Category: Beritajatim.com

  • HJKS ke-732, Cak YeBe Sebut Minimnya Keberanian dan Konsistensi Pemimpin Surabaya Wujudkan Perubahan

    HJKS ke-732, Cak YeBe Sebut Minimnya Keberanian dan Konsistensi Pemimpin Surabaya Wujudkan Perubahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau akrab disapa Cak YeBe menilai peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732 seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan sekadar seremoni. Dia menyebut masih minimnya keberanian dan konsistensi para pemimpin Surabaya dalam menjalankan perubahan nyata bagi masa depan kota.

    Cak YeBe menggarisbawahi bahwa tidak cukup hanya mengandalkan grand design atau program indah di atas kertas. Menurutnya, perubahan besar membutuhkan satu sikap fundamental yaitu keberanian.

    “Intinya adalah, sekuat dan sebagus apa grand design yang dibuat untuk kota kita tercinta, semua berawal dari keberanian. Teko wani, wani berubah opo gak? Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani, wes iku ae,” tegas politisi Partai Gerindra itu saat ditemui di gedung DPRD Surabaya, Kamis (22/5/2025).

    Cak YeBe mengkritik kecenderungan banyak pihak yang hanya gemar berbicara soal gagasan besar, tetapi minim implementasi di lapangan. Menurutnya, perubahan tak akan pernah terjadi jika seluruh elemen kota tak bergerak bersama.

    “Tidak perlu beretorika dengan program-program dan gagasan indah tapi tidak ada keberanian dari semuanya untuk menjalankan dan merubah,” ujarnya.

    Dalam pandangannya, tanggung jawab untuk membawa Surabaya ke arah yang lebih baik tidak hanya terletak pada pundak eksekutif dan legislatif. Tetapi, melibatkan seluruh komponen masyarakat.

    “Semuanya ya dari warganya, dari segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, dari para akademisi, dari pelaku usaha, dari eksekutif dan legislatif, serta dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan termasuk dari rekan-rekan media,” papar Cak YeBe.

    Cak YeBe juga menyebut pentingnya keteladanan dari para pemimpin kota Surabaya. Menurutnya, pemimpin harus mampu menjadi panutan dan konsisten dalam menjalankan kebijakan yang sudah dirancang.

    “Karenanya, poro pemimpin yang ada di Suroboyo harus bisa memberikan contoh sikap yang benar kepada warganya. Termasuk konsistensi dalam mengaktualisasikan program di tengah masyarakat,” katanya.

    “Karena hal ini menjadi salah satu wujud kepastian harapan atau garansi bagi warga kota bahwa Surabaya benar akan menjadi lebih baik,” tambahnya.

    Dalam konteks kolaborasi, Cak YeBe menyentil pernyataan Wali Kota Surabaya yang kerap menyampaikan bahwa membangun kota tidak bisa dilakukan sendirian, melainkan butuh sinergi. Namun dia mempertanyakan realisasi pernyataan itu di lapangan.

    “Poin pentingnya adalah bahwa kita sering mendengar statement Wali Kota bahwa membangun Surabaya tidak bisa dilakukan sendiri. Namun membutuhkan kolaborasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif, maka konsistensi statement ini harus bisa diaktualisasikan secara konkret, bukan sebatas ucapan namun realitanya lemah di lapangan,” tegasnya.

    Oleh karena itu, Cak YeBe mengajak seluruh elemen kota Surabaya untuk tidak lagi sekadar merayakan ulang tahun Surabaya dengan seremoni. Sebaliknya, momentum HJKS seharusnya menjadi bahan evaluasi sejauh mana Surabaya benar-benar bergerak menuju perubahan.

    “Arek Suroboyo Wani. Gaspol pantang kendor rek,” tandas Cak YeBe. [asg/ian]

  • Hendak Transaksi Sabu 2,40 Gram, Kuli Bangunan di Mojokerto Digelandang

    Hendak Transaksi Sabu 2,40 Gram, Kuli Bangunan di Mojokerto Digelandang

    Mojokerto (beeitajatim.com)– Anggota Satresnarkoba Polres Mojokerto berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu. Seorang tersangka berinisial Candra Irawan alias Kurong (24) berhasil diamankan saat diduga hendak melakukan transaksi narkoba di rumahnya.

