Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Ratusan ASN Bondowoso Belum Terima SK Kenaikan Pangkat, Ini Penjelasan BKPSDM

    Bondowoso (beritajatim.com) – Sekitar 400 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga kini belum menerima Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat, meskipun telah mengikuti ujian dinas pada akhir 2024 lalu. Mereka terdiri dari ASN yang akan naik dari golongan II ke III, serta dari golongan III ke IV.

    Dari jumlah tersebut, diketahui terdapat 20 ASN yang mengajukan kenaikan pangkat dari golongan III ke IV. Salah satu ASN yang mengikuti ujian dinas mengaku kecewa karena belum juga mendapatkan SK meski telah memenuhi syarat masa kerja.

    “Saya sudah ikut ujian dinas akhir tahun lalu. Saya juga sudah 4 tahun bekerja sesuai kepangkatan saya, seharusnya sudah naik pangkat. Tapi sampai sekarang tidak dapat SK,” ujar ASN yang enggan disebut namanya, Kamis (22/5/2025).

    Ia menambahkan, informasi yang diterimanya menyebutkan SK kenaikan seharusnya sudah keluar sejak April lalu. Namun, hingga Mei ini belum ada perkembangan.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Bondowoso, Mahfud Junaidi, membenarkan bahwa SK kenaikan pangkat memang belum diterbitkan. Hal ini disebabkan karena masih adanya proses verifikasi persyaratan dan kesiapan anggaran.

    “Untuk penerima SK itu disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Ini kan kenaikan ke jenjang yang lebih tinggi, dari 2D ke 3A dan 3D ke 4A,” jelas Mahfud.

    Ia menegaskan, meski ASN telah mengikuti ujian dinas, belum tentu semua dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Faktor seperti masa kerja minimal empat tahun dan status keikutsertaan ujian dinas menjadi pertimbangan utama.

    BKPSDM, menurut Mahfud, hanya berperan memfasilitasi secara administrasi. Soal penggajian dan penerbitan SK, menjadi kewenangan tim anggaran daerah.

    “BKPSDM pada prinsipnya hanya memfasilitasi secara administrasi, sesuai regulasi. Tapi kami tidak punya kewenangan terhadap hal-hal yang berimplikasi pada penggajian. Itu kewenangan tim anggaran,” jelasnya.

    Ia juga menyebut, dari sekitar 400 ASN yang ikut ujian dinas, tidak semuanya langsung bisa diajukan karena masa kerja mereka berbeda-beda. Beberapa ASN masih dalam tahun pertama golongan saat ini sehingga belum memenuhi syarat untuk naik.

    Namun demikian, Mahfud memastikan bahwa proses pengajuan SK kenaikan pangkat akan mulai dilakukan pada bulan depan setelah proses telaah administrasi dan evaluasi anggaran rampung.

    “Kami sudah buat nota dinas, tinggal melihat apakah pengajuannya bisa dipenuhi sesuai APBD yang ada,” pungkas Mahfud. [awi/beq]

  • Hari Keempat Pencarian, Dua Korban Longsor di Trenggalek Ditemukan Meninggal

    Hari Keempat Pencarian, Dua Korban Longsor di Trenggalek Ditemukan Meninggal

    Trenggalek (beritajatim.com) – Dua korban bencana longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, berhasil ditemukan oleh tim gabungan pada hari keempat proses pencarian. Kedua jenazah berjenis kelamin perempuan tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi lebih lanjut.

    Relawan Susanto membenarkan penemuan tersebut. Menurutnya, kedua korban ditemukan sekitar pukul 15.43 WIB, Kamis (22/05/2025). “Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa turun menggunakan ambulans ke rumah sakit. Untuk informasi lengkapnya menunggu dari Basarnas,” ujarnya.

    Dengan ditemukannya dua korban ini, masih ada empat orang lagi yang dilaporkan hilang akibat longsor. Semua korban diketahui masih memiliki hubungan keluarga. Tragisnya, salah satu korban yang masih dalam pencarian merupakan balita berusia 2 tahun.

