Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Dirlantas Polda Jatim bersama Gus Iqdam Resmikan Taman Lalu Lintas Blitar

    Dirlantas Polda Jatim bersama Gus Iqdam Resmikan Taman Lalu Lintas Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Dirlantas Polda Jatim, Kombes Iwan Saktiadi bersama Gus Iqdam meresmikan taman lalu lintas yang ada di Warung Bambu Barokah (WBB) di Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar.

    Taman lalu lintas yang diresmikan oleh Dirlantas Polda Jatim dan Gus Iqdam ini dibangun sarana edukasi bagi anak – anak hingga santri.

    Taman lalu lintas ini dibangun di kawasan wisata. Diharapkan taman lalu lintas ini bisa digunakan sebagai wahana pengenalan aturan dan rambu lalu lintas kepada anak sejak dini.

    Dirlantas Polda Jatim pun mengapresiasi inovasi pengusaha yang menyediakan wahana edukasi kepada masyarakat. Khususnya wahana edukasi taman lalu lintas.

    “Kami hadir untuk mengapresiasi inisiasi dari WBB yang membuat miniatur berlalu lintas secara riil, kemudian diwujudkan dalam taman lalu lintas. Di mana taman lalu lintas ini merupakan wahana edukasi,” kata Kombes Iwan usai meninjau taman lalu lintas tersebut, Kamis (22/5/2025) kemarin.

    Dirlantas Polda Jatim pun menegaskan bahwa edukasi lalu lintas penting disampaikan kepada anak-anak hingga remaja. Diharapkan dengan adanya edukasi ini, para remaja bisa tumbuh sebagai pribadi yang tertib lalu lintas.

    Direktorat Satlantas Polda Jatim, senidir memiliki program yang selaras dengan sarana edukasi taman lalu lintas itu. Salah satunya yakni program polantas goes to ponpes. Tujuannya agar para santri memahami ketentuan lalu lintas, maupun berkendara saat memiliki SIM.

    “Nah wahana ini patut dicontoh, dan digunakan untuk mengedukasi para santri. Mereka calon pelaku lalu lintas agar nanti saat memiliki SIM, mereka sudah terampil dan memahami etika dalam berlalu lintas,” jelasnya.

    Iwan menegaskan pihaknya juga terus berupaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Salah satunya dengan menghadirkan anggota Satlantas di setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan sosialisasi keselamatan lalu lintas. Mulai dari lembaga sekolah, pondok pesantren, lingkungan masyarakat dan sebagainya.

    “Seperti sore ini, kami juga menghadirkan Gus Iqdam sebagai tokoh agama di Kabupaten Blitar untuk ikut membantu sosialisasi tentang lalu lintas. Tentu ini juga upaya kami untuk menekan angka lalu lintas di Jawa Timur,” pungkasnya. (owi/ted)

  • Menyusuri Warisan Budaya di 4 Desa Wisata Unggulan Jatim, Madiun hingga Banyuwangi

    Menyusuri Warisan Budaya di 4 Desa Wisata Unggulan Jatim, Madiun hingga Banyuwangi

    Surabaya (beritajatim.com) – Jawa Timur tidak hanya terkenal dengan panorama alamnya, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya yang melekat kuat di masyarakat desa. Empat desa berikut masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), membuktikan potensi wisata budaya berbasis komunitas yang layak dikunjungi dan dipromosikan.

    1. Desa Wisata Wonokitri – Pasuruan

    Berada di lereng Gunung Bromo, Desa Wonokitri di Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, adalah pusat budaya masyarakat Suku Tengger. Rumah adat yang menyatu dengan alam pegunungan, serta kehidupan masyarakat yang memegang teguh tradisi Hindu Tengger, menjadi magnet tersendiri.

    Salah satu ritual budaya ikonik adalah Unan-unan, yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Ritual ini melibatkan upacara bersih desa dengan persembahan berupa kerbau dan ayam lima warna kepada para Dewa. Wisatawan yang ingin menyaksikan atau mengikuti ritual ini diwajibkan mengenakan busana adat.

    Desa ini juga mengembangkan Desa Wisata Edelweis Wonokitri, yang mengedepankan pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism), menonjolkan unsur edukasi, konservasi, dan pemberdayaan ekonomi warga.