    Tersangka diduga hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Dusun Jeruk Kidul, Desa Banjarsari, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dari tangan kuli bangunan tersebut, petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 2,40 gram.

    Kasat Resnarkoba Polres Mojokerto, IPTU Eriek Triyasworo mengatakan, penangkapan tersangka dilakukan pada, Selasa (20/5/2025) sekira pukul 11.30 WIB. “Dari hasil penggeledahan, kami menemukan empat plastik klip berisi sabu seberat total 2,40 gram,” ungkapnya, Kamis (22/5/2025).

    Barang bukti yang diamankan dari tersangka antara lain, empat plastik klip berisi sabu dengan berat masing-masing 0,42 gram, 0,40 gram, 0,50 gram, dan 1,08 gram dengan total 2,40 gram. Satu buah kotak bekas bungkus korek api, satu buah korek api warna hijau dan satu skrop plastik putih.

    “Barang bukti tersebut kami sita bersama sejumlah alat pendukung, termasuk handphone merk Realme warna hitam dan sepeda motor Honda Supra Fit nopol S 2319 RB warna merah silver milik tersangka. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut diperoleh dari seseorang berinisial R,” ungkapnya.

    R, masih kata Kasat, saat ini telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Satresnarkoba Polres Mojokerto. Masih kata Kasat, R diketahui pria berdomisili di wilayah Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Saat ini, proses penyidikan masih terus dilanjutkan untuk mengungkap jaringan pemasok lainnya.

    “Kami juga terus mengejar R yang saat ini dalam status DPO. Tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang–undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” tegasnya. [tin/ian]

  • Bukan Sekedar Pembinaan, Napi Lapas Blitar Mampu Hasilkan 1 Ton Padi

    Bukan Sekedar Pembinaan, Napi Lapas Blitar Mampu Hasilkan 1 Ton Padi

    Blitar (beritajatim.com) – Di Tengah keterbatasan gerak, narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2 B Blitar menolak menyerah untuk tidak berkarya. Dengan memanfaatkan lahan sempit para narapidana tersebut kini justru sukses bertani.

    Dari lahan 400 meter persegi yang ada bagian gang Lapas Kelas 2 B Blitar, para narapidana tersebut mampu menghasilkan 3 kuintal sawi untuk sekali panen. Selain itu para narapidana tersebut juga mampu mengelola sawah yang merupakan milik Lapas Kelas 2 B Blitar.

    Total hasil panen padi yang dikelola narapidana bersama warga sekitar itu pun mampu mencapai 1 ton gabah. Ini menunjukkan bahwa para narapidana bisa berkarya dan mampu mendukung program pemerintah soal ketahanan pangan.

    “Adapun panen ini untuk mewujudkan ketahanan pangan sesuai dengan perintah presiden dan menteri dengan akselerasinya jadi setiap lahan yang dibiarkan harus kita manfaatkan,” kata Kepala Lapas Kelas 2 B Blitar, Romi Novitrion, Kamis (22/05/2025).

    Hasil panen padi dan sawi dari para narapidana ini pun akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lapas Kelas 2 B Blitar. Selain itu sisa hasil panen akan dijual untuk membantu pemenuhan kebutuhan beras dan sayuran masyarakat Kota Blitar.

    “Jadi sesuai dengan perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) hasil dari warga binaan seperti sawi ini 5 persen harus masuk ke dapur,” imbuhnya.

    Selain sektor pertanian, para narapidana ini juga melakukan pembudidayaan ikan nila dan lele. Total ada sekitar 2 ribu ekor ikan nila dan lele yang diternakkan oleh narapidana. Hasilnya nanti tentu akan digunakan untuk pemenuhan makan narapidana serta dijual.

    “Nanti hasil ikan nila dan lele itu akan kita kirim ke dapur,” tegasnya. (owi/ian)

  • Polisi Cinta Petani Desa Jiken Apresiasi Lahan Sawah Padi Wujudkan Ketahanan Pangan

    Polisi Cinta Petani Desa Jiken Apresiasi Lahan Sawah Padi Wujudkan Ketahanan Pangan

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepedulian terhadap ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim terus diwujudkan melalui berbagai aksi nyata kehadiran Polisi di lokasi lahan pekarangan bergizi.

