Category: Beritajatim.com

  • Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tampil bersama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2025). Kehadiran keduanya dalam satu panggung kenegaraan dianggap sebagai simbol kelanjutan tradisi kenegarawanan di Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, momen tersebut menunjukkan kedewasaan politik dua tokoh bangsa yang telah lama menjalin hubungan baik.

    “Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak peringatan Hari Pancasila. Dalam hemat saya itu wujud kenegarawanan beliau berdua,” ujarnya.

    Said menilai, penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Megawati bukan sekadar basa-basi politik. Dalam pidatonya, Prabowo secara eksplisit menyebut Megawati lebih dulu dibanding tokoh-tokoh lainnya. Menurut Said, hal itu mencerminkan penghargaan terhadap peran Megawati sebagai Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said.

    Ia menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati pada 9 April 2025 lalu di kediaman Megawati di Menteng memperkuat sinyal positif tersebut. Prabowo juga sebelumnya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh bangsa, yang dinilai sebagai ikhtiar membangun stabilitas politik nasional.

    Said menyoroti bahwa hubungan hangat antartokoh bangsa adalah warisan dari generasi terdahulu. Ia mencontohkan bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, meski keduanya sempat berbeda pandangan politik secara tajam.

    “Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya. Dahulu banyak tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi,” tutur Said.

    Menurutnya, tradisi kenegarawanan seperti ini hanya bisa dimaknai oleh mereka yang memiliki kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [beq]

  • Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Bupati Lumajang Tegaskan Tak Ada Istilah 100 Hari Kerja, Fokus Layani Rakyat

    Lumajang (beritajatim.com) – Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa dirinya bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma tidak mengenal istilah “100 hari kerja” setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu.

    Indah menyampaikan bahwa masa kerja pemerintahan Kabupaten Lumajang sudah berjalan lebih dari 100 hari, dan sejak awal difokuskan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Intinya kita fokus kerja saja, gak ada istilah 100 hari, istilah darimana itu, tapi kalau masyarakat mau menilai monggo,” ujar Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat ditemui pada Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja pejabat dan perangkat daerah tetap dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar pemberian penghargaan maupun sanksi sesuai kinerja masing-masing ASN.

    “Ini setiap enam bulan kita akan lakukan evaluasi kinerja, tentu ada reward dan punishment, jadi yang tidak bisa bekerja dengan baik ya siap-siap untuk dirotasi,” tegasnya.

    Salah satu fokus evaluasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah validasi data penerima bantuan kesejahteraan sosial. Bunda Indah menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan hanya diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

    “Akan kita evaluasi terutama soal pendataan, jangan sampai ada orang kaya nerima bantuan sosial. Ini harus diperiksa satu-satu ke desa-desa dengan koordinasi bersama Dinas Sosial,” tambahnya.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan program-program kesejahteraan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. [has/beq]

  • Pasar Produk Unggulan Magetan Segera Dibongkar, Pedagang Setuju Pindah

    Pasar Produk Unggulan Magetan Segera Dibongkar, Pedagang Setuju Pindah

    Magetan (beritajatim.com) – Pasar Produk Unggulan (PPU) Magetan segera dibongkar bulan ini. Pasar yang sudah lama tidak berfungsi maksimal itu bakal diganti dengan lokasi berkonsep rest area lengkap dengan pujasera.

    Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan telah melaksanakan sosialisasi terkait proses lelang Barang Milik Daerah (BMD) berupa gedung Pasar Produk Unggulan (PPU) kepada para pedagang di PPU, Rabu (28/5/2025) lalu. Sosialisasi ini menyusul dimulainya tahap pengumuman lelang pembongkaran bangunan, yang akan berlangsung hingga 4 Juni 2025 mendatang.