    Sebanyak 150 personel dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan relawan, dikerahkan untuk mempercepat pencarian. Empat ekor anjing pelacak juga dilibatkan dan berhasil mendeteksi sejumlah titik yang dicurigai menjadi lokasi korban tertimbun. Proses pencarian berikutnya akan difokuskan pada titik-titik tersebut. [nm/beq]

  • DBHCHT Buka Kran 13 Irigasi Tembakau di Blitar

    DBHCHT Buka Kran 13 Irigasi Tembakau di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Air adalah nadi kehidupan bagi pertanian. Di lahan-lahan tembakau Kabupaten Blitar, keberadaan air mendapat dukungan nyata dari pemerintah daerah lewat pembangunan jaringan irigasi tersier (JIT) yang dibiayai dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

    Tahun anggaran 2025 ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar mengalokasikan dana DBHCHT untuk membangun tujuh titik JIT dan enam titik jalan usaha tani (JUT). Totalnya ada 13 titik pembangunan yang tersebar di berbagai kecamatan penghasil tembakau.

    Kepala Bidang Prasarana Pertanian Matsafii menjelaskan bahwa dana untuk masing-masing titik berkisar antara Rp150 juta hingga Rp200 juta. Ia menambahkan bahwa pembangunan ini menyasar desa-desa atau kelompok tani yang memiliki komoditas tembakau sebagai syarat penggunaan anggaran DBHCHT.

    “Lokasinya tersebar cukup merata. Tapi kalau ditanya daerah tembakau terbesar, ya tentu Selopuro. Kecamatan lain seperti Talun, Kademangan, Panggungrejo juga punya, meski skalanya lebih kecil,” ujar Matsafii, Kamis (22/05/2025).

    Langkah pembangunan JIT ini bukan tanpa alasan. Menurut Matsafii, produktivitas tanaman tembakau sangat bergantung pada kecukupan air, terutama pada fase pertumbuhan. Sering para petani harus mengandalkan curah hujan yang tak menentu. JIT menjadi solusi untuk memastikan tanaman tidak kekurangan air.

    Namun JIT tak hanya berguna untuk tembakau. Dalam praktiknya, lahan-lahan ini juga ditanami komoditas lain seperti padi atau jagung saat musim tembakau usai. Karena itu, keberadaan jaringan pengairan kecil yang langsung masuk ke sawah menjadi kebutuhan mendesak.

    Matsafii menjelaskan bahwa JIT merupakan bagian dari sistem irigasi berjenjang. Di atasnya, ada jaringan sekunder dan primer yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum. Sementara yang kecil-kecil ini, yang langsung mengairi petak sawah, menjadi tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

    Selain JIT, enam titik JUT dibangun untuk memperlancar akses petani dari dan ke lahan. Jalan ini dibutuhkan agar pengangkutan pupuk dan hasil panen berjalan lancar. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa jalan usaha tani bukan untuk kendaraan berat.

    “Spesifikasi JUT tidak seperti jalan umum. Ketebalannya hanya 15 cm. Jadi hanya bisa dilewati kendaraan roda tiga atau maksimal pick-up ringan. Kalau dipaksa dilewati truk, ya cepat rusak,” ujarnya.

    Menariknya, seluruh kegiatan fisik ini dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok tani penerima bantuan. Dana akan ditransfer ke rekening kelompok dan mereka yang bertanggung jawab atas pengerjaannya.

    “Karena tidak semua kelompok paham mekanisme swakelola, maka kami sebagai dinas akan melakukan pendampingan. Tugas kami adalah mengawal agar dana bisa dicairkan dan digunakan dengan tepat,” kata Matsafii.

    Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menggelar sosialisasi. Tidak hanya terkait program DBHCHT, tetapi juga menyangkut kegiatan lain seperti dana alokasi umum (DAU).

    Langkah ini diambil agar para petani tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaksana yang andal. Mereka didorong untuk memahami mekanisme perencanaan, penggunaan dana, dan tanggung jawab teknis kegiatan di lapangan.

    Dengan program ini, pemerintah daerah berharap produktivitas pertanian, khususnya tembakau, terus meningkat. DBHCHT yang selama ini dianggap hanya menjadi angka dalam laporan APBD, kini menjelma menjadi infrastruktur nyata di tingkat akar rumput.

    Matsafii optimistis jika JIT dan JUT ini dimanfaatkan dengan baik, kesejahteraan petani Blitar akan ikut terdongkrak. “Pekerjaan kami memang di infrastruktur, tapi tujuan akhirnya adalah peningkatan hasil panen dan ekonomi petani,” katanya.

    Melalui pembangunan JIT dan JUT yang dibiayai dari hasil cukai tembakau, Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan bagaimana sebuah kebijakan fiskal bisa menyentuh langsung kebutuhan dasar petani: air, akses, dan kemandirian.(Owi)

  • Anggaran Seragam Rp313 Juta, DPRD: Kewenangan Ada di Pelaksana Anggaran

    Anggaran Seragam Rp313 Juta, DPRD: Kewenangan Ada di Pelaksana Anggaran

    Magetan (beritajatim.com) – Anggaran pengadaan seragam dinas untuk anggota DPRD Magetan yang mencapai Rp313 juta mendapat sorotan. Banyak yang menilai anggaran tersebut sebagai pemborosan.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi A DPRD Magetan, Didik Haryono, menjelaskan bahwa pengadaan seragam tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan. Dia pun mengaku baru mengetahui hal tersebut.

    “Saya juga baru tahu karena saya anggota DPRD baru. Ternyata setiap tahun memang ada anggaran pakaian. Enggak tahu apakah tahun-tahun berikutnya tetap ada atau tidak,” ujar Didik saat dikonfirmasi.

    Didik menegaskan bahwa keberadaan anggaran tersebut memang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, menurutnya, pelaksanaan anggaran tersebut bergantung pada kebijakan kuasa pengguna anggaran, yaitu Sekretaris DPRD.

    “Kalau anggaran itu dianggap tidak efektif, tidak efisien, dan tidak berkorelasi dengan kinerja DPRD, ya monggo saja (tidak dijalankan). Apalagi sekretaris DPRD berada di bawah bupati, jadi kalau dianggap perlu diefisiensikan dan tidak direalisasikan, bagi saya pribadi tidak masalah,” jelasnya.

    Ia pun menyatakan bahwa seragam yang dimilikinya sebelumnya masih layak digunakan. “Baju saya yang kemarin itu masih bisa dipakai juga, gitu loh,” tambahnya.

    Didik menekankan bahwa pernyataannya merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili Badan Anggaran (Banggar) maupun alat kelengkapan dewan lainnya. Menurutnya, selama sudah tercantum dalam APBD, pelaksanaan anggaran tetap bisa dipertimbangkan kembali berdasarkan urgensi dan efisiensi penggunaannya.

    “Silakan kuasa anggaran mempelajari. Kalau memang dianggap itu pemborosan dan tidak memiliki kaitan dengan kinerja DPRD, dihilangkan juga enggak apa-apa,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Enam Pegowes Senior Catat Sejarah Tempuh 456 Km Jelajah Lamongan

    Enam Pegowes Senior Catat Sejarah Tempuh 456 Km Jelajah Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Enam pegowes senior dari Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Lamongan mencatat sejarah dengan menempuh perjalanan sejauh 456 kilometer dalam agenda Gowes Jelajah Lamongan. Kegiatan ini digelar untuk memperingati Hari Jadi Lamongan (HJL) ke-456 dan mendapat antusias tinggi dari komunitas sepeda setempat.

    Perjalanan dimulai dari Pendopo Lokatantra, Kamis (22/5/2025) pagi, dan dilepas langsung oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Para peserta akan menyusuri 27 kecamatan selama tiga hari dua malam, membawa semangat peringatan hari jadi dalam setiap kayuhan.

    Enam pegowes yang terlibat antara lain Achmad Solikh alias Sibrul (koordinator), Choir, Oghut, Didik, Kohar, dan Khusaini. Meski sebagian besar telah berusia di atas 50 tahun, mereka tetap bertekad menyelesaikan rute panjang ini sebagai wujud dedikasi dan semangat membangun daerah.

    Bupati Yuhronur yang akrab disapa Pak Yes mengapresiasi upaya tersebut. Ia menilai kegiatan ini bukan hanya perayaan, tapi juga bentuk inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda. “Sehingga hari ini akan kita catatkan sejarah, kita sampaikan ke masyarakat Lamongan bahwa gowes ini untuk menebarkan semangat dan motivasi untuk membangun Lamongan yang berdaya saing,” ujarnya.

    Ketua ISSI Lamongan, Rahadian Delfan, menambahkan bahwa jarak tempuh 456 kilometer dipilih sesuai usia Kabupaten Lamongan. Menurutnya, hal ini menjadi simbol bahwa usia bukan penghalang untuk berkontribusi.

    “Kami ISSI Lamongan mendukung program Lamongan, khususnya HJL ini dari komunitas akan memberikan sejarah bahwasanya event ini bisa mencapai angka sesuai usia pada HJL ke-456,” jelasnya.

    Rahadian berharap, Gowes Jelajah Lamongan bisa menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus bergerak dan berprestasi. “Gowes jelajah Lamongan ini sebagai inspirasi untuk kaum muda tidak boleh kalah dengan kaum senior. Sesuai slogan hari jadi Lamongan: harmoni menuju Lamongan berdaya saing,” pungkasnya.

  • DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    DPRD Sumenep Desak Pemkab Lakukan Riset Penyebab Banjir

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Khairul Anwar mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera melakukan riset untuk mengetahui penyebab banjir parah yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia menilai, pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan mengoptimalkan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

    “Kan ada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). OPD ini cukup strategis untuk melakukan riset mendalam, kemudian hasil risetnya untuk masukan ke Bupati,” katanya, Kamis (22/5/2025).

    Menurutnya, Pemkab sudah seharusnya punya ‘road map’ penanganan banjir, agar banjir tidak semakin meluas di Sumenep. “Silahkan lakukan penelitian yang komprehensif terkait banjir di Sumenep, agar bisa antisipasi sejak dini,” ujar Khairul.

    Menanggapi itu, Bupati Sumenep, Ach. Fauzi Wongsojudo mengaku mendukung penuh usulan itu, dan akan membicarakan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

    “Di Brida ada Pak Kahir Plt Kadisnya. Tapi tidak hanya Brida kalau soal riset itu. Nanti kita akan koordinasi juga dengan berbagai pihak terkait,” katanya.

    Hanya saja, lanjut Bupati, yang perlu diingat adalah khusus untuk banjir pekan lalu yang cukup parah, terjadi akibat jebolnya tanggul yang menyebabkan air sungai meluap.

    “Nah kalau bicara sungai ini kan kewenangan Provinsi. Bukan Kabupaten. Artinya apa? Kita memang harus bersama-sama membicaraka penanganan banjir di Sumenep ini,” tandasnya.

    Pada Selasa (13/5/2025), sejumlah wilayah di Sumenep terendam banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Kebunagung. Air pun meluap hingga ke Desa Patean Kecamatan Batuan, dan Desa Muangan Kecamatan Saronggi. Jalur utama Sumenep – Pamekasan di Nambakor Saronggi pun sempat ditutup dan dialihkan ke Kecamatan Lenteng, mengingat ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. [tem/beq]

  • Tangani Korupsi Dam Kali Bentak Rp5,1 M, Kejari Blitar Sidik TP2ID

    Tangani Korupsi Dam Kali Bentak Rp5,1 M, Kejari Blitar Sidik TP2ID

    Blitar (beritajatim.com) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Blitar membuktikan keseriusannya mengusut tuntas korupsi Dam Kali Bentak yang diketahui merugikan negara hingga Rp5,1 miliar. Usai mengetahui nilai kerugian negara tersebut, Kejari Blitar kini melakukan penyidikan keterlibatan Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (TP2ID) dalam kasus tersebut.

    Kasi Pidsus Kejari Blitar, Gede Willy mengatakan, saat ini tim penyidik sudah menjadikan TP2ID obyek penyidikan terkait kasus korupsi Dam Kali Bentak.

    “Sabar ya pak, ini (terkait TP2ID) merupakan obyek penyidikan,” jawabnya ketika dikonfirmasi, Kamis (22/5/2025).