    Sesuai arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing, pada Kamis (22/5/2025), Bhabinkamtibmas Desa Jiken Polsek Tulangan, Aiptu M. Subandik, melakukan pengecekan langsung ke lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) milik warga di RT 05 RW 03, Desa Jiken, Kecamatan Tulangan.

    Lahan yang ditanami padi milik Buasim ini menjadi bagian dari upaya pemanfaatan pekarangan warga untuk mendukung program ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kunjungannya, Aiptu M. Subandik tidak hanya meninjau kondisi tanaman, tetapi juga aktif berdiskusi dan berkoordinasi dengan pemilik lahan dan warga sekitar terkait berbagai kendala yang dihadapi di sektor pertanian pekarangan.

    “Kami mencatat beberapa kendala yang dihadapi, seperti pengairan dan kesuburan tanah, serta berupaya mencarikan solusi bersama warga. Ini adalah bagian dari peran Polri dalam mencintai dan mendukung petani,” ujar Aiptu Subandik.

    Langkah ini merupakan bagian dari dukungan Polsek Tulangan terhadap program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) yang digagas untuk memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan lahan sempit menjadi produktif, sekaligus menjawab tantangan ketahanan pangan di tingkat lokal.

    Kegiatan ini disambut positif oleh masyarakat Desa Jiken. Dengan pendampingan langsung dari Bhabinkamtibmas, warga merasa terbantu dan lebih termotivasi untuk mengelola lahan pekarangan mereka dengan lebih maksimal.

    “Kami berharap kehadiran Polri bukan hanya dalam menjaga keamanan, tapi juga mendampingi masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk pertanian,” tutup Aiptu Subandik.

    Dengan adanya sinergi antara aparat keamanan dan warga, Desa Jiken diharapkan dapat menjadi contoh dalam mewujudkan pekarangan produktif yang mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan berbasis komunitas. (isa/ian)

  • Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Permintaan Audit PT Sumekar, Inspektorat Sumenep Bentuk Tim Khusus

    Sumenep (beritajatim.com) – Inspektorat Kabupaten Sumenep tengah menyiapkan tim untuk mengaudit PT Sumekar, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep.

    “Kami akan membentuk tim untuk audit PT Sumekar. Insya Allah minggu ini tim akan terbentuk,” kata Plt Inspektur Inspektorat Sumenep, Nurul Jamil, Kamis (22/05/2025).

    Keuangan PT Sumekar dinilai tidak sehat karena mempunyai tunggakan gaji karyawan sebesar Rp 3 milyar lebih. Gaji karyawan yang tidak dibayar itu rata-rata 22-24 bulan.

    Karena itu, Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar selaku pembina BUMD di Sumenep mengirimkan surat permohonan ke Inspektorat agar melakukan audit menyeluruh terhadap PT Sumekar.

    “Sebenarnya kalau menurut saya bukan audit ya, tapi lebih tepat disebut review. Nanti akan kami review semuanya, mulai tata kelola perusahaannya hingga keuangannya. Mengapa kok sampai menunggak gaji karyawan berbulan-bulan,” papar Nurul Jamil.

    PT Sumekar merupakan salah satu BUMD Sumenep yang mempunyai bidang usaha mengelola pelayaran. Perusahaan ini menjadi operator Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang melayani rute Pelabuhan Kalianget – Pulau Kangean. (tem/ian)

  • DPRD Minta Pemkot Kaji Ulang Lokasi RSUD Surabaya Selatan

    DPRD Minta Pemkot Kaji Ulang Lokasi RSUD Surabaya Selatan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Alif Iman Waluyo, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengkaji ulang rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Selatan yang akan dibangun di lapangan sepak bola Karangpilang. Menurutnya, lahan tersebut bukanlah pilihan terbaik karena berbagai pertimbangan teknis dan sosial.

    “Saya sarankan Pemkot Surabaya untuk mengkaji ulang lokasi rencana pembangunan RS Surabaya Selatan dengan berbagai pertimbangan baik teknis maupun sosial,” tegas Alif, Kamis (22/5/2025).

    Alif menegaskan tidak menolak rencana pembangunan rumah sakit tersebut namun dia mendorong agar lokasi pembangunan dipertimbangkan kembali secara strategis.

