Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Kirab Tumpeng Raksasa Warnai Hari Lahir Pancasila di Ponorogo

    Kirab Tumpeng Raksasa Warnai Hari Lahir Pancasila di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana dan perayaan berbeda terasa di pusat kota Ponorogo, dalam perayaan Hari Lahir Pancasila.

    Kegiatan perayaan itu dimulai pada Sabtu (30/5/2025) kemarin di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan Ponorogo.

    Ribuan warga pun tumpah ruah di jalan tersebut. Mereka bukan sekadar menonton kirab peringatan hari lahir Pancasila, tapi juga ikut berebut hasil bumi dari tumpeng raksasa yang diarak keliling tersebut.

    Ya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengemas peringatan Hari Lahir Pancasila dengan cara unik. Tak lagi sekadar upacara seremonial. Kali ini, tumpeng besar berisi aneka hasil tani diarak dan diperebutkan warga dalam suasana penuh kegembiraan.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak sekadar meriahkan Hari Lahir Pancasila. Kirab tumpeng juga menjadi wadah menumbuhkan kebanggaan terhadap hasil tani lokal dan bentuk kearifan budaya masyarakat.

    “Ini bentuk gotong royong yang nyata. Kita rayakan Pancasila dengan cara rakyat, sederhana tapi bermakna. Dan ini akan jadi agenda tahunan,” kata Bupati Sugiri, ditulis Minggu (1/6/2025).

    Kirab tumpeng diikuti oleh perwakilan dari 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Setiap rombongan membawa hasil bumi dari wilayah masing-masing. Tak sedikit peserta yang berdandan ala petani atau mengenakan busana adat, memperkuat nuansa kultural dalam peringatan tersebut.

    Tumpeng hasil bumi berukuran besar kemudian diletakkan di tengah jalan. Ribuan pasang mata sudah menunggu saat aba-aba dimulai. Dalam hitungan detik, sayuran seperti jagung, terong, cabai, dan singkong langsung ludes diserbu warga. Tak sedikit yang rela berdesakan demi seikat sawi atau labu.

    “Rebutan sayur ini tradisi yang dipercaya membawa berkah. Saya sampai ikut lari-larian dan rebutan beserta warga lainnya,” kata Sony Dwi, salah satu warga yang ikut rebutan tumpeng raksasa.

    Usai kirab tumpeng, semarak Hari Lahir Pancasila berlanjut pada malam harinya. Jalan Urip Sumoharjo kembali disulap menjadi arena budaya. Pemerintah memberlakukan car free night (CFN) untuk menyambut gelaran yang dinamai Pancasila Night.

    Acara malam itu diisi pertunjukan seni, pameran budaya, dan stan UMKM dari berbagai desa. Warga dan wisatawan lokal memadati lokasi, menikmati hiburan sambil mencicipi produk kuliner khas Ponorogo.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ponorogo tahun ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi ruang pertemuan budaya, ekonomi, dan kebersamaan warga. Sebuah pesta rakyat yang tidak melupakan nilai-nilai dasar, yakni gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air. (end/ted)

  • ASN di Tulungagung Bakal Terima Gaji ke-13, Total Anggaran Capai Rp60 Miliar

    ASN di Tulungagung Bakal Terima Gaji ke-13, Total Anggaran Capai Rp60 Miliar

    Tulungagung (beritajatim.com) – Pemkab Tulungagung telah mengalokasikan anggaran untuk membayar gaji ke 13 buat ASN. Besaran anggaran yang disiapkan mencapai Rp 60 miliar.

    Tak hanya ASN, para anggota DPRD juga akan mendapat gaji ke-13 ini. Saat ini mereka masih menunggu petujuk teknis dari pemerintah pusat terkait pencairan gaji tersebut. Nantinya jika regulasi sudah turun, mereka akan segera mencairkannya.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro mengatakan pencairan gaji 13 ini rencananya akan dilakukan pertengahan bulan ini. Namun, pencairannya masih menunggu lampu hijau dari pemerintah pusat berupa regulasi resmi.

