Category: Beritajatim.com

  • Si Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo Asal Lumajang Berbobot 900 Kg

    Si Gemoy, Sapi Kurban Presiden Prabowo Asal Lumajang Berbobot 900 Kg

    Lumajang (beritajatim.com) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto memilih seekor sapi jumbo asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai hewan kurban pada perayaan Hari Raya Iduladha 2025. Sapi jenis Simental yang diberi nama “Si Gemoy” tersebut memiliki bobot mencapai 900 kilogram dan berasal dari peternakan Farel Jaya Farm milik Andi Rohman di Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono.

    “Ini Alhamdulillah, sapi saya dipercaya untuk menjadi hewan kurban Presiden. Tentu ini juga menjadi kebanggaan bagi kami untuk memberikan perawatan terbaik untuk sapi lainnya,” ujar Andi, Senin (26/5/2025).

    Sebelum dibeli dengan harga Rp65 juta, bobot awal Si Gemoy tercatat 880 kilogram. Setelah menjalani perawatan intensif sejak tahun 2023, bobotnya kini mencapai 900 kilogram. Perawatan harian dilakukan dengan pemberian pakan hijauan dan campuran konsentrat secara rutin setiap pagi dan sore.

    “Untuk harganya ini dibeli Rp65 juta, dulu awalnya ditelpon terus ada tim yang datang ke sini untuk pemeriksaan, barulah sampai akhirnya deal,” tambah Andi.

    Si Gemoy telah melewati proses seleksi ketat dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Lumajang. Saat ini, sapi tersebut masih dalam masa perawatan di kandang sebelum dikurbankan.

    Bupati Lumajang, Indah Amperawati, mengonfirmasi bahwa penyembelihan Si Gemoy akan dilakukan di Masjid Agung KH Anas Mahfud, Alun-alun Lumajang pada Hari Raya Iduladha mendatang.

    “Jadi Pak Presiden minta sapi yang paling berat, akhirnya kita cari bersama Dinas Pertanian dan kita temukan Si Gemoy ini,” ungkap Bupati Indah. [has/beq]

  • Disparbud Jember Siap Berdialog Soal Pemandian Patemon yang Tak Bersertifikat

    Disparbud Jember Siap Berdialog Soal Pemandian Patemon yang Tak Bersertifikat

    Jember (beritajatim.com) – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Jawa Timur, siap berdialog dengan ahli waris yang mempersoalkan hak kepemilikan pemerintah daerah atas obyek wisata pemandian Patemon, Kecamatan Tanggul.

    Ahli waris Mbah Suhak, warga setenpat, menyatakan, ada dua bidang tanah di pemandian Patemon yang ,menjadi hak keluarga almarhum Mbak Suhak yang saat ini dikuasai Pemkab Jember, masing-masing seluas 1.740 meter persegi dan 1,2 hektare.

    Bagian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Jember hanya bisa menunjukkan data KIB (Kartu Inventaris Barang) A tanah seluas 4,8 hektare di pemandian itu tanpa sertfikat. Sementara para ahli waris menunjukkan data-data lengkap, antara lain berupa petok desa dan surat keterangan riwayat tanah.

    Komisi C DPRD Jember memastikan pemandian Patemon bukan aset pemerintah daerah setempat. “Milik Pemkab Jember sebatas di kolam air saja,” kata Wakil Ketua Komisi C Ikbal Wilda Fardana.

    Kepala Disparbud Jember Bambang Rudianto berharap ada solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. “Kita ini kan adat ketimurannya lebih mendahulukan kekeluargaan, persaudaraan, bagaimana kita bermusyawarah di situ,” katanya, Senin (26/5/2025).

    Rudianto siap menyewa atau membeli lahan pemandian tersebut kepada ahli waris, “Saya kira bisa dialokasikan melalui APBD,” katanya.

    Namun sebelum melangkah ke sana, Rudianto memandang perlu penelusuran bukti kepemilikan Pemkab Jember lebih komprehensif dan mendalam. “Konon waktu itu belum tuntas inventarisasinya, Makanya ini kan perlu ditelusuri. Sejauh mana karena itu mulai tahun 1980-an sudah dikelola pemda,” katanya.

