Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Bukan Sekadar Bantuan! Program PPSE Dorong KPM Kediri Jadi Pengusaha Mandiri

    Bukan Sekadar Bantuan! Program PPSE Dorong KPM Kediri Jadi Pengusaha Mandiri

    Kediri (beritajatim.com) – Dukung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar lebih berdikari, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan usaha dalam kerangka Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Untuk memastikan penyaluran berjalan lancar, Kamis (22/5/2025) di Kantor Pos Kediri. Pemkot Kediri melalui Dinas Sosial melakukan monitoring. Dikonfirmasi secara terpisah, Paulus Luhur Budi, Kepala Dinas Sosial Kota Kediri menjelaskan PPSE dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan, kepemilikan aset, dan fasilitasi akses bagi KPM yang mengelola usaha dan/atau bekerja.

    Adapun tujuan dicanangkannya program tersebut ialah untuk mengurangi ketergantungan KPM dari bantuan sosial, serta meningkatkan kemandirian sosial ekonomi KPM. “PPSE ini menyasar KPM yang menerima program ATENSI, PKH dan/atau Sembako. Melalui penyerahan bantuan ini tujuannya bisa memotivasi KPM yang lain agar nantinya juga ikut program ini dan hasilnya maksimal,” ucap Paulus.

    Dalam penyaluran PPSE hari ini terdapat dua KPM yang menerima bantuan sebesar Rp.5 juta secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Setiap KK dapat menerima satu kali bantuan PPSE, baik untuk usaha maupun akses kerja. Ia juga menyebut, program ini diawali dengan adanya pengusulan data yang diperoleh melalui usulan dari pendamping sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial setempat.

    “Bantuan yang diberikan, pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Jadi setelah mereka menerima bantuan, pendamping sosial tetap memantau perkembangannya apakah tepat sasaran, kalau sudah clear bisa dilepas bansos lainnya,” terangnya. Guna mencetak KPM lebih mandiri dan maju sesuai dengan Visi Kota Kediri.

    “Harapannya kami menginginkan para KPM ke depan mandiri, bisa menghasilkan uang sendiri, bisa mendapatkan penghasilan dan seterusnya agar para penerima yang sudah dapat bantuan tadi menginspirasi KPM lainnya. Semoga ke depan tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah,” tandasnya.

    Salah satu penerima manfaat, Ulwiyatul asal Kelurahan Pojok mengaku dengan kesadaran penuh Ia mengajukan diri pada PPSE ini. Wanita yang tengah menekuni usaha jual ayam potong itu berpendapat bantuan sebesar apapun pasti akan terasa kurang. “Kalau kita terus-terusan mengharap bantuan pemerintah jadinya kita tidak bisa maju karena tidak termotivasi untuk usaha,” kata dia. Dia berharap melalui bantuan ini usaha yang ditekuninya dapat semakin berkembang dan maju. [nm/kun]

  • Pemkot Kediri Gencarkan Sosialisasi Layanan Adminduk All-in-One di Tingkat RT/RW

    Pemkot Kediri Gencarkan Sosialisasi Layanan Adminduk All-in-One di Tingkat RT/RW

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan sosialisasi Pelayanan Adminduk di tingkat Kelurahan dan Kecamatan, Kamis (22/5) bertempat di Ruang Joyoboyo Balaikota Kediri.

    Mengundang perwakilan RT dan RW se-Kota Kediri dan Pengurus Forum Komunikasi RT dan RW, kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Mandung Sulaksono. Dalam sambutannya Mandung menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat program Sapta Cita Walikota dan Wakil Walikota Kediri ke-6 yakni Pemerintah cepat tepat. Salah satunya pelayanan administrasi Warga All in kelurahan.

    “Menindaklanjuti program tersebut di kesempatan ini kami mengajak bapak/ibu semua perwakilan RT/RW dari 46 kelurahan agar kompak dan memiliki pemahaman yang sama terkait hal ini,” ungkapnya.

    Perwali Nomor 32 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan menyebut RT dan RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas yang dimaksud ialah melakukan pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

    Untuk itu dikatakan Mandung, Kegiatan ini diharapkan dapat membangun sinergi, memberi kemudahan, kecepatan dan kevalidan data dalam memberikan layanan kependudukan kepada masyarakat.