    “Anggaran sudah kami siapkan. Saat ini, tinggal menunggu peraturan pemerintah atau instruksi presiden sebagai dasar teknis penyaluran,” ujarnya, Minggu (1/6/2025).

    Dari total anggaran Rp 60 miliar tersebut, sekitar Rp50 miliar akan dialokasikan untuk pembayaran gaji 13 para PNS dan PPPK yang merupakan ASN, sementara sisanya digunakan untuk berbagai tunjangan yang menyertai, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

    Menariknya, anggota DPRD juga tak ketinggalan mendapat jatah gaji ke-13. Untuk 50 anggota dewan, Pemkab Tulungagung menyiapkan anggaran sebesar Rp 207 juta. ” Kita juga mengalokasikan gaji 13 untuk anggota DPRD Tulungagung,” tuturnya.

    Tidak semua ASN mendapatkan gaji 13. Galih mejelaskan bahwa gaji 13 ini hanya diberikan kepada ASN dan PPPK yang telah memiliki masa kerja minimal dua tahun. Sedangkan bagi ASN dan PPPK yang masa kerjanya masih dibawah 2 tahun tidak mendapatkannya.

    “PPPK dan CPNS yang baru saja menerima SK pengangkatan pada tanggal 28 Mei 2025 belum memenuhi syarat. Jadi, mereka belum bisa menerima gaji ke-13 tahun ini,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kinerja 100 Hari Mas Dhito dan Mbak Dewi: Tingkat Kepuasan Warga Kediri 79,4 Persen

    Kediri (beritajatim.com) – Kepemimpinan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa menuai apresiasi publik dalam waktu yang relatif singkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh The Republic Institute (TRI), tingkat kepuasan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah ini mencapai 79,4 persen dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.

    Survei tersebut digelar pada 15–22 Mei 2025 dengan melibatkan 2.200 responden dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Kediri. Metodologi yang digunakan adalah stratified random sampling dengan tingkat margin of error sebesar ±2,1 persen.

    Mas Dhito dan Mbak Dewi tercatat menempati posisi keempat secara regional dalam kategori pembangunan desa dan penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 79,4 persen. Angka ini mencerminkan penerimaan positif masyarakat atas kinerja nyata yang telah ditunjukkan keduanya, terutama dalam kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

    Keberanian pasangan pemimpin muda ini dalam mengambil keputusan yang berpihak pada rakyat kecil disebut sebagai salah satu faktor utama yang mengangkat kepercayaan masyarakat. Langkah-langkah konkret yang diambil selama 100 hari pemerintahan dinilai mampu membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh warga.

    Dalam pernyataan terpisah, Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, mengungkapkan bahwa Bupati Hanindhito tetap konsisten mengawal agenda besar pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Komitmen ini telah menjadi prioritas utama yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

    “Beliau ingin agar tidak ada lagi warga Kabupaten Kediri yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” jelas Mbak Dewi.

    Ia juga menyampaikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan telah menunjukkan hasil signifikan. Selama periode lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Kediri berhasil ditekan dari 11,40 persen menjadi 9,95 persen.

    “Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kediri untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri, dengan target agar tidak ada lagi warga yang masuk kategori miskin ekstrem pada tahun 2028 atau 2029,” pungkasnya. [ADV PKP/nm]

  • Empati dari Bupati Jombang: Respons Cepat Bantu Warga Mayangan yang Tinggal di Rumah Hampir Roboh

    Empati dari Bupati Jombang: Respons Cepat Bantu Warga Mayangan yang Tinggal di Rumah Hampir Roboh

    Jombang (beritajatim.com) – Di sudut sunyi Dusun Murong Santren, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, berdiri rumah tua yang nyaris roboh. Retakan memenuhi dindingnya, atapnya menganga, dan hanya satu kamar dari lima yang masih bisa ditinggali.

    Rumah itu adalah milik Ainur Rofiq dan Hana Kartika Dewi, pasangan suami istri yang tengah bertahan hidup dalam kondisi serba terbatas.