    Selama dikelola Pemkab Jember, pemandian Patemon tak hanya menjadi ruang publik sebagai destinasi wisata yang memberikan pemasukan pada kas daerah. Warga sekitar juga memanfaatkan sebagai mata pencarian. “Bahkan juga ada anggota dari ahli waris yang juga bekerja di situ. Nah, ini perlu nanti dimusyawarahkan secara komprehensif,” kata Rudianto.

    Saat ini Pemkab Jember memiliki empat aset destinasi wisata yakni pemandian Patemon, hotel dan kolan renang Kebonagung, Hotel Rembangan, dan pantai Watu UIo. Tahun ini Pemkab Jember menargetkan pemasukan Rp 3,5 miliar.

    “Tahun lalu Rp 3 miliar, terpenuhi 85 persen ke atas. Khusus Patemon, pemasukannya ratusan juta rupiah,” kata Rudianto. Pemasukan terbesar masih dari Rembangan.

    Dengan adanya persoalan ini, pengembangan infrastruktur fisik akan lebih diprioritaskan pada tiga destinasi wisata di luar Patemon. “Kami lebih berhati-hatilah,” kata Rudianto. [wir]

  • Survei The Republic Institute Ungkap Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Khofifah-Emil

    Survei The Republic Institute Ungkap Mayoritas Warga Jatim Puas Kinerja 100 Hari Khofifah-Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Lembaga survei The Republic Institute mengungkap mayoritas warga Jawa Timur merasa puas terhadap kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam 100 hari pertama masa jabatan periode kedua mereka.

    “Mayoritas responden puas terhadap kinerja Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur selama 100 hari kerja ini,” kata Peneliti Utama The Republic Institute, Dr Sufyanto, dalam paparannya, Senin (26/5/2025).

    Survei tersebut mencatat 71,4 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Khofifah-Emil, sementara 23,5 persen menyatakan kurang puas, dan 5,1 persen tidak menjawab. Tingginya tingkat kepuasan publik ini dipengaruhi oleh berbagai program yang dinilai efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    Sufyanto menjelaskan, kepuasan warga dilatarbelakangi oleh sejumlah indikator, di antaranya komitmen pasangan Khofifah-Emil dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi dan ketahanan pangan, konsistensi terhadap janji kampanye, serta keselarasan dengan program nasional Asta Cita. Mereka juga dianggap responsif terhadap persoalan sosial di masyarakat.

    “Beberapa indikator yang dijadikan pertimbangan utama oleh responden yang menjawab puas yakni komitmen pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pangan. Kemudian konsisten pada janji dan program yang dibawa saat kampanye,” jelasnya.

    Program Bus Trans Jatim menjadi salah satu yang paling diapresiasi publik. Sebanyak 92,9 persen responden menginginkan program ini dilanjutkan dan diperluas. Pembangunan rumah subsidi juga mendapat dukungan luas, dengan 84,7 persen responden berharap program ini terus berjalan. Dalam hal stabilisasi harga pangan, sebanyak 77,6 persen warga Jatim menyatakan puas atas kebijakan Khofifah-Emil.

    Survei ini juga mencatat tingkat kepuasan terhadap program quick win di 100 hari pertama, meliputi pembiayaan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, mudik gratis, digitalisasi layanan publik, peningkatan fasilitas kesehatan, penguatan kompetensi kecerdasan buatan (AI), pemeliharaan infrastruktur, hingga mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya air.

    Meskipun hasilnya positif, Sufyanto menekankan bahwa ekspektasi warga Jatim terhadap kepemimpinan Khofifah-Emil tetap tinggi dan menuntut peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

    “Karena ekspektasi warga Jatim sangat tinggi terhadap sosok Khofifah-Emil,” tegasnya.

    Survei The Republic Institute dilakukan pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Metode yang digunakan adalah stratified random sampling dengan wawancara tatap muka. Margin of error survei ini sebesar 2,1 persen. [tok/beq]

  • DPRD Surabaya Tekankan Pentingnya Integritas Calon Pengurus Koperasi Merah Putih

    DPRD Surabaya Tekankan Pentingnya Integritas Calon Pengurus Koperasi Merah Putih

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menegaskan bahwa integritas calon pengurus menjadi kunci utama dalam keberhasilan program Koperasi Kelurahan Merah Putih (Kopkel MP). Menurutnya, proses seleksi pengurus tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa, mengingat besarnya tanggung jawab serta nilai dana yang dikelola oleh koperasi tersebut.