    2. Desa Bejijong – Mojokerto

    Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, adalah desa dengan nuansa sejarah yang kuat. Sebagai pusat peninggalan Majapahit, desa ini menawarkan wisata budaya melalui cagar budaya seperti Candi Brahu, Maha Vihara Majapahit, dan Petilasan Siti Inggil.

    Industri kriya logam turut memperkuat identitas desa ini. Galeri Agus dan Sanggar Bhagaskara menjadi destinasi kreatif yang menampilkan patung logam, lonceng, hingga miniatur candi. Uniknya, proses pembuatan dapat disaksikan langsung oleh wisatawan. Kegiatan ini mendukung pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

    3. Desa Gunungsari – Madiun

    Terletak di Kecamatan Madiun, hanya satu kilometer dari exit tol Madiun, Desa Gunungsari terkenal dengan Pasar Pundensari, pasar mingguan dengan sistem transaksi menggunakan uang bambu.

    Didukung oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Setopuro, desa ini membangun identitas sebagai Kampung Budaya. Beragam kegiatan seni dan pelestarian adat Jawa menjadikan Gunungsari sebagai contoh desa wisata budaya yang mengedepankan partisipasi masyarakat.

    4. Desa Adat Osing Kemiren – Banyuwangi

    Desa Kemiren di Kecamatan Glagah, Banyuwangi, menjadi simbol pelestarian budaya Suku Osing, yang dipercaya sebagai keturunan Kerajaan Blambangan. Arsitektur rumah adat Osing menjadi ikon visual desa ini. Keunikan bahasa dan tradisi Osing terus dijaga dan diwariskan lintas generasi.

    Desa Kemiren meraih Juara II ADWI 2024 dalam kategori kelembagaan dan SDM. Keberhasilan ini tak lepas dari pengelolaan pariwisata berbasis budaya yang berkesinambungan serta dukungan masyarakat setempat. (fyi/ted)

  • Banjir Bengawan Solo di Gresik Mulai Surut

    Banjir Bengawan Solo di Gresik Mulai Surut

    Gresik (beritajatim.com)- Banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo yang melintas di wilayah Gresik mulai surut. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat. Masih ada empat desa di tiga kecamatan tergenang meluapnya Sungai Bengawan Solo.

    Empat desa yang masih terdampak diantaranya Desa Bungah, Kecamatan Bungah. Di daerah ini, jalan poros desa (JPD) tergenang air 10 hingga 40 centimeter. Sementara rumah warga 25 unit, dan area sawah 45 hektar terendam banjir.

    Kondisi tersebut berbeda di daerah Kecamatan Dukun. Tepatnya, di Desa Madumulyorejo. Semula daerah ini tergenang banjir. Update terbaru sudah surut.

    Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gresik, FX Hendriatmoko Herlambang mengatakan, surutnya banjir Bengawan Solo juga terjadi di Desa Sembayat, Kecamatan Manyar. Daerah yang berdekatan aliran sungai itu tidak ada genangan lagi.

    “Kami terus memantau perkembangan debit air Sungai Bengawan Solo. Sementara waktu masuk kategori hijau,” katanya, Jumat (23/5/2025).

    Kendati sudah surut lanjut dia, BPBD tetap menghimbau kepada masyarakat yang tempat tinggalnya berdekatan dengan Sungai Bengawan Solo berhati-hati dan waspada karena masih musim hujan.

    “Jika debit air naik lagi, segera melapor ke pemerintah desanya masing-masing. Laporan ini segera ditindaklanjuti oleh BPBD Gresik,” ungkapnya.

    Seperti diberitakan, sebelumnya imbas meluapnya sungai Bengawan Solo. Ratusan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian mencapai 70 centimeter, atau setara lutut orang dewasa.

    Tiga kecamatan terdampak banjir akibat luapan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini, yaitu Kecamatan Dukun, Bungah, dan Manyar. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga menggenangi puluhan hektar lahan pertanian di sejumlah desa seperti Madumulyorejo, Jrebeng, Bungah, Mojopuro Wetan, dan Sembayat. [dny/aje]

  • DPRD Jatim Soroti Pentingnya Etika dan Pengawasan dalam Pemanfaatan AI di Pemerintahan

    DPRD Jatim Soroti Pentingnya Etika dan Pengawasan dalam Pemanfaatan AI di Pemerintahan

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Saifudin Zuhri, mengingatkan agar pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan pemerintahan tidak melupakan aspek etika dan pengawasan yang memadai. Hal ini disampaikan saat menghadiri pelatihan bertema “Teknik Prompt Engineering Efektif dalam Pemanfaatan Generative AI untuk Analisis Data” yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jatim di Malang.