    Potret rumah tersebut sempat viral di media sosial. Foto-foto yang beredar menunjukkan kayu penyangga yang lapuk, atap rapuh, dan kondisi ruangan yang tak lagi bisa melindungi penghuninya dari panas maupun hujan. Disebutkan, kerusakan itu diperparah oleh terjangan angin, namun keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini tak sanggup melakukan perbaikan.

    Kisah memilukan itu pun sampai ke telinga Bupati Jombang Warsubi. Tak menunggu lama, sang bupati yang akrab disapa “Abah Bupati” langsung memerintahkan jajarannya untuk bergerak cepat memberikan bantuan.

    Sabtu, 31 Mei 2025, rombongan dari Pemerintah Kabupaten Jombang turun ke lokasi. Sekretaris Daerah Agus Purnomo, didampingi Plt Kalaksa BPBD Wiku Bhirawa, perwakilan Dinas Sosial, hingga unsur Forkopimcam menyerahkan bantuan kepada Ainur Rofiq dan keluarga. Tindakan ini merupakan respons nyata atas laporan yang diterima langsung oleh Bupati Jombang.

    “Ini tindak lanjut dari laporan masyarakat yang diterima langsung oleh Abah Bupati. Kami bergerak cepat karena memang kondisi rumah sangat tidak layak huni dan pemilik rumah tidak mampu memperbaikinya,” kata Agus Purnomo pada Minggu (1/6/2025).

    Bantuan yang diberikan sangat komprehensif. Dari BPBD, diserahkan 50 lembar seng, 15 batang kayu blandar, empat terpal, serta kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, alat kebersihan, dan perlengkapan sekolah. Dari Dinas Sosial, ada tambahan 6 paket sembako, 5 buah kasur lipat, 4 selimut, dan pakaian untuk keluarga.

    Proses perbaikan rumah, menurut Sekda Agus, akan segera dimulai secara gotong royong oleh warga sekitar, pemerintah desa, serta RT setempat. Tujuannya jelas: agar rumah itu kembali layak huni dan bisa memberi kenyamanan serta rasa aman bagi keluarga kecil ini.

    Tak hanya pemerintah kabupaten, Pemdes Mayangan sebelumnya juga telah memberikan bantuan. Ferry, Sekretaris Desa Mayangan, menjelaskan, “Kami sudah mengucurkan bantuan uang tunai sebesar Rp2.400.000 dua kali, ditambah sembako serta pengajuan ke Dinsos dan BPBD.”

    Kisah ini menjadi potret nyata tentang empati dan solidaritas sosial. Di tengah keterbatasan dan penderitaan, masih ada tangan-tangan yang rela terulur. Ketika atap rumah terbuka, hati-hati pun ikut terbuka. Dan dari situlah harapan mulai dibangun kembali, setapak demi setapak, bata demi bata. [suf]

  • Imigrasi Ponorogo Tolak 230 Permohonan Paspor Sepanjang 2024, Ini Alasannya

    Imigrasi Ponorogo Tolak 230 Permohonan Paspor Sepanjang 2024, Ini Alasannya

    Ponorogo (beritajatim.com) – Upaya memperketat pengawasan terhadap lalu lintas keimigrasian terus dilakukan Kantor Imigrasi Ponorogo. Sepanjang 2024, sebanyak 230 permohonan paspor ditolak. Sebagian besar penolakan disebabkan oleh indikasi data tidak valid, ketidaksesuaian tujuan keberangkatan, hingga dugaan kuat keterlibatan dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana perdagangan manusia (TPPM).

    Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif. Dia menyebut bahwa pengawasan kini dilakukan lebih ketat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

    “Kalau terindikasi menyimpang, kami langsung tangguhkan. Lebih baik mencegah daripada kecolongan,” kata Happy, ditulis Minggu (1/6/2025).

    Masyarakat memang tetap bisa mengajukan permohonan paspor di kantor imigrasi lain, tetapi sistem pengawasan kini sudah terintegrasi secara nasional. Menurut Happy, pengajuan ganda atau berpindah lokasi tidak serta-merta memperbesar peluang disetujui jika ditemukan indikasi penyimpangan.

