Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Rekrutmen CASN 2025 Banyuwangi Belum Pasti, BKPP Masih Tunggu Petunjuk Teknis

    Rekrutmen CASN 2025 Banyuwangi Belum Pasti, BKPP Masih Tunggu Petunjuk Teknis

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga awal Juni ini belum memiliki kepastian. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Banyuwangi menyatakan masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Kepala BKPP Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus menyelesaikan penataan dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2024.

    “Saat ini kami fokus menyelesaikan penataan dan pengangkatan PPPK hasil seleksi tahun 2024,” ujarnya.

    Ilzam menyebut, pemerintah pusat sebelumnya telah menetapkan kebijakan pengangkatan PPPK paruh waktu bagi peserta seleksi tahap pertama yang belum lolos secara penuh. Namun pelaksanaan kebijakan itu masih menunggu petunjuk teknis resmi dari BKN.

    “Keputusan MenPAN-RB sudah ada tahun 2024, bahwa periode pertama yang tidak lulus akan diangkat sebagai PPPK paruh waktu. Tapi, mekanisme petunjuk teknisnya kita masih menunggu Peraturan Kepala BKN seperti apa,” terang Ilzam.

    Saat ini Pemkab Banyuwangi masih memprioritaskan penyelesaian seleksi PPPK tahap pertama sebelum melangkah ke tahap kedua tahun 2024. Termasuk bagi peserta yang tidak masuk dalam database BKN namun telah mengikuti ujian seleksi.

    “Peserta yang sudah mengikuti ujian otomatis tercatat di sistem BKN. Namun kebijakan lanjutan terkait pengangkatan paruh waktu ini masih menunggu juknis resmi,” tuturnya.

    Ilzam juga mengungkapkan bahwa kebutuhan ASN di Banyuwangi cukup besar, terutama untuk formasi guru yang kekurangannya mencapai sekitar 6.000 orang. Jumlah ini belum termasuk kebutuhan tenaga teknis dan tenaga kesehatan.

    “Setiap tahun, jumlah rata-rata pensiunan pegawai mencapai 700 orang. Kami berharap proses rekrutmen bisa terus berjalan setiap tahunnya dan kapasitas anggaran mampu. Sehingga kita bisa memenuhi sesuai harapan kebutuhan pegawai,” imbuhnya.

    Terkait pembiayaan pengangkatan PPPK, Pemkab Banyuwangi mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU), meskipun tidak semua beban anggaran dapat ditanggung dari sumber tersebut.

    “PPPK ada sharing anggaran melalui DAU. Tapi tidak seluruhnya bisa tercover DAU,” jelas Ilzam.

    Saat ditanya mengenai kemungkinan rekrutmen CASN di tahun 2026, Ilzam mengaku belum bisa memastikan.

    “PNS rekrutmen tahun depan belum ada kabar. Pusat juga masih menuntaskan yang PPPK,” tandasnya. [alr/beq]

  • Protes Kerusakan Akibat Truk ODOL, Warga Tanjungsepreh Magetan Blokade Jalan

    Protes Kerusakan Akibat Truk ODOL, Warga Tanjungsepreh Magetan Blokade Jalan

    .Magetan (beritajatim.com) – Puluhan warga Desa Tanjungsepreh, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, memblokade jalan penghubung Maospati-Karas via Tanjungsepreh-Temboro pada Rabu (4/6/2025). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kondisi jalan desa yang rusak parah dan tidak kunjung diperbaiki, terutama akibat lalu lintas truk over dimension over loading (ODOL).

    Warga menilai jalan tersebut kerap dilintasi truk-truk bermuatan berat melebihi kapasitas. Tak hanya merusak jalan, kondisi ini disebut kerap memicu kecelakaan lalu lintas.

    “Reaksi karena jalannya terlalu rusak. Tidak ada cepat pembenahannya, rolaknya juga rusak. Truk muatannya melebihi tonase. Jadi sudah ada baknya juga ada tambahan plus. Itu ada video-video yang teman-teman rekam,” ujar Kingkin Prasetyo, Koordinator Aksi.

    Ia juga menegaskan bahwa ini bukan kali pertama warga turun aksi. “Ini sudah terjadi kedua kalinya karena di 2017 kita juga warga juga aksi. Sempat berhenti dan ini kembali lagi. Nah, ini warga minta kepastian dari hukum, dari pemerintahan,” lanjutnya.

    Kondisi jalan yang sempit dan tidak diperlebar memperburuk situasi. “Karena jalannya memang sempit Sempit dikarenakan pelebaran jalan berhenti. Padahal perencanaan itu sudah lama, sudah ada 5 sampai 7 tahun lalu. Itu juga warga inginnya juga kalau memang ada pelebaran-pelebaran setuju,” ungkap Kingkin.

    Ia mempertanyakan alasan pemerintah belum memperbaiki jalur yang menuju ke salah satu pondok pesantren besar di Indonesia. “Dan yang anehnya apa? Ini jalan menuju ke Pondok Temboro, kenapa kok rusaknya parah begitu?”

    Warga mengeluhkan mulai dari Jalan Cempaka hingga Jalan Raya Maospati-Ngawi rusak berat. Harapannya, jalan tidak hanya ditambal, tapi diperbaiki total. “Harapannya ya itu jalannya segera bukan ditembel tapi diperbaiki secara bagus,” ujarnya.

    Kepala Desa Tanjungsepreh, Parno, juga menyampaikan hal senada. Ia menyoroti ketidakjelasan status jalan yang disebut milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tetapi tidak ada tindak lanjut pembangunan secara serius.

    “Demo ini supaya Kepala Daerah Magetan, Bupati, Kepala PU dan lain-lain semua nya ini memperhatikan jalan Tanjungsepreh. Katanya jalan Tanjungsepreh ini dianggap jalannya PU tapi wujudnya apa? Secara hitam di atas putih sampai sekarang juga belum tahu,” kata Parno.

    Ia menyebut hanya dilakukan tambal sulam ringan tanpa pengerasan maksimal. “Jadi kepadatan aspal itu tidak maksimal sehingga kalau ada muatan berat aspal itu kalau musim hujan dimuati muatan berat sehingga gampang gampang keropos,” ujarnya.

    Parno juga menyinggung tidak adanya pengawasan lalu lintas truk ODOL, sehingga makin banyak kecelakaan. “Terus terjadi kecelakaan saya enggak menghitung, enggak menghitung, enggak siang, enggak malam, ada kecelakaan srimpet, ada yang hidup, ada yang mati,” ucapnya.

    Menurut Parno, truk bermuatan tanah uruk menjadi sasaran utama blokade. “Tujuannya masyarakat betul ini sudah ada banner di blokade ini tujuannya enggak boleh lewat di sini. Khusus truk bermuatan tanah uruk ya yang bermatanya full, gunanya full,” tegasnya.

    Warga hanya mengizinkan truk bermuatan ringan seperti tanah liat untuk produksi genteng warga dan truk tebu dengan frekuensi terbatas. Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Magetan maupun Dinas PU setempat. [fiq/beq]

  • Wakil Bupati Sidoarjo Berkomitmen Kurangi Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat

    Wakil Bupati Sidoarjo Berkomitmen Kurangi Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus bergerak aktif dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga kurang mampu.

    Dalam rangka memastikan pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran, Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana bersama Baznas Sidoarjo melakukan Sidak ke salah satu rumah warga di Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Rabu (4/6/2025).

    Kunjungan kali ini ke tempat tinggal Edi Suseno (51), salah satu warga Desa Sawotratap yang tinggal sendirian di sebuah gubuk kayu yang kondisinya sangat memprihatinkan. Edi sehari-hari bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu.

    Lebih dari itu, ia juga mengalami kebutaan pada mata kirinya akibat kecelakaan beberapa tahun lalu, sehingga semakin menyulitkan dirinya untuk mencari nafkah secara layak.

    Melihat kondisi tersebut, Wakil Bupati Sidoarjo langsung memberikan perhatian khusus, dan memastikan bahwa rumah Edi akan segera masuk dalam program RTLH agar dapat diperbaiki atau direnovasi sehingga layak huni.

    “Program RTLH ini harus kita jalankan secara konsisten. Target kami dalam waktu satu tahun ke depan, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Sidoarjo bisa berkurang secara signifikan,” ujar Hj. Mimik Idayana.

    Hj. Mimik juga menyampaikan bahwa pihaknya tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut serta dalam upaya pendataan dan penanganan warga yang membutuhkan bantuan.

    “Jika ada tetangga yang tinggal di rumah tidak layak atau kesulitan ekonomi, segera laporkan ke kelurahan atau kecamatan. Kami siap menindaklanjuti,” imbuhnya.

    Edi Suseno mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Hj. Mimik Idayana yang masih peduli dengan kondisinya. Ia merasa sangat terbantu dengan program renovasi rumah yang tidak layak huni ini.

    “Saya ucapkan terima kasih kepada Hj. Mimik Idayana yang memberikan bantuan renovasi rumah saya. Sehari-hari saya tinggal di rumah ini, kalau hujan atap selalu bocor dan terkadang takut ambruk. Mata kiri saya buta akibat kecelakaan, membuat saya kesulitan mencari kerja yang layak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih”, ucapnya dengan haru kebahagiaan.

    Kehadiran Pemkab Sidoarjo melalui sidak ini merupakan bentuk nyata kepedulian terhadap warga yang kurang mampu. Selain sebagai upaya perbaikan fisik rumah, program RTLH juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi warga yang selama ini tinggal di hunian tidak layak. (isa/ian)

  • Tinggal Satu Desa, Koperasi Merah Putih di Banyuwangi Segera Beroperasi

    Tinggal Satu Desa, Koperasi Merah Putih di Banyuwangi Segera Beroperasi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Proses pembentukan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Banyuwangi nyaris rampung sepenuhnya. Dari 217 desa dan kelurahan, hanya tersisa satu desa yang belum menyelesaikan prosesnya, yakni Desa Kepundungan.

    Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Banyuwangi, Choliqul Ridha, menyatakan bahwa penyelesaian di desa tersebut hanya tinggal menunggu waktu. “Satu atau dua hari lagi bakal selesai. Nanti saya juga akan koordinasi dengan kepala desa Kepundungan supaya prosesnya bisa segera,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

    Ridha menambahkan, pembentukan koperasi ini merupakan salah satu syarat pencairan Dana Desa tahap dua sebagaimana diatur dalam surat edaran dari Kementerian Desa. Karena itu, penyelesaiannya menjadi prioritas seluruh desa.

    Untuk legalitas, hingga kini sudah ada sekitar 120 hingga 130 Koperasi Merah Putih yang telah mengantongi Administrasi Hukum Umum (AHU). Setelah memperoleh AHU, masing-masing koperasi diminta menyusun program kerja sebagai dasar pengajuan pinjaman ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

    “Jadi desa perlu membuat program kerja yang jelas, baru mengajukan pinjaman modal ke bank. Selanjutnya bank akan menentukan jumlah pinjaman berdasarkan program kerja yang diajukan,” tegas Ridha.

    Ia berharap koperasi dapat bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) agar tidak terjadi benturan usaha di desa. “Contohnya kalau di desa ada potensi pertanian, kolaborasi koperasi yang menyediakan sarana pertaniannya, sementara Bumdes menjual produk hasilnya. Jadi kan tidak benturan usaha,” jelasnya. [alr/beq]

  • Kemenag Lamongan Serukan Penguatan Nilai Agama Tanggapi Isu Grup Gay di Media Sosial

    Kemenag Lamongan Serukan Penguatan Nilai Agama Tanggapi Isu Grup Gay di Media Sosial

    Lamongan (beritajatim.com) – Kemunculan grup bernama Gay Tuban Lamongan Bojonegoro di media sosial Facebook memicu keresahan publik. Menanggapi hal ini, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lamongan, Muhammad Muhlisin Mufa, menegaskan pentingnya penguatan nilai-nilai agama sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan perilaku.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Nilai-nilai agama merupakan benteng utama dalam mencegah perilaku yang menyimpang dari ajaran agama,” ujar Muhlisin, Rabu (4/6/2025).

    Menurutnya, peran keluarga, tokoh agama, dan lembaga pendidikan sangat krusial dalam pengawasan dan pencegahan perilaku menyimpang, terutama di kalangan generasi muda.

    “Pengawasan harus dimulai dari lingkungan terdekat. Keluarga adalah garda terdepan dalam menjaga anak-anak dari pengaruh negatif, termasuk dari komunitas atau aktivitas yang menyimpang,” ujarnya.

    Muhlisin menambahkan, pendekatan edukatif dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait bahaya penyimpangan seksual perlu terus dilakukan, baik dari sisi agama, sosial, maupun psikologis.

    “Melalui pendidikan agama yang kuat dan pemahaman moral yang baik, masyarakat akan lebih mampu membentengi diri dari pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan ajaran agama,” katanya.

    Sebagai bentuk respons, Kemenag Lamongan menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan instansi terkait serta tokoh masyarakat dalam melakukan pembinaan keagamaan, kampanye sosial, dan berbagai upaya lain guna memperkuat komitmen terhadap norma agama dan etika sosial.

    “Kami tidak hanya menyikapi ini sebagai fenomena media sosial, tetapi sebagai peringatan untuk kembali meneguhkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Muhlisin.

    Sebelumnya, grup Facebook yang mengatasnamakan Gay Tuban Lamongan Bojonegoro dilaporkan memicu kegaduhan dan kekhawatiran warga. Grup tersebut diketahui memiliki lebih dari 10 anggota, dan saat ini tengah dalam penyelidikan pihak kepolisian guna mencegah dampak negatif yang lebih luas. [fak/beq]

  • Sidak Penjual Hewan Kurban, Disnak Keswan Pastikan Tak Ada Penyakit PMK dan LSD

    Sidak Penjual Hewan Kurban, Disnak Keswan Pastikan Tak Ada Penyakit PMK dan LSD

    Pasuruan (beritajatim.com) – Mendekati hari raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Pasuruan terus melakukan sidak kepada penjual hewan kurban. Sidak ini akan dilakukan selama 10 hari.

    Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pasuruan, drh Ainur Alfiah melalui Kabid Keswan Kesmafet, drh Panti Absari menjelaskan bahwa pengecekan ini dilakukan sebelum Idul Adha sampai setelah Idul Adha.

    Pengecekan yang dilakukan yakni dengan memeriksa hewan sebelum hunga sesudah disembelih atau pemeriksaan antemortem dan postmortem. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan hewan sehat dan layak dikonsumsi.

    “Kami melakukan pemeriksaan ini sebelum Idul Adha hingga setelah dilakukan penