Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Banyak Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat, Tokoh Muda NU: Jangan Paksakan Diri Masuk Makkah

    Banyak Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat, Tokoh Muda NU: Jangan Paksakan Diri Masuk Makkah

    Surabaya (beritajatim.com) – Fenomena gagalnya keberangkatan jemaah haji Furoda tahun ini kembali menjadi sorotan. Banyak di antara mereka yang gagal melaksanakan ibadah haji karena berbagai kendala, utamanya penggunaan visa ziarah atau visa turis yang tidak diperuntukkan bagi haji.

    Salah satu Tokoh Muda NU, Ubaidillah Amin (Gus Ubaid) yang pernah mengalami pengalaman serupa, menyampaikan imbauan agar para jemaah Furoda maupun jemaah lain yang saat ini berada di Arab Saudi dengan visa ziarah tidak memaksakan diri untuk masuk ke Makkah. Ia menegaskan, setiap menjelang puncak haji (khususnya saat wukuf di Arafah) pemerintah Saudi Arabia sangat memperketat seluruh perbatasan, sehingga upaya untuk lolos ke Arafah sangat berisiko.

    “Kalaupun lolos ke Arafah, bisa jadi akses ke tempat lain belum tentu terbuka,” ujar Gus Ubaid, sapaan akrabnya.

    Menurutnya, pemerintah Saudi kini bahkan menggunakan teknologi drone untuk memperketat pengawasan. Ia juga mengingatkan agar pihak travel tidak memanfaatkan jasa orang mukimin lokal untuk menerobos jalur-jalur tidak resmi. “Banyak yang menawarkan jasa lewat jalur gurun, tapi risikonya sangat besar. Kami pernah dikejar-kejar saat menggunakan visa ziarah, tapi sekarang jauh lebih ketat,” tambahnya.

    Ia juga menyarankan, lebih baik para jemaah Furoda menunggu di Jeddah dan melaksanakan umrah setelah puncak haji selesai. “Biasanya, setelah wukuf Arafah dan jemaah haji resmi kembali ke Mekah, barulah akses dibuka untuk umrah. Tidak perlu memaksakan diri agar tidak berakhir dengan penahanan, deportasi, bahkan masuk daftar hitam (blacklist) di Saudi Arabia,” jelasnya.

    Selain itu, ia mengingatkan bahwa jemaah yang memaksakan diri masuk ke Mekah dengan visa ziarah hampir pasti akan sulit masuk ke Arafah. Penjagaan sangat ketat, dan seluruh tenda di Arafah sudah terdaftar atas nama jemaah haji resmi. “Apalagi suhu di Arafah saat ini mencapai 50 derajat Celsius, sangat membahayakan bagi yang tidak memiliki fasilitas memadai. Jemaah resmi pun biasanya menolak kehadiran orang yang tak terdaftar di tenda mereka,” tegasnya.

    Ia menekankan, ibadah haji seharusnya dijalankan dengan penuh hikmat dan tertib, bukan dengan menciptakan kegaduhan atau berisiko menimbulkan konflik. “Saran kami, bagi calon jemaah haji Furoda yang sudah di Jeddah atau Riyadh, sebaiknya tidak memaksakan diri masuk ke Mekah tahun ini. Keselamatan dan ketertiban harus diutamakan,” pungkasnya. (tok/ian)

  • Poltek Jember: Korban Kebakaran Itu Alumnus Angkatan 2018 yang Membantu Teman

    Poltek Jember: Korban Kebakaran Itu Alumnus Angkatan 2018 yang Membantu Teman

    Jember (beritajati,.com) – Ketua Tim Layanan Humas Politeknik Negeri Jember Syaiful Bachri menyatakan, warga Kabupaten Lumajang yang meninggal dunia dalam kebakaran di Jalan Mastrip, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (3/6/2025), adalah alumni perguruan tinggi tersebut.

    Maharsyah Wildan Mahardika adalah alumni Program Studi Teknik Produksi Benih (STPB) pada Jurusan Produksi Pertanian Angkatan 2018. “Dia sebenarnya tidak kos di sana (di lokasi kebakaran, red),” kata Syaiful.

    Menurut Syaiful, Wildan datang ke Jember untuk membantu teman satu angkatan yang belum lulus. “Dia membantu mengerjakan tugas akhirnya. Terus tidur,” katanya.

    Wildan sudah bekerja. “Dia memang pintar dan sering membantu teman. Saya melihat di berita kok tidak asing,” kata Syaiful.

    Kebakaran terjadi sekitar pukul 07.30 WIB. “Kami belum tahu penyebab kebakaran. Kami masih selidiki,” kata Panit Binmas Polsek Sumbersari Inspektur Dua Dodit Zulkarnain.

    Rumah kos itu dihuni empat orang Saat api membakar lantai dua, Wildan berada di lantai dua bersama seorang teman. “Temannya bisa keluar, tapi korban tidak bisa,” kata Dodit. Wildan tak bisa bernapas karena asap.

    Wildan sebenarnya sempat dibangunkan untuk lari. Tapi gagal karena api sudah membumbung tinggi.

    “Petugas pemadam kebakaran datang langsung menerjang masuk begitu datang. Ternyata ada korban,” kata Thoriq, warga sekitar. [wir]

  • Hadapi Kemarau, Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi

    Hadapi Kemarau, Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Pompanisasi dan Irigasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat pelaksanaan program pompanisasi dan irigasi. Hal ini dilakukan untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dalam beberapa waktu mendatang.

    “Karena ini berhubungan dengan masalah kesediaan air di bulan Juni, Juli, Agustus, September yang dianggap kritikal, karena beberapa daerah akan menghadapi musim kemarau, sehingga kita terus mendorong produksi agar tidak jauh berkurang,” kata Tito.

    Hal ini disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    “Kepala Dinas Pertanian provinsi, kabupaten, kota, tolong cek kondisi persawahan daerah masing-masing yang membutuhkan air, cek. Kepala Dinas PU seluruh provinsi, kabupaten, kota, cek mengenai kesediaan air termasuk irigasi di daerah masing-masing. Nanti akan ada rapat khusus mengenai ini,” seru Tito.

    Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas tingkatan pemerintahan dalam memperkuat jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Hal ini sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

    “Ini harus kita keroyok rame-rame istilahnya. Inpres ini memberikan [kewenangan], dulu dibagi-bagi, pusat hanya irigasi primer, provinsi sekunder, kemudian kabupaten/kota tersier, nah, tapi tidak ada yang sinkron karena 552 daerah, dari pusat juga enggak bisa mengover semua,” tegasnya.

    Inpres tersebut memberikan payung hukum agar pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat bekerja sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menurut Mendagri, kolaborasi ini tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di masing-masing daerah. Karena itu, Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di seluruh daerah diminta untuk aktif terlibat.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo yang hadir secara virtual menyampaikan, saat ini sejumlah daerah masih mengalami hujan deras, sesuai prediksi anomali cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Menghadapi ketidakpastian iklim tersebut, Kementerian PU menyatakan kesiapan mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui berbagai langkah strategis.

    “Saya sudah menginstruksikan untuk fokus di kemarau dengan pengadaan pompa dan seterusnya,” tandasnya.

    Dia menambahkan, pihaknya juga telah melakukan perbaikan di berbagai titik irigasi sebagai antisipasi menghadapi musim kemarau. Kementerian PU memfokuskan pekerjaan pada pemasangan pompa air dalam dengan kedalaman lebih dari 50 meter.

    “Kita tidak bermain di air permukaan, tapi di air dalam. Karena kita khawatir kalau kita bermain di air permukaan nanti penurunan muka air, penurunan tanah bisa terjadi. Jadi, itu juga dilihat dari sisi lingkungannya,” kata Dody. [hen/ian]

  • Termasuk PNS, Korban Meninggal Kecelakaan Maut di Purwodadi Bertambah

    Termasuk PNS, Korban Meninggal Kecelakaan Maut di Purwodadi Bertambah

    Pasuruan (beritajatim.com) – Korban kecelakaan beruntun yang terjadi di jalan umum jurusan Malang-Surabaya bertambah. Dari data awal yang di dapat reporter beritajatim.com korban meninggal hanya satu orang, namun sekarang bertambah satu orang lagi.

    Hal ini dibenarkan oleh Kasi Humas Polres Pasuruan Iptu Joko Suseno saat dikonfirmasi melalui sambungan telfon. Joko mengatakan bahwa terdapat satu orang lagi yang meninggal dunia.

    “Benar ada satu orang lagi yang meninggal dunia, jadi total ada dua orang yang meninggal dunia. Yakni Timbul Pristiwantoro (45) warga Kecamatan Purwosari dan Ma’in (43) warga Kecamatan Purwodadi” ungkapnya, Selasa (3/6/2025).

    Joko juga menjelaskan bahwa kedua korban merupakan pengendara sepeda motor. Keduanya mengalami luka serius di sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit.

    Tak hanya itu, Joko juga menjelaskan bahwa total korban dalam kecelakaan beruntun tersebut ada delapan orang. Enam orang mengalami luka-luka dan dua orang lainnya meninggal dunia.

    “Enam orang yang mengalami luka masih dirawat di dua rumah sakit yang berbeda. Yakni di RSPH Sukorejo empat orang dan dua orang lagi dikirim ke RS Medika Lawang,” imbuhnya.

    Masih Joko, dirinya juga memastikan bahwa dalam kecelakaan beruntun tersebut melibatkan 10 unit kendaraan. Di antaranya yakni satu unit kendaraan truk wings box, satu unit micro bus elf, dua unit minibus, dan enam unit sepeda motor.

    Dari keenam sepeda motor tersebut terdapat satu unit sepeda motor milik Pemkab Pasuruan dengan nomor polisi N-3056-SP. Kendaraan tersebut dikendarai oleh Turianto (52) warga Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi.

    Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa beberapa orang saksi dalam kejadian kecelakaan maut ini. (ada/ian)

  • Ketua DPRD Bangkalan Soroti LKPJ Bupati 2024: Jangan Hanya Formalitas, Harus Berdampak ke Masyarakat

    Ketua DPRD Bangkalan Soroti LKPJ Bupati 2024: Jangan Hanya Formalitas, Harus Berdampak ke Masyarakat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dipastikan tidak akan hanya menjadi rutinitas tahunan semata. Ketua DPRD Bangkalan, Dedy Yusuf, menegaskan bahwa laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan daerah.

    “Kami akan mencermati secara menyeluruh isi LKPJ ini. Kami tidak ingin sekadar menerima laporan, tetapi ingin memastikan bahwa apa yang direncanakan benar-benar sudah memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Dedy menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD harus berjalan secara maksimal demi menjamin transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap LKPJ Bupati, menurutnya, bukanlah sekadar tugas prosedural, melainkan momen penting untuk mengukur capaian dan relevansi program-program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

    “Kami berharap LKPJ ini tidak hanya menyajikan angka realisasi, tetapi juga mencerminkan seberapa jauh program-program pemerintah daerah mampu menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, ia menyebut bahwa sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam merumuskan arah pembangunan Bangkalan ke depan, khususnya dalam penyusunan kebijakan jangka menengah tahun 2025–2028.

    “LKPJ ini akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan ke depan. Kita harus menyusun arah pembangunan dengan pendekatan yang lebih strategis, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan zaman,” pungkasnya.

    Dengan sikap tegas DPRD ini, publik di Bangkalan diharapkan semakin mendapat jaminan bahwa setiap kebijakan pemerintah benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata. [sar/ian]

  • Wali Kota Mojokerto Ajak Pelaku Usaha Aktif Jaga Lingkungan Lewat Labkesmas Tingkat 2

    Wali Kota Mojokerto Ajak Pelaku Usaha Aktif Jaga Lingkungan Lewat Labkesmas Tingkat 2

    Mojokerto (beritajatim.com) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengajak para pelaku usaha untuk aktif menjaga kesehatan lingkungan sebagai bagian dari upaya kolektif melindungi kesehatan masyarakat. Ajakan ini disampaikan dalam kegiatan Advokasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Tingkat 2.

    Dalam sambutannya, Ning Ita sapaan akrab wali kota perempuan itu menegaskan, bahwa Kota Mojokerto kini telah memiliki Labkesmas Tingkat 2. Laboratorium tersebut, lanjutnya, tidak hanya melayani pemeriksaan kesehatan klinik, tetapi juga pengujian kualitas lingkungan seperti air, udara, dan limbah.

