yang menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bangkalan masih rendah, angka kemiskinan tinggi, serta persoalan angkatan kerja yang stagnan. Ini semua berkaitan erat dengan data yang disajikan oleh BPS,” terangnya, Selasa (20/5/2025).

    Tidak hanya itu, Politisi PDIP tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antara BPS dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Tenaga Kerja dan Dinas UMKM dalam pengumpulan data ketenagakerjaan. Menurutnya, OPD di Bangkalan dinilai kurang peduli terhadap pembaruan data statistik, sehingga berdampak pada kualitas data yang disajikan.

    “Pemkab dan OPD tidak pernah update data. Kami harap ke depan, terutama Dinas Kominfo dapat aktif dalam memperbarui data secara rutin,” imbuhnya.

    Selain itu, BPS juga menyampaikan sejumlah kendala dalam pelaksanaan survei dan sensus, termasuk tekanan dari kepentingan lokal serta keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten.

    Hakim juga mengkritik data ketenagakerjaan yang stagnan antara tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan tidak adanya perubahan signifikan. Ia menduga adanya kesalahan dalam pendataan, karena angka pengangguran seharusnya mencerminkan kondisi lapangan yang dinamis. Pihaknya juga menegaskan komitmennya untuk mendukung Pemkab Bangkalan dalam menyusun kebijakan berbasis data yang valid.

    “Harapan kami semua kebijakan pemerintah daerah tidak meleset dari kebutuhan riil masyarakat. Untuk itu, data yang digunakan harus benar-benar mencerminkan kondisi lapangan,” pungkasnya. [sar/aje]

  • Nekat Seberangi Sungai Deras, Buruh Tani di Ponorogo Hanyut

    Nekat Seberangi Sungai Deras, Buruh Tani di Ponorogo Hanyut

    Ponorogo (beritajatim.com) – Seorang buruh tani di Ponorogo bernama Bani (60), warga Dusun Keling, Desa Pengkol, Kecamatan Kauman, dilaporkan hanyut terbawa arus Sungai Keling pada Selasa (20/5/2025) siang. Peristiwa nahas ini terjadi sekitar pukul 11.00 WIB, saat korban hendak pulang dari sawah dengan menyeberangi sungai yang sedang berarus deras.

    “Tahu-tahu sudah di tengah sungai, berenang. Dari pulang kerja garuk,” ungkap Gianti, anak korban yang menjadi saksi mata.

    Menurut Gianti, ayahnya memang kerap menyeberangi sungai untuk mempersingkat jarak pulang ke rumah, alih-alih memutar lewat jalan darat sejauh lebih dari satu kilometer. Namun siang itu, arus Sungai Keling sedang tinggi dan deras akibat hujan di wilayah hulu.

    Awalnya Bani sempat terlihat masih sanggup berenang, tetapi saat hampir mencapai tepi sungai, tubuhnya terseret kembali ke tengah arus dan akhirnya menghilang sekitar 30 meter dari lokasi awal.

    Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo segera melakukan penyisiran manual di sepanjang aliran sungai. Pencarian korban masih berlangsung dan menunggu kedatangan tim dari Basarnas Trenggalek.

    “Kami sedang melakukan penyisiran manual sambil menunggu bantuan dari Basarnas Trenggalek,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Ponorogo, Agung Prasetyo.

    BPBD Ponorogo mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri menyeberangi sungai saat debit air tinggi, demi menghindari kejadian serupa. [end/beq]