Category: Beritajatim.com

  • Hilal 1 Zulhijjah 1446 H Tak Terlihat di Mojokerto

    Hilal 1 Zulhijjah 1446 H Tak Terlihat di Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Hilal penentu awal Zulhijjah 1446 H tidak terlihat di Pusat Observasi Bulan (POB) Masjid Agung Darussalam, Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan pantauan di lokasi pengamatan cukup cerah, namun hilal tetap tidak tampak di ufuk barat.

    Pemantauan dilakukan oleh Lembaga Falakiyah (LF) Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto. Koordinat lokasi pengamatan hilal berada di ketinggian 50 mdpl, lintang : -7° 31′ 46.7″ LS dan bujur : 112° 24′ 32.5″ BT.

    Ketua LF Pengurus Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Syamsul Ma’arif menjelaskan bahwa meskipun elongasi sudah mencukupi, namun ketinggian hilal di Mojokerto masih di bawah syarat minimal. “Hilal tidak terlihat karena ketinggiannya masih di bawah 1 derajat,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Padahal, kriteria imkan rukyat membutuhkan minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Menurutnya, potensi terlihatnya hilal justru ada di wilayah barat Indonesia seperti Sabang, Aceh, yang memiliki ketinggian hilal di atas 3 derajat dan elongasi 7 derajat.

    “Hasil rukyatul hilal dari Mojokerto ini akan dilaporkan ke LF PWNU Jatim dan diteruskan ke Kementerian Agama RI sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1446 H,” jelasnya. [tin/ian]

  • Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Pemkot Mojokerto Genjot PAD di Tengah Penurunan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto tengah menghadapi tantangan serius dalam menjaga kestabilan pendapatan daerah. Proyeksi penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2025 diperkirakan hanya mencapai Rp23 miliar, turun drastis dari realisasi Rp36 miliar pada 2023.

    Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis guna mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah menurunnya dana transfer. “Situasi ini menuntut kita untuk lebih serius menggali potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal, seperti PKB, BBNKB, pajak reklame, dan pajak papan nama,” ungkapnya, Selasa (27/5/2025).

    Dalam Sosialisasi Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah kepada Ketua RT dan RW se-Kota Mojokerto tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red)nmenegaskan, salah satu langkah konkret yang bisa dilakukan warga adalah dengan segera melakukan balik nama kendaraan bermotor yang dibeli dari luar daerah. Menurutnya, selama kendaraan tidak berpelat Mojokerto (plat S), maka pajaknya tidak masuk ke kas Pemkot Mojokerto.

    “Ini bukan hanya soal administrasi, tapi berdampak langsung pada pendapatan daerah. Kalau warga mau menikmati pembangunan, maka pajaknya juga harus kembali ke daerah ini dan jika tidak dikelola dengan baik, potensi ini akan hilang begitu saja dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

    Selain kendaraan bermotor, Ning Ita juga mendorong optimalisasi sektor pajak lain yang selama ini kurang tergarap. Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Mojokerto ini menilai, sebagai pusat jasa dan perdagangan Mojokerto Raya, Kota Mojokerto menyimpan potensi besar yang bisa dimaksimalkan untuk menopang APBD.

    Pemerintah pun menggandeng elemen masyarakat, termasuk ketua RT dan RW, untuk mengedukasi warga soal pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan. Sosialisasi digelar selama dua hari di tiga kecamatan, yakni mulai tanggal 27–28 Mei 2025. [tin/ian]

  • Satu Korban Terjepit Bodi Truk, Proses Evakuasi di Malasan Probolinggo Berlangsung Dramatis

    Satu Korban Terjepit Bodi Truk, Proses Evakuasi di Malasan Probolinggo Berlangsung Dramatis

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Raya Lumajang–Probolinggo, tepatnya di wilayah Malasan, Kabupaten Probolinggo, menewaskan empat orang. Salah satu korban ditemukan dalam kondisi terjepit dan tertindih bodi kepala dump truk di dasar sungai. Proses evakuasi berlangsung dramatis hingga Selasa (27/5/2025) sore.

    Kanit Gakkum Satlantas Polres Probolinggo, Ipda Aditya Wikrama, mengatakan pihaknya harus bekerja ekstra keras untuk mengevakuasi korban yang terjepit di bawah truk.