    “Harapan kami, para pelaku usaha menyadari bahwa pemantauan lingkungan hidup adalah hal penting. Ini bentuk sinergi kita menjaga kesehatan masyarakat,” ungkapnya di salah satu hotel di Kota Mojokerto, Selasa (3/6/2025).

    Ning Ita juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban melakukan uji laboratorium secara berkala. Menurutnya, kepatuhan ini akan berdampak langsung pada kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Apa yang menjadi kewajiban untuk diuji secara berkala, kami harap panjenengan semua patuh. Karena kepatuhan panjenengan ini akan membawa dampak besar bagi kesehatan masyarakat kita,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa sebagai kota terpadat di Indonesia dengan hampir 60 persen wilayahnya merupakan kawasan permukiman, Kota Mojokerto menghadapi tantangan serius terkait sanitasi, pengelolaan limbah, dan sampah.

    “Kalau persoalan lingkungan ini tidak dikelola dengan baik, maka dampaknya akan langsung terasa pada manusia. Ini yang harus menjadi komitmen kita bersama,” tegasnya.

    Pemkot Mojokertl berharap forum tersebut menjadi momentum penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai informasi, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemerintan Kota (Pemkot) Mojokerto kini telah bertransformasi.

    Labkesda bertransformasi menjadi Labkesmas dan meningkat statusnya menjadi Labkesmas Tingkat 2. Laboratorium ini telah mengantongi akreditasi dari Kementerian Kesehatan, Komite Akreditasi Nasional (KAN), serta Kementerian Lingkungan Hidup.

    Hal ini menjadikan Labkesmas Kota Mojokerto sebagai laboratorium rujukan resmi dengan kualitas pelayanan yang diakui secara nasional. Acara ini dihadiri para pelaku usaha dari berbagai sektor, perwakilan klinik, rumah sakit, serta perusahaan swasta di Kota Mojokerto. [tin/ian]

  • Terima Uang Pelicin Rp3,5 Miliar, Pejabat Dinas PU Bina Marga Ditahan Kejati Jatim

    Terima Uang Pelicin Rp3,5 Miliar, Pejabat Dinas PU Bina Marga Ditahan Kejati Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, GSP ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

    Penyidik menemukan bukti kuat bahwa Tersangka terlibat dalam penerimaan
    gratifikasi dari kontraktor proyek pemerintah. Tak tanggung-tanggung, uang pelicin yang dikantongi Tersangka sebesar Rp3,5 miliar.

    Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, HB Siregar mengatakan, pihaknya sebelum menetapkan GSP sebagai tersangka sudah memeriksa 32 saksi. Dari saksi-saksi itulah, penyidik kemudian menetapkan GSP sebagai Tersangka.

    “Penyidikan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan dari hasil pemeriksaan, GSP diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak tahun 2016 hingga 2022,” ujar HB Siregar, Selasa (3/6/2025) malam.

    Dijelaskan Aspidus, dugaan korupsi bermula dari penerimaan uang Rp3,6 miliar yang seharusnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai aturan yang berlaku. Namun, GSP tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

    Lebih lanjut, hasil penyelidikan mengungkap bahwa dana tersebut telah disamarkan melalui penyetoran ke rekening pribadi BCA milik GSP sebelum akhirnya dialihkan ke bentuk deposito serta investasi sukuk.

    “Walaupun tidak ditemukan kerugian negara dalam perkara ini, GSP tetap menerima gratifikasi dalam jumlah besar dan kemudian mengalihkannya ke bentuk investasi,” imbuhnya.

    Perbuatan ini dinilai melanggar Pasal 12B junto Pasal 12C junto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga diduga melanggar Pasal 3 junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

    Sebagai tindak lanjut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-804/M.5/FD.2/06/2025, berlaku selama 20 hari sejak 3 Juni 2025. Saat ini, GSP ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. [uci/ian]

  • Jabatan Kepala DLHP Tuban Kosong, Bambang Irawan Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati

    Jabatan Kepala DLHP Tuban Kosong, Bambang Irawan Dilantik Jadi Staf Ahli Bupati

    Tuban (beritajatim.com) – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky hari ini resmi melantik dan mengambil Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemkab Tuban, Selasa (03/06/2025) di Pendapa Kridha Manunggal Tuban.