    Dia mengusulkan agar pembangunan rumah sakit dipindah ke lahan lain milik Pemkot yang tidak aktif, dengan pertimbangan lebih luas dan tidak mengorbankan ruang publik warga.

    “Kan aku juga menyarankan untuk pindah ke tanah pemkot yang tidak aktif. Bukan menolak pembangunannya,” ujar politisi muda Gerindra tersebut.

    Dia menambahkan, terdapat lahan alternatif yang lebih representatif dan layak untuk pembangunan rumah sakit. Lahan tersebut berada di Kelurahan Karangpilang dan dapat diakses melalui Jalan Sawahan, dengan luas kurang lebih sekitar 18.000 meter persegi yang merupakan sisa aset Pemkot Surabaya.

    “Ada opsi lahan masuk lewat Jalan Sawahan. Ada lahan sisa aset Pemkot kurang lebih 18.000 meter di Kelurahan Karang Pilang yang lebih representatif,” lanjutnya.

    Alif juga menyebut pentingnya mempertimbangkan aspek pengembangan rumah sakit di masa depan. Dia menilai bahwa lokasi di lapangan Karangpilang terlalu sempit untuk pengembangan lebih lanjut, seperti penambahan gedung atau lahan parkir.

    “Apalagi jika nanti perluasan rumah sakit tidak bingung karena lahan lebih luas. Apalagi lapangan Karangpilang dekat dengan permukiman. Misal pelebaran untuk parkiran, penambahan gedung nantinya di masa depan. Jika lahan terbatas akan merepotkan juga,” tegasnya.

    Selain itu, dia mengingatkan bahwa lapangan Karangpilang selama ini digunakan warga sebagai ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas komunitas. Mengalihfungsikan ruang tersebut dikhawatirkan memicu penolakan warga dan mengurangi kualitas lingkungan hidup.

    Dengan kajian yang matang dan keterlibatan masyarakat, Alif berharap Pemkot dapat menghadirkan rumah sakit yang bukan hanya berkualitas secara medis, tetapi juga berkelanjutan secara tata kota.

    “Komisi C berkomitmen terus mengawal proyek-proyek infrastruktur strategis, termasuk pembangunan RSUD Surabaya Selatan, agar tidak hanya cepat terlaksana, tetapi juga tepat sasaran dan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial,” tandas Alif. [asg/beq]

  • Sering Banjir, Sungai di Kartoharjo Magetan Butuh Normalisasi

    Sering Banjir, Sungai di Kartoharjo Magetan Butuh Normalisasi

    Magetan (beritajatim.com) – Upaya antisipasi banjir di Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, mulai menunjukkan progres signifikan. Dua lokasi yang selama ini dikenal rawan banjir menjadi fokus utama peninjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Magetan bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Magetan. Peninjauan dilakukan langsung di empat titik sungai yang membentang di Desa Jeruk pada Rabu (21/5/2025).

    Ketua Komisi D DPRD Magetan, Riyin Nur Asiyah, mengungkapkan bahwa titik-titik rawan banjir terletak di sekitar wilayah Desa Jajar–Ngelang dan Karangmojo–Jeruk. Dua kawasan tersebut kerap menerima limpahan air dari anak Sungai Bengawan Solo.

    “Wilayah ini termasuk lumbung padi Magetan, jadi perlu penanganan cepat. Kami pun mengambil inisiatif mengunjungi kantor BBWS dan menyampaikan laporan serta usulan penanganan,” ujarnya.

    Dalam tahap awal, pemasangan bronjong sempat diusulkan untuk memperkuat struktur tanggul sungai. Namun, setelah dilakukan kajian langsung bersama BBWS Bengawan Solo dari Madiun dan tim teknis DPUPR, keputusan akhirnya jatuh pada opsi normalisasi sungai sebagai langkah paling tepat.

    “InsyaAllah pengerjaan dilakukan saat musim kemarau, karena jika musim hujan, kondisi tidak memungkinkan,” tambah Riyin.

    Lebih lanjut, Riyin menjelaskan bahwa faktor lain yang memperparah banjir adalah tersumbatnya aliran air dari irigasi kecil di tepi jalan raya. Ia menyoroti perubahan jalur aliran sejak pembangunan jalan tol.