    “Melalui pelatihan ini, saya berharap peserta mampu menguasai teknik prompt engineering yang merupakan kunci dalam mengoptimalkan potensi generative AI, terutama dalam mendukung analisis data dan penyusunan kebijakan publik,” ujar Saifudin, Jumat (23/5/2025).

    Menurut legislator dari dapil Malang Raya ini, penerapan AI memang menjanjikan efisiensi serta akurasi data dalam pengambilan keputusan, namun jika tidak diawasi dengan baik, justru bisa menimbulkan kesenjangan digital dan potensi penyalahgunaan.

    Dia menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mutlak dalam tata kelola pemerintahan, bukan sekadar tren futuristik. Digitalisasi pelayanan publik seperti pendaftaran rumah sakit atau administrasi kependudukan dapat memberikan kemudahan, asalkan tetap dikelola secara etis dan transparan.

    “Program-program digital ini akan terus didorong oleh pemerintah provinsi. Namun, penting juga untuk memastikan teknologi AI dimanfaatkan secara maksimal dan tidak disalahgunakan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Saifudin menilai pelatihan tersebut harus dipahami sebagai upaya memperkuat tata kelola teknologi secara adil dan inklusif. Ia mendorong lahirnya kebijakan yang mampu menjamin keadilan akses dan manfaat teknologi hingga ke wilayah pedesaan.

    Pelatihan ini menghadirkan akademisi dari Universitas Brawijaya dan diikuti puluhan peserta dari kalangan muda serta tenaga teknis pemerintah. Saifudin berharap para peserta dapat menjadi pelopor dalam pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan berorientasi pada nilai-nilai pelayanan publik.

    “Ini bukan soal seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa bermanfaat dan aman bagi warga. Jangan sampai pemerintah tergelincir dalam penggunaan AI yang justru menciptakan masalah baru,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Bunda Nanik dan Kang Suyat Dilantik Jadi Bupati-Wabup Magetan 2025-2030

    Bunda Nanik dan Kang Suyat Dilantik Jadi Bupati-Wabup Magetan 2025-2030

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah secara resmi menetapkan pengangkatan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan untuk masa jabatan tahun 2025 hingga 2030. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Magetan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

    Dalam keputusan tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pengangkatan keduanya telah sesuai dengan hasil pemilihan kepala daerah serentak serta telah memperoleh legitimasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka akan menjabat selama lima tahun, terhitung sejak tanggal pelantikan resmi.

    Sebagai bagian dari hak dan kewajiban jabatan, Nanik dan Suyatni akan menerima gaji pokok, tunjangan jabatan, serta tunjangan lainnya sebagaimana yang berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.

    Keputusan menteri ini ditetapkan di Jakarta pada 22 Mei 2025, dan salinannya disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia serta pihak-pihak terkait untuk digunakan sebagaimana mestinya.

    Pengangkatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan.

    Pasangan Bupati-Wabup Magetan yang akrab disapa Bunda Nanik-Kang Suyat itu telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jumat (23/5/2025). [fiq/beq]

  • DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    DPRD Jatim Ingatkan Lemahnya Pengawasan Hewan Kurban Jelang Iduladha

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Erma Susanti, mengingatkan potensi lemahnya pengawasan terhadap peredaran hewan kurban menjelang Hari Raya Iduladha 2025. Kondisi ini, menurutnya, dapat berisiko terhadap kesehatan ternak dan kestabilan ekonomi peternak lokal, khususnya dalam menghadapi ancaman penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

    “Tapi tentunya seperti biasa, setiap Iduladha selalu ada pengawasan-pengawasan terkait penyakit tertentu,” ujar Erma, Jumat (23/5/2025).