    “Korban yang terjepit baru berhasil kami evakuasi sekitar pukul 17.20 WIB,” ujarnya.

    Dari hasil evakuasi, tercatat empat orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, sementara satu orang mengalami luka-luka. Proses evakuasi itu sendiri sampai melibatkan alat berat berupa crane, untuk mengangkat kendaraan dump truk dari dasar sungai, dan mengevakuasi pengendara motor yang terjepit body kepala dump truk.

    “Korban tewas merupakan sopir dan kernet dump truk, serta pengendara dan pembonceng sepeda motor, yang merupakan pasangan suami istri,” jelas Aditya.

    Sementara itu, supir yang mengendarai mobil pikap dilaporkan selamat dan hanya mengalami luka-luka.

    Seluruh jenazah korban telah dibawa ke Kamar Mayat RSUD dr. Moh. Saleh, Kota Probolinggo, untuk proses identifikasi dan pengembangan lebih lanjut.

    “Sementara ini, kami pastikan, pukul 20.00 WIB, TKP sudah bersih, dan truk yang berada di dasar sungai ini sudah bisa kami evakuasi,” tegasnya. (ada/ian)

  • Pakaian Khas Kediri Diluncurkan, Angkat Warna Ungu dan Motif Lokal Sebagai Identitas Kota

    Pakaian Khas Kediri Diluncurkan, Angkat Warna Ungu dan Motif Lokal Sebagai Identitas Kota

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, resmi meluncurkan pakaian khas Kota Kediri dalam program kerja 100 hari pertamanya.

    Dalam acara tersebut, baik Wali Kota maupun Wakil Wali Kota KH Qowimuddin Thoha tampil mengenakan pakaian khas itu sebagai simbol dimulainya pelestarian budaya lokal dalam bentuk busana resmi daerah.

    Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kota Kediri, Zachri Ahmad, memaparkan tentang makna mendalam dari pakaian khas ini. Tak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

    “Filosofinya pakaian khas ini adalah kita selaku pemerintah melakukan pengembangan terhadap warisan budaya tak benda. Tenun ikat ini merupakan salah satu warisan budaya tak benda Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Menristekdikti Tahun 2022. Sehingga kita kembangkan,” kata Zachri.

    Pemkot mengangkat ciri khas atau identitas Kota Kediri dengan warna ungu. Sebab, dalam Kidung Harsawijaya, warna ungu menjadi pilihan raja-raja Kediri pada waktu itu. Sehingga pemilihan warna ungu menjadi upaya pendekatan sejarah tersendiri.

    Disi lain, berdasarkan penelitian bersama akademisi sejarah dan tim pelestari budaya, pakaian adat tersebut mengusung warna ungu sebagai warna utama yang memiliki akar historis kuat.

    Inisiatif ini, imbuhnya, tak berhenti pada pelestarian semata, melainkan juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Produksi pakaian khas ini dilakukan sepenuhnya di Kediri, mulai dari pengadaan bahan baku, hingga proses jahit-menjahit oleh pengrajin lokal.

    “Sisi lain pengembangan warisan budaya ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi para pengrajin. Penjahit di Kota Kediri, terus para pelaku usaha pengrajin udeng di Kediri,” imbuhnya.

    “Bahan baku ini dicari di Kediri, dikerjakan oleh masyarakat Kediri. Tujuan lainnya adalah untuk memutar ekonomi ini supaya bertumbuh di Kota Kediri,” lanjutnya.

    Ada dua motif tenun ikat yang digunakan dalam pakaian khas ini. Pertama motif tirto dan kedua motif telur ceplok. Hal tersebut menggambarkan unsur air dan kekayaan pola tradisional.

    Zachri juga menjelaskan bentuk udeng sebagai bagian penting dari pakaian khas daerah tersebut. Ikat kepala tradisional tersebut memiliki bentuk unik berupa dua gundukan yang menggambarkan kondisi geografis Kota Kediri yang terletak di antara dua gunung besar, yaitu Kelud dan Wilis, serta dialiri oleh Sungai Brantas yang membelah kota.