    Dari ratusan permohonan yang ditolak, sebagian besar berkaitan dengan calon pekerja migran yang tidak memenuhi prosedur resmi. Sejumlah kasus menunjukkan pemohon tidak jujur dalam mengisi data, termasuk menyembunyikan tujuan sebenarnya keberangkatan ke luar negeri.

    “Kami tidak akan kompromi terhadap permohonan yang mengarah ke TPPO atau TPPM. Itu bukan sekadar pelanggaran administratif, tapi sudah masuk ranah kriminal,” tegas Happy.

    Langkah pengawasan tak berhenti pada warga lokal. Masuknya warga negara asing ke Ponorogo juga menjadi perhatian serius. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono, bahkan turun langsung ke Ponorogo beberapa waktu yang lalu, untuk memimpin rapat tim pengawas orang asing (Timpora).

    Menurut Novianto, Ponorogo bukan hanya menjadi jalur potensial keberangkatan pekerja migran, tapi juga wilayah strategis bagi orang asing yang melakukan aktivitas tertentu di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan terhadap WNA di daerah ini tidak bisa dianggap remeh.

    “Selain mereka yang bekerja ke luar negeri, kami juga melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di Indonesia, khususnya di Ponorogo,” ujarnya.

    Penolakan permohonan paspor secara selektif menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat dari bahaya perdagangan orang. Menurut Imigrasi Ponorogo, langkah pencegahan jauh lebih efektif daripada menangani kasus setelah terjadi.

    Happy mengajak masyarakat untuk tidak tergiur bujuk rayu calo atau sponsor yang menawarkan jalan pintas ke luar negeri. Dia juga mengimbau agar setiap warga yang berniat bekerja di luar negeri mengikuti prosedur resmi melalui jalur yang telah disediakan pemerintah.

    “Kami terbuka untuk konsultasi. Asal jujur dan sesuai prosedur, semua akan diproses dengan cepat. Tapi kalau ada gelagat mencurigakan, pasti kami tindak,” pungkasnya. [end/aje]

  • Viral Tarif Parkir PIPP Makam Bung Karno Blitar Sebesar Rp800 Ribu, Ini Faktanya

    Viral Tarif Parkir PIPP Makam Bung Karno Blitar Sebesar Rp800 Ribu, Ini Faktanya

    Blitar (beritajatim.com) – Belakangan ini viral video seorang ibu yang curhat soal tarif parkir di Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Makam Bung Karno, Blitar.

    Dalam video tersebut, pengunjung perempuan tersebut curhat bahwa dirinya dan rombongan ditarik biaya parkir hingga Rp.800 ribu rupiah.

    Pengunjung tersebut menyebut bahwa biaya parkir di PIPP Makam Bung Karno sekarang dipatok per orang. Sehingga dirinya beserta rombongan yang naik 3 unit bus ditarik biaya Rp800 ribu rupiah.

    “Kita sekarang bawa 3 bus dan ternyata apa disini itu tidak dihitung per bis. Tapi mereka itu menghitungnya per orang jadi 3 bus ini kita ditarik Rp800 ribu,” kata ibu pengunjung yang mengenakan baju kuning tersebut, Minggu (1/06/2025).

    Terkait hal itu Kepala Dinas Peristiwa dan Kebudayaan Kota Blitar, Edi Wasono angkat bicara. Edi menyebut video tersebut hoak atau tidak benar.

    “Itu tidak benar itu sudah saya cek, dan itu sudah lama,” kata Edi Wasono, Minggu (1/06/2025).

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Blitar memastikan bahwa tarif parkir di PIPP Makam Bung Karno sesuai dengan aturan. Menurutnya tarif bus di PIPP Makam Bung Karno hanya Rp.18 ribu per unit.

    Selain tarif parkir, pengunjung memang dikenakan retribusi per orang. Biaya retribusi per orang untuk masuk Makam Bung Karno adalah Rp.4.000.

    “Tarif sesuai dengan Perda, kalau sesuai perda kalau bus itu sekarang naik menjadi Rp.18 ribu. Sementara per pengunjung 4 ribu,” tegasnya. [owi/aje]

  • Bukan Sekadar Menjaga Keamanan: Polsek Tulangan Dorong Ketahanan Pangan Lokal Lewat Budidaya Lele

    Bukan Sekadar Menjaga Keamanan: Polsek Tulangan Dorong Ketahanan Pangan Lokal Lewat Budidaya Lele

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Polsek Tulangan Polresta Sidoarjo, melalui peran aktif Bhabinkamtibmas mengapresiasi upaya warga Desa Pangkemiri yang mendukung program ketahanan pangan Polresta Sidoarjo Polda Jatim.  Dalam arahannya Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing mendorong kegiatan budidaya ikan lele dengan pemanfaatan lahan kosong di rumah.

    Bhabinkamtibmas Desa Pangkemiri Polsek Tulangan, Aiptu Ismail, melaksanakan pengecekan dan pemantauan perkembangan lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B), budidaya ikan lele Minggu (1/6/2025).

    Lahan tersebut telah dimanfaatkan oleh warga setempat, sebagai lokasi budidaya ikan lele dalam upaya mendukung ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari hasil pengecekan Polisi Cinta Petani di rumah warga, diketahui bahwa perkembangan budidaya ikan lele di lahan pekarangan tersebut berada dalam kondisi yang baik dan sehat. Pemanfaatan lahan kosong ini dinilai efektif dalam mendukung swasembada pangan bergizi bagi masyarakat setempat,” kata Aiptu Ismail. [isa/aje]

  • NGOPI NDALU: Mahasiswa PR 3 UMM Hangatkan Malam di Taman Dolan Batu Bersama Delegasi Kampus se-Malang Raya

    NGOPI NDALU: Mahasiswa PR 3 UMM Hangatkan Malam di Taman Dolan Batu Bersama Delegasi Kampus se-Malang Raya

    Malang (beriajatim.com) – Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti malam Sabtu (31/5) di Taman Dolan Batu. Praktikum Public Relations 3 (PR 3) Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sukses menggelar kegiatan pra-event bertajuk NGOPI NDALU, sebagai pembuka resmi rangkaian acara DOLANSEK 2025.

    Mengusung konsep ngobrol santai dalam suasana malam, acara ini menghadirkan puluhan perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus ternama di Malang Raya. Hadir di antaranya delegasi dari Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Malang, Universitas Merdeka Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, Politeknik Negeri Malang, hingga tuan rumah UMM sendiri.

    “Kami percaya kolaborasi itu tumbuh dari ruang-ruang kecil yang akrab. Lewat NGOPI NDALU, kami ingin membuka jalan agar mahasiswa lintas kampus merasa menjadi bagian dari DOLANSEK sejak awal,” ujar Harkita Prabaningrum, Koordinator Etherea Creative sekaligus mahasiswa PR 3 UMM.

    Dengan konsep lesehan ala pedesaan, para peserta disambut sejak pukul 18.00 WIB dengan kopi hangat, camilan tradisional, serta lampu temaram yang menghadirkan suasana intim dan santai. Meski bersifat terbuka, undangan ke acara ini terbatas demi menjaga keakraban dan kenyamanan peserta. Menariknya, seluruh peserta tidak dikenakan biaya sepeser pun.

    Acara dibuka dengan pertunjukan akustik yang memikat, dilanjutkan dengan stand-up comedy yang sukses mencairkan suasana. Puncak kehangatan malam terjadi saat sesi bincang santai dimulai. Di sinilah peserta diajak mengenal lebih dalam tentang DOLANSEK 2025 dan segmen menarik bertajuk Sambung Roso, yakni sesi interaksi rahasia yang mempertemukan dua peserta acak dalam percakapan personal.

    “Sambung Roso kami hadirkan sebagai bagian kejutan. Ini bukan hanya hiburan, tapi cara kami mempererat keterhubungan antar individu yang mungkin tak saling kenal sebelumnya,” tambah Harkita.