    Adapun pejabat yang dilantik yaitu Ir. Bambang Irawan yang semula menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) Tuban kini resmi berganti jabatan atau ditugaskan sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM yang sempat kosong.

    Mas Lindra sapaan akrab Bupati Tuban mengatakan bahwa pelantikan dilakukan sebagai bentuk regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan OPD Pemkab Tuban. Mengingat, Bambang Irawan akan memasuki masa purna dalam kurun waktu 3 bulan.

    “Tanpa mengurangi rasa hormat, beliau memiliki prestasi yang sungguh luar biasa dalam memimpin DLHP Tuban,” ujar Mas Lindra.

    Menurutnya, mutasi jabatan ini diperlukan dan akan menjadi budaya baru yang akan diterapkan di Pemkab Tuban agar masa transisi tidak terjadi kendala dan program yang ditetapkan harus terus dikejar meski pimpinan OPD mengalami perubahan.

    “Pimpinan OPD harus melakukan kaderisasi sebelum memasuki masa purna, mulai dari program kerja tiap OPD harus tersampaikan hingga staf dan mampu membentuk sistem dan budaya kerja yang baik,” tegasnya.

    Sehingga program kerja yang disusun dapat terus dijalakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kaderisasi sangat diperlukan agar progres program kerja dapat terus terjaga dan tidak terputus.

    “Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bambang Irawan yang telah menorehkan sejumlah prestasi selama menjabat Kepala DLHP Tuban, salah satunya mampu mempertahankan prestasi dalam menjaga lingkungan hidup kaitannya dengan penghargaan Adipura dan Adhiwiyata,” bebernya.

    Ia juga berpesan, agar Bambang Irawan tetap memberikan masukan sebagai staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM dan memberikan pemikiran inovatif yang ditelurkan selama menjabat sebagai Kepala DLHP dapat dikembangkan pada bidang kemasyarakatan dan SDM. [dya/ian]

  • Jelang Idul Adha, Pedagang Kambing di Sumenep Keluhkan Sepinya Pembeli

    Jelang Idul Adha, Pedagang Kambing di Sumenep Keluhkan Sepinya Pembeli

    Sumenep (beritajatim.com) – Jelang Hari Raya Idul Adha 2025, sejumlah pedagang hewan kurban di Kabupaten Sumenep, Madura, mengeluhkan sepinya pembeli kambing jika dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal stok kambing yang mereka sediakan tahun ini justru lebih banyak.

    “Tahun lalu saya sedia kambing 95 ekor. Laku 94. Jadi hanya tersisa 1. Kalau tahun ini saya sedia 100 ekor kambing. Sampai hari ini, hanya tinggal beberapa hari saja ke Idul Qurban, kambing saya baru laku 70-an,” kata Thariq, pedagang kambing di lapak musiman Jalan Urip Sumoharjo, Selasa (3/6/2025).

    Thariq menjual kambing dengan harga bervariasi, antara Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per ekor. Menurutnya, harga tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun lalu. Namun, ia menduga turunnya minat beli masyarakat disebabkan oleh kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

    “Ya sekarang ini kan memang situasinya serba sulit. Ekonomi turun. Daya beli masyarakat ini menurun,” ujarnya.

    Hal serupa disampaikan Ruli, pedagang kambing di Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep. Ia mengatakan, penjualan tahun ini lebih lambat dari tahun sebelumnya. Meski demikian, ia tetap optimis akan ada lonjakan pembeli menjelang hari H. “Biasanya nanti kalau makin dekat hari H, makin ramai pembeli. Semoga saja seperti itu,” harapnya.

    Ruli mengaku terpaksa menaikkan harga kambingnya akibat naiknya ongkos kirim dan terbatasnya pasokan dari peternak. Kenaikan harga tersebut berkisar antara Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per ekor.

    “Ya gimana lagi. Ongkos naik. Stok dari peternak tidak banyak. Ya terpaksa saya naikkan harga jual kambing. Kalau di saya, paling murah Rp2.950.000. Kalau yang super bisa mencapai Rp6.500.000,” terangnya.

    Di sisi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep mulai mengintensifkan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban yang dijual di lapak-lapak musiman. Petugas kesehatan hewan diturunkan langsung untuk memastikan bahwa kambing dan sapi yang ditawarkan memenuhi syarat sebagai hewan kurban.

    Tak hanya itu, DKPP juga menyebarkan banner berisi panduan memilih hewan kurban yang sehat dan cukup umur di lokasi-lokasi penjualan. Langkah ini diambil untuk membantu masyarakat agar lebih bijak dalam memilih hewan kurban yang sesuai syariat dan layak konsumsi. [tem/suf]

  • Pemkab Magetan Matangkan Rencana Relokasi Pasar Hewan Parang untuk Dukung Pengembangan Sirkuit

    Pemkab Magetan Matangkan Rencana Relokasi Pasar Hewan Parang untuk Dukung Pengembangan Sirkuit

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan terus mematangkan rencana relokasi Pasar Hewan Parang demi mendukung pengembangan kawasan sirkuit balap di Kecamatan Parang. Langkah ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat olahraga, rekreasi, dan ekonomi kreatif berbasis komunitas.

    Pada Selasa (3/6/2025), Wakil Bupati Magetan, Suyatni Priasmoro, turun langsung meninjau tiga lokasi alternatif yang dipertimbangkan sebagai tempat baru untuk pasar. Dalam kunjungannya, Wabup Suyatni didampingi oleh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), aparat kecamatan dan kelurahan Parang, serta perwakilan aparat penegak hukum.

    Peninjauan dimulai dari area selatan Pasar Parang, dilanjutkan ke kawasan sirkuit balap yang saat ini berbatasan langsung dengan pasar hewan aktif di sisi utara. Dua lokasi alternatif lainnya yang turut dikaji berada di Desa Trosono dan Desa Ngunut, yang semuanya masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Parang.

    “Pemindahan pasar ini penting karena lahannya akan dimanfaatkan untuk perluasan fasilitas sirkuit,” ujar Suyatni menegaskan.

    Ia menyebutkan bahwa relokasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Magetan, Nanik Endang Rusminiarti, yang mendorong kajian komprehensif dan keterlibatan multipihak dalam penentuan lokasi baru. Pasar yang saat ini beroperasi setiap hari Pon di Kelurahan Parang dinilai kurang mendukung arah pembangunan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata.

    Bupati, sambung Suyatni, kini tengah menjalin komunikasi dengan Gubernur Jawa Timur untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur sirkuit. Tak hanya relokasi pasar, revitalisasi pedagang kaki lima (PKL) juga menjadi bagian dari strategi besar penataan ruang publik dan penguatan ekonomi lokal.

    “Keberadaan sirkuit sudah menunjukkan dampak ekonomi yang baik. Banyak warga dari luar daerah, seperti Ponorogo, datang untuk berolahraga, dan ini turut menggerakkan aktivitas perdagangan,” jelasnya.

    Suyatni yang akrab disapa Kang Suyat menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait lokasi baru pasar. Ketiga lokasi yang ditinjau merupakan aset milik pemerintah daerah, sehingga dari segi status lahan tidak menjadi hambatan utama. “Ini masih tahap pengumpulan informasi. Keputusan final belum diambil,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa proses dialog dan komunikasi dengan masyarakat menjadi aspek penting sebelum keputusan diambil. Mengingat rencana jangka panjang kawasan sirkuit sebagai pusat olahraga, belanja, dan kuliner dengan konsep rekreatif, maka lokasi pasar yang baru harus benar-benar memperhatikan berbagai aspek sosial dan teknis.

    “Jika lokasi di selatan pasar dipilih, pembangunan bisa dimulai tahun ini. Tapi tentu harus ditinjau potensi resistensinya. Jika kawasan sirkuit difungsikan juga sebagai pusat kuliner, lokasi pasar yang terlalu dekat bisa menimbulkan keberatan dari masyarakat,” pungkasnya. [fiq/suf]