    Kota Kediri sendiri telah lama dikenal sebagai pusat kerajinan tenun ikat, khususnya di kawasan Bandar Kidul. Di sana, terdapat belasan perajin aktif yang menghasilkan karya tenun ikat berkualitas tinggi dan telah menembus pasar internasional. [nm/ian]

  • Jelang Iduladha, DKP2P Tuban Gelar Pelatihan Juleha dan Penanganan Daging Kurban

    Jelang Iduladha, DKP2P Tuban Gelar Pelatihan Juleha dan Penanganan Daging Kurban

    Tuban (beritajatim.com) – Menjelang perayaan Iduladha 1446 H, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban menggelar pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) dan penanganan daging kurban di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) Bancar, Selasa (27/5/2025).

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKP2P Tuban, Pipin Diah Larasati, menyampaikan pelatihan ini berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama diadakan praktik penyembelihan hewan ternak dengan diikuti oleh 60 peserta, sementara hari kedua fokus pada bimtek dan pelatihan penanganan daging kurban yang diikuti 40 peserta.

    “Peserta berasal dari juru sembelih dan takmir, terutama dari Kecamatan Bancar, Jatirogo, Tambakboyo, dan Jenu,” ujarnya.

    Pelatihan ini merupakan bagian dari arahan Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky guna memastikan penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai syariat dan prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Peserta juga mendapat perlengkapan penyembelihan sebagai bekal praktik.

    Pipin menambahkan bahwa peserta yang telah mengikuti pelatihan akan memperoleh sertifikat, diharapkan ilmu yang didapat dapat diimplementasikan dan disebarluaskan agar daging kurban yang beredar di masyarakat terjamin kehalalannya dan kesehatannya.

    Pelatihan ini didukung oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Provinsi Jawa Timur serta Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (PAS) Bumi Peternakan Wahyu Utama untuk memaksimalkan hasil pelatihan.

    Materi yang diberikan meliputi teknik penyembelihan yang mempertahankan kesejahteraan hewan sebelum, saat, dan setelah penyembelihan guna menjamin kehalalan daging kurban.

    Iskandar Muda, pemateri dari BBPP Jawa Timur, mengapresiasi antusiasme peserta yang aktif bertanya dan mengikuti praktik dengan serius. Ia berharap peserta dapat langsung terlibat dalam penyembelihan kurban dan menyebarluaskan ilmu kepada masyarakat agar daging yang beredar benar-benar halal dan thoyiban.

    “Pesan kami, masyarakat diimbau memilih juru sembelih yang telah terlatih agar kualitas daging kurban terjaga,” tutup Iskandar. [dya/beq]

  • Diskominfo Tuban Beri Pelatihan Konten Video Kreatif

    Diskominfo Tuban Beri Pelatihan Konten Video Kreatif

    Tuban (beritajatim.com) – Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Tuban menggelar Workshop Video Konten Kreatif Batch 1 di Ruang Rapat Dandang Wacono, Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Selasa (27/05/2025).

    Kepala Diskominfo SP Tuban, Arif Handoyo mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang. Termasuk anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

    “Saat ini terdapat 23 KIM yang tersebar di berbagai Kecamatan di Kabupaten Tuban dan nantinya kami berharap seluruh kecamatan memiliki KIM yang aktif dan produktif,” ungkap Arif Handoyo.

    Pihaknya juga berkeinginan agar KIM menjadi corong informasi yang tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga mengangkat potensi lokal dan membangun citra positif Kabupaten Tuban. Hal ini sangat penting untuk membuka peluang kolaborasi yang lebih erat dengan KIM, baik dalam pembuatan konten maupun distribusi informasi.

    “Kolaborasi ini mencakup penyampaian layanan publik seperti SP4N-LAPOR hingga upaya penanggulangan hoaks melalui Klinik Hoaks,” imbuhnya.

    Pelatihan pembuatan video konten kreatif oleh Diskominfo SP Tuban.

    Pria yang akrab disapa Arif ini juga menegaskan bahwa dengan melibatkan KIM, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dapat berjalan lebih efektif. Serta, kedepan KIM dapat berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tuban, serta mengenalkan Kabupaten Tuban dengan cara yang luar biasa.

    “Sebab, dalam era digital saat ini, media sosial menjadi sarana utama dalam menyebarluaskan informasi, baik melalui platform seperti YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook memiliki daya jangkau dan efek yang lebih tahan lama dibandingkan media konvensional,” bebernya.