    “Semua program yang ada di OPD Pemerintah Kota Kediri melibatkan peran dari RT/RW. Untuk itu saya mohon informasi tentang pelayanan adminduk All in kelurahan ini bisa disebarluaskan ke lingkungan bapak/ibu semuanya,” ujarnya.

    Sementara itu dikesempatan yang sama, Marsudi Nugroho Kepala Dispendukcapil Kota Kediri mengatakan selama dua pekan pihaknya telah melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada jajaran kelurahan dan kecamatan. Selanjutnya agenda hari ini ialah sosialisasi dan koordinasi untuk membangun sinergi dengan RT/RW selaku pemangku wilayah masing-masing.

    “Dokumen kependudukan bisa diproses apabila ada identitas RT/RW. Sehingga kita mengajak panjenengan apabila ada pendataan kependudukan, kami berharap semua ketua RT/RW memahami bahwa ini adalah tugas bersama dalam rangka pendataan penduduk yang valid untuk Kota Kediri,” ajaknya.

    Dijelaskan Marsudi selama ini pelayanan kependudukan menggunakan Siak (Sistem informasi administrasi kependudukan) yang pelaksanaannya secara daring. Sistem ini selama ini sudah terbangun dan tidak diubah, hanya nanti kecamatan dan kelurahan bisa entry data. Adapun dokumen yang wajib dimiliki masyarakat dan bisa diakses di kelurahan yakni penerbitan Kartu Keluarga, KTP El, akta kematian, akta kelahiran, pindah datang dan pindah penduduk.

    “Semua pelayanan kependudukan gratis dan kami mohon diurus sendiri karena menjaga kerahasiaan data penduduk. Tetapi bagi yang lanjut usia, sakit atau disabilitas boleh dikuasakan,” Ujar Marsudi.

    Marsudi menambahkan, pelayanan administrasi Warga All in kelurahan akan dilaunching Pemerintah Kota Kediri tanggal 27 Mei 2025. Untuk mendukung kelancaran program tersebut, segala persiapan telah dilakukan. Antara lain menyiapkan sarana prasarana yang akan digunakan untuk pelayanan kependudukan di kelurahan dan kecamatan. Menyiapkan sumber daya manusia yang sudah terlatih untuk entry data di Siak. “Selain itu, kita juga adakan rapat daring sehingga kita pastikan sebelum di launching, semuanya sudah siap,” tuturnya.

    Dengan terlaksananya kegiatan ini, Marsudi berharap program Mapan bisa terwujud dan Kota Kediri lebih tertib administrasi kependudukan. [nm]

  • Potret Model Tanpa Busana, Fotografer Nanda Fariezal Dihukum 1 Tahun

    Potret Model Tanpa Busana, Fotografer Nanda Fariezal Dihukum 1 Tahun

    Surabaya (beritajatim.com) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman satu tahun penjara kepada fotografer Nanda Fariezal dalam kasus pemotretan dan perekaman video model wanita tanpa busana.

    Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusannya, hakim menyebut tidak ada alasan pembenar terhadap perbuatan terdakwa.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nanda Fariezal ST alias Nanda bin Bambang Gondo Wiwoho dengan pidana satu tahun penjara,” kata hakim ketua saat membacakan putusan.

    Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa mengandung unsur pelanggaran kesusilaan, dan karena itu harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Aktivitas pemotretan dilakukan sejak tahun 2019 hingga 2024.

    Berdasarkan fakta persidangan, Nanda tidak bekerja sendiri. Ia menjalankan aktivitas tersebut bersama terdakwa lain, Sani Candradi, yang berkas perkaranya dipisah. Sani bertugas sebagai perekrut model melalui media sosial seperti Instagram dan aplikasi WhatsApp, sedangkan Nanda berperan sebagai fotografer utama.

    Pemotretan dilakukan di sejumlah hotel berbintang di Surabaya dan Gresik, seperti Novotel, Midtown, Atria, Aston, dan Alana.