    Kasi Pidsus Kabupaten Blitar pun belum mau berkomentar lebih dalam mengenai penyelidikan aliran dana ke TP2ID. Dirinya meminta masyarakat untuk sabar menanti proses penyelidikan kasus korupsi Dam Kali Bentak.

    “Pada waktunya akan kami sampaikan ke rekan-rekan (wartawan),” tandasnya.

    Sebelumnya beredar isu yang menyebutkan bahwa aliran dana korupsi DAM Kali Bentak mengalir hingga ke TP2ID. Namun itu hanya sekedar isu, Kejari Kabupaten Blitar masih menyelidiki keterlibatan tim TP2ID.

    Kejari Kabupaten Blitar pun telah memeriksa 3 orang saksi dari anggota TP2ID. Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan kasus korupsi DAM Kali Bentak yang sedang diselidiki oleh Kejari Blitar.

    Sebelumnya, tim penyidik Kejari Kabupaten Blitar juga telah menetapkan 4 tersangka, serta memeriksa 35 orang saksi. Keempat tersangka tersebut di antaranya 2 dari pihak rekanan pelaksana proyek DAM Kali Bentak yakni Direktur CV pelaksana proyek MB dan tenaga administrasi, MI.

    Serta 2 dari ASN yaitu Sekretaris DInas PUPR, Heri Santosa (HS) dan Kabid SDA Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Hari Budiono alias Budi Susu (BS). Kasus ini pun masih terus bergulir di Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.

    “Kalau ada alat bukti yang menuju kesana (keterlibatan TP2ID), kita tidak akan ragu tapi perlu waktu untuk mengumpulkan alat bukti itu,” tutup dia. [owi/beq]

  • Aksi Pencurian Kolam Lele Tanpa Busana di Lumajang Terekam CCTV dan Viral di Medsos

    Aksi Pencurian Kolam Lele Tanpa Busana di Lumajang Terekam CCTV dan Viral di Medsos

    Lumajang (beritajatim.com) – Aksi pencurian kolam lele yang dilakukan tiga pria tanpa busana terjadi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Detik-detik aksi pencurian itu berhasil terekam kamera pengawas dan viral di media sosial (medsos).

    Sebelumnya, video itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook Info Lumajang pada Kamis (15/5/2025). Dalam video, terlihat tiga orang pria yang telanjang bulat sedang mencuri ikan lele di salah satu kolam milik warga.

    Ketiga pelaku berbagi peran dengan dua diantara mereka bertugas mengambil ikan lele dan dimasukan ke dalam kantong plastik. Sementara, sisa satu komplotan lain berjaga di sekitar kolam dan membantu membawa hasil curian.

    Belakangan diketahui kolam tersebut berada di Desa Labruk Lor, Kecamatan/Kabupaten Lumajang milik seorang warga bernama Badrus.

    Menurut Badrus, aksi pencurian lele di kolamnya sudah terjadi lebih dari satu kali dan yang berhasil terekam CCTV merupakan aksi pencurian ke lima.

    “Jadi, awalnya ini nggak pakai CCTV banyak ikan saya yang hilang, ini karena penasaran akhirnya saya pasang dan kelihatan siapa yang mencuri. Ini sudah kejadian pencurian yang ke lima,” kata Badrus, Kamis (22/5/2025).

    Aksi pencurian yang dilakukan tiga pria bugil itu diakui kurang lebih mencapai 20 kilogram. Meski kerugian materil dirasa sedikit, aksi pencurian cukup meresahkan warga karena sudah terjadi berulangkali.

    “Ini ya memang nggak terlalu besar kerugiannya, tapikan sudah berulang-ulang kejadiannya. Ini yang bikin resah. Kalau dari tiga pelaku ini yang terekam CCTV saya nggak kenal, bukan orang daerah sini,” tambahnya.

    Korban memilih untuk tidak melaporkan aksi pencurian itu ke polisi dan hanya menyebarkan video rekaman cctv ke medsos agar sindikat pelaku merasa malu dan berhenti mencuri.