    “Sebelumnya aliran air lurus, tapi setelah jalan tol dibangun, alirannya dibelokkan dan melewati saluran yang lebih kecil. Akibatnya air tertahan di bawah jalan tol,” jelasnya.

    Akumulasi air dari dua sungai dan saluran irigasi tersebut mengakibatkan genangan yang cukup parah setiap kali hujan deras turun. Riyin menegaskan bahwa langkah saat ini sudah memasuki tahap pencarian solusi konkret.

    “Sekarang bukan lagi sekadar antisipasi, melainkan mencari solusi. Harapannya, normalisasi bisa segera terealisasi agar warga tidak khawatir setiap hujan turun,” ujarnya lagi.

    Selain banjir, Komisi D DPRD Magetan juga menyoroti dampak erosi yang merusak lahan milik warga. Menurut Riyin, tanah di sisi Magetan terus terkikis, sementara sedimen justru mengendap di Kabupaten Ngawi.

    “Tanah kita hilang, tapi lumpurnya menetap di Ngawi. Ini tidak adil dan harus segera ditangani,” pungkasnya.

    Sementara itu, Koordinator Sarana dan Prasarana Sungai BBWS Bengawan Solo, Nanang Ari Mustofa, menjelaskan bahwa survei lapangan dilakukan sebagai respons atas laporan dari DPRD Magetan. “Kami menindaklanjuti laporan terkait kondisi tebing sungai yang rusak di wilayah Magetan, khususnya Desa Jeruk,” ujarnya.

    Dari hasil survei, tim BBWS menemukan empat titik longsoran pada tebing sungai yang berada di perbatasan antara Magetan dan Ngawi. Longsoran tersebut diakibatkan oleh rumpun bambu yang tumbang dan terbawa ke tengah sungai, mengganggu aliran air dan mempercepat proses pengikisan.

    “Tanaman bambu yang roboh terbawa arus ke tengah sungai, lalu mengubah arah aliran air yang akhirnya menyebabkan longsor di sisi lainnya,” jelas Nanang.

    Seluruh temuan tersebut akan segera dituangkan dalam nota dinas dan laporan resmi ke Balai BBWS di Solo guna mendapatkan disposisi tindak lanjut. “Kami sudah berdiskusi terkait langkah-langkah yang akan diambil, dan tampaknya normalisasi sungai menjadi opsi paling memungkinkan,” katanya.

    Nanang juga menyampaikan bahwa debit air sungai di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan normalisasi direncanakan saat musim kemarau. “Dengan debit yang masih tinggi sekarang, musim kemarau adalah waktu yang paling tepat,” tutupnya. [fiq/beq]

  • Pagu Blokir Dibuka, Dana Rp38 M Dikucurkan untuk Pembangunan Lapas Blitar

    Pagu Blokir Dibuka, Dana Rp38 M Dikucurkan untuk Pembangunan Lapas Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pembangunan tahap 3 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2 B Blitar di Jatimalang akan dilanjutkan pada tahun 2025 ini. Kepastian ini didapatkan setelah pagu blokir anggaran pembangunan tahap 3 Lapas Blitar dibuka.

    Anggaran yang dikucurkan pun tidak sedikit yakni mencapai Rp.38 miliar rupiah. Anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan blok tahanan, klinik hingga mushola Lapas Blitar.

    “Ya nanti akan kita lelang lagi untuk proyek fisiknya kemungkinan kalau lancar bulan Juli atau Agustus sudah mulai pengerjaan,” kata Kepala Lapas Kelas 2 B Blitar, Romi Novitrion, Kamis (22/5/2025).

    Dalam waktu dekat ini, Lapas Kelas 2 B Blitar akan melelang pengerjaan proyek tersebut. Jika sesuai dengan rencana, maka pengerjaan gedung baru Lapas Blitar akan bisa dikerjakan pada bulan Juli atau Agustus 2025 mendatang.

    “Itu untuk pembangunan blok hunian tingkat untuk klinik untuk masjid dan dapur serta sisanya untuk fasilitas umum,” tegasnya.

    Dana sebesar Rp38 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun blok hunian narapidana, masjid, dapur serta beberapa fasilitas umum lainnya. Ditargetkan gedung baru Lapas Blitar ini sudah bisa digunakan pada tahun 2028 mendatang.