    Model-model yang direkrut diarahkan untuk berpose tanpa busana, dan hasil pemotretan direkam menggunakan kamera mirrorless profesional Fujifilm GFX 100.

    “File digital hasil pemotretan disimpan dalam hard disk eksternal berkapasitas 5 TB milik terdakwa,” ujar Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Estik Dilla.

    Dalam dakwaan, jaksa menyebutkan bahwa tindakan terdakwa membuka potensi penyebaran konten bermuatan pornografi melalui media elektronik. Karena itu, jaksa sebelumnya menuntut hukuman 1 tahun 2 bulan penjara.

    “Tindakan terdakwa jelas bertentangan dengan hukum yang berlaku dan dapat berdampak luas jika konten tersebut tersebar,” kata Estik.

    Dalam berkas dakwaan, terdapat tiga nama model yang menjadi objek pemotretan, yaitu MS, AL, dan YV alias MS. Ketiganya difoto dalam keadaan tanpa busana di kamar hotel yang telah disiapkan terdakwa.

    Hingga sidang putusan, pihak kuasa hukum terdakwa belum menyampaikan apakah akan mengajukan banding atas vonis tersebut. [uci/ted]

  • Tangis di Kebonagung: Nenek dan Lansia Ditemukan Tewas Terkubur Longsor Trenggalek

    Tangis di Kebonagung: Nenek dan Lansia Ditemukan Tewas Terkubur Longsor Trenggalek

    Trenggalek (beritajatim.com) – Petugas gabungan telah menemukan dua korban bencana longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Kedua korban berjenis kelamin perempuan ini ditemukan terkubur reruntuhan rumah mereka. Proses pencarian hari keempat ini ditutup karena terjadi hujan. Petugas khawatir terjadi longsor susulan di lokasi kejadian.

    Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Nanang Pujo mengatakan korban pertama ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB. Proses evakuasi terhadap korban membutuhkan waktu hingga 20 menit. Sedangkan korban kedua ditemukan pukul 16.00 WIB. Posisi korban kedua tak jauh dari korban pertama. “Proses evakuasi baik korban pertama dan kedua memakan waktu hingga 20 menit,” ujarnya, Kamis (22/05/2025).

    Kedua korban ini masih bisa dikenali oleh pihak keluarga dan tetangga. Identitas keduanya diketahui adalah Yatemi (70) dan Misinem (90). Korban ditemukan di dalam rumahnya. Meskipun identitas jenazah telah diketahui, namun kedua jenazah tersebut tetap dibawa ke rumah sakit untuk proses selanjutnya. “Berdasarkan keterangan keluarga dan tetangga identitas jenazah tersebut adalah Yatemi dan Misinem,” tuturnya.

    Proses pencarian hari ini dihentikan pukul 16.20 WIB. Hal ini dikarenakan sudah turun hujan. Petugas khawatir terjadi longsor susulan. Terlebih struktur tanah masih labil dan mereka menemukan adanya pergerakan tanah di lokasi kejadian. “Operasi pencarian hari keempat ini ditutup pukul 16.20 WIB karena sudah turun hujan dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Soroti Pencemaran TPA Supit Urang

    Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang Soroti Pencemaran TPA Supit Urang

    Malang (beritajatim.com)- Persoalan pelik dampak dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supit Urang terhadap tiga desa di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, memabtik reaksi dari DPRD Kabupaten Malang.

    Penyelesaian dampak lingkungan yang ditimbulkan TPA Supit Urang di Desa Jedong, Pandanlandung, dan Dalisodo, seharusnya sudah dilakukan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sejak jauh hari.

    DPRD Kabupaten Malang menilai penyelesaian masalah dampak lingkungan itu merupakan bagian dari janji politik Wali Kota dihadapan Masyarakat Jedong, Dalisodo dan Pandanlandung Kecamatan Wagir sudah semestinya dituntaskan.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir mengatakan bahwa seharusnya persoalan yang menyangkut hajat orang banyak bisa menjadi konsen Wali Kota. Apalagi, Wahyu Hidayat bukan sosok yang asing dengan Kabupaten Malang.