    “Memang kalau laporan ke polisi saya tidak lapor, tapi videonya saya sebar biar ada efek jera, minimal kalau viral kan yang nyuri pasti lihat,” ungkapnya. (has/ted)

  • Akibat Mabuk Miras, Pria di Lumajang Bacok Seorang Balita

    Akibat Mabuk Miras, Pria di Lumajang Bacok Seorang Balita

    Lumajang (beritajatim.com) – Seorang balita asal Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan menjadi korban pembacokan pria yang mabuk minuman keras (miras), Kamis (22/5/2025) dini hari.

    Sesaat sebelum kejadian, korban berinisial AG (4) bersama kedua orang tuanya sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah.

    Secara bersamaan pelaku pembacokan bernama Hamdan Maulana (21), warga Dusun Bulak Klakah, Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, langsung menghadang kendaraan orang tua korban.

    Setelah menghentikan kendaraan yang ditumpangi korban, pelaku langsung menyabetkan senjata tajam yang dibawanya dan tepat mengenai balita malang itu.

    Kepala Desa Jarit Novita Supriatin mengatakan, sebelum aksi membacokan terhadap korban, pelaku sudah mengamuk sambil membawa senjata tajam (sajam). Saat itu, pelaku diketahui sudah dalam kondisi mabuk seusai menenggak minuman beralkohol.

    “Ini memang ada laporan anak mabuk, sebelum kejadian itu (pembacokan balita, Red) anak ini sudah ngamuk sambil bawa-bawa sajam,” terangnya, Kamis (22/5/2025).

    Informasinya, korban yang masih balita dibonceng kedua orang tuanya menggunakan motor sport dalam posisi duduk di depan sang ayah yang sedang menyetir.

    Peristiwa itu membuat korban harus dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Pasirian karen luka tebasan.

    “Lukanya ini parah, dari perut sampai tembus ke belakang, kena limpa juga, sekarang masih di RSUD, semalam itu langsung dioperasi,” tambah Novita.

    Kasi Humas Polres Lumajang Ipda Untoro Abimanyu membenarkan kejadian pembacokan yang menimpa balita tersebut.

    Tersangka diakui sudah diamankan Kepolisian Resort Lumajang dan sedang menjalani proses penyelidikan mendalam.

    “Iya benar kejadiannya, ini tersangka sudah diamankan, informasinya mabuk, sekarang masih pemeriksaan di unit PPA Polres Lumajang,” ungkapnya. (has/ted)

  • Blitar Andalkan DBHCHT dan Swakelola Dongkrak Produktivitas Tani

    Blitar Andalkan DBHCHT dan Swakelola Dongkrak Produktivitas Tani

    Blitar (beritajatim.com) – Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar tampak penuh. Suasana akrab namun serius menyelimuti ruangan yang dipenuhi perwakilan kelompok tani dari 15 kecamatan.

    Hari itu, mereka tidak hanya mendengar pemaparan program, tetapi juga memegang kunci peran penting dalam pembangunan sarana dan prasarana pertanian yang dibiayai dari beragam sumber anggaran, termasuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

    Sosialisasi ini bukan kegiatan seremonial belaka. Bagi Matsafii, Kepala Bidang Prasarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, momen ini merupakan pengantar bagi petani untuk memahami mekanisme pelaksanaan program infrastruktur berbasis swakelola yang akan mereka jalankan sendiri.

    Ia menjelaskan, kegiatan tahun ini mencakup pembangunan jalan usaha tani (JUT), jaringan irigasi tersier (JIT), sumur dangkal, serta irigasi perpompaan. Semuanya tersebar di 15 kecamatan dan dikerjakan langsung oleh kelompok tani penerima manfaat.

    “Semua kegiatan berbasis swakelola. Dana masuk ke rekening kelompok, mereka yang laksanakan dengan didampingi dua fasilitator, baik untuk teknis maupun administrasi,” ujar Matsafii dalam pemaparannya.

    Tak hanya anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD II, kegiatan ini juga didukung oleh dana tugas pembantuan dari APBN Provinsi. Menurut Matsafii, dari APBN Provinsi misalnya, ada program irigasi perpompaan yang mengambil sumber air tanah melalui sumur, berbeda dengan irigasi permukaan yang mengambil dari sungai.

