Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Hendak Berhaji, Warga Pamekasan Meninggal Dunia di Gurun Pasir

    Hendak Berhaji, Warga Pamekasan Meninggal Dunia di Gurun Pasir

    Pamekasan (beritajatim.com) – Seorang warga Kecamatan Larangan, Pamekasan, berinisial SM dikabarkan meninggal dunia di wilayah Gurun Makkah, Arab Saudi, saat hendak melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal.

    Korban yang diketahui berprofesi sebagai salah satu dosen di universitas swasta di Pamekasan, dikabarkan meninggal dunia diduga mengalami dehidrasi setelah nekat melaksanakan haji melalui jalur ilegal, dan menyusup ke Makkah dengan visa non haji.

    “Sebelum berangkat, ia sempat bilang ingin menunaikan ibadah haji. Saat itu kami sempat tanya pakai jalur resmi atau tidak, ia jawab pakai orang. Bahkan kami juga sempat ingatkan agar berhati-hati karena pengawasan di Makkah, lebih ketat dari sebelumnya, tapi ia tetap yakin akan lancar,” kata salah satu rekan sejawat, Ahmad, Selasa (3/6/2025).

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga sempat melarang SM dan membatalkan niat haji karena resikonya relatif tinggi. Namun yang bersangkutan tetap berangkat menuju Arab Saudi, sekitar 25 April 2025 lalu.

    “Setibanya di Makkah, SM sempat mengabari jika dirinya sudah menunaikan ibadah umrah pertama. Namun tidak lama setelah itu, komunikasi terputus hingga akhirnya kami mendapat kabar duka,” ungkapnya.

    Kabar duka tersebut didapat sekitar 27 Mei 2025, di mana SM dikabarkan meninggal dunia di sekitar wilayah Taniem, salah satu gurun pasir yang berada di sekitar perbatasan Makkah. “Kami kaget, ternyata ia meninggal. Kabarnya ada 10 orang teman yang bersamanya, tujuh di antaranya tertangkap razia, tiga selamat, dan mereka semua pakai visa non-haji,” jelasnya.

    Berdasar informasi yang dihimpun beritajatim.com, SM bersama dua orang reknnya terekam kamera drone patroli keamanan Arab Saudi di sebuah gurun, ketiganya diduga kuat mengalami dehidrasi. Kedua rekannya, yakni inisial J dan S dibawa aparat ke rumah sakit, dan setelah dirawat diusir menuju Kota Jeddah.

    Sebelumnya SM bersama rombongan juga sempat terjaring razia keamanan Saudi, dan dideportasi ke Jeddah. Namun mereka kembali masuk ke Makkah, melalui jalur gurun dan akhirnya berujung nahas.

    Namun hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, termasuk dari Kasi Haji dan Umrah Kemenag Pamekasan. Sekalipun sebelumnya sempat menyampaikan jika sempat mendapat informasi jika terdapat warga Pamekasan, yang melaksanakan ibadah haji melalui jalur ilegal alias visa non haji. [pin/ted]

  • Polresta Sidoarjo Edukasi Bhabinkamtibmas soal Ketahanan Pangan Dukung Asta Cita Presiden

    Polresta Sidoarjo Edukasi Bhabinkamtibmas soal Ketahanan Pangan Dukung Asta Cita Presiden

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Sat Binmas Polresta Sidoarjo memberikan edukasi kepada para Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Sidoarjo terkait implementasi program ketahanan pangan dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Edukasi dilakukan melalui peninjauan langsung ke lahan Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Mako Polresta Sidoarjo, Selasa (3/6/2025).

    Kegiatan ini dihadiri oleh Kasat Binmas Polresta Sidoarjo Kompol Madya Wiraaji Kusuma, Kanit Binpolmas AKP Eko Yulianto, Kanit Bhabinkamtibmas Iptu Deti Meivani, serta Kanit Binmas dari Polsek jajaran.

    Keberadaan P2L di lingkungan Mako merupakan inisiatif Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, sebagai bentuk komitmen mendukung program ketahanan pangan nasional. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi motivasi bagi para Bhabinkamtibmas untuk menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan pekarangan rumah guna menanam buah, sayur, hingga melakukan budidaya peternakan atau perikanan.

    “Peninjauan bersama pada lahan P2B dan P2L yang ada di Mako Polresta Sidoarjo ini perlu untuk mengedukasi anggota, terutama para Bhabinkamtibmas yang secara kontinyu turun langsung melalui gerakan Polisi Cinta Petani supaya dapat memotivasi masyarakat dalam pemanfaatan lahan bergizi di wilayahnya atau di sekitar rumah,” ujar Kompol Madya Wiraaji Kusuma.

    Ia juga berharap agar aneka tanaman dan perikanan yang dikembangkan di Mako Polresta Sidoarjo bisa tumbuh optimal dan memberi hasil panen yang baik, demi terwujudnya swasembada pangan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. [isa/beq]

  • Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Selesaikan 100 Hari Pertama, Bupati Jember Fawait: Tak Ada Revolusi Tanpa Fondasi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Muhammad Fawait menyelesaikan seratus hari pertama kepemimpinannya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak dilantik pada 20 Februari 2025, dengan sejumlah capaian.

    “Tidak ada revolusi yang begitu luar biasa ketika fondasi dalam seratus hari ini tidak kita lakukan,” kata Fawait, dalam acara penutup program kerja seratus hari, di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu, Minggu (1/6/2025).

    Menurut Fawait, kerja seratus hari pertama diawali pada 2 Ramadan saat pertama kali menginjakkan kaki di Pendapa Wahyawibawagraha. Bersama organisasi perangkat daerah dia menengok kembali visi dan misi yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2025-2030.

    Pengurangan jumlah penduduk miskin menjadi prioritas. “Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Jawa Timur. Tapi secara angka absolut, kita mempunyai masalah besar yang belum terselesaikan selama 10 tahun terakhir ini, yakni kemiskinan,” kata Fawait.

    “Angka kemiskinan kita selama sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah ada di bawah angka 200 ribu jiwa. Selalu 200 ribu jiwa lebih. Jawa Timur menempati urutan kedua terbanyak kemiskinan,” kata Fawait.

    “Bahkan kemarin kami berdiskusi dengan Menteri Sosial, Jember adalah kabupaten dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak di Jawa Timur. Ini masalah kita. Maka kami akan fokus untuk pengentasan masalah kemiskinan,” kata Fawait.

    Langkah pertamanya adalah menggratiskan pelayanan kesehatan untuk warga Jember sejak 1 April 2025, melalui program Universal Health Coverage atau layanan kesehatan semesta yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    “Sejak 1 April, kami agak tenang, karena seluruh warga yang ber-KTP Jember atau ber-KK Jember bisa mengakses pengobatan gratis di seluruh rumah sakit di Indonesia,” kata Fawait.

    Selain sektor kesehatan, Fawait memberi perhatian pada sektor infrastruktur jalan dan sekolah. Anggaran pengadaan mobil dinas sebesar Rp 10 miliar dialihkan untuk tambahan perbaikan jalan.

    “TRC (Tim Reaksi Cepat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga) sudah berjalan. Insyaallah mulai Juli sudah ada pembangunan jalan-jalan baru di Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Pendidikan menjadi sektor yang prioritas untuk mengentas kemiskinan. “Pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang, tidak ada lagi cara kecuali lewat jalur ilmu,” kata Fawait.

    Maka perbaikan gedung sekolah diutamakan. “Ada 1.500 lebih sekolah kita yang rusak berat. Maka di era saya, salah satu yang saya prioritaskan adalah perbaikan gedung-gedung sekolah SD dan SMP. Kita akan cicil, kita akan pelan-pelan kita perbaiki,” kata Fawait.

    Fawait juga meluncurkan program Wadul Gus e yang melayani pengaduan langsung dari masyarakat melalui pesan WhatsApp. “Wadul Gus e ini luar biasa, mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. Jangankan masalah, cari jodoh pun di Wadul Gus e,” katanya.

    Sejumlah laporan dugaan pungutan liar juga masuk ke Wadul Gus e. Fawait menegaskan, semua laporan akan direspons. Aduan yang tidak berkaitan dengan anggaran langsung ditindaklanjuti.

    “Laporan di Wadul Gus e yang belum terselesaikan, masih tersimpan dengan baik. Namun ada beberapa laporan yang yang memang butuh waktu untuk ditanggapi,” katanya.

    Aspirasi yang membutuhkan waktu untuk direspons, menurut Fawait, terkait Anggaran Pendaoatan Belanja Daerah (APBD). “Kadang-kadang kita lupa kalau semua proses ABBD perlu waktu. Baru sehari saya dilantik jadi bupati, sudah ramai. Mana aspal, mana jalan, mana underpass Mangli dan lain sebagainya. Dipikir bupati ini pesulap apa,” katanya tertawa.

    Fawait berharap bisa mengalokasikan semua aspirasi pembangunan dari masyarakat dalam Perubahan APBD 2025 dan APBD 2026. “Mudah-mudahan semua wadulan dari masyarakat Jember bisa kita wujudkan,” katanya.

    Dalam seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait mengeluarkan dua kebijakan populis, yakni memberlakukan lima hari kerja untuk tenaga kesehatan dan hari libur untuk guru pada saar murid libur.

    Fawait juga menggratiskan retribusi parkir berlangganan sejak Mei hingga Agustus 2025. “Pemerintah Kabupaten Jember, menargetkan pajak retribusi dari parkir itu Rp 20 miliar. Saya cek sampai minggu kemarin, pendapatan yang masuk cuma Rp 450 juta,” kata Fawait.

    “Dari target Rp 20 miliar cuma baru tercapai Rp 450 juta. Padahal masyarakat Jember bayar parkir semuanya. Terus ke mana uangnya? Maka untuk membuat pariwisata di Jember meningkat dan masyarakat tersenyum, kita gratiskan parkir di jalan milik Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Fawait.

    Selama seratus hari pertama pemerintahannya, Fawait melakukan sejumlah pendekatan kepada pemerintah pusat dan pihak swasta untuk memuluskan program lima tahun ke depan. Salah satunya adalah untuk reaktivasi Bandara Notohadinegoro dengan menggandeng salah satu maskapai untuk penerbangan Jember-Bali. “Insyaallah tiketnya di bawah Rp 500 ribu,” katanya.

    Fawait juga sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan flyover atau underpass di kawasan Mangli, Kecamatan Kaliwates, pada 2026. Flyover atau underpass ini dibangun untuk mengurai kemacetan di kawasan perkotaan.

    Fawait berharap bantuan dari banyak pihak untuk membangun Jember. “Kita butuh super team, bukan super man,” katanya. [wir]

  • Lapas Mojokerto Perketat Pengawasan Dapur demi Jamin Makanan Layak bagi Warga Binaan

    Lapas Mojokerto Perketat Pengawasan Dapur demi Jamin Makanan Layak bagi Warga Binaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto memperketat pengawasan pengolahan makanan bagi warga binaan guna memastikan makanan yang disajikan aman, higienis, dan bergizi.

    Pengawasan dilakukan sejak proses penerimaan bahan makanan. Petugas dapur secara ketat memeriksa kualitas sayuran, daging, dan bumbu dapur. Bahan yang tidak segar atau tidak memenuhi standar langsung ditolak dan dikembalikan ke penyedia. Seluruh proses ini dicatat dalam log buku sebagai bentuk transparansi.

    Setelah dinyatakan layak, bahan makanan diolah di dapur utama dengan menerapkan standar kebersihan ketat. Petugas diwajibkan mengenakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, celemek, dan penutup kepala. Selain itu, seluruh peralatan dapur disterilkan sebelum dan sesudah digunakan untuk mencegah kontaminasi silang.

    Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Mojokerto, Rudi Kristiawan, menyatakan bahwa pengawasan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak dasar warga binaan. “Kami pastikan makanan tidak hanya layak konsumsi, tetapi juga disiapkan secara manusiawi sesuai prinsip pemasyarakatan modern,” ungkapnya, Selasa (3/6/2025).

    Dengan sistem pengawasan berlapis ini, lanjutnya, Lapas Kelas IIB Mojokerto terus berupaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang sehat, aman, dan menghormati hak asasi setiap warga binaan. [tin/beq]

  • Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, Ini Langkah Plt Gubernur Emil

    Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disetujui, Ini Langkah Plt Gubernur Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Seluruh fraksi di DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

    Persetujuan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Pendapat Akhir Fraksi yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafak, di Gedung DPRD Jatim.

    Untuk itu, Plt. Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mengapresiasi rampungnya proses final pertanggungjawaban APBD Jatim 2024 tersebut.

    “Alhamdulillah, proses tahapan final untuk pertanggungjawaban APBD 2024 telah terlaksana dengan adanya pendapat akhir fraksi dan gubernur, dilanjutkan dengan penandatanganan,” ujarnya.

    “Kami berharap suasana harmonis dalam hubungan kerjasama antara Pemprov Jatim, DPRD bersama seluruh stakeholder dapat berjalan secara sinergis, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil dan merata,” imbuhnya.

    Emil menegaskan, bahwa pemprov siap melengkapi seluruh rekomendasi DPRD Jatim yang disampaikan pada saat pendapat akhir penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jatim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov. Jatim Tahun Anggaran 2024.

    Emil mengatakan, Laporan Keuangan Pemprov Jatim telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

    Sebab, dengan disetujuinya Raperda ini, Pemerintah Provinsi selangkah lebih dekat dalam menyelesaikan siklus anggaran 2024 secara menyeluruh dan akuntabel.

    Terhadap rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan, baik pada saat pembahasan komisi maupun pembahasan di Badan Anggaran akan ditindaklanjuti dengan tetap memperhatikan koridor yuridis dari permasalahan yang ada.

    “Kami berharap bahwa hal tersebut dapat memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang berdampak pada kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, sesuai Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Raperda Provinsi Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Perkada Provinsi Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Persetujuan Rancangan Perda Provinsi tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur menjadi Perda.

    “Semoga seluruh proses berjalan lancar hingga evaluasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Memang masih ada satu tahap lagi, yaitu evaluasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum nanti final ditetapkan. Mohon doa restunya,” pungkasnya. [tok/aje]

  • Tumpahan Solar di Jalan Raya Grujugan Bondowoso Diduga dari Truk Fuso

    Tumpahan Solar di Jalan Raya Grujugan Bondowoso Diduga dari Truk Fuso

    Bondowoso (beritajatim.com) – Tumpahan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bondowoso pada Senin (3/6/2025) malam. Kejadian ini dilaporkan sekitar pukul 23.00 WIB oleh warga yang melintas di Jalan Raya Jember–Bondowoso, tepatnya di wilayah Kecamatan Grujugan.

    Plt Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Bondowoso, Martanto, mengatakan peristiwa tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 22.30 WIB. Tumpahan solar diduga berasal dari sebuah truk fuso bermuatan serbuk kayu yang melaju dari arah Jember menuju Asembagus.

    “Setelah menerima laporan dari masyarakat, petugas kami langsung menuju lokasi dan melakukan penyemprotan serta pembersihan di titik-titik tumpahan solar,” jelas Martanto saat dikonfirmasi, Selasa (3/6/2025) pagi.

    Dalam penanganan tersebut, Damkar Bondowoso mengerahkan satu unit kendaraan water supply. Pihak Polsek Grujugan dan Koramil Grujugan juga terlibat dalam pengamanan lokasi guna mencegah kecelakaan lalu lintas.

    Martanto menyebut kejadian serupa sudah beberapa kali terjadi di Bondowoso. “Selain di Grujugan, sebelumnya juga pernah terjadi di Kelurahan Tamansari dan Kecamatan Maesan,” ujarnya.

    Ia mengimbau para pengemudi kendaraan, khususnya sopir truk, agar lebih teliti memeriksa kondisi kendaraan sebelum melaju.

    “Kami minta para sopir memastikan tutup tangki BBM tertutup dengan rapat dan benar, terutama setelah mengisi bahan bakar. Kebocoran solar di jalan bisa membahayakan pengendara lain,” tegasnya.

    Damkar Bondowoso juga mengingatkan masyarakat untuk segera melapor jika melihat potensi bahaya seperti tumpahan BBM di jalan raya. [awi/beq]

  • Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Pekerja Gaji di Bawah Rp3,5 Juta Bakal Terima Bantuan Tunai Rp600 Ribu, Cek Syaratnya

    Jakarta (beritajatim.com)— Pemerintah kembali menggulirkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi jutaan pekerja bergaji rendah sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Kali ini, bantuan ini menyasar mereka yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, bahwa bantuan diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat di tengah ancaman pelemahan ekonomi global tahun ini.

    “Yaitu pemberian bantuan subsidi upah (BSU) kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota,” katanya.

    Tak hanya pekerja sektor swasta, guru honorer juga termasuk dalam kelompok penerima BSU. Total terdapat 565 ribu guru honorer yang akan menerima bantuan langsung tunai ini.

    “Guru honorer ini juga akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan, yaitu Rp600 ribu,” tambah Menkeu.

    Dia menjelaskan, para pekerja yang masuk dalam kategori penerima bantuan ini harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, implementasi penyaluran akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

    “Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli. Jadi dua bulan Rp600 ribu. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini,” papar Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menambahkan, pemilihan BSU sebagai bentuk stimulus, menggantikan rencana diskon listrik, didasarkan pada kesiapan data dan efektivitas eksekusi.

    “Kita sudah rapat di antara para menteri, dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan [diskon ini] tak bisa dijalankan,” ungkapnya.

    Karena itu, pemerintah memutuskan mengalihkan anggaran ke program subsidi upah yang datanya sudah valid.

    “Sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dan sekarang karena BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah clean, untuk betul-betul pekerja yang di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap, maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk mentargetkan ke bantuan subsidi upah,” tegas Sri Mulyani.

    Seperti diketahui, kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi dengan total nilai Rp24,44 triliun yang ditandatangani pemerintah dan didorong langsung oleh Prabowo. [hen/aje]

  • Nenek di Tulungagung Tewas Tertemper Kereta Api Malabar

    Nenek di Tulungagung Tewas Tertemper Kereta Api Malabar

    Tulungagung (beritajatim.com) – Seorang nenek tewas usai tertemper kereta api di Tulungagung. Korban diketahui bernama Sringatin (70), warga Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, tertemper kereta api Malabar relasi Bandung-Malang hingga terpental sejauh 25 meter dari titik awal.

    Warga tak menyangka korban tewas karena tertemper kereta api. Sebab selama ini korban dikenal mengalami sakit dan susah untuk berjalan kaki.

    Panit Laka Lantas Polsek Ngunut, Iptu Thomas Hari Wibowo mengatakan kecelakaan ini terjadi di jalur kereta api masuk Desa Pulosari, sekitar pukul 04.55 WIB. Petugas yang menerima laporan warga langsung menuju lokasi kejadian.

    Mereka menemukan korban terpental masuk ke area sawah di sekitar rel. “Saat kami tiba di lokasi kejadian korban sudah terpental sejauh 25 meter dari titik awal kecelakaan dan masuk ke area pesawahan,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Petugas sempat kesulitan untuk mengidentifikasi korban karena tidak menemukan identitas. Namun warga mengenali korban dari pakaiannya. Korban diketahui mengenakan pakaian milik jamaah yasin Desa Kromasan. Keluarga yang datang ke lokasi kejadian memastikan bahwa korban adalah Sringatin.

    Rumah korban berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. “Yang mengenali pertama adalah keluarga korban dari pakaiannya, karena kondisi wajah sudah rusak,” tuturnya.

    Dari keterangan sejumlah saksi, korban selama ini mengalami sakit dan susah untuk berjalan kaki. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan adanya jejak korban berjalan kaki di sekitar lokasi. Keterangan ini juga diperkuat pengakuat masinis yang melihat korban berjalan di sebelah rel.

    Jenazah korban dibawa ke RSUD dr Iskak untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. “Dugaan kuat korban nekat mengakhiri hidupnya, tapi kita masih lakukan pendalaman lagi,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Iseng Pakai Cincin Lama, Perempuan di Bondowoso Minta Bantuan Damkar

    Iseng Pakai Cincin Lama, Perempuan di Bondowoso Minta Bantuan Damkar

    Bondowoso (beritajatim.com) – Seorang perempuan muda asal Desa Penanggungan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, terpaksa meminta bantuan ke petugas Pemadam Kebakaran (Damkar), Senin (2/6/2025) malam pukul 23.20 WIB, setelah cincin yang dikenakannya tak bisa dilepas dari jari.

    Korban bernama Refina Ayu (23) datang langsung ke Markas Komando (Mako) Damkar Bondowoso dalam kondisi jari tengah tangan kanannya membengkak akibat cincin yang sudah lama tidak dipakai.

    “Awalnya saya coba pakai cincin lama sekitar jam 10 malam. Tapi pas mau dilepas, malah nggak bisa dan makin sakit,” keluh Refina.

    Refina sempat mencoba berbagai cara untuk melepaskan cincin tersebut. “Sudah saya coba pakai sabun dan minyak, tetap tidak berhasil,” akunya.

    Takut jari membengkak lebih parah, Refina akhirnya memutuskan mendatangi pos Damkar untuk meminta bantuan. Petugas yang berjaga segera memeriksa kondisi jari dan menyiapkan alat khusus untuk mengevakuasi cincin. Proses evakuasi berlangsung sekitar 30 menit dan berhasil diselesaikan dengan aman pada pukul 23.50 WIB.

    Plt Kepala Bidang Damkar Bondowoso, Martanto, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyatakan bahwa Damkar siap memberikan bantuan dalam berbagai situasi darurat, tak terbatas pada kebakaran saja.

    “Kami lakukan evakuasi cincin dengan alat khusus secara hati-hati agar tidak menambah luka pada jari korban. Alhamdulillah, cincin berhasil dilepas dan jari korban aman,” terang Martanto.

    Ia juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat memakai perhiasan, terutama yang sudah lama tidak digunakan dan kemungkinan ukurannya tidak lagi sesuai.

    “Kami terbuka untuk berbagai pertolongan darurat. Jika mengalami kejadian serupa, masyarakat bisa segera menghubungi kami,” imbaunya. [awi/beq]

  • Pemkab Banyuwangi Komitmen Dukung Percepatan Sertifikasi Aset Wakaf

    Pemkab Banyuwangi Komitmen Dukung Percepatan Sertifikasi Aset Wakaf

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Percepatan sertifikasi aset wakaf yang digerakkan oleh berbagai lembaga mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono saat menerima audiensi pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Banyuwangi di Lounge Pemkab Banyuwangi.

    “Pemkab siap untuk berkolaborasi dan mendukung upaya-upaya percepatan sertifikasi aset wakaf,” ungkap Mujiono

    Sertifikasi tersebut, menurut Mujiono, sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset wakaf. “Apalagi wakaf tersebut di tempat-tempat strategis, ini perlu dilakukan percepatan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari,” tegasnya.

    Potensi tanah wakaf di Banyuwangi berjumlah puluhan ribu bidang yang tersebar di seluruh Desa atau Kelurahan. Penggunaannya mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, rumah ibadah, pemakaman, fasilitas umum hingga lahan produktif.

    “Sebagaimana pesan Ibu Bupati Ipuk, kami akan mempermudah seluruh proses sertifikasi aset wakaf. Kami akan menindaklanjuti ke bawah. Ke camat sampai ke kepala desa dan lurah untuk mengawalnya,” ujar Mujiono.

    Sementara itu, Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Banyuwangi Zain Ihsan mengatakan dukungan dari Pemkab Banyuwangi sangat penting khususnya untuk membangun big data aset wakaf se kabupaten berbasis digital.

    “Saat ini aset wakaf tersebar di desa dan kelurahan. Kami membutuhkan intervensi dari pemerintah daerah agar desa dan kelurahan mendukung inventarisasi aset-aset wakaf tersebut,” kata Zain.

    Menurut Zein, d Banyuwangi aset wakaf yang sudah bersertifikat sebanyak 5613 buah, namun ada ribuan bidang lain yang belum tersertifikasi. “Selain itu kami juga membutuhkan dukungan untuk inventarisir data wakaf tersebut melalui platform digital. Pemkab Banyuwangi sendiri telah berpengalaman dalam bidang ini,” pungkas Zain. [alr/aje]