    Abdul Qodir pun tidak segan menagih janji politik Wali Kota untuk menyelesaikan persoalan dampak lingkungan yang ditimbulkan TPA Supit Urang. Dirinya bilang, persoalan itu bukan persoalan sepele.

    “Jangan sampai kufur nikmat. Beliau itu pernah didukung oleh Masyarakat lewat Bupati mengisi ruang Sekda di Kabupaten Malang, hingga akhirnya dia bisa dikenal oleh warga Kota Malang dan akhirnya naik kelas jadi Wali Kota. Jangan sampai dia lupa tangga sejarah itu,” kata pria yang akrab disapa Adeng, Kamis (22/5/2025).

    Ditegaskan Adeng, sungguh tak elok bila persoalan dampak lingkungan TPA Supit Urang hanya dijadikan komoditas untuk meraih jabatan pada pesta demokrasi lima tahunan. Katanya, persoalan TPA Supit Urang yang membawa derita di tiga desa di Kabupaten Malang harus diselesaikan dengan langkah konkret.

    “Kami tidak ingin penderitaan masyarakat tiga desa ini hanya dijadikan alat politik lima tahunan. Saya titip salam ke Wali Kota Malang melalui Kepala Dinas LH. Janji-janji politik yang dulu dilontarkan saat beliau masih Pj Wali Kota, sekarang harus ditepati,” ucap pria yang dikenal sebagai mantan aktivis ini.

    Lebih jauh, Adeng berpandangan, senator yang duduk di Komisi C Kota Malang dan Komisi III Kabupaten Malang justru lebih konsen terhadap persoalan TPA Supit Urang. Bukan untuk pencitraan, namun hanya kerja nyata yang perlu dilakukan untuk menanggulangi persoalan tersebut.

    Meskipun, sudah ada tawaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang agar dibangun pipanisasi melalui Perumda Tugu Tirta, Adeng menyatakan jika itu bukan jawaban atas persoalan dampak lingkungan TPA Supit Urang.

    “PDAM Kota Malang itu ambil air dari sumber di Kabupaten Malang, lalu dijual kembali ke warga kabupaten. Kalau ini ditanyakan ke AI, pasti jawabannya menyakitkan,” sindirnya.

    Adapun yang lebih membuat Adeng mengelus dada, persoalan TPA Supit Urang ini sudah berlarut-larut. Bahkan, silih berganti pejabat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tak mampu mengatasinya,” tegasnya lagi.

    “Sudah dua kepala dinas dan empat kepala UPT jadi korban dari problem ini,” tegasnya.

    Sebagai langkah awal komitmen untuk menyelesaikan persoalan dampak lingkungan, Komisi III DPRD Kabupaten Malang dan Komisi C DPRD Kota Malang menyambangi TPA Supit Urang, belum lama ini. Sejumlah rekomendasi strategis pun sudah dibuat dan disepakati.

    Komisi III DPRD Kabupaten Malang dan Komisi C DPRD Kota Malang juga menyatakan siap mendukung anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan Juni nanti agar seluruh rekomendasi itu bisa direalisasikan.

    “Ini bukan sekadar program kerja, tapi harga diri rakyat Kabupaten Malang yang harus diperjuangkan,” Adeng mengakhiri. [yog/aje]

  • Kasus Penculikan Anak di Kota Malang Terbongkar, Orangtua Sempat Beri Tebusan

    Kasus Penculikan Anak di Kota Malang Terbongkar, Orangtua Sempat Beri Tebusan

    Malang(beritajatim.com) – Polresta Malang Kota mengungkap kasus penculikan anak yang terjadi di Perumahan Pesona Mutiara Tidar pada Kamis, 21 Mei 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. Pelaku penculikan adalah AEP (35 tahun) dengan korban adalah AD anak dari ACA (34 tahun).

    Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Nanang Haryono mengatakan bahwa modus yang dilakukan AEP adalah berpura-pura mengajak ACA untuk membicarakan bisnis. Saat ACA pergi untuk menemui AEP justru menuju rumah ACA untuk menculik AD.

    “Setelah ibu korban keluar, pelaku ini menuju rumah korban untuk menculik anak tersebut,” ujar Nanang.

    Dalam penculikan itu, AEP sempat mengancam asisten rumah tangga ACA dengan pisau saat sudah di depan rumah. Setelah AEP pergi membawa AD barulah ART menelpon ACA selanjutnya melapor ke Polresta Malang Kota.

    “Pelaku sempat mengancam menggunakan pisau ke ART-nya setelah sudah di depan pintu. Dan pelaku akhirnya membawa anak itu ke mobil dan kabur,” ujar Nanang.

    Polresta Malang Kota yang melakukan pengejaran bekerjasama dengan Polsek Batu karena diketahui pelaku dan korban ada di kawasan Junrejo Kota Batu. Sekitar pukul 14.00 WIB pelaku berhasil diamankan dan AD berhasil diselamatkan.

    “Tidak sampai 4 jam kita amankan. Kita dapati pelaku, mobil dan korban. Langsung kita tangkap,” ujar Nanang.

    Dalam penculikan ini pelaku sempat meminta uang tebusan sebesar Rp150 juta kepada ibu korban. ACA bahkan telah mentransfer Rp20 juta sebanyak dua kali. Pelaku pun dijerat dengan Pasal 83 junto Pasal 76F UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 328 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

    “Kalau tidak ditebus, katanya mau dijual. QRIS itu, akunnya nyambung ke akun judi online (judol) milik pelaku,” ujar Nanang. [luc/aje]

  • Jagongan Petani Milenial Bojonegoro: Ajang Mendesain Pertanian Masa Depan

    Jagongan Petani Milenial Bojonegoro: Ajang Mendesain Pertanian Masa Depan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro, PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS) menggelar kegiatan bertajuk ‘Jagongan Petani Milenial’ di kebun anggur dan melon Kenep Smart Village (Kensvil) Desa Kenep Kecamatan Balen, Kamis (22/5/2025).

    Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah, akademisi, praktisi teknologi dan pelaku pertanian muda dalam mendesain masa depan pertanian Indonesia khususnya di Kabupaten Bojonegoro.

    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyatakan bahwa kegiatan seperti ini merupakan langkah konkret dalam menyatukan visi dan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan ketahanan pangan. Kabupaten Bojonegoro, lanjut Wahono, memiliki banyak potensi untuk peningkatan inovasi pertanian.

    “Sehingga petani mudanya harus bergerak dan terus belajar membaca peluang pertanian kedepan,” ujar Wahono dihadapan ratusan petani muda yang hadir dalam kegiatan tersebut.

    Bupati Bojonegoro juga berharap kegiatan ini dapat menjadi stimulus bagi anak-anak muda untuk tertarik belajar bertani dan mengaplikasikan ilmu pertanian di wilayah masing-masing. “Semoga makin banyak anak muda yang mau jadi petani,” imbuhnya.

    Jagong petani milenial ini turut menghadirkan sejumlah tokoh sebagai narasumber diantaranya Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Jaka Widada, yang memberikan wawasan strategis tentang tata cara pengelolaan lahan agar menghasilkan pertanian produktif.

    Turut hadir pula Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit dan Kenep Smart Village (Kensvil) yang juga merupakan putra asli Bojonegoro. Ismail Fahmi mendorong petani milenial untuk memanfaatkan data dan teknologi dalam mengelola pertanian modern dan memperkuat posisi desa sebagai pusat inovasi.

    Dalam kesempatan yang sama kegiatan ini juga mendapatkan respon baik dari unsur pemerintahan. Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro Zainal Fanani mengatakan, Pemkab Bojonegoro melalui DKPP akan terus mendukung upaya peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan, dukungan pupuk, serta bibit tanaman yang memadai.

    Jagongan petani milenial ini dirancang bukan hanya sebagai ruang diskusi, namun juga menjadi ajang bertukar pengalaman, inspirasi serta pembentukan jejaring antar petani milenial dengan para pemangku kepentingan juga para inovator pertanian.

    Direktur Utama (Dirut) PT ADS Mohammad Kundori, menegaskan bahwa di tangan generasi muda yang kreatif, berani berinovasi dan peduli pada keberlanjutan, maka diyakini pertanian di Bojonegoro akan terus bertumbuh maju. Dirut PT ADS juga menegaskan bahwa melalui kerja-kerja CSR PT ADS akan selalu mendukung upaya kemajuan Bojonegoro ke depan salah satunya lewat sektor pertanian.

    “Kami sebagai bagian dari pemerintah daerah akan terus mendukung upaya mewujudkan ketahanan pangan, karena selaras dengan visi misi pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni inovasi pertanian berkelanjutan,” ungkapnya.

    Dengan semangat tersebut jagongan petani milenial diharapkan menjadi awal dari gerakan pertanian yang lebih tepat, berkelanjutan dan berpihak pada generasi mendatang. [lus/suf]

  • Kota Mojokerto Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Perempuan se-Bakorwil Bojonegoro

    Kota Mojokerto Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Perempuan se-Bakorwil Bojonegoro

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menjadi tuan rumah pertemuan rutin tiga organisasi perempuan tingkat regional, yakni Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), dan Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia (Perwosi) se-Bakorwil Bojonegoro. Kegiatan ini digelar di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto.

    Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang konsolidasi program kerja antarwilayah, tetapi juga menjadi ruang apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kreativitas lokal. Acara diawali dengan penampilan Tari Sekar Mojo sebagai tarian penyambutan. Suasana semakin hangat saat anak-anak berkebutuhan khusus dari SLB B Pertiwi, binaan DWP Kota Mojokerto.

    Para siswa mempersembahkan Tari Sorote Lintang dan pertunjukan angklung. Dengan penuh kepekaan terhadap irama dan isyarat, mereka tampil kompak dan mengharukan. Kemeriahan berlanjut dengan peragaan busana batik oleh para duta batik Kota Mojokerto. Mereka menampilkan karya unggulan dari Sentra IKM Batik Maja Barama Wastra.

    Karya unggulan yang menonjolkan motif khas dan desain elegan, mencerminkan identitas lokal yang kaya nilai budaya. Para peserta juga diajak menikmati city tour ke sejumlah ikon Kota Mojokerto, seperti Pusat Grosir Sepatu, Kolam Pemandian Sekarsari, Skywalk Mojopahit di Alun-alun Wiraraja, Rumah Rakyat, Taman Bahari Majapahit, dan PLUT Maja Citra Kinarya.

    Wakil Wali Kota Mojokerto, Rachman Sidharta Arisandi menyambut para tamu dan menyampaikan pandangannya mengenai keunggulan Kota Mojokerto. Cak Sandi (sapaan akrab, red) mengakui jika wilayah Kota Mojokerto memang kecil, namun justru hal tersebut menjadi potensi terbesar bagi Kota Mojokerto.

    “Ibarat kelas private, jumlah warga yang sedikit memberikan kesempatan menjadikan Mojokerto sebagai kota percontohan. Sinergi harus dibangun dari akar, bukan dari menara-menara gading. Kita ingin membangun masyarakat yang kuat dari dasar,” ungkapnya, Kamis (22/5/2025)

    Cak Sandi menegaskan pentingnya forum Bakorwil sebagai wadah penyatuan, tidak hanya dalam hal program kerja, tetapi juga semangat dan jiwa antar wilayah. Melalui semangat kolaboratif dan kearifan lokal yang diusung, pertemuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi organisasi perempuan se-Bakorwil Bojonegoro sekaligus menegaskan posisi Mojokerto sebagai kota kecil dengan visi besar. [tin/suf]

  • Nanik–Suyatni Resmi Dilantik di Grahadi, Magetan Sambut Era Baru Kepemimpinan

    Nanik–Suyatni Resmi Dilantik di Grahadi, Magetan Sambut Era Baru Kepemimpinan

    Magetan (beritajatim.com) – Bupati-Wakil Bupati Magetan Terpilih, Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro bakal dilantik oleh Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (23/5/2025).

    Malam ini juga, pasangan Bupati-Wabup itu sudah harus tiba di Grahadi untuk menjalani gladi untuk pelantikan. “Pelantikan pada Jumat, 23 Mei 2025, pukul 09.00 WIB di Gedung Negara Grahadi. Malam ini harus sampai di Surabaya untuk gladi,” terang Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Magetan, Setiya Widayaka, Kamis (22/5/2025).

    Diketahui, Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati akan dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015, yang merupakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota- Wakil Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 164 ayat (1) disebutkan bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan.

    Ketentuan ini juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Wali Kota. Dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1), ditegaskan bahwa pelantikan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan di ibu kota provinsi.

    Selain pelantikan kepala daerah, juga akan dilakukan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten, yang bakal dijabat oleh istri Wakil Bupati Magetan.

    Setelah pelantikan, kepala daerah baru diwajibkan untuk segera menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD dimulai segera setelah pelantikan guna menetapkan arah pembangunan daerah selama masa jabatan.

    Dalam rangkaian kegiatan pelantikan ini, akan dilaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Magetan yang membahas serah terima jabatan (sertijab) dari Penjabat (Pj) Bupati kepada Bupati definitif. Acara ini maksimal harus dilaksanakan 12 hari setelah pelantikan. Sertijab tersebut sekaligus menjadi momen penyampaian visi dan misi kepala daerah yang baru kepada publik dan pemangku kepentingan daerah. [fiq/kun]

  • Pemkab Lamongan Terjunkan Laskar Gema Tawaf

    Pemkab Lamongan Terjunkan Laskar Gema Tawaf

    Lamongan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Lamongan menerjunkan 200 Laskar Gema Tawaf (Gerakan Bersama Pendafataran Tanah Wakaf), untuk mempercepat tersertifikasinya tanah wakaf, di Halaman Pemkab Lamongan.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan Laskar Gema Tawaf merupakan relawan yang terbentuk dari hasil kolaborasi antara perguruan tinggi, Kantor Pertanahan dan Kantor Kemenag Lamongan.

    “Semuanya berkolaborasi agar Gema Tawaf ini bisa sukses,” kata Yuhronur, Kamis (22/5/2025).

    Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menargetkan, di tahun 2025 seluruh tanah wakaf di Lamongan dapat tersertifikasi.

    Program ini membawa tujuan besar, tidak hanya komitmen untuk menjaga amanah, tapi peran program ini untuk pembangunan bangsa sebagai warisan nilai dan investasi sosial.

    “Dengan Gema Tawaf, kita memperkuat pendidikan Islam, dakwah, dan pelayanan masyarakat yang berbasis kepada nilai-nilai luhur agama. Pemerintah Kabupaten Lamongan mendorong percepatan pendaftaran tanah wakaf ini melalui program Gema Wakaf,” ucap Pak Yes.

    Lebih lanjut Pak Yes menyampaikan, tersertifikasinya tanah wakaf dapat memberikan kepastian hukum. Sehingga dapat meminimalisir potensi konflik tanah wakaf.

    Secara taktis, laskar Gema Tawaf memiliki tugas khusus untuk mengidentifikasi dan mencatat secara sistematis seluruh tempat ibadah dan tanah wakaf yang tersebar di Kabupaten Lamongan.

    Di antaranya menghimpun informasi lokasi tanah wakaf, subjek pengelola (pemilik atau pengurus), data yuridis atau alas hak kepemilikan, serta informasi pihak yang mewakafkan/nadir/penerima/pengelola wakaf. Hasil data ini akan menjadi dasar validitas lokasi dan jumlah bidang tanah wakaf yang belum tersertifikasi.

    “Setelah terdata di bidang tanah, akan diarahkan ke pembuatan ikrar wakaf di KUA masing-masing kecamatan. Yang ditindaklanjuti pendaftaran dan penerbitan sertifikat wakaf di Kantor Pertanahan Lamongan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, Nursuliantoro, mengatakan untuk mendukung program Lamongan Nyantri dan Quick Win 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Lamongan, pasukan Laskar Gema Tawaf terdiri dari mahasiswa Universitas Islam Lamongan 16 orang, Universitas Muhammadiah Lamongan 16 orang, Universitas Islam Darul Ulum 14 orang, Pemkab Lamongan 34 orang.

    “Kemudian juga ada Penyuluh Kemenag Lamongan 27 orang, dan Pertanahan Lamongan 93 orang,” tuturnya. (fak/ted)