    Namun, sorotan utama dalam pertemuan ini adalah penggunaan DBHCHT. Untuk tahun anggaran 2025, dana dari hasil cukai ini dialokasikan untuk membangun 7 titik JIT dan 6 titik JUT.

    “Masing-masing titik dianggarkan sekitar Rp 150 juta hingga Rp 200 juta,” ungkap Matsafii. Ia menekankan, lokasi program tersebar merata di wilayah Kabupaten Blitar, terutama di kecamatan-kecamatan penghasil tembakau seperti Selopuro, Talun, Kademangan, dan Panggungrejo.

    Matsafii menambahkan, kriteria penerima DBHCHT memang mensyaratkan keberadaan tanaman tembakau di wilayah kelompok tani. Hal ini selaras dengan tujuan penggunaan DBHCHT yang harus tepat sasaran sesuai komoditas penyumbang cukai. “Di Selopuro, luas lahan tembakaunya paling dominan, tapi di kecamatan lain juga ada spot-spot,” jelasnya.

    Lebih jauh, ia menekankan urgensi pembangunan JIT untuk mendukung produktivitas pertanian. Pasokan air menjadi penentu utama keberhasilan budidaya tembakau maupun tanaman pangan lainnya seperti padi dan jagung. Jaringan irigasi tersier, kata dia, akan mengalirkan air langsung ke lahan pertanian, berbeda dengan jaringan primer dan sekunder yang berfungsi di level distribusi besar.

    “Kalau irigasi sekunder dan primer itu ranahnya PUPR. Kita di ketahanan pangan mengurus yang kecil, tapi langsung menyentuh sawah,” tuturnya.

    Sementara itu, pembangunan JUT diprioritaskan untuk memperlancar distribusi hasil panen dan kebutuhan pertanian lainnya. Namun, ia mengingatkan bahwa spesifikasi JUT berbeda dengan jalan umum. “Ketebalan jalan hanya sekitar 15 cm, cukup untuk roda tiga atau pick up kecil. Tidak bisa dilewati truk besar,” tegasnya.

    Sosialisasi ini tak sekadar berbicara teknis. Ada pula pesan penting yang ditegaskan Matsafii: kelompok tani harus benar-benar memahami peran dan tanggung jawab mereka. Sebab, dalam skema swakelola, kelompok memegang kendali penuh atas pelaksanaan fisik maupun pelaporan administrasi keuangan.

    “Kalau tidak dipahami dari awal, bisa muncul masalah di tengah jalan. Kami hanya mendampingi, bukan pelaksana,” katanya. Rencananya, minggu depan akan digelar pertemuan lanjutan khusus untuk kelompok penerima DBHCHT guna memperdalam pemahaman mereka.

    Di balik detail teknis dan angka-angka anggaran, ada harapan besar yang digantungkan pada program ini. Matsafii menyebut, pembangunan JIT dan JUT bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai swasembada pangan di Kabupaten Blitar. Ia berharap seluruh infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal demi mendongkrak produksi dan produktivitas pertanian, khususnya tanaman pangan.

    Sosialisasi seperti ini menjadi napas segar di tengah tantangan regenerasi petani dan perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam. Dengan melibatkan petani sebagai pelaku utama pembangunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mencoba menjembatani kebutuhan lapangan dengan perencanaan anggaran pemerintah.

    Di akhir acara, para peserta terlihat serius mencatat, sesekali berdiskusi dengan pendamping yang turut hadir. Di mata mereka, kegiatan ini bukan sekadar rapat atau rutinitas tahunan. Ini adalah awal dari tanggung jawab besar yang, jika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan mengubah wajah pertanian Blitar dalam jangka panjang.

    Dan seperti yang disampaikan Matsafii, perbaikan sarana pertanian bukan sekadar beton dan air. Ini tentang meletakkan pondasi kemandirian pangan yang sesungguhnya. Sebuah cita-cita besar yang kini mulai dikerjakan, pelan tapi pasti, oleh tangan-tangan petani sendiri. [owi/beq]