Category: Beritajatim.com

  • Jukir Ancam Boikot Setoran Parkir, Wali Kota Blitar: Akan Kita Tertibkan

    Jukir Ancam Boikot Setoran Parkir, Wali Kota Blitar: Akan Kita Tertibkan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin tidak mau ambil pusing soal juru parkir (jukir) yang mengancam akan memboikot setoran parkir jika tarif untuk sepeda motor diturunkan menjadi Rp1.000. Justru, pria yang akrab disapa Mas Ibin itu malah menyatakan bakal menertibkan para jukir yang tidak patuh aturan, termasuk soal setoran.

    Wali Kota Blitar itu dengan tegas menyebut bahwa pemerintah daerah tidak bisa diintervensi oleh pihak-pihak tertentu termasuk soal parkir. Sehingga Mas Ibin malah akan menertibkan para jukir yang melanggar aturan.

    “Ya, bagi saya, kalau komitmen aturannya seperti itu, bagi kami tidak ada masalah lah, kita akan tertibkan,” ucap Mas Ibin, Selasa (3/6/2025).

    Mas Ibin sebenarnya tidak ingin mengutak-atik soal tarif parkir. Apalagi, saat ini penurunan tarif parkir tersebut masih dalam tahap pengkajian, sehingga masih jauh dari rencana penerapan.

    Namun nampaknya rencana penurunan tarif parkir Rp1.000 sudah membuat gerah para jukir. Mas Ibin pun meminta agar para jukir tidak termakan isu, sera tetap taat terhadap peraturan.

    “Pemerintah tidak bisa diatur oleh pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu, tidak (khawatir pendapatan berkurang), sumber PAD banyak,” tegasnya.

    Dijelaskan oleh Mas Ibin, sebenarnya rencana penurunan tarif parkir ini muncul sebagai upaya untuk menumbuhkan perekonomian di sektor UMKM. Wali Kota Blitar itu tidak ingin pertumbuhan UMKM terhambat oleh biaya parkir yang melebihi aturan.

    “Yang bertujuan semuanya untuk memperbaiki ekonomi kita, untuk menumbuhkembangkan UMKM, usaha di Kota Blitar agar masyarakat tidak terbebani dengan adanya pembiayaan-pembiayaan di luar pokok, bahwa dia mau beli biar tidak terbebani,” tegasnya. [owi/beq]

  • Satgas TMMD 124 Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekaran Lamongan

    Satgas TMMD 124 Gelar Pelatihan Mitigasi Bencana di Sekaran Lamongan

    Lamongan (beritajatim.com) – Satgas TMMD ke-124 Kodim 0812/Lamongan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan menggelar pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana di Balai Desa Kebalankulon, Kecamatan Sekaran, Selasa (3/6/2025).

    Kegiatan ini diikuti perwakilan desa-desa di Kecamatan Sekaran, personel Satgas TMMD, BPBD, serta petugas pemadam kebakaran. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah mereka.

    Komandan Satgas TMMD 124, Lettu Arh Nanang Wijayanto mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari program pembentukan Desa Tangguh Bencana.

    “Kami ingin meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membentuk dan membina Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Sekaran,” ujar Lettu Arh Nanang Wijayanto.

    Pelatihan mencakup materi teori dan simulasi lapangan mengenai penanganan awal bencana seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, dan tanah longsor. Peserta juga diajarkan membaca potensi risiko bencana di lingkungan masing-masing, menyusun rencana evakuasi, serta teknik pertolongan pertama dan pemadaman api ringan.

    Kepala Desa Kebalankulon, Andik Sudarno, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi lintas sektor dalam kegiatan tersebut.

    “Kami sangat berterima kasih kepada Satgas TMMD 124 Kodim 0812/Lamongan dan BPBD Kabupaten Lamongan atas kerjasama dalam menggelar pelatihan ini. Kami berharap bahwa pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana,” katanya. [fak/beq]

  • Mas Ibin Optimis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Bangkit dalam 2 Bulan

    Mas Ibin Optimis RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Bangkit dalam 2 Bulan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin optimis kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo dapat bangkit dalam waktu 2 bulan ke depan. Pria yang akrab disapa Mas Ibin tersebut yakin RSUD Mardi Waluyo bisa kembali menjadi rumah sakit rujukan untuk warga.

    Optimisme ini bukan tanpa sebab. Saat ini, Mas Ibin telah melakukan perombakan jajaran manajemen RSUD Mardi Waluyo dengan menunjuk dr. Bernard menjadi direktur rumah sakit milik Pemkot Blitar yang baru.

    “Saya ingin suatu saat tidak lama-lama masyarakat bilang ingat sakit, ingat Mardi Waluyo, itu ukurannya. Nggak terlalu lama, sebulan-dua bulan ini sudah terasa,” ungkap Syauqul Muhibbin, Selasa (3/6/2025).

    Sebelumnya kondisi keuangan RSUD Mardi Waluyo memang mengalami kolaps. Bahkan utang RSUD Mardi Waluyo sebelumnya diketahui mencapai Rp12 miliar. Jasa pelayanan untuk para tenaga kesehatan di RSUD Mardi Waluyo Blitar harus tertunggak.

    Melihat kondisi tersebut Wali Kota Blitar langsung turun tangan dan melakukan perombakan manajemen. Penataan keuangan pun akan dilakukan agar RSUD Mardi Waluyo bisa profit dan terlepas dari hutang.

    “Meskipun ini rumah sakit milik pemerintah kan harus sehat, harus lepas dari utang seperti itu,” tegasnya.

    Mas Ibin pun yakin RSUD Mardi Waluyo bisa bangkit dan menjadi rujukan bagi Blitar dan sekitarnya. Tentu untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pembenahan manajemen, fasilitas hingga pelayanan untuk pasien.

    Itu semua kini tengah dikerjakan oleh Mas Ibin, agar RSUD Mardi Waluyo bisa kembali profit serta bisa memberikan pelayanan medis terbaik untuk warga. Target itu pun telah disampaikan Wali Kota Blitar kepada Plt Direktur RSUD Mardi Waluyo yang baru.

    “Saya itu strategi ya kami sudah punya banyak strategi marketing yang penting kami sekarang menata ulang manajemen ini kemudian memperbaiki pelayanan memperbaiki fasilitas, saya ingin Mardi Waluyo ini menjadi rumah sakit terbaik dengan pelayanan terbaik itu sangat susah tapi saya yakin bisa,” tandasnya. [owi/beq]

  • Ketua DPRD Kabupaten Malang Berharap GMNI Jadi Organisasi Progresif

    Ketua DPRD Kabupaten Malang Berharap GMNI Jadi Organisasi Progresif

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi, S. Sos. menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang besar terhadap pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) di wilayah Kabupaten Malang.

    Hal tersebut disampaikan dalam audiensi resmi antara jajaran pengurus DPC GMNI dan Ketua DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa kehadiran GMNI akan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat peran organisasi kepemudaan yang berlandaskan ideologi kebangsaan.

    Ia menyebut GMNI sebagai mitra strategis yang dapat menjembatani aspirasi generasi muda, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

    “Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas berdirinya DPC GMNI di Kabupaten Malang. Ini merupakan momentum penting bagi anak-anak muda untuk terorganisir secara ideologis, progresif, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan daerah,” ungkap Darmadi, Selasa (3/6/2025).

    Dia juga menegaskan komitmen DPRD untuk membuka ruang kolaborasi dengan GMNI ke depan, baik dalam bentuk dialog kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, maupun kegiatan sosial yang menyasar masyarakat akar rumput.

    Audiensi ini menjadi awal dari sinergi antara legislatif daerah dan kekuatan muda berbasis ideologi Marhaenisme yang diusung GMNI.

    Darmadi berharap, DPC GMNI Kabupaten Malang mampu menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan tetap menjaga semangat nasionalisme dalam setiap gerakannya.

    Terpisah, Sekretaris DPC Caretaker GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab menyampaikan rasa terima kasih dan komitmen untuk menjadikan dukungan ini sebagai motivasi dalam membangun gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai perjuangan. (yog/but)

  • Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Malang (beritajatim.com) – Florawisata Santerra de Laponte yang sempat viral karena memicu kemacetan di jalur utama Kota Batu–Pujon, Kabupaten Malang, diduga tidak mengantongi izin usaha yang lengkap. Hal ini memicu desakan dari DPRD Kabupaten Malang agar lokasi wisata tersebut segera disegel.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut bahwa pengelola Santerra sudah berulang kali diperingatkan oleh instansi terkait, namun tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan perizinan.

    “Kami menerima laporan kalau teman-teman dinas ini berulangkali bersurat dan memperingatkan agar perizinan dilengkapi. Sudah enam tahun beroperasi tetapi terkesan tidak dianggap serius. Rekomendasi saya langsung disegel saja bila perlu,” ujar Zulham, Selasa (3/6/2025).

    Zulham menyoroti beberapa dugaan pelanggaran serius. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor S-227/KKP.1210/2025 tertanggal 14 Mei 2025, Florawisata Santerra diketahui belum berbadan hukum resmi seperti PT atau koperasi, tidak memiliki NPWP, dan belum pernah membayar pajak.

    “Ini menjadi citra buruk bagi Pemkab Malang. Rakyat kecil beli rokok saja bayar cukai, kok pengusaha bisa buka usaha besar tanpa izin dan tanpa pajak. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

    Selain itu, Zulham juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dokumen perizinan. IMB yang terbit tahun 2019 hanya mengizinkan pembangunan seluas 400 meter persegi. Namun dalam dokumen PKKPR atas nama A. Muntholib Al Assyari tertanggal 20 Februari 2024, tercantum pengembangan wisata hingga 3,6 hektare.

    “Kalau di sana ada alih fungsi lahan pertanian tanpa izin, ini bisa jadi pelanggaran serius. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.

    Dukungan penyegelan juga datang dari Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Muhammad Ukasyah Ali Murtadlo. Ia menyebut Santerra tidak memiliki analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdal Lalin), sehingga kemacetan parah tak terhindarkan tiap akhir pekan dan libur panjang.

    “Yang dirugikan adalah warga dan pengguna jalan. Jalur itu rawan, tanjakan curam, berkelok-kelok. Tanpa Amdal Lalin, potensi bahaya makin besar,” jelas Ukasyah.

    Menurutnya, penyegelan bisa dilakukan oleh Dishub dan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah. Ia juga menyinggung praktik pengusaha yang berlindung di balik nama pejabat atau ormas.

    “Saya dengar ada pengusaha menjual nama-nama besar sebagai beking. Presiden Prabowo sudah tegas: praktik premanisme harus diberantas. Dewan marah karena ini dibiarkan bertahun-tahun,” pungkas Ukasyah yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang. [yog/beq]

  • Dispertan Banyuwangi Pastikan Hewan Kurban Bebas PMK dan Penyakit Menular

    Dispertan Banyuwangi Pastikan Hewan Kurban Bebas PMK dan Penyakit Menular

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 2025, Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan) Banyuwangi memastikan tidak ditemukan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan kurban di wilayah setempat. Kepastian ini diperoleh setelah Dispertan melakukan pemantauan rutin terhadap lapak-lapak penjual hewan kurban.

    “Sudah 18 hari Dispertan keliling lakukan pemeriksaan, tidak ada kasus baru penyebaran PMK, laporan juga tidak ada,” ujar Plt Kepala Dinas Pertanian Banyuwangi, Ilham Juanda.

    Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dispertan, drh Nanang Sugiharto, menyatakan bahwa selain PMK, petugas juga tidak menemukan penyakit menular strategis lainnya seperti Lumpy Skin Disease (LSD) maupun Septicaemia Epizootica (SE).

    “Penularan penyakit strategis lainnya seperti LSD, SE dan sebagainya tidak kita temukan dalam pemeriksaan, sampai hari ini,” kata Nanang.

    Tim lapangan Dispertan telah menyisir sejumlah lapak musiman penjual hewan kurban yang tersebar di beberapa lokasi seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Kepiting, dan kawasan sekitarnya. Hingga kini, sebanyak 14 lapak telah diperiksa, dan seluruh hewan dinyatakan sehat serta layak potong.

    “Hari Rabu (28/5) kemarin ada sekitar 10 lapak. Hari ini ada tambahan 4 lapak, jadi totalnya 14 lapak yang sudah diperiksa. Tidak ditemukan penyakit di lapak musiman, maupun di pemasok dan produsen kambing. Semua dalam kondisi baik,” jelasnya.

    Pengawasan juga ditingkatkan terhadap lalu lintas hewan kurban, terutama dari luar daerah. Dispertan menggunakan aplikasi iSIKHNAS untuk memantau pergerakan hewan secara nasional. Setiap pelaku usaha wajib memiliki surat rekomendasi keluar dan masuk dari wilayah tujuan.

    “Kami akan terus pantau hewan kurban. Kalau kita amati, semua ternak sehat. Tidak ditemukan penyakit menular strategis lainnya,” tandas Nanang. [alr/beq]

  • Jelang Iduladha, Disnakeswan Lamongan Gencarkan Sterilisasi Pasar Hewan

    Jelang Iduladha, Disnakeswan Lamongan Gencarkan Sterilisasi Pasar Hewan

    Lamongan (beritajatim.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), semakin menggencarkan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban.

    Sasaran pemeriksaan tidak hanya di sejumlah pasar hewan milik pemerintah, tapi juga dilakukan di berbagai lapak penjual hewan kurban yang menjamur di tepi jalan.

    Kepala Disnakeswan Lamongan, Sofiah Nurhayati, mengatakan pemeriksaan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, bahwa hewan yang diperdagangkan dalam kondisi sehat dan layak jual.

    Petugas dari Disnakeswan Lamongan, saat melakukan oemeriksaan terhadap calon hewan kurban, di sejumlah lapak yang tersebar di berbagai kecamatan.

    “kami ingin memastikan ternak bakal calon kurban dalam keadaan sehat, sesuai persyaratan dan tidak menunjukkan gejala-gejala penyakit hewan menular,” kata Sofiah, Selasa (3/6/2025).

    Menurut Sofiah, pemeriksaan kesehatan hewan intensif dilakukan sejak tanggal 26 Mei 2025, dan terus dilakukan hingga H-1 Iduladha.

    “Pelaksanaannya setiap hari. Untuk lokasinya di lapak-lapak sekitar Kecamatan Lamongan, Tikung, Kembangbahu dan Mantup,” tuturnya.

    Petugas dari Disnakeswan Lamongan, saat melakukan oemeriksaan terhadap calon hewan kurban, di sejumlah lapak yang tersebar di berbagai kecamatan.

    Dalam melaksanakan oemeriksaan ini, Disnakeswan melibatkan 140 petugas, yang terdiri dari 41 orang dokter hewan, 62 orang petugas dinas meliputi paramedik veteriner, pengawas bibit ternak, penyuluh, pengawas mutu pakan dan lainnya, kemudian 15 orang mahasiswa Fakultas Peternakan UNISLA, 5 orang mahasiswa FKH Universitas Brawijaya, 8 orang mahasiswa FKH UWKS, dan 9 orang Siswa SMK Muhammadiyah 6 Modo yang akan diterjunkan di 27 kecamatan.

    Sementara mengenai keteraediaan hewan ternak di Lamongan untuk kurban, Sofiah memastikan telah mencukupi kebutuhan. Total populasi kambing maupun domba terdapat 176.578 ekor, sedangkan sapi 107.030 ekor.

    “Populasi sudah mencukupi, namun pembelian hewan kurban bisa dari mana saja tergantung pembeli. Seringnya masyarakat juga mengambil dari Kabupaten sekitar seperti Mojokerto, Probolinggo, Pasuruan, dan kabupaten lain,” ujarnya.

    Lebih lanjut Sofiah menjelaskan, selama proses pemeriksaan hewan ternak, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan informasi dan edukasi kepada para pedagang dan peternak, untuk turut serta dalam meminimalisir persebaran penyakit hewan menular, dengan menjaga biosecurity lingkungan maupun personal.

    “Karena ini juga kebetulan iklimnya tidak menentu, kadang hujan kadang tidak. Ini juga bisa mempengaruhi penyakit BEF (Bovine Ephemeral Fever) pada sapi,” tuturnya.