    “Bloknya untuk kapasitas 750 orang,” tandasnya. [owi/beq]

  • Korban Longsor di Trenggalek Masih Keluarga, Termasuk Balita 2 Tahun

    Korban Longsor di Trenggalek Masih Keluarga, Termasuk Balita 2 Tahun

    Trenggalek (beritajatim.com) – Bencana longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, menyisakan duka mendalam. Enam orang yang hingga kini dinyatakan hilang diketahui masih satu keluarga, termasuk seorang balita berusia dua tahun.

    Peristiwa memilukan ini terjadi saat delapan anggota keluarga tersebut berada di tiga rumah yang berdekatan. Ketiga rumah itu kini rata tertimbun material longsor. Dua orang selamat, sementara enam lainnya masih dalam pencarian.

    “Hingga saat ini masih ada enam korban yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian,” ujar Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro, Kamis (22/5/2025).

    Korban hilang yakni Torik (2), Mesinem (90), Nitin (36), Tulus (65), Yatini (50), dan Yatiem (70). Sementara dua orang yang berhasil menyelamatkan diri adalah Khoiri dan Suminto.

    “Jadi sebenarnya ada delapan orang yang menghuni tiga rumah itu, enam dinyatakan hilang dua selamat, semuanya masih memiliki hubungan keluarga,” kata Sugeng.

    Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menuturkan bahwa pencarian hari ini difokuskan di tiga titik yang dicurigai menjadi lokasi korban tertimbun. “Sebelumnya anjing pelacak berhasil mendeteksi lokasi. Titik-titik tersebut sudah kami tandai untuk mempermudah proses evakuasi,” ujarnya.

    Pencarian masih terus dilakukan dengan melibatkan tim gabungan serta bantuan anjing pelacak untuk mempercepat penemuan para korban. [nm/beq]

  • Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Banyuwangi dan PT KAI Kolaborasi Majukan Wisata, Revitalisasi Stasiun Jadi Sorotan

    Jakarta (beritajatim.com) – Kabupaten Banyuwangi kembali menegaskan posisinya sebagai destinasi wisata unggulan nasional. Saat libur panjang awal Mei 2025, jalur kereta api tujuan Banyuwangi tercatat sebagai salah satu dari tiga rute terpadat di Indonesia, menjadi bukti tingginya minat wisatawan.

    Menyikapi tren positif tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menjalin kolaborasi strategis dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pertemuan penting berlangsung di Jakarta pada Rabu (21/5/2025), menghadirkan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani secara daring, serta jajaran Pemkab dan Wakil Bupati Mujiono secara langsung.

    Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan pesat pariwisata Banyuwangi. “Banyuwangi sangat menginspirasi. Kami siap berkolaborasi untuk meningkatkan penumpang ke Banyuwangi,” ujar Didiek dalam pertemuan tersebut.

    Dalam kerja sama ini, PT KAI akan menggandeng Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan atraksi wisata menarik serta memberdayakan pelaku UMKM lokal. “Nanti kita akan melibatkan UMKM lokal untuk mengangkat ekonomi rakyat. Karena memang prinsip kami adalah Hidup dan Menghidupkan,” tambah Didiek.

    Didiek juga menekankan pentingnya membangun sistem transportasi yang terintegrasi melalui sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mencontohkan keberhasilan renovasi Stasiun Banyuwangi Kota yang mengusung arsitektur khas budaya Osing sebagai acuan pengembangan stasiun lainnya.

    Ke depan, PT KAI berencana melakukan revitalisasi Stasiun Ketapang dan Stasiun Kalisetail dengan sentuhan kearifan lokal dan desain ramah lingkungan. “Kami senang dengan ide-ide Banyuwangi di mana ruangan publiknya mengangkat arsitek khas lokal dan bangunan yang ramah lingkungan,” kata Didiek.

    Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut baik dukungan dari PT KAI. Menurutnya, transportasi publik kini berfungsi lebih dari sekadar mobilitas, tetapi juga menjadi ruang publik yang menghidupkan aktivitas ekonomi dan budaya.

    “Dengan ini ketika orang tiba di Banyuwangi dengan kereta, mereka langsung bisa merasakan suasana lokal baik dari desain stasiunnya, hingga kuliner dan kebudayaan yang disuguhkan,” ujar Ipuk. [alr/beq]