Category: Beritajatim.com

  • Wali Kota Mojokerto Dorong Peningkatan SDM Lewat Sosialisasi Menu B2SA

    Wali Kota Mojokerto Dorong Peningkatan SDM Lewat Sosialisasi Menu B2SA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari terus mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai program edukatif. Salah satunya dilakukan melalui sosialisasi Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) untuk Bekal Anak Sekolah.

    Kegiatan yang digelar di Pendopo Sabha Kridatama Rumah Rakyat merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A) bersama Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Mojokerto.

    “Ini bagian dari upaya untuk mewujudkan cita pertama Panca Cita Kota Mojokerto, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan gizi seimbang sejak dini sangat penting dalam membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas,” ungkapnya, Jumat (23/5/2025).

    Sosialisasi menu B2SA, lanjut Ning Ita (sapaan akrab, red), menjadi langkah konkret dalam memastikan anak-anak mengonsumsi makanan yang bergizi dan aman. Ning Ita juga menyoroti pentingnya peran ibu dalam memastikan asupan gizi anak dan mendorong TP PKK untuk aktif mengajak para ibu agar lebih peduli terhadap keamanan dan kualitas pangan keluarga.

    “TP PKK punya tanggung jawab besar untuk menyebarluaskan pengetahuan ini hingga ke tingkat dasawisma. Ini juga mendukung program nasional Makanan Bergizi (MBG). Harapannya, kegiatan ini bisa memberikan pemahaman menyeluruh tidak hanya soal menu bergizi, tapi juga pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan,” pungkasnya. [tin/but]

  • Laga Arema FC vs Semen Padang Tanpa Penonton, Polres Malang Kerahkan 800 Personel

    Laga Arema FC vs Semen Padang Tanpa Penonton, Polres Malang Kerahkan 800 Personel

    Malang (beritajatim.com) – Polres Malang menyiapkan lebih dari 800 personel gabungan untuk mengamankan laga pamungkas BRI Liga 1 antara Arema FC melawan Semen Padang yang digelar Sabtu (24/5/2025) di Stadion Kanjuruhan. Pertandingan dipastikan berlangsung tanpa penonton, sesuai dengan keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI dan operator liga.

    Kapolres Malang AKBP Danang Setyo Pambudi menegaskan, skema pengamanan akan diterapkan dalam empat ring. Penyekatan dan patroli skala besar juga digelar di sejumlah titik yang dianggap rawan guna menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan.

    “Pertandingan dipastikan digelar tanpa penonton, hal itu sesuai keputusan regulasi dan operator liga,” kata AKBP Danang, Jumat (23/5/2025).

    Ia mengimbau kepada Aremania dan Aremanita agar tidak datang ke Stadion Kanjuruhan. Masyarakat diminta menikmati pertandingan dari rumah atau lokasi nonton bareng (nobar) di wilayah masing-masing.

    “Stadion Kanjuruhan besok harus steril dari penonton Aremania maupun Aremanita sesuai regulasi Komdis PSSI. Pintu stadion akan kami jaga ketat,” ujarnya.

    Danang juga meminta agar insiden sebelumnya, seperti pelemparan bus tim Persik Kediri, dijadikan pelajaran. Ia percaya suporter Arema kini lebih dewasa dan dapat mendukung tim kesayangannya dengan cara yang positif.

    “Pertandingan sepak bola seharusnya menjadi tontonan menarik dan sarana healing bagi masyarakat. Kita harus wujudkan suasana yang aman dan nyaman, apalagi bulan depan Stadion Kanjuruhan akan digunakan untuk Porprov Jatim,” tambahnya.

    Dalam skema pengamanan, steward dari panitia pelaksana akan mengamankan ring satu, sementara personel kepolisian bertugas di ring dua hingga empat.

    “Kalau dibutuhkan, kami siap turun ke ring satu,” pungkas Danang. [yog/beq]

  • Bupati Fawait Minta Emak-Emak Jember Doakan Prabowo

    Bupati Fawait Minta Emak-Emak Jember Doakan Prabowo

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait meminta ratusan orang emak-emak yang menghadiri Apel Sholawat Kebangsaan di Stadion Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (23/5/2025) untuk mendoakan Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak prabowo mau bikin sekolah rakyat mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas,” kata Fawait di hadapan hadirin yang mayoritas anggota Srikandi Laskar Sholawat Nusantara, ormas yang dibentuknya.