    Sofiah menambhakan, selain pemeriksaan, Disnakeswan juga masif melakukan sterilisasi dan skrining pasar hewan, untuk mencegah terjadinya penularan penyakit pada hewan.

    “Kita antisipasi, pertama dengan penyemprotan disinfektan. Jadi hewan yang masuk kita semprot disinfektan. Kemudian kita periksa, lalu saat sapinya keluar (dari pasar hewan) juga kita semprot disinfektan lagi. Jadi biar sapi ini bersih dan terhindar dari penyakit,” ucap Sofiah. (fak/but)

  • DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakat Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di P-APBD 2025

    DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakat Prioritaskan Pendidikan dan Infrastruktur di P-APBD 2025

    Pasuruan (beritajatim.com) – Dua sektor utama yakni pendidikan dan infrastruktur mendapat prioritas terbesar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2025. Hal ini menjadi hasil pembahasan antara unsur pimpinan DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

    Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penguatan anggaran untuk dua sektor tersebut. Menurutnya, pendidikan dan infrastruktur merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

    “Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Pendidikan dan infrastruktur adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan,” ujar Samsul Hidayat, Selasa (3/6/2025).

    Samsul mengungkapkan, kondisi jalan yang rusak serta sekolah-sekolah yang tidak layak pakai menjadi alasan utama peningkatan alokasi anggaran. Keluhan masyarakat yang terus berdatangan mendorong DPRD untuk menjadikan dua sektor itu sebagai prioritas utama.

    Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan dana sebesar Rp 40 miliar untuk merehabilitasi 250 titik sekolah. Setiap sekolah akan menerima dana minimal Rp 100 juta guna memperbaiki gedung dan fasilitas penunjang pendidikan.

    Sementara itu, sektor infrastruktur memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp 100 miliar. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki jalan, menambah fasilitas kelengkapan lalu lintas, serta penanganan wilayah rawan bencana.

    “Anggaran ini akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal, terutama pedesaan dan daerah pinggiran kota,” tambah Samsul.

    Sebagai bentuk efisiensi anggaran, DPRD juga sepakat memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen, dari Rp46 miliar menjadi Rp23 miliar. Kebijakan ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    “Kami dukung penuh efisiensi ini. Anggaran yang dipangkas akan dialihkan untuk mendukung program prioritas daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

    DPRD berharap, alokasi anggaran yang tepat sasaran ini dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pasuruan. Samsul juga mengajak seluruh stakeholder untuk mengawal pelaksanaan anggaran agar berjalan tepat guna dan transparan. [ada/beq]

  • Pembangunan Gudang Ekspedisi JNT di Probolinggo Diprotes, Ini Jawaban Pemilik

    Pembangunan Gudang Ekspedisi JNT di Probolinggo Diprotes, Ini Jawaban Pemilik

    Probolinggo (beritajatim.com) – Pembangunan gudang ekspedisi JNT di Jalan Anggrek, Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, menuai protes dari sejumlah warga. Mereka mengeluhkan rumahnya mengalami keretakan yang diduga akibat aktivitas pembangunan. Menanggapi hal ini, pemilik gudang, Martin, memastikan persoalan telah diselesaikan melalui mediasi dan pemberian ganti rugi.

    “Begitu warga datang mengadu, kami langsung datangi rumah-rumah yang terdampak. Kami duduk bersama dengan Lurah dan perangkat RT/RW, lalu disepakati adanya ganti rugi,” kata Martin, Selasa (3/6/2025).

    Menurut Martin, keretakan rumah tidak sepenuhnya disebabkan oleh proyek pembangunan. Ia menyebutkan bahwa truk besar berbobot hingga 70 ton melintasi jalan tersebut setiap hari, dan getarannya terasa secara terus-menerus.

    “Rumah saya juga retak, jadi bukan hanya mereka. Memang jalan ini dilalui truk-truk besar setiap hari. Tapi saya tetap bertanggung jawab. Kami bantu semampu kami,” ujarnya.

    Martin mengakui adanya kekeliruan karena tidak melakukan survei awal terhadap kondisi bangunan sekitar. Meski demikian, ia menegaskan telah membantu memperbaiki beberapa rumah dan bahkan membangunkan pagar tambahan.

    Terkait tuduhan penggunaan alat berat dan pemasangan paku bumi, Martin membantahnya. “Tidak ada alat berat. Yang dipakai cuma bruk untuk meratakan tanah. Ini hanya gudang biasa, bukan proyek besar,” jelasnya.

    Sebagai bukti, Martin menunjukkan dokumen kesepakatan yang ditandatangani oleh sejumlah warga terdampak, lengkap dengan materai dan disaksikan pejabat kelurahan.

    “Masalah ini sebenarnya sudah selesai. Ada tanda tangan warga, ada Lurah, RT dan RW yang menyaksikan. Proyek ini juga punya izin resmi dari Dinas PUPR Kota Probolinggo,” tandasnya.

    Sebelumnya, sejumlah warga Pilang sempat mengadukan kasus ini ke anggota DPRD. Namun pemilik menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan kompensasi telah diberikan sesuai kesepakatan. [ada/beq]

  • Perbaikan Pipa Lambat: Meski Dinyatakan Selesai, Warga Probolinggo Masih Alami Krisis Air

    Perbaikan Pipa Lambat: Meski Dinyatakan Selesai, Warga Probolinggo Masih Alami Krisis Air

    Probolinggo (beritajatim.com) – Meski Perumdam Bayuangga Kota Probolinggo mengklaim perbaikan pipa telah rampung pada Jumat (30/5/2025), banyak pelanggan masih belum menikmati aliran air bersih. Warga pun mempertanyakan kinerja Perumdam yang dinilai lamban dan tidak maksimal.

    Pipa yang rusak berada di Desa Banjarsawah, Kecamatan Tegalsiwalan, Kabupaten Probolinggo, akibat penurunan tanah yang memicu pergeseran struktur. Air pun menyembur dari sambungan yang bocor dan menyebabkan suplai terganggu selama hampir sepekan.

    Direktur Perumdam Bayuangga, Indra Sovia Jalal, mengklaim bahwa pekerjaan telah selesai sesuai target. “Pekerjaan selesai sekitar pukul 09.00 WIB. Saat ini masuk tahap normalisasi agar aliran air kembali stabil,” katanya.

    Meski menyatakan lancar, Indra mengakui bahwa timnya menghadapi sejumlah kendala teknis saat perbaikan. Ia menyebut metode bolt join digunakan untuk menambal pipa bocor tanpa penggantian jalur secara menyeluruh.

    Namun warga kecewa karena suplai air tak langsung kembali meski pekerjaan dinyatakan selesai. Banyak pelanggan mengeluh karena harus terus membeli air isi ulang atau menampung air dari tangki bantuan.

    Perumdam Bayuangga memang melakukan dropping air menggunakan dua armada tangki, namun dinilai belum menjangkau seluruh pelanggan terdampak. Setiap hari sekitar 18.000 liter air dikirimkan, angka yang dianggap tidak cukup untuk kebutuhan ribuan rumah tangga.

    Kasubag Pelayanan Perumdam, Bagus, menyebut pihaknya dibantu armada dari Perumdam Kabupaten dan BPBD Kota Probolinggo. “Kami suplai sesuai permintaan. Tangki kami isi dari Wonoasih, lalu langsung distribusikan ke lokasi,” jelasnya.

    Namun dalam praktiknya, masih banyak warga yang mengaku belum mendapat bantuan air bersih sama sekali. Permintaan terus meningkat, dan layanan distribusi tangki dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan.

    “Kami pastikan semua yang butuh tetap mendapat layanan,” ujar Bagus. Meski begitu, fakta di lapangan menunjukkan sebagian pelanggan masih mengeluh karena belum mendapat distribusi hingga hari ini.

    Perumdam mengimbau warga bersabar karena normalisasi butuh waktu untuk mengeluarkan udara dari pipa dan menstabilkan tekanan air. Namun keterlambatan dan buruknya komunikasi membuat kepercayaan pelanggan terhadap Perumdam kian menurun. [ada/aje]