    Rencana pembangunan rest area ini mencuat sejak beberapa tahun lalu. Lantaran, sejak selesai dibangun pada tahun 2002, PPU tidak dapat berfungsi maksimal. Bahkan, dari 73 kios, hanya ditempati belasan pedagang. Mereka tidak menjual produk unggulan Magetan, melainkan membuka warung kopi. Bahkan, ada dugaan yang menggunakan bangunan itu untuk jual beli miras hingga prostitusi.

    Kepala Bidang Pasar Disperindag Magetan, Kiki Indriyani, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar dan kondusif. Ia menegaskan bahwa para pedagang telah menyatakan kesepakatannya terhadap rencana pembongkaran bangunan tersebut.

    “Bahwasannya pedagang di PPU menyetujui pembongkaran, mereka menyadari kalau tanah yang ditempati merupakan aset milik Pemkab Magetan,” ujar Kiki, Senin (2/6/2025)

    Ia menjelaskan bahwa lokasi eks-PPU akan dialihfungsikan menjadi pusat jajanan dan pujasera dengan konsep rest area.

    Lelang pembongkaran sendiri telah diumumkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan kategori bangunan dibongkar hingga rata dengan tanah.

    “Sekarang sudah ada pengumuman dari KPKNL untuk lelang pendiri bangunan rata dengan tanah. Kami tinggal menyosialisasikan kepada pedagang yang masih menempati lokasi,” imbuhnya.

    Kiki menambahkan, para pedagang tidak memiliki hak atas tanah yang selama ini mereka tempati, sehingga mereka diminta segera mengosongkan area tersebut. Pemberitahuan tentang rencana pembongkaran telah dilakukan lebih dari dua tahun lalu, namun pelaksanaan fisiknya baru dapat dilakukan pada tahun ini.

    “Sudah lebih dari 2 tahun kita sampaikan pemberitahuan, tapi baru eksekusinya di tahun ini,” terang Kiki.

    Pembangunan rest area dan pusat kuliner ini ditargetkan rampung dalam waktu tiga bulan sejak dimulainya pekerjaan konstruksi.

    “Kalau untuk target pembangunan, tiga bulan selesai,” pungkasnya. [fiq/beq]

  • Penggunaan Anggaran Bondowoso Night Run 2025 Disoal, Ini Jawaban Pemkab

    Penggunaan Anggaran Bondowoso Night Run 2025 Disoal, Ini Jawaban Pemkab

    Bondowoso (beritajatim.com) – Penyelenggaraan Bondowoso Night Run 2025 pada Sabtu malam (31/5/2025) di Alun-Alun Raden Bagus Asra menuai sorotan publik. Meski didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), panitia tetap memungut biaya pendaftaran dari peserta sebesar Rp 100 ribu per orang.

    Kegiatan lari malam yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) ini berhasil menarik 2.500 peserta. Dengan tarif pendaftaran tersebut, panitia diperkirakan mengantongi dana hingga Rp 250 juta. Peserta mendapatkan jersey official, dan untuk 200 pendaftar pertama disediakan tambahan string bag. Selain itu, event ini juga didukung sponsor dari produk minuman isotonik dan air mineral.

    Situasi ini memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran. Menanggapi hal itu, Kepala Disparbudpora Bondowoso, Mulyadi, menyatakan bahwa pungutan dilakukan untuk menutupi kebutuhan yang tidak tercakup dalam anggaran APBD.

    “Dengan efisiensi anggaran tahun ini, maka biaya pendaftaran digunakan untuk pembelian kaos dan asuransi. Semua peserta kami asuransikan melalui BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Mulyadi, Minggu (1/6/2025).

    Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia dari APBD hanya sekitar Rp 170 juta setelah dipotong pajak. Adapun biaya teknis penyelenggaraan tetap ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulyadi menegaskan bahwa secara regulasi tidak ada pelanggaran karena pungutan tersebut tidak masuk dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

    Animo peserta disebut melebihi ekspektasi panitia, bahkan memecahkan rekor keikutsertaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Tahun ini hanya 5K, sesuai permintaan atlet lokal karena sifatnya fun run. Tapi tahun depan, insya Allah akan kami tambah dengan rute 10K,” tambahnya.

    Menariknya, ajang ini turut diikuti oleh peserta dari luar negeri. “Salah satu peserta dari Kenya, dia mendaftar secara online,” ungkapnya.

    Wakil Bupati Bondowoso, As’ad Yahya Syafi’i, menyatakan kegiatan ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal, terutama pelaku UMKM. Ia memastikan event ini akan terus digelar secara rutin sebagai agenda tahunan Pemkab Bondowoso.

    “Insya Allah event ini akan menjadi agenda tahunan. Kita tetap akan berupaya menggelar kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, walaupun dengan keterbatasan anggaran,” kata As’ad.

    Ia juga menambahkan bahwa Pemkab akan mendorong event-event serupa yang mampu menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif lokal, seperti Ijen Trail Running yang kini telah beralih menjadi ajang internasional di Banyuwangi. [awi/beq]

  • Khofifah Pergi Haji, Emil Dardak Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Blitar

    Khofifah Pergi Haji, Emil Dardak Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila di Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci. Selama Khofifah menjalankan ibadah haji, posisi gubernur pun diisi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, yang bertindak sebagai pelaksana tugas (Plt).

    Emil Elestianto Dardak pun langsung menjalankan tugasnya untuk memimpin upacara hari lahir Pancasila di alun-alun Kota Blitar. Upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kota Blitar ini mengangkat tema Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya.

    Plt Gubernur Jawa Timur itu menegaskan tentang pentingnya Pancasila sebagai pondasi bangsa yang tidak hanya dikenang sebagai rumusan dasar negara, namun juga harus terus ditanamkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Betapa bermaknanya peringatan kali ini kita gelar di Kota Blitar, tempat bersemayamnya Sang Proklamator Bung Karno,” ucap Emil, Senin (2/6/2025)

    Plt Gubernur Jawa Timur tersebut menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dokumen historis maupun teks normatif semata. Pancasila merupakan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

    “Kita juga harus belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk kita terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Emil mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menggali dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Pengamalan Pancasila menjadi hal yang wajib dijalankan di era sekarang ini.

    “Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong,” ungkapnya.

    Wakil dari Khofifah itu juga mengingatkan tentang pentingnya nilai-nilai dasar pancasila di tengah modernisasi ini. Emil meminta kepada semua masyarakat agar menggunakan nilai-nilai pancasila sebagai kontrol di tengah kemajuan ekonomi dan teknologi.

    “Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila, bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,” ujarnya.

    Mengakhiri sambutan, Emil mengajak masyarakat Blitar untuk terus menjaga persatuan dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Marilah kita senantiasa untuk terus bergotong royong. Saya berpesan untuk Kota Blitar, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam pemerintahan maupun di dalam masyarakat,” pungkasnya. [owi/beq]

  • Momen Haru! Pasangan ini Lakukan Ijab Qobul di Rumah Sakit Ponorogo

    Momen Haru! Pasangan ini Lakukan Ijab Qobul di Rumah Sakit Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) — Momen sakral ijab qobul biasanya berlangsung di rumah atau masjid. Namun berbeda dengan pasangan Desy Umi Lutviana dan Rizki Wijaya Putra. Keduanya melangsungkan akad nikah di Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Ponorogo.

    Ijab qobul digelar sederhana di ruang VIP 1 Ruang Mashitah RSU Aisyiyah Ponorogo. Desy, sang mempelai perempuan, tengah dirawat di rumah sakit tersebut, karena menderita sesak napas. Yang bersangkutan baru masuk rumah sakit pada tanggal 30 Mei lalu.

    Saat datang, Desy langsung dirawat di ICU. Kondisinya menurun dan butuh penanganan intensif. Sore harinya, dirinya dipindah ke ruang Mina untuk perawatan lanjutan.

    “Tetap bahagia, walau melaksungkan akad nikah dalam keadaan sakit,” ungkap Desy Umi Lutviana (23), warga Dukuh Tengah, Desa Nambangrejo, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo saat ditemui usai akad nikah di rumah sakit, Senin (2/6/2025).

    Desy dan suaminya merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Jepang. Saat pulang, kebetulan dirinya sakit. Sedangkan akad nikahnya sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sehingga tetap dilaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati.

    “Ijabnya memang sudah direncanakan hari ini, jadi ya dilakukan di rumah sakit,” katanya.

    Desy bercerita sudah bertemu Rizki sejak bulan September tahun lalu. Saat itu keduanya bertemu di bandara. Setelah itu, hanya sempat satu kali berjumpa lagi di rumah. Keluarga Rizki dari Kabupaten Gerobogan Jawa Tengah, berkunjung ke keluarga Desy di Ponorogo untuk menunjukkan keseriusan.

    “Belum memikirkan bulan madu di mana. Di rumah nanti ya juga syukuran saja,” katanya.

    Rizki Wijaya Putra, mempelai pria, juga seorang TKI di Jepang. Dia cuti 1,5 bulan demi menepati janji menikahi Desy. Keputusan ijab qobul di rumah sakit diambil karena kondisi Desy tidak memungkinkan untuk keluar. Dia menyatakan tidak menjalin pacaran dengan Desy. Namun hubungan mereka dibangun atas dasar komitmen kuat. Karena alasan itu, akad nikah tetap dilangsungkan sesuai waktu yang telah ditentukan.

    “Harus hari ini, harusnya kalau nggak sakit ya di KUA. Tapi akhirnya di sini, pihak rumah sakit juga memfasilitasi,” kata Rizki, yang merupakan warga Desa Ngrandu, Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan.

    Meski berlangsung di rumah sakit, prosesi berjalan khidmat dan penuh haru. Keluarga kedua mempelai hadir mendampingi. Petugas dari KUA turut hadir untuk memandu prosesi akad. Pihak rumah sakit memberi ruang dan waktu khusus. Prosesi dilakukan di sela perawatan pasien. Semua berjalan tertib dan tetap menjaga kondisi kesehatan Desy.

    “Mempelai perempuan mbak Desy sebelum akad nikah kami observasi dulu. Saat prosesi pun kita pantau terus kesehantannya,” kata Humas RSUA Ponorogo, Muh. Arbain. [end/aje]

  • Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Dukung Putusan MK, DPRD Jatim Minta Pemda Siapkan Sistem Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan pemerintah menyediakan pendidikan dasar dan menengah gratis, termasuk di sekolah swasta. Ia menyebut keputusan tersebut sebagai terobosan penting dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan nasional.

    “Ini adalah putusan yang kita apresiasi karena konsep pendidikan dasar yang di 9 tahun bahkan 12 tahun bisa digratiskan sehingga seluruh anak bangsa bisa merasakan pendidikan yang sama,” ujar Deni saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).

    Namun demikian, Deni mengingatkan bahwa penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan kesiapan sistem dan pendanaan yang jelas di tingkat daerah. Ia menilai sekolah swasta memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda dengan sekolah negeri karena berada di bawah yayasan masing-masing.

    “Makanya ini konsep yang masih belum baku, bagaimana pola gratisnya, dan kita tahu sendiri kalau di sekolah swasta beda pengelolaan, operasionalnya. Ini yang masih kita lihat kekuatan masing-masing kabupaten kota untuk bisa meng-handle ini,” katanya.

    Ia menegaskan, pendidikan dasar untuk jenjang SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota. Oleh karena itu, DPRD Jatim meminta seluruh kepala daerah menyesuaikan kemampuan fiskal untuk mendukung implementasi putusan MK tersebut agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

    “Tapi kami di Jatim akan mengawal putusan MK ini agar berjalan dengan baik. Sehingga pendidikan gratis mulai tingkat bawah sampai tingkat atas bisa dirasakan oleh masyarakat luas,” tegas politisi muda dari PDI Perjuangan ini.

    DPRD Jatim juga akan menginisiasi koordinasi dengan kepala daerah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur guna menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan (juklak-juknis) yang adil dan realistis. Tujuannya, agar kebijakan ini benar-benar berdampak bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta.

    “Kami di DPRD berharap kebijakan ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap akses pendidikan masyarakat, terutama bagi keluarga kurang mampu yang menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta,” tandasnya. [asg/beq]

  • Kecelakaan Beruntun di Beji Pasuruan, Satu Orang Meninggal dan Tiga Luka-Luka

    Kecelakaan Beruntun di Beji Pasuruan, Satu Orang Meninggal dan Tiga Luka-Luka

    Pasuruan (beritajatim.com) – Kecelakaan beruntun yang melibatkan lima kendaraan terjadi di Jalan Raya Banyuwangi–Surabaya, tepatnya di wilayah Beji, Kabupaten Pasuruan, Senin pagi (2/6/2025). Insiden yang terjadi sekitar pukul 06.30 WIB itu menewaskan satu orang dan menyebabkan tiga lainnya luka ringan.

    Kecelakaan bermula saat sebuah mobil pickup Suzuki Cary dengan nomor polisi N 9563 WE melaju dari arah barat ke timur dan hilang kendali. Kendaraan itu masuk ke jalur berlawanan dan menabrak empat sepeda motor secara beruntun.

    Korban meninggal dunia adalah pengendara Yamaha Vega ZR bernama Mohammad Atim (42), warga Desa Beji, yang meninggal di lokasi kejadian. Sedangkan penumpangnya, Ahmad Fariz Maulana (12), mengalami luka dan dilarikan ke RS Dika Husada Beji.

    Kendaraan lain yang tertabrak adalah Honda Vario, Honda Megapro, dan Honda Beat yang semuanya melaju dari arah timur ke barat. Tiga pengendara mengalami luka ringan dan saat ini masih dalam perawatan medis di beberapa fasilitas kesehatan terdekat.

    Kasus kecelakaan ini langsung ditangani oleh petugas dari Unit Gakkum Satlantas Polres Pasuruan. Polisi juga telah mengamankan barang bukti kendaraan dan memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian.

    Kasi Humas Polres Pasuruan, Iptu Joko Suseno, menyatakan bahwa faktor utama kecelakaan diduga akibat kelalaian pengemudi pickup. “Pengemudi diduga kurang konsentrasi dan tidak hati-hati saat mengemudi, hingga akhirnya menyebabkan tabrakan beruntun,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa olah TKP telah dilakukan oleh Kanit Gakkum dan anggota pos lalu lintas Beji. “Kami juga sudah meminta visum terhadap korban meninggal dan luka untuk kepentingan penyelidikan,” tambah Joko.

    Pihak kepolisian akan mendalami lebih lanjut penyebab kecelakaan dan memeriksa kondisi kendaraan pickup yang menjadi pemicu insiden. Rekaman CCTV di sekitar lokasi juga telah diminta untuk mendukung proses penyelidikan.

    Dengan adanya kecelakaan ini, Polres Pasuruan mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menjaga konsentrasi saat berkendara. “Kami minta para pengemudi lebih berhati-hati, terutama di pagi hari saat lalu lintas mulai padat,” tutup Joko. [ada/aje]

  • WNI Asal Madura Meninggal di Gurun Makkah, AMPHURI Jatim Imbau Waspadai Travel Ilegal

    WNI Asal Madura Meninggal di Gurun Makkah, AMPHURI Jatim Imbau Waspadai Travel Ilegal

    Surabaya (beritajatim.com) – Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) ditemukan aparat keamanan Arab Saudi di wilayah gurun Jumum, Makkah, pada 27 Mei 2025. Salah satu dari mereka, berinisial SM asal Madura, dinyatakan meninggal dunia akibat kondisi ekstrem. Sementara dua lainnya, berinisial J dan S, mengalami dehidrasi berat dan berhasil diselamatkan oleh pihak berwenang setempat.

    Ketiganya diketahui menggunakan visa ziarah multiple dan mencoba masuk ke Makkah tanpa dokumen haji resmi dengan menumpang taksi gelap. Namun, sopir taksi yang mereka tumpangi memaksa mereka turun di tengah gurun karena takut tertangkap patroli keamanan. Suhu ekstrem di wilayah tersebut menjadi ancaman serius yang mengakibatkan tragedi ini.

    Menanggapi peristiwa tersebut, Ketua DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jatim, Mochamad Sufyan Arif menyampaikan keprihatinannya.

    “Kami dari AMPHURI Jatim merasa prihatin dan semoga Almarhum diberikan Allah pahala berhaji juga, karena perjuangan beliau untuk memenuhi panggilan Allah minimal seumur hidup sekali untuk haji. Meskipun di sisi yang lain itu dianggap sebagai ilegal, karena bisa jadi jemaahnya yang nggak paham dengan rayuan oknum travel atau agen travel,” kata Sufyan saat dikonfirmasi beritajatim.com, Senin (2/6/2025).

    Sufyan juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik travel yang tidak bertanggung jawab.

    “Masyarakat agar jangan mudah percaya dengan rayuan oknum travel atau agen travel yang jelas-jelas hanya untuk bisnis menghalalkan segala cara dengan iming-iming bisa berhaji tahun ini. Padahal, itu jelas visanya ilegal, bukan visa haji resmi,” imbuhnya.

    Sebelumnya, SM bersama 10 WNI lainnya pernah tertangkap razia aparat keamanan Arab Saudi dan diusir ke Jeddah. Namun, SM kembali mencoba masuk ke Makkah melalui jalur tidak resmi hingga akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

    Saat ini, jenazah almarhum SM masih berada di rumah sakit Makkah untuk proses visum. Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah telah berkoordinasi dengan pihak keluarga di Madura dan tengah mempersiapkan proses pemakaman. [tok/beq]

  • Buntut Polemik Parkir Motor Rp1.000, Jukir Kota Blitar Ancam Boikot Setoran

    Buntut Polemik Parkir Motor Rp1.000, Jukir Kota Blitar Ancam Boikot Setoran

    Blitar (beritajatim.com) – Ratusan juru parkir (jukir) se-Kota Blitar mengancam melakukan boikot setoran uang parkir yang mereka pungut. Ancaman ini dilontarkan lantaran para jukir tersebut kekecewaan atas wacana penurunan tarif parkir sepeda motor dari Rp2.000 menjadi Rp1.000.

    Para jukir itu mendesak Wali Kota Blitar membatalkan wacana penurunan tarif parkir sebesar Rp1.000. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka mengancam tidak akan menyetorkan uang parkir ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Blitar.

    “Kalau kita ditekan kita akan boikot dan mereka tetap gembar-gembor di medsos bahwa tarif parkir akan diturunkan kita akan sepakat untuk mogok, ya kita tidak setor tapi tetap kerja,” ungkap Bambang, juru parkir Kota Blitar, Senin (2/5/2025).

    Juru parkir se-Blitar ini meminta agar Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin mendengarkan pendapatnya. Para jukir dengan tegas meminta Wali Kota Blitar untuk membatalkan wacana penurunan tarif parkir karena dikhawatirkan akan membuat kesejahteraan mereka menurun.

    “Tapi kami juga komitmen kalau, pemerintah mau mengembalikan tarif parkir sedia kala kita juga akan komitmen dengan kewajiban kita,” ungkapnya.

    Mendengar tuntutan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Yudi Meira menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasinya ke Wali Kota Blitar. Pihaknya akan berkomunikasi dengan pihak terkait termasuk Wali Kota Blitar untuk mencari solusi atas permasalahan tarif parkir.

    “Kita akan menampung dan akan kita sampaikan dan koordinasikan ke pihak terkait,” tegasnya. [owi/beq]