    Maka dari itu, KIM didorong untuk aktif menciptakan konten yang positif dan membangun reputasi daerah secara digital. Kemudian, peserta juga mendapatkan materi praktis tentang teknik branding yang tepat di media sosial dan pengambilan gambar untuk fotografi dan videografi.

    Salah seorang peserta Chintya Amelya Putri (24) menyampaikan bahwa workshop ini sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka yang tertarik mengembangkan kemampuan di bidang konten digital. “Untuk kegiatan ini saya rasakan seru banget, buat teman-teman yang mau join Batch 2. Wajib banget ikut, karena kalian bakal dapat insight yang sangat luar biasa,” kata Chintya Amelya. [dya/but]

  • Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Tinjau TMMD ke-124 di Lamongan

    Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI Tinjau TMMD ke-124 di Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Asisten Teritorial Panglima TNI, Brigjen TNI Bambang Hadi Suseno, mengunjungi Desa Kebalan Kulon, Kabupaten Lamongan, untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-124, Selasa (27/5/2025).

    Kunjungan ini bertujuan memastikan program tahunan TMMD berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Brigjen Bambang secara langsung meninjau berbagai kegiatan pembangunan fisik dan non-fisik yang menjadi fokus TMMD tahun ini.

    “Program TMMD ini bukan hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat kebersamaan dan kemandirian masyarakat,” ujar Brigjen Bambang.

    Beberapa proyek utama TMMD ke-124 meliputi pembangunan jalan rabat beton sepanjang 690,2 meter, renovasi rumah tidak layak huni, serta pembangunan sumur bor sebagai solusi krisis air bersih. Selain itu, terdapat pembangunan jalan poros dalam desa sepanjang 137,5 meter.

    Brigjen Bambang juga menekankan pentingnya pembangunan non-fisik, seperti penyuluhan kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Salah satunya adalah program Peningkatan Mutu Jagung (PMJ) yang mendukung ketahanan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor beras.

    Meski cuaca hujan terus berlangsung, semangat prajurit TNI tetap tinggi. “Cuaca bukan penghalang. Kami berkomitmen menyelesaikan target TMMD dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

    Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, yang turut mendampingi kunjungan tersebut, menyatakan bahwa program TMMD menjadi momentum pemicu pembangunan desa. “Kegiatan ini menjadi kenangan sekaligus motivasi bagi masyarakat Kebalan Kulon untuk membangun desa dengan lebih baik,” kata Yuhronur.

    Program TMMD ke-124 yang berlangsung selama satu bulan ini mengalokasikan dana sebesar Rp 2,25 miliar. Selain rabat beton dan renovasi rumah, sasaran tambahan meliputi pembangunan 10 unit rumah tidak layak huni dan MCK, tembok penahan tanah sepanjang 75 meter, fasilitas lapangan olahraga, serta irigasi perpompaan di lima titik. [fak/beq]

  • Ruas Jalan Tamanan-Karang Melok Bondowoso Bakal Diupgrade

    Ruas Jalan Tamanan-Karang Melok Bondowoso Bakal Diupgrade

    Bondowoso (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bondowoso melalui Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) terus mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan.

    Hal itu demi mendukung konektivitas antar wilayah dan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

    Salah satu ruas yang telah berhasil di-upgrade adalah jalur Garduatak–Sumbergading Kecamatan Tapen dan Kecamatan Sukosari

    Jalan sepanjang 13 kilometer itu kini berstatus jalan provinsi Jawa Timur, bukan lagi jalan kabupaten Bondowoso.

    “Ruas Garduatak–Sumbergading sudah upgrade ke jalan provinsi sejak 2023. Karena itu, tahun lalu mendapat program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk perbaikan,” ujar Plt Kepala Dinas BSBK Bondowoso, Ansori pada BeritaJatim.com, Selasa (27/5/2025).

    Pengajuan perubahan status jalan tersebut dilakukan sejak sebelum tahun 2019 dan setiap tahun diusulkan, dan baru terealisasi pada 2023.

    Ansori menyebut, keberhasilan itu menjadi motivasi bagi Pemkab Bondowoso untuk mengusulkan ruas lainnya agar juga naik status menjadi jalan provinsi.

    Salah satunya jalur Tamanan–Karang Melok yang menghubungkan Bondowoso dengan Kabupaten Jember.
    /ted
    “Pengajuan upgrade jalur Tamanan–Karang Melok sudah kami lakukan pada 2023, dan sampai sekarang masih menunggu persetujuan,” ungkapnya.

    Ruas-ruas jalan yang diusulkan naik status diprioritaskan memiliki lebar memadai, agar kendaraan roda empat bisa berpapasan tanpa memakan bahu jalan.

    Harapannya, akses menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan destinasi wisata menjadi lebih optimal dan nyaman.

    “Kalau dapat bantuan dari pusat tentu lebih enak dan nyaman. Tapi pemeliharaan jalan tetap kami lakukan dengan pendekatan tematik, tanpa mengabaikan ruas-ruas lainnya,” pungkas Ansori. (awi/ted)

  • Dua Tanggul di Lamongan Tergerus Akibat Debit Air Sungai Meningkat

    Dua Tanggul di Lamongan Tergerus Akibat Debit Air Sungai Meningkat

    Lamongan (beritajatim.com) – Dua tanggul di Kabupaten Lamongan mengalami kerusakan akibat debit air sungai yang meningkat drastis akibat tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Tanggul yang tergerus adalah tanggul Sungai Palangan di Desa Tambakploso, Kecamatan Turi, yang jebol sepanjang 2,5 meter, serta tanggul wedok Bengawan Solo di Desa Blumbang, Kecamatan Maduran.

    Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lamongan, Nurasan, menyampaikan bahwa tanggul Sungai Palangan jebol pada Selasa (27/5/2025) sekitar pukul 11.00 WIB.

    “Tidak ada dampak signifikan terhadap pemukiman warga maupun lahan pertanian di sekitarnya, karena lahan pertanian telah selesai panen ikan dan baru akan melakukan penanaman padi,” ujar Nurasan.

    Dalam penanganan tanggul jebol, BPBD Lamongan menerjunkan personil dan alat berat ke lokasi serta membawa bantuan logistik berupa gedek guling, terpal, dan karung. Penanganan dilakukan bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), PU SDA Lamongan, warga, dan unsur terkait lainnya melalui kerja bakti memperbaiki tanggul.

    “Alhamdulillah penanganan sudah selesai dan sudah bisa dilalui warga,” tambahnya.

    Sementara itu, tanggul wedok Bengawan Solo mengalami longsor sepanjang kurang lebih 50 meter akibat tergerus air. Pihak BPBD telah mengirimkan bantuan logistik berupa gedek bambu dan karung pasir untuk perbaikan.

    “Upaya gotong-royong menutup tanggul wedok akan dilakukan apabila air sudah surut,” pungkas Nurasan. [fak/beq]

  • Warga Sampang Resah, Program BSPS 2025 Belum Jelas Hingga Akhir Mei

    Warga Sampang Resah, Program BSPS 2025 Belum Jelas Hingga Akhir Mei

    Sampang (beritajatim.com) – Hingga akhir Mei 2025, Pemerintah Kabupaten Sampang belum mendapatkan kejelasan terkait pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ketidakpastian ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat yang menanti bantuan tersebut untuk memperbaiki tempat tinggal mereka.

    Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (Perkim) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang, Abdul Rokib, mengaku belum menerima pemberitahuan resmi dari pihak pusat mengenai nasib program BSPS tahun ini.

    “Kalau tahun kemarin sekitar bulan April sudah ada informasi dari pusat, tapi sekarang sudah akhir Mei masih belum ada kabar. Kami juga belum tahu apakah program ini ditunda atau bagaimana,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).

    Rokib menjelaskan, biasanya tahapan awal program BSPS dimulai dengan pembentukan konsultan oleh balai yang berada di Surabaya. Konsultan inilah yang kemudian menyampaikan informasi teknis kepada dinas terkait di daerah, termasuk di Sampang.

    “Program BSPS umumnya disalurkan secara bertahap dalam beberapa gelombang. Semisal contoh, pada tahun sebelumnya bantuan turun dalam tiga tahap: April, Juni, dan Agustus,” jelasnya.

    Terkait besaran bantuan, Rokib menyebutkan dana BSPS per unit rumah senilai Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

    “Artinya, seluruh dana tidak sepenuhnya dialokasikan untuk material bangunan,” tandasnya. [sar/beq]