    “Yang paling penting itu integritas. Wong iki nek wis dicekeli duit, cekeli anggaran, sok-sok akhire mbelarah (orang itu kalau sudah dipegangi uang, dipegangi anggaran, biasanya suka sembarangan). Maka kami ingin memastikan bahwa yang mengelola ini benar-benar punya kompetensi dan karakter,” tegas Cak YeBe, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD Surabaya, Senin (26/5/2025).

    Cak YeBe juga meminta agar proses seleksi dilakukan secara ketat dan terbuka, serta melibatkan unsur masyarakat mulai dari RT, RW, hingga tokoh kelurahan. Ia menegaskan bahwa jika dari 25 calon pengurus ada yang tidak memenuhi syarat, maka harus segera dicoret.

    Kopkel Merah Putih merupakan program nasional berbasis Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025. Di Surabaya, program ini berpotensi melibatkan 153 kelurahan dengan total 3.825 orang pengurus. Setiap koperasi akan mendapatkan dana sebesar Rp3 miliar yang bersumber dari pinjaman bank anggota Himbara dengan tenor pembayaran enam tahun.

    “Ini bukan dana hibah dari APBN, tapi pinjaman. Jadi pengelolaannya harus profesional. Jangan sampai setelah diluncurkan Presiden 12 Juli nanti, justru Kopkel di Surabaya tidak bisa berjalan profesional,” tegas politisi Gerindra tersebut.

    Cak YeBe juga menyoroti pentingnya pemanfaatan tujuh unit usaha koperasi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Ia mencontohkan cold storage untuk nelayan di Surabaya Utara dan usaha pertanian di wilayah seperti Kampung Semanggi, Surabaya Barat.

    Ia mengajak seluruh masyarakat untuk aktif mengawal pelaksanaan program ini dan tidak ragu melapor jika ditemukan pelanggaran atau penyimpangan di lapangan.

    “Kalau tidak sesuai dengan juklak dan juknisnya, masyarakat silakan lapor ke kami. Kami akan respons cepat. Karena ini tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Uston Nawawi Beri Pesan Khusus untuk M Hidayat: Cari Tim yang Beri Menit Bermain

    Uston Nawawi Beri Pesan Khusus untuk M Hidayat: Cari Tim yang Beri Menit Bermain

    Surabaya (beritajatim.com) – Asisten pelatih Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, memberikan pesan penuh harapan kepada gelandang senior M Hidayat. Sosok legenda hidup Persebaya itu berharap Hidayat tetap bisa melanjutkan karier sepak bolanya meski belum mendapatkan menit bermain selama musim ini akibat cedera.

    “Cari tim yang bisa mendapat menit bermain, saya yakin dia bisa melakukan itu,” ujar Uston Nawawi di Surabaya, Senin (26/5/2025).

    Menurut Uston, Hidayat masih memiliki potensi besar untuk kembali bersinar. Ia mendorong pemain asal Bontang tersebut untuk terus menjaga semangat dan mengulang performa apik seperti sebelum mengalami cedera.

    “Pesan untuk Hidayat, tetap keep going, karena Hidayat masih bisa berkarier di dunia sepak bola,” tambahnya. “Dan yang penting, dia harus kembali seperti awal karena habis cedera. Paling tidak, dia itu harus cari tim yang dia bisa bermain. Dan saya yakin Dayat bisa.”

    Hidayat merupakan satu-satunya pemain yang tersisa dari skuad Persebaya saat menjuarai Liga 2 tahun 2017 dan membawa tim kembali ke kasta tertinggi. Sejak itu, ia telah mencatatkan 161 penampilan resmi bersama Bajol Ijo dan dikenal sebagai simbol kesetiaan di mata Bonek.

    Namun musim ini menjadi babak yang sulit bagi Dayat. Cedera yang dialaminya di akhir musim lalu membuatnya belum sekalipun tampil di pertandingan resmi.