    Pemerintah juga sedang membangun sejumlah dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis. “Ibu-ibu kalau mau dapat MBG bisa juga. Tapi ke sekolah pakai seragam siswa putih-merah,” kata Fawait disambut tawa.

    Fawait meminta warga Jember mendukung program pemerintah. “Doakan Pak Prabowo agar sehat selalu,” katanya.

    Melengkapi program pemerintah pusat, Pemkab Jember juga memiliki sekian program unggulan. “Hari ini kita punya program memberikan 20 ribu beasiswa kepada anak-anak, bisa kuliah di seluruh indonesia. Doakan tahun depan kami bisa memberikan bea siswa untuk belajar ke Timur Tengah dan China,” kata Fawait.

    Tak hanya sektor pendidikan. Pemkab Jember juga memprioritaskan sektor kesehatan. Warga bisa memeriksakan diri ke puskrdmas. “Kalau ditolak, lapor ke saluran Wadul Gus e,” kata Fawait.

    Pemkab Jember telah mengalokasikan anggaran Rp300-400 miliar untuk program berobat gratis di seluruh Indonesia sejak 1 April 2025 melalui Universal Health Coverage.

    Selain itu, Pemkab Jember juga akan memperbaiki infrastruktur jalan. Fawait meminta masyarakat tetap memberi masukan. [wir/beq]

  • 131.200 Kartu Nusuk Untuk Jemaah Haji Indonesia Telah Dibagikan

    131.200 Kartu Nusuk Untuk Jemaah Haji Indonesia Telah Dibagikan

    Jeddah (beritajatim.com) – Bagi jemaah haji 2025, kartu Nusuk jadi bagian administratif penting agar proses haji para jemaah berjalan lancar, nyaman, dan tanpa kendala.

    Oleh karena itu, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bersama Syarikah berupaya maksimal melakukan percepatan pembagian kartu Nusuk kepada jemaah haji Indonesia. Hingga Kamis (22/5/2025) kemarin, sebanyak 131.200 kartu Nusuk telah diserahkan kepada jemaah haji Indonesia.

    Kartu Nusuk merupakan identitas digital yang harus digunakan oleh seluruh jemaah haji selama berada di Arab Saudi. Kartu ini jadi semacam “paspor perhajian” yang digunakan untuk mengakses lokasi dan layanan perhajian, termasuk di Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

    Kartu Nusuk dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi dan syarikah, yang berfungsi sebagai identitas sekaligus ‘tiket’ yang memberikan akses terhadap berbagai layanan dan digunakan dalam setiap tahap pelaksanaan ibadah haji.

    “Berdasar data dari Kementerian Haji Arab Saudi, hingga hari ini sudah ada 131.200 jemaah haji Indonesia yang telah menerima kartu Nusuk,” kata Konsul Haji pada KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, di Jeddah, Kamis (22/2025) mengutip Kemenag.go.id, Jumat (23/5/2025).

    Kartu Nusuk diterbitkan Syarikah penyedia layanan jemaah haji. Pada musim haji 2025, PPIH menjalin kerja sama dengan delapan syarikah: Rifadah, Rawaf Mina, Mashariq Dzahabiyah atau Sana Mashariq, Rifad, Mashariq Mutamayyizah atau Rakeen Mashariq, Dluyuful Bait, Rehlat wa Manafea, dan MCDC.

    Rata-rata untuk setiap Syarikah, sekitar 86 persen dari jemaah yang sudah hadir di Tanah Suci yang sudah menerima kartu Nusuk. Distribusi kartu Nusuk kepada jemaah haji Indonesia harus diselesaikan sebelum puncak haji tiba. Sehingga masing-masing jemaah haji memegang kartu Nusuk.

    “Setiap hari, ketua kloter meng-update jumlah dan nama jemaah yang belum mendapatkan kartu Nusuk untuk kita koordinasikan dengan Syarikah. Kita juga mengadakan rapat evaluasi dengan Kementerian Haji Saudi dan Syarikah, salah satu agendanya membahas perkembangan distribusi kartu Nusuk,” ungkapnya.