    Dukungan pun datang dari pihak tuan rumah. Miftah Hadi, Owner Taman Dolan Batu, menyambut hangat penyelenggaraan acara ini. Ia menilai, kegiatan seperti NGOPI NDALU menjadi jembatan strategis untuk memperluas koneksi Taman Dolan di kalangan mahasiswa.

    “Kolaborasi dengan mahasiswa UMM ini sangat berarti bagi kami. Semangat mereka sejalan dengan visi kami untuk lebih dekat dengan generasi muda dan terus berkembang sebagai destinasi yang kreatif dan ramah komunitas,” ungkap Miftah.

    Dengan suksesnya NGOPI NDALU, Praktikum PR 3 UMM kian mantap melangkah menuju event utama DOLANSEK 2025. Event outbound ini dirancang untuk mempertemukan lebih banyak komunitas mahasiswa dalam kegiatan penuh kolaborasi, kekompakan, dan semangat lintas kampus.

  • Kirab Pancasila Tanda Cinta Warga Blitar Pada Ideologi Bangsa

    Kirab Pancasila Tanda Cinta Warga Blitar Pada Ideologi Bangsa

    Blitar (beritajatim.com) – Tanggal 31 Mei selalu menjadi awal dimulainya rangkaian bulan Bung Karno di Kota Blitar. Rangkaian ini dimulai dengan adanya kirab Pancasila dan pawai lentera yang adakan di rumah masa kecil Bung Karno atau yang lebih dikenal dengan Istana Gebang.

    Kegiatan ini bukan hanya sebagai tradisi bagi warga Kota Blitar. Ini merupakan wujud cinta warga Blitar terhadap Bung Karno sebagai salah satu penggagas ideologi bangsa. Tak peduli ada efisiensi atau apapun rintangannya, warga Kota Blitar tetap tumpah ruah menyemarakkan kirab Pancasila.

    Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang ikut memberangkatkan rombongan pun ikut merasakan kecintaan warga Bumi Bung Karno terhadap ideologi bangsa. Wali Kota Blitar tersebut sangat yakin jika Bung Karno masih hidup dirinya akan sangat bangga dengan warganya.

    “Kalau Bung Karno tahu, beliau pasti bangga melihat warga Kota Blitar malam ini. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi juga secara jiwa, dalam meneguhkan kembali cita-cita luhur bangsa ini,” ucap Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, Sabtu (31/05/2025).

    Kecintaan warga Blitar terhadap ideologi bangsa ini, menjadi modal dasar untuk pengamalan nilai-nilai pancasila di kehidupan nyata. Wali Kota Blitar pun berharap nilai-nilai pancasila akan tetap hidup dan tumbuh di hati setiap warga.

    “Kota Blitar memiliki warisan yang tak ternilai bukan hanya makam Bung Karno, tetapi juga semangatnya. Melalui Grebeg Pancasila, kami ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa ideologi bisa hidup dalam tradisi dan perayaan rakyat,” jelas Wali Kota Blitar, Mas Ibin.

    Kirab Pancasila dimulai dengan penyerahan simbol-simbol ideologis seperti patung burung Garuda dan teks Pancasila. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar, Edy Wasono, menjelaskan bahwa Kirab Pancasila sejatinya merupakan pelestarian dari tradisi Bedhol Pusaka, ritual pemindahan benda-benda sakral yang menyimpan nilai-nilai luhur bangsa.

    “Pawai Lentera ini bukan sekadar atraksi. Ia simbol penerangan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” ujar Edy.

    Sekitar 80 kelompok peserta dari sekolah dan OPD turut berpartisipasi, masing-masing membawa lentera yang dihias dengan ornamen kebangsaan. Grebeg Pancasila tahun ini mengusung tema Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.

    Sebuah tema yang, menurut Edy, relevan dengan semangat zaman di mana bangsa ini tengah berjuang menjaga nilai kebangsaan dalam dinamika globalisasi. Ia mengatakan bahwa rangkaian acara Grebeg Pancasila akan terus diperkuat sebagai bagian dari agenda tahunan pariwisata berbasis sejarah dan ideologi. [owi/aje]

  • Ini Alasan Khofifah Perjuangkan Gelar Pahlawan KH Yusuf Hasyim

    Ini Alasan Khofifah Perjuangkan Gelar Pahlawan KH Yusuf Hasyim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam mengawal proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional bagi KH Muhammad Yusuf Hasyim, yang akrab disapa Pak Ud.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara ‘Istighosah dan Seminar Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional KH Muhammad Yusuf Hasyim’ yang digelar di halaman SMP-SMA Unggulan Amanatul Ummah, Surabaya.

    “Perjuangan dan keteladanan Kiai Yusuf Hasyim harus kita ikhtiarkan melalui penganugerahan gelar Pahlawan Nasional. Insya Allah KH. Yusuf Hasyim ini pada posisi yang cukup kuat, tidak sekadar memenuhi syarat, tetapi pada posisi yang cukup kuat untuk diajukan sebagai calon pahlawan nasional,” kata Khofifah.

    KH Muhammad Yusuf Hasyim, kata Khofifah, merupakan putra bungsu dari pendiri Nahdlatul Ulama dan Pahlawan Nasional Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari. Sejak muda, Pak Ud aktif dalam perjuangan kemerdekaan, tergabung dalam Laskar Hizbullah, dan kemudian menjadi perwira TNI berpangkat Letnan Satu.

    Ia bahkan memimpin Kompi II dalam sejumlah operasi militer selama masa revolusi fisik, sebelum mengundurkan diri dari dinas militer pada tahun 1956.

    Setelah kembali ke dunia pesantren, KH Yusuf Hasyim memimpin Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Di bawah kepemimpinannya, Tebuireng berkembang menjadi pesantren pelopor integrasi pendidikan keislaman dan umum. Ia dikenal sebagai pelopor modernisasi pesantren tanpa meninggalkan akar tradisi keulamaan.

    Pak Ud juga merupakan komandan pertama Barisan Ansor Serbaguna (Banser), organisasi yang hingga kini menjadi garda terdepan penjaga ulama dan keutuhan NKRI. Di tubuh Nahdlatul Ulama, ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBNU pada periode 1967-1971, masa penting konsolidasi NU pasca Orde Lama.

    Nilai-nilai nasionalisme dan semangat keindonesiaan tertanam kuat dalam diri Pak Ud. Ia terlibat langsung dalam menghadapi pemberontakan PKI di Madiun dan aktif membina kader muda agar mencintai tanah air dan mempraktikkan moderasi beragama.

    “Pak Ud adalah teladan nyata bagaimana ulama berperan dalam menjaga keutuhan bangsa. Beliau tidak hanya berdakwah di mimbar, tetapi juga turut berjuang di medan tempur. Keteladanan seperti ini harus diabadikan,” tegas Khofifah.

    Khofifah menambahkan, bahwa berkas dan dokumen pengusulan gelar Pahlawan Nasional KH Muhammad Yusuf Hasyim telah disusun secara lengkap dan saat ini sudah berada di Kementerian Sosial RI. Berkas tersebut sedang dalam proses verifikasi oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) sesuai prosedur resmi pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

    “Kami optimistis proses ini akan berjalan lancar karena seluruh dokumen pendukung telah disiapkan dengan baik dan komprehensif. Mudah-mudahan tahun ini bisa mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional dari presiden,” tandasnya.

    Dukungan atas pengusulan ini juga datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua Umum Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu), KH Asep Saifuddin Chalim. Ia menegaskan bahwa proses pengusulan telah melalui kajian ilmiah, historis, dan administratif oleh tim khusus.

    Menurut KH Asep, gelar Pahlawan Nasional untuk KH Yusuf Hasyim bukan hanya penting bagi warga Nahdlatul Ulama, tetapi juga bagi bangsa Indonesia secara luas, agar semangat perjuangan dan nasionalisme berbasis keislaman yang diwariskannya terus hidup dan menginspirasi generasi muda.

    “Kita doakan dan kita kawal bersama. InsyaAllah, dengan dukungan Gubernur Khofifah dan seluruh pihak tahun ini Pak Ud akan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” pungkasnya. [tok/aje]