    Erma menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah, terutama Dinas Peternakan, untuk mengawal distribusi dan kesehatan hewan kurban secara ketat. Dia menekankan bahwa pergerakan hewan dari satu wilayah ke wilayah lain harus dilengkapi dokumen kesehatan resmi yang dikeluarkan oleh tenaga medis hewan.

    “Pasti nanti ada perpindahan, dan perpindahan ini ada standar secara administrasi, seperti surat pengantar dari dokter hewan,” jelas legislator dapil Blitar-Tulungagung ini.

    Menurutnya, pasar hewan dan kandang penampungan merupakan titik rawan penyebaran penyakit zoonosis. Oleh sebab itu, penempatan tenaga pengawas dan petugas medis harus dipastikan sejak jauh hari.

    “Meminimalisir penyebaran penyakit harus mulai dari sekarang. Antisipasi itu penting. Jangan sampai nanti tidak ada tenaga atau fasilitas untuk memantau kondisi hewan,” tegasnya.

    Erma juga mendorong Dinas Peternakan Jatim segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke titik-titik distribusi dan penampungan hewan kurban. Hal ini dinilai penting agar jual-beli hewan kurban benar-benar memenuhi standar kesehatan.

    Dengan populasi sapi potong lebih dari 5 juta ekor per 2023, Jawa Timur menjadi provinsi dengan populasi sapi terbesar di Indonesia. Namun, beberapa wilayah seperti Kabupaten Tuban mencatat penurunan akibat wabah PMK tahun lalu.

    “Kami melihat ada transaksi ekonomi yang berputar di para peternak di Jawa Timur, nah itu patut untuk tetap dijaga di momen Iduladha 2025 ini,” ujar Erma.

    Ia menekankan, Iduladha bukan hanya soal ibadah kurban, tapi juga momentum strategis dalam menjaga roda ekonomi desa. Untuk itu, Pemprov Jatim diminta tidak hanya fokus pada kelancaran distribusi hewan, tapi juga menjamin aspek kesehatan dan kesejahteraan peternak. [asg/beq]

  • DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    DPRD Surabaya Sidak Sekolah Lokasi Perundungan, Desak Penguatan Peran Guru

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Abdul Ghoni Mukhlas Niam, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu sekolah negeri di Surabaya menyusul laporan perundungan antar siswa. Sidak ini dilakukan untuk memastikan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan inklusif bagi peserta didik.

    “Sidak ini merupakan bentuk perhatian serius terhadap pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara utuh,” ujar Ghoni, Jumat (23/5/2025).

    Politikus PDI Perjuangan itu menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang tidak hanya mendidik secara akademik, tetapi juga memperkuat karakter dan empati siswa. Karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perundungan harus menjadi prioritas bersama antara guru, siswa, dan orang tua.

    “Selain memastikan penanganan kasus berjalan dengan tepat, kami juga mendorong penguatan program edukasi anti-perundungan yang melibatkan seluruh elemen sekolah,” lanjutnya.

    Menurut Ghoni, nilai-nilai karakter seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini agar menjadi fondasi dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah.

    Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, yang menekankan pentingnya pergeseran fokus kinerja guru dari semata akademik menjadi pembimbing karakter dan mitra pendidikan masyarakat.

    “Guru diharapkan menjadi mitra utama dalam memperkuat pendidikan karakter, aktif berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan terlibat langsung dalam berbagai program di satuan pendidikan,” kata Ghoni.

    Sebagai anggota legislatif, Ghoni berkomitmen mendorong kebijakan yang mendukung perlindungan peserta didik serta menciptakan sistem pendidikan yang sehat dan holistik di Surabaya. [asg/beq]

  • Sekda Blitar Pensiun Bulan Depan, Rijanto dan Beky Kompak Tentukan Pengganti

    Sekda Blitar Pensiun Bulan Depan, Rijanto dan Beky Kompak Tentukan Pengganti

    Blitar (beritajatim.com) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar Izul Marom bakal segera pensiun. Pria kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur itu akan meninggalkan kursi Sekda Kabupaten Blitar pada akhir bulan Juni mendatang.

    Terkait hal itu Bupati Blitar, Rijanto menjelaskan bahwa pergantian Sekda akan dilakukan secara prosedural dan melalui tahapan seleksi. Namun demikian Rijanto dan wakilnya Beky Herdihansah menyatakan akan kompak memilih satu calon sebagai pengganti dari Izul Marom yang pensiun.

    “Calonku, ya calonnya Pak Wabup (wakil bupati Blitar), gitu aja lho,” ungkap Bupati Blitar, Rijanto, Jumat (23/5/2025).

    Rijanto pun belum mau membuka nama dan sosok yang akan menggantikan Izul Marom. Bupati Blitar tersebut juga masih merahasiakan kriteria dari calon pengganti Sekda Blitar, Izul Marom.

    “Nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang ada, calon itu kan rahasia,” imbuhnya.

    Rijanto pun tidak mau menjawab apakah calon Sekda Kabupaten Blitar yang baru nanti berasal dari internal Pemerintahan Kabupaten Blitar atau bukan. “Ora usah takon (tidak usah bertanya),” jawab Rijanto

    Sementara Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah memberikan bocoran bahwa calon Sekda Blitar yang baru berasal dari Indonesia. Namun demikian Beky belum mau memberikan bocoran lebih lanjut siapa sosok tersebut.

    “Pokoknya orang Indonesia,” ucap Beky. [owi/beq]

  • Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Khofifah: Sekolah Rakyat, Kopdes Merah Putih dan MBG Jadi Prioritas!

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengingatkan para Perangkat Daerah (PD) di lingkungan pemprov agar segera memaksimalkan realisasi setiap program kerja yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat.

    Hal ini disampaikan Gubernur Khofifah saat memimpin Rapat Pleno bersama seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/5/2025) malam.

    “Saya mohon perspektif kita dalam membuat program-program di semua sektor, semua bisa berdampak, terutama berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan di desa ,” ujar Khofifah.

    “Kita bukan bekerja demi IKU (Indikator Kinerja Umum). Saya tegaskan kita itu bekerja untuk memakmurkan dan mencerdaskan masyarakat serta pemerataan kesejahteraannya. Dan, yang menjadi ukurannya antara lain indeks gini ratio dan indeks Theil. Pastikan pemerataan kesejahteraan bisa kita maksimalkan,” tegasnya.

    Dalam menuntaskan kemiskinan di desa, Khofifah menekankan, perlu sinergi dan kolaborasi seluruh OPD. Bantuan akses permodalan KURsus petani tebu, katanya, merupakan salah satu contoh sinergi dalam mensejahterakan masyarakat desa. Maka Kadisbun harus bangun sinergi agar petani tebu dapat mengakses.

    Setidaknya banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Mulai dari Kementerian Koordinator Perekonomian, PT SGN, dan perbankan termasuk Bank Jatim. Serta Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan Jawa Timur.

    Tak hanya itu, pertanian dan desa wisata yang dikembangkan Pemprov Jatim menurutnya tak akan bisa diakses oleh masyarakat jika jalan di desa masih rusak. Sehingga perlu sinergi bersama dalam mengatasi persoalan tersebut. Disini PU Bina Marga harus sinergi.

    Hal serupa juga berlaku pada penanganan stunting. Menurutnya Dinas Kesehatan baik kota/kabupaten, harus bersama berkoordinasi dengan PKK dan posyandu dalam mengatasi persoalan tersebut. Alhamdulillah capaian penurunan stunting kita sudah bagus dan harus kita genjot turun lebih signifikan lagi.

    “Kalau sinergi antara seluruh dinas, seluruh biro, seluruh UPT itu menyatu, saya kira ikhtiar kita dalam menyejahterakan masyarakat desa akan tercapai. Sehingga, tidak ada lagi disparitas antara kota dan desa,” katanya.

    Khofifah juga mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk menyelaraskan program yang ada dengan program strategis dari pemerintah pusat. Khususnya program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan penguatan ekonomi desa.

    Menurut dia, program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi desa Merah Putih dapat dipercepat implemantasi dan targetnya.

    Sejauh ini, pembentukan Kopdes Merah Putih di Jatim hingga 21 Mei 2025 telah mencapai 5.597 dari target 8.501. Jumlah ini tersebar di 5.285 desa dan 312 kelurahan.

    Khusus untuk MBG, Pemprov Jatim saat ini tengah mengupayakan pembangunan Satuan Pelayanan Pusat Gizi (SPPG) yang menjadi pusat control pengawasan dan pelaksanaan program tersebut.

    Saat ini, telah ada sekitar 79 lokasi SPPG yang telah tersedia dan tersebar di 38 kota/kabupaten. Dari jumlah tersebut, telah berhasil melayani MBG untuk 240.277 siswa.

    Sementara untuk SR, terdapat 12 Lokasi SR tahap 1 yang telah dibangun di Jatim. Pemprov Jatim juga mengusulkan 3 Lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui masuk Sekolah Rakyat Tahap 1 yaitu UPT PPSPA Batu, Balai Diklat BPSDM Kawi Malang dan SMK Maritim Lamongan

    “Saya minta kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk percepat pelaksanaan program strategis nasional yang berdampak langsung ke rakyat,” katanya

    “Koperasi Merah Putih wujud nyata untuk memajukan desa, sementara MBG relevan atasi stunting dan gizi buruk anak-anak desa, dan Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi pendidikan inklusif bagi masyarakat,” tambahnya.

    Pada kesempatan tersebut, juga dibahas terkait realisasi anggaran APBD 2025. Hingga 21 Mei 2025, realisasi pendapatan mencapai 35,05 persen atau sekitar Rp 9,9 triliun. Jumlah ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 6,349 triliun (37,86%), pendapatan transfer Rp 3,547 triliun (30,58%) dan pendapatan sah lainnya sebesar Rp 5,256 triliun (18,81%).

    Sementara dari sisi belanja, realisasi berada di angka 22,86 persen atau sekitar Rp 6,87 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari belanja operasi Rp 5,22 triliun (23,49%), belanja modal Rp90 miliar (3,6%), belanja tidak terduga Rp 27,6 miliar (8,04%), dan belanja transfer Rp 1,51 triliun (30,84%). [tok/aje]

  • Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi Perluas Program Sampah Sirkular, Gandeng Austria dan UEA

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Setelah sukses di Kecamatan Muncar dan Songgon, Pemkab Banyuwangi memperluas program pengelolaan sampah sirkular ke seluruh wilayah kabupaten. Fasilitas pengolahan sampah baru ini merupakan bagian dari program Banyuwangi Hijau yang berkolaborasi dengan Borealis Austria dan Clean Rivers Uni Emirat Arab (UEA).

    Program tersebut resmi diluncurkan di Pendopo Banyuwangi, Kamis (22/5/2025), oleh Bupati Ipuk Fiestiandani bersama Anthony Berthold dari Borealis dan Deborah Baccus dari Clean Rivers UEA. Acara juga dihadiri oleh Deputi Kemenko Pangan Nani Hendiarti dan Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra.

    “Penanganan sampah ramah lingkungan ini bagian dari Banyuwangi Hijau Fase 2 dan Fase 3,” ujar Bupati Ipuk. Ia mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, mitra internasional, Project Stop, serta Perhutani Selatan yang telah menyediakan lahan.

    Peluncuran ini sekaligus menjadi momen peletakan batu pertama pembangunan TPS 3R di Desa Karetan, Kecamatan Purwoharjo. Fasilitas ini akan menjangkau 37 desa di delapan kecamatan dan mampu mengolah hingga 160 ton sampah per hari.

    Program pengelolaan sampah sirkular Banyuwangi telah dimulai sejak 2018 melalui kerja sama dengan Project Stop. Dua TPS 3R awal di Muncar telah melayani 90.000 jiwa dan mengelola lebih dari 116.000 ton sampah. Pada 2022, program diperluas ke Songgon melalui Banyuwangi Hijau Fase 1, melayani 60.000 jiwa di enam kecamatan.

    Selain TPS di Purwoharjo, dua terminal sampah Stasiun Peralihan Antara (SPA) juga akan dibangun di bawah Banyuwangi Hijau Fase 3, masing-masing berkapasitas 50 ton per hari. Total kapasitas pengolahan akan mencapai 260 ton per hari.

    Deborah Baccus dari UEA menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. “Banyuwangi menjadi contoh baik pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berdampak secara ekonomi, sosial, dan lingkungan,” katanya.

    Sementara Anthony Berthold dari Borealis Austria menambahkan, “Kami bangga kembali mendukung Banyuwangi yang memiliki visi transformasi lingkungan yang kuat.” [alr/beq]