    Sementara itu, Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji 2025 Kementerian Agama telah tiba di Arab Saudi pada Rabu sore. Tujuan tim ini mengawal secara langsung pelaksanaan layanan jemaah haji Indonesia di berbagai titik krusial penyelenggaraan haji.

    Ketua Tim Monev Haji 2025, Saiful Mujab, mengatakan, tim terdiri dari 21 orang dari unsur pimpinan Kantor Wilayah Kemenag, para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan unsur lain di Kemenag. Tim Monev terbagi di tiga Daerah Kerja (Daker): Daker Makkah, Daker Madinah, dan Daker Bandara.

    Adapun sembilan titik layanan yang menjadi fokus tim Monev antara sektor lain, daker, kloter, dan titik-titik penting pergerakan jemaah, seperti di Arafah, Muzdalifah, Mina (Armuzna), dan layanan perpindahan jemaah dari Makkah ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, hingga Mina. Layanan murur dan tanazul juga jadi bagian dari pengawasan Tim Monev. Tim ini direncanakan berada di Saudi selama 25 sampai 30 hari. [air]

  • Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo Kembali Hidup, Masih Praktik Uang Gaib?

    Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo Kembali Hidup, Masih Praktik Uang Gaib?

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kembalinya Dimas Kanjeng Taat Pribadi ke Padepokan di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, setelah bebas bersyarat pada April 2025, langsung menghidupkan kembali aktivitas keagamaan dan sosial di lingkungan tersebut. Namun, publik masih bertanya-tanya: apakah praktik “uang gaib” yang dulu sempat menghebohkan masih berlangsung?

    Pantauan di lokasi menunjukkan suasana padepokan kini jauh lebih terbuka dan aktif. Lantunan pengajian, kegiatan tahfidz Al-Qur’an, hingga istighosah rutin terdengar dari dalam kompleks. Aktivitas santri pun terlihat intensif, disertai berbagai kegiatan sosial yang membantu warga sekitar.

    “Kegiatan mengaji dan ibadah memang sudah ada sebelumnya, tapi setelah beliau kembali, suasananya jadi lebih semarak,” ujar Bambang, salah satu pengurus padepokan, Jumat (24/5/2025).

    Menurut Bambang, fokus padepokan saat ini adalah pembinaan spiritual dan aksi sosial. Para santri bahkan dilibatkan dalam kegiatan ekonomi lokal, seperti berdagang dan membantu warga yang membutuhkan layanan kesehatan.

    “Kalau ada warga sekitar yang butuh bantuan, kami usahakan bantu. Termasuk antar ke rumah sakit dan bantu biayanya,” tambahnya.

    Kendati demikian, masih muncul pertanyaan di kalangan masyarakat dan warganet terkait potensi kembali munculnya praktik “penggandaan uang” yang dulu melekat pada sosok Dimas Kanjeng. Menanggapi hal itu, sejumlah warga menyatakan hingga kini belum terlihat adanya aktivitas serupa di dalam padepokan.

    “Sampai sekarang nggak ada yang aneh-aneh. Cuma ngaji dan kegiatan sosial saja. Warga juga ikut kegiatan kalau ada pengajian,” kata seorang warga yang enggan disebut namanya.

    Meski demikian, aparat dan pemerintah daerah diminta tetap waspada dan melakukan pemantauan berkala agar tidak terjadi pengulangan praktik yang pernah menimbulkan kerugian besar di masa lalu. Terlebih, nama Dimas Kanjeng hingga kini masih menyisakan kontroversi.

    Saat ini, hubungan padepokan dengan warga sekitar disebut semakin harmonis dan saling mendukung. Namun, publik masih menanti kepastian bahwa era “uang gaib” benar-benar telah berakhir. [ada/beq]

  • Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Peringatan Keras DPRD Surabaya ke Camat-Lurah soal Koperasi Merah Putih: Jangan Ada Titipan!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak YeBe, melontarkan peringatan keras kepada para lurah dan camat terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik “titipan” atau intervensi kepentingan dalam proses ini.