    “Terima kasih banyak Hidayat sudah menorehkan tinta emas di Persebaya,” tutup Uston. [way/beq]

  • Resepsi HPN 2025: PWI Jombang Luncurkan Penghargaan untuk Tokoh Pangan dan Lingkungan

    Resepsi HPN 2025: PWI Jombang Luncurkan Penghargaan untuk Tokoh Pangan dan Lingkungan

    Jombang (beritajatim.com) – Hari Pers Nasional (HPN) setiap tahunnya menjadi momentum penting untuk merefleksikan peran pers dalam membangun masyarakat yang demokratis dan transparan. Tak terkecuali di Kabupaten Jombang, di mana Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Jombang memaknai HPN 2025 dengan tema besar ‘Pers Mengawal Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan Berkelanjutan’.

    Ketua PWI Jombang, M Mufid, menyampaikan bahwa isu ketahanan pangan dan lingkungan hidup adalah persoalan strategis yang perlu terus didorong. “Ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan memerlukan kepedulian bersama, serta kesediaan berkolaborasi dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya, Senin (26/5/2025).

    Tema yang diangkat oleh PWI Jombang ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah. Selain berangkat dari tanggung jawab jurnalistik untuk mengedukasi dan menginformasikan publik, peran pers juga ditekankan sebagai pengawal dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tetap berada di jalur yang berkelanjutan.

    Ketua pelaksana kegiatan, Syaiful Mualimin, menuturkan bahwa rangkaian acara HPN 2025 PWI Jombang sudah disiapkan dengan matang. “Kami mengemas HPN tahun ini dengan berbagai kegiatan yang memiliki nilai keberlanjutan, partisipatif, dan tentu saja relevan dengan isu-isu yang dihadapi masyarakat saat ini,” ujarnya.

    Rangkaian kegiatan dimulai dengan refleksi dan tasyakuran pada 9 Februari 2025 di Kantor PWI Jombang. Selanjutnya, berbagai aksi nyata dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi insan pers terhadap isu ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

    Kegiatan pertama adalah tanam pohon bertajuk ‘Tumpak Tandur Bhumi Wono Ndadari’ yang akan digelar di Desa Pakel, Kecamatan Bareng, pada 26 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PWI Jombang, Pemerintah Desa Pakel, Dinas Lingkungan Hidup, dan PT CJI.

    Berikutnya, PWI Jombang bekerja sama dengan Polres Jombang, Pemerintah Desa Candimulyo, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, serta DLH dalam kegiatan tebar benih ikan di Sungai Candimulyo pada 7 Mei 2025.

    Kegiatan HPN PWI Jombang 2025 juga melibatkan publik secara aktif melalui lomba fotografi dengan tema Ketahanan Pangan dan Kelestarian Lingkungan. Lomba ini berlangsung sepanjang Maret hingga April, dan akan mencapai puncaknya pada 10 Mei 2025, saat para finalis mempresentasikan karyanya.

    Sementara itu, lomba menulis surat kepada Bupati dan Wakil Bupati Jombang diadakan dalam dua kategori, yakni pelajar serta mahasiswa dan umum. Presentasi finalis juga dilangsungkan pada 10 Mei 2025.

    Puncak acara HPN 2025 akan digelar pada 27 Mei 2025 malam di Pendopo Kabupaten Jombang. Dalam acara ini, akan diumumkan pemenang lomba fotografi dan lomba menulis surat. Selain itu, akan digelar PWI Jombang Award 2025, sebuah bentuk apresiasi terhadap individu maupun kelompok yang telah menunjukkan komitmen dan kontribusi nyata dalam bidang ketahanan pangan dan lingkungan.

    “PWI Jombang Award 2025 merupakan bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berperan aktif dan memiliki keberlanjutan dalam kontribusinya terhadap dua isu besar ini,” kata M Mufid.

    Dengan semangat kebersamaan, refleksi, dan komitmen untuk berkontribusi lebih baik, peringatan HPN 2025 di Jombang bukan sekadar seremoni tahunan. Ia menjadi wujud nyata dari upaya insan pers dalam membangun kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan harmonis dengan lingkungannya. [suf]

  • RSUD Gambiran Kediri Resmikan Faskes Modern, dari Jantung hingga TBC

    RSUD Gambiran Kediri Resmikan Faskes Modern, dari Jantung hingga TBC

    Kediri (beritajatim.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran Kediri menandai babak baru dalam transformasi layanan kesehatan. Pada Senin, 26 Mei 2025, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, S.H., M.Kn., meresmikan sejumlah fasilitas vital yang menjadi bagian dari pengembangan sistem pelayanan di rumah sakit milik pemerintah tersebut.

    Tiga unit utama yang diresmikan antara lain instalasi gizi, instalasi diagnostik intervensi kardiovaskular, dan klinik tuberkulosis resistan obat.

    “Hari ini menjadi langkah penting dalam perjalanan pelayanan kesehatan di Kota Kediri. Kita menyaksikan bersama bahwa RSUD Gambiran Kediri ini terus berinovasi, bertransformasi dan juga meneguhkan diri sebagai pusat layanan kesehatan rujukan yang tidak hanya modern, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Vinanda dalam sambutan.

    Instalasi gizi terbaru dibangun di atas lahan seluas lebih dari 620 meter persegi. Gedung dua lantai ini dilengkapi peralatan semi modern dan dirancang untuk menunjang efisiensi pelayanan gizi rumah sakit berstandar akreditasi.

    “Instansi ini tidak hanya mengedepankan efisiensi dan standar pelayanan rumah sakit terakreditasi, tetapi juga mengedepankan prinsip higienis sanitasi,” tambah Vinanda.

    Lebih jauh, hadirnya instalasi diagnostik intervensi kardiovaskular disebut sebagai langkah besar dalam penguatan layanan jantung dan pembuluh darah di Kota Kediri. Fasilitas ini menawarkan layanan angiografi, angioplasti, pemasangan ring, hingga katerisasi jantung.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyakit jantung ini pembunuh nomor satu di dunia. Maka dari itu, dengan adanya instansi tersebut, bentuk komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dalam bidang kesehatan, sehingga ke depan harapannya ke depan tidak ada masyarakat Kota Kediri yang terkena penyakit penyakit jantung,” tegasnya.

    Sementara itu, perhatian terhadap penyakit menular juga ditunjukkan melalui peresmian klinik tuberkulosis resistan obat. Fasilitas ini menjadi bagian dari strategi Pemkot Kediri dalam menanggulangi tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks.

    “Tak kalah pentingnya di RSUD Gambiran juga sudah ada klinik tuberkulosis resistan obat, ini juga komitmen RSUD Gambiran dalam menanggulangi tantangan kesehatan yang serius. Karena kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang terkena TBC. Ini merupakan upaya pemkot Kediri dan RSUD Gambiran agar supaya ke depan tidak ada lagi yang kena TBC,” tutur kepala daerah termuda ini.

    Dengan klinik tersebut, pasien diharapkan mendapatkan layanan yang tidak hanya menyeluruh, tetapi juga efektif dan mudah dijangkau. “Dengan hadirnya klinik ini, kita berharap pasien dapat pelayanan yang komprehensif, efektif dan mudah dijangkau, sehingga proses penyembuhan bisa berjalan optimal,” lanjutnya.

    Selain peresmian tiga fasilitas utama, pembangunan Gedung I RSUD Gambiran juga resmi dimulai. Gedung ini dirancang sebagai investasi jangka panjang yang akan memperkuat pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

    “Saya ingin menekankan bahwa peresmian hari ini bukanlah garis finis, melainkan merupakan titik awal kita semua untuk optimalisasi fungsi gedung dengan SDM yang kompeten, serta alat kesehatan yang memadai,” kata Mbak Wali.

    Ia juga menekankan pentingnya kesinambungan inovasi dan perluasan akses sebagai pilar RSUD Gambiran dalam menjadi rumah sakit rujukan yang bisa diandalkan.

    “Sektor kesehatan merupakan pilar utama dari pembangunan SDM yang unggul. Apalah artinya ketika pendidikannya tinggi, ekonominya maju, tetapi masyarakatnya tidak sehat. Oleh karena itu dalam visi kota Kediri MAPAN, pembangunan kesehatan bukan hanya prioritas, melainkan ini fondasi utama,” tambahnya.

    Direktur RSUD Gambiran Kediri, dr. Aditya Bagus Djatmiko, M.Kes., menilai momentum ini sebagai lompatan strategis rumah sakit untuk melayani masyarakat secara lebih optimal.

    “Hari ini RSUD Gambiran punya gawe sebagai salah satu batu loncatan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sebuah rumah sakit menang harus berkembang, semata mata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Sebuah rumah sakit yang statis sudah puas dengan pelayanan yang ada, tidak akan mampu untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang dari hari ke hari semakin Komplek dan semakin canggih,” katanya.

    Acara ini dihadiri Forkopimda Plus Kota Kediri, Kepala RS Bhayangkara Kediri, Sekretaris Daerah Kota Kediri, Kepala OPD Pemkot Kediri, Direktur PT Jaya Etika Beton, Konsultan Perencana Kuasa Pembangunan Gedung I Kuasa PSO, serta sejumlah tamu undangan lainnya. [nm/beq]

  • PKL Masih Berjualan di Zona Terlarang, FRMJ Desak Pemkab Jombang Bertindak Tegas

    PKL Masih Berjualan di Zona Terlarang, FRMJ Desak Pemkab Jombang Bertindak Tegas

    Jombang (beritajatim.com) – Ketua Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ), Joko Fattah Rochim, mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih nekat berjualan di zona terlarang. Pasalnya, keberadaan mereka dinilai kembali menyebabkan kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas di kawasan pusat kota.

    Menurut Fattah, meskipun pemerintah telah menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Jalan KH Ahmad Dahlan, beberapa PKL justru memilih tetap berjualan di sekitar Alun-alun Jombang dan wilayah terlarang lainnya.

    “Setelah teman-teman direlokasi di sentra kuliner Ahmad Dahlan, teman-teman PKL ini justru sangat senang. Karena sudah naik kelas menjadi pelaku usaha. Tapi kami menyayangkan ada yang berjualan liar di zona terlarang sehingga menyebabkan kemacetan jalan,” jelas Fattah, Senin (26/5/2025).

    Relokasi ini sebetulnya menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kota dan memberikan ruang yang lebih layak bagi pelaku usaha kecil. Sentra Kuliner Jombang di Jalan KH Ahmad Dahlan disebut telah mampu menaikkan kelas para PKL dan meningkatkan kualitas usaha mereka.

    Menyikapi kondisi ini, Bupati Jombang H Warsubi menegaskan bahwa seluruh PKL yang masih berjualan di zona terlarang akan segera ditertibkan. Dalam rembug bersama PKL di Pendopo Kabupaten Jombang pada Senin (26/05/2025), Warsubi menyampaikan pentingnya membangun kebersamaan untuk menciptakan kota yang aman, nyaman, dan bebas dari kemacetan.

    “Insyaallah nanti malam mulai ditata nggih. Semua PKL yang berada di zona terlarang harus masuk ke sentra Jombang Kuliner tanpa terkecuali. Supaya tidak lagi semrawut dan menambah potensi kemacetan. Kita bersama membangun Jombang yang aman dan nyaman,” tegas Warsubi.

    Bupati Warsubi juga menyoroti menjamurnya angkringan di berbagai sudut kota. Ia memastikan akan melakukan patroli khusus untuk menertibkan angkringan yang menyalahgunakan fungsi usahanya, termasuk yang kedapatan menjual minuman keras secara ilegal.

    “Sebelumnya, kami sudah melakukan patroli besar. Salah satunya ketika momentum Ramadhan. Kami menertibkan angkringan yang berjualan hal-hal negatif. Malam itu juga kami berhasil menyita minuman keras yang diedarkan secara ilegal. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas kepolisian, tetapi tanggung jawab kita bersama,” ujar Bupati Warsubi.

    Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban di Jombang tanpa kekerasan, begal, maupun tindakan kriminal lainnya.

    Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Jombang, Aditya Dimas Pradana, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan relokasi PKL yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, program tersebut terbukti membawa dampak positif bagi pelaku usaha.

    “Kalau Sentra PKL di Ahmad Dahlan sudah sangat bagus. Tidak ada respons negatif dari PKL. Alhamdulillah para PKL happy saja dipindahkan di sentra. Saya turut senang para pedagang bisa turut mendukung tata kelola Kabupaten Jombang,” pungkas Aditya.

    Namun demikian, Aditya juga menyoroti perlunya perbaikan pada penataan kawasan PKL di Kebon Rojo agar lebih nyaman dan efisien. Ia menilai desain saat ini membuat area terasa sempit dan kurang mendukung interaksi antara pedagang dan pembeli.

    “Kalau saya pribadi masuk ke situ terasa sumpek. Perlu ada renovasi sehingga para pedagang berinteraksi dengan pembeli bisa lebih mudah,” ujarnya.

    Dengan semangat membangun bersama, pemerintah Kabupaten Jombang berharap agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam menciptakan ketertiban dan kemajuan ekonomi lokal, termasuk melalui penataan PKL yang berkelanjutan. [suf]

  • Dana Parpol Rp 10 Ribu Per Suara? Ini Respons Ketua DPR Puan Maharani

    Dana Parpol Rp 10 Ribu Per Suara? Ini Respons Ketua DPR Puan Maharani

    Jakarta (beritajatim.com) – Sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan dana bantuan partai politik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 10.000 per suara. Seperti yang diusulkan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, perlu kajian mendalam mengenai manfaat dan mudarat dari kenaikan dana parpol. “Apakah kemudian itu memang bisa dilakukan dengan cepat ya, kita lihat dulu kajiannya seperti apa,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

    Menurutnya, kenaikan dana parpol juga perlu mempertimbangkan kemampuan anggaran negara. “Soal dana parpol yang diusulkan itu kan intinya, konteksnya adalah soal anti-korupsi, cuma kita harus melihat ke depannya apakah kemudian anggaran APBN-nya mencukupi,” kata Puan.

    Seperti diketahui, Partai Gerindra mengusulkan kenaikan dana parpol hingga 10 kali lipat. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menilai kenaikan bantuan dana partai bisa di angka Rp 10 ribu per suara.

    Sementara Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman juga mengusulkan agar partai diperbolehkan membentuk badan usaha sebagai salah satu sumber tambahan dana parpol. Menurutnya, badan usaha ini bisa membuat partai tidak bergantung pada sebagian kecil pihak saja.

    Adapun sumber dana parpol di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Serta terdapat aturan turunan dalam PP Nomor 1 Tahun 2017 yang menyebutkan sumber dana partai hanya berasal dari 3 sumber, yakni iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan APBN/APBD. [kun]

  • Polsek Krembung Dukung Ketahanan Pangan Melalui Pendampingan Peternak Kambing di Desa Rejeni

    Polsek Krembung Dukung Ketahanan Pangan Melalui Pendampingan Peternak Kambing di Desa Rejeni

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Kanit Binmas Polsek Krembung Polresta Sidoarjo Aiptu Adin bersama Bhabinkamtibmas Desa Rejeni Aipda Eko Mei Ludianto melaksanakan pengecekan dan pendampingan terhadap peternak kambing, Bapak Daiman, di lahan pekarangan Desa Rejeni, Kecamatan Krembung Senin (26/5/2025).

    Pengecekan dan pendampingan peternak ini dalam mensukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan dan gerakan Polisi Cinta Petani untuk Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) serta arahan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian.

    Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan dan keberlanjutan lahan, yang digunakan sebagai sarana pendukung ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim di wilayah tersebut. Lahan pekarangan milik Daiman yang difungsikan sebagai peternakan kambing dinilai sangat potensial.

    Aiptu Adin menyampaikan pentingnya perawatan dan pendampingan secara berkala, agar usaha peternakan bisa berkembang secara optimal. “Kami hadir tidak hanya melakukan pengecekan, tetapi juga memberikan semangat dan pendampingan agar para petani dan peternak termotivasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan warga,” ucapnya.

    Selain itu, perawatan terhadap lahan dan hewan ternak juga dilakukan secara intensif. Pakan kambing diberikan secara teratur dan kondisi kandang dicek untuk memastikan kesehatan hewan terjaga dengan baik. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan produktivitas dan hasil ternak yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi pemilik maupun warga sekitar.

    Dari hasil pendampingan ini, lahan pekarangan milik Daiman diharapkan bisa tumbuh subur dan menjadi model bagi masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan lokal. “Hasil ternak yang berkembang nantinya diharapkan mampu meningkatkan penghasilan serta memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat setempat,” terang Daiman.

    Sinergi nyata antara aparat kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas pangan serta mendorong swasembada pangan melalui sektor peternakan, harus terus terwujud. “Sinergitas seperti ini yang diharapkan oleh masyarakat,” imbuh Daiman. (isa/kun)