    Cak YeBe mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan kelompok tertentu dalam proses pembentukan pengurus Kopkel MP yang tidak transparan. Menurutnya, pelatihan dan sertifikasi yang menjadi syarat wajib justru hanya diberikan kepada kalangan terbatas seperti lurah, camat, LPMK, serta RT dan RW, sehingga membuka ruang eksklusif.

    “Kami mengingatkan lurah dan camat supaya tidak ceroboh dan abai terkait pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya,” ujarnya, Jumat (24/5/2025).

    Legislator dari Partai Gerindra ini menilai pengelolaan dana publik yang bersumber dari APBN dan APBD harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan bebas dari kepentingan kelompok.

    “Jangan sampai Kopkel MP di Surabaya dikelola dengan mengabaikan asas profesionalisme, asal-asalan dan syarat kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.

    Cak YeBe juga menekankan bahwa selain kompetensi teknis, integritas calon pengurus koperasi harus menjadi prioritas utama. Ia menyebut bahwa integritas adalah kunci dalam menjaga kredibilitas dan tata kelola dana publik di tubuh koperasi.

    “Proses rekrutmen atau pembentukan pengurus selain kompetensi yang mumpuni, juga tak kalah penting menjadi prioritas adalah faktor integritas yang baik,” ujarnya.

    Sebagai mitra kerja Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapemkesra) Pemkot Surabaya, Komisi A DPRD Surabaya berkomitmen mengawasi langsung pembentukan koperasi yang difasilitasi lurah dan camat.

    “Kami akan memonitor langsung proses pembentukan Kopkel MP di Surabaya yang difasilitasi oleh lurah maupun camat,” ujar Cak YeBe.

    Ia juga mendorong Pemkot Surabaya untuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat seperti hotline, email, atau posko pengawasan di tiap kecamatan agar warga bisa menyampaikan laporan dugaan pelanggaran.

    “Pemkot harus aktif membentuk saluran pengaduan masyarakat sebagai wujud transparansi. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” katanya.

    Tak hanya itu, Cak YeBe juga mendorong evaluasi berkala dan publikasi laporan audit terhadap proses pembentukan Kopkel MP. Audit ini diperlukan guna memastikan kepatuhan dan transparansi dalam setiap tahap program.

    “Peran pemerintah kota sangat penting sebagai penjaga integritas program KMP. Pemkot tidak boleh bersikap pasif atau hanya menyerahkan ke kelurahan,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Utang RSUD Mardi Waluyo Blitar Capai Rp12 M, Wali Kota Diminta Turun Tangan

    Blitar (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar meminta agar Wali Kota Syauqul Muhibbin turun tangan menyelamatkan keuangan RSUD Mardi Waluyo yang sedang mengalami kolaps. Pasalnya, saat ini RSUD Mardi Waluyo masih memiliki utang sebesar Rp12 miliar.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Agus Junaidi. Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin lebih konsen untuk mengurus RSUD Mardi Waluyo yang kondisinya kini tengah kritis secara keuangan.

    “Saran saya, Wali Kota turun kepada tingkat bawah mulai dari tukang parkir karena hak-haknya pegawai itu masih terutang Rp12 miliar,” ungkap Agus Junaidi, Jumat (23/5/2025).

    Utang sebesar Rp12 miliar itu merupakan tunggakan terhadap hak-hak pegawai selama ini. Semakin berkurangnya pendapatan RSUD Mardi Waluyo membuat tunggakan tersebut terus membengkak setiap tahunnya.

    “Hak-haknya pegawai itu terutang Rp12 miliar, Wali Kota kami minta untuk turun dan konsen ke ini, karena ini satu-satunya pendapatan tertinggi itu dari sini,” imbuhnya.

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar saat ini dalam kondisi kolaps dari segi keuangan. Hal itu terjadi lantaran pengeluaran serta utang RSUD Mardi Waluyo Blitar lebih banyak dibandingkan pendapatan yang diterima.

    Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar, dr. Muhammad Muchlis mengungkapkan pengeluaran RSUD untuk pelayanan terus meningkat. Sementara, kata Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar itu, setiap tahun pendapatan yang diterima oleh RSUD Mardi Waluyo Blitar terus berkurang sehingga terjadi defisit anggaran.

    “Sejak 2 tahun ini rumah sakit mulai ada tanda-tanda defisit, pendapatan itu kalah dengan pengeluaran, akhirnya kalah dengan pengeluaran artinya kita kalah bisnis,” ucap Muchlis, Jumat (23/5/2025).

    Berkurangnya pendapatan ini disebabkan oleh turunnya tingkat kunjungan pasien ke RSUD Mardi Waluyo Blitar. Sehingga pendapatan RSUD Mardi Waluyo Blitar terus mengalami penurunan setiap tahun hingga akhirnya bangkrut.

    “Kalah bisnis, sehingga lama-lama utangnya semakin banyak ya namanya hidup rumah tangga kalau hutangnya semakin banyak dan pendapatannya tetap atau semakin sedikit ya lama-lama tekor dan kolaps,” bebernya.

    Rata-rata pendapatan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar sendiri hanya mencapai Rp90-98 miliar per tahun. Angkat itu jauh lebih kecil dari biaya yang harus dikeluarkan RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar. Imbasnya RSUD Mardi Waluyo Blitar pun mengalami kolaps.

    “Salah satu penyebabnya adalah, pendapatannya itu kan dari pasien yang datang kemudian klaim BPJS, BPJS bayar. Kalau yang datang sedikit berarti pembayaran nya sedikit,” ungkapnya. [owi/beq]

  • Remaja di Ponorogo Tewas Terjun ke Saluran Air

    Remaja di Ponorogo Tewas Terjun ke Saluran Air

    Ponorogo (beritajatim.com) – Kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa terjadi di jalanan Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo. Seorang remaja laki-laki berusia 13 tahun ditemukan meninggal dunia, setelah sepeda motor yang dikendarainya terperosok ke saluran air irigasi di sisi barat jalan.

    Korban diketahui bernama Muhammad Daniel, warga Dukuh Karanganyar, Desa Ngrupit, Kecamatan Jenangan. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara, korban mengendarai sepeda motor Honda Beat bernomor polisi AG 3313 REV. Korban melaju dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan sekitar 50 kilometer per jam.

    “Tadi pagi memang ada laporan kejadian laka lantas tunggal,” kata Kapolsek Jambon, AKP Purwadi, Jumat (23/5/2025).

    Purwadi mengungkapkan, usai mendapatkan laporan, petugas segera menuju lokasi kejadian untuk olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga karena kurang konsentrasi, sepeda motor korban oleng ke kanan, lalu tergelincir sendiri hingga masuk ke saluran air.

    Kondisi korban cukup mengenaskan. Yakni mengalami pendarahan di mulut dan telinga, memar di dahi, serta patah tulang kaki kiri. Korban ditemukan dalam posisi tertindih sepeda motor dan dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian.

    “Korban sudah meninggal di lokasi kejadian,” katanya.

    Keterangan warga sekitar, memperkuat dugaan bahwa kecelakaan terjadi dini hari. Seorang saksi mengaku mendengar suara keras sekitar pukul 03.00 WIB, namun tidak melihat tanda-tanda kecelakaan saat memeriksa dari depan rumah. Saksi, kata Purwadi mengira suara tersebut berasal dari seseorang yang terpeleset dan segera melanjutkan perjalanan.

    Barulah sekitar pukul 05.00 WIB, saksi lainnya menemukan sepeda motor di dalam saluran air dan segera melapor ke Polsek Jambon. Saat motor berhasil diangkat bersama warga dan petugas, jasad korban ditemukan tertindih di bawahnya. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD dr. Harjono Ponorogo.

    “Setelah berhasil dievakuasi dari saluran air, jenazah korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD dr. Harjono Ponorogo,” pungkasnya. [end/aje]

  • Korban Longsor Trenggalek Dimakamkan Satu Liang

    Korban Longsor Trenggalek Dimakamkan Satu Liang

    Trenggalek (beritajatim.com)– Dua jenazah korban longsor di Dusun Kebonagung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, dikuburkan di pemakaman umum desa. Kedua korban yang berhasil diidentifikasi oleh Tim Inafis Polres Trenggalek tersebut adalah Mesinem (85) dan Yatemi (65). Mereka dimakamkan dalam satu liang kubur. Hingga saat ini masih ada 4 korban yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.

    Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro mengatakan prosesi pemakaman ini awalnya direncanakan kemarin malam. Namun karena faktor cuaca pemakaman baru bisa dilakukan hari ini. “Awalnya pemakaman rencana kemarin setelah ditemukan namun karena hujan pemakaman dilakukan hari ini, ” ujarnya, Jumat (23/05/2025).

    Pemakaman di TPU ini juga atas permintaan keluarga. Nantinya jika semua korban sudah ditemukan akan dimakamkan di lokasi yang sama. Sugeng berharap 4 korban lain bisa segera ditemukan. “Semoga korban lain bisa segera ditemukan, ” pungkasnya.

    Sebelumnya longsor terjadi di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Senin (19/05/2025) sore. Total terdapat 12 rumah yang terdampak bencana ini. Dari jumlah tersebut tiga rumah diantaranya rata dengan material longsor. 6 warga dilaporkan hilang. Petugas mengerahkan 4 ekor anjing pelacak untuk membantu proses pencarian. Hasilnya dua korban berhasil ditemukan kemarin. [nm]

  • Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Khofifah Usai Lantik Bupati-Wabup Magetan: Kawal Janji Kampanye dan Jalankan Program Nasional

    Magetan (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan apresiasinya atas terlaksananya pelantikan Nanik Endang Rusminiarti sebagai Bupati Magetan dan Suyatni Priasmoro sebagai Wakil Bupati Magetan hasil Pilkada Serentak 2024.

    Khofifah lantas mengingatkan, selain program yang sesuai dengan janji kampanye, program pemerintah pusat juga harus dilaksanakan dengan baik.

    Dia menegaskan bahwa seluruh proses demokrasi telah dilalui sesuai prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan.

    “Seluruh proses demokrasi telah dijalankan sesuai standar operasional prosedur. Setelah melalui proses di Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dan penantian terbitnya SK dari Kementerian Dalam Negeri, hari ini kita bisa melaksanakan pelantikan secara resmi,” ujar Khofifah saat memberi sambutan dalam acara pelantikan, Jumat (23/5/2025).

    Khofifah mengakui bahwa proses menjelang pelantikan berlangsung dinamis. SK pengangkatan baru diterima jelang waktu Magrib sehari sebelumnya, sehingga gladi bersih pelantikan harus dilakukan di malam hari. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan seluruh pihak membuat proses dapat berjalan lancar.

    Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur mengingatkan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan di Magetan, mengingat masa jabatan yang telah berjalan dan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) sedang dalam pembahasan.

    “Kita harus mulai berlari, karena RPJMD sudah berjalan. Saya harap Bupati dan Wakil Bupati segera mengintegrasikan program-program yang dijanjikan saat kampanye ke dalam RPJMD dan RKPD, lalu ke RAPBD. Sinkronisasi dengan DPRD juga penting agar pembangunan dapat segera bergerak,” jelasnya.

    Khofifah juga menekankan pentingnya keterlibatan Magetan dalam tiga program prioritas nasional yang tengah dikawal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur: MBG (Makan Bergizi Gratis), KMP (Koperasi Merah Putih), dan SR (Sekolah Rakyat). Ia berharap Magetan bisa menjadi salah satu daerah peluncuran Koperasi Merah Putih pada Hari Koperasi 12 Juli mendatang.

    “Segera kawal Musdes, sosialisasi, dan sertifikasi koperasi-koperasi Merah Putih. Pemetaan unit-unit usaha harus dilakukan secara detail oleh Bupati dan Wakil Bupati. Ini akan sinergi dengan program PKK, Posyandu, serta Dekranasda,” tambah Khofifah.

    Dia juga mengapresiasi kontribusi kader Posyandu yang telah membantu menurunkan angka stunting di Jawa Timur, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua secara nasional setelah Bali.

    Mengakhiri sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada pejabat sebelumnya, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Magetan, atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga kesinambungan pemerintahan di Magetan.

    “Insya Allah, dedikasi dan kerja keras panjenengan menjadi amal jariyah yang memperkuat pembangunan Magetan,” pungkas Khofifah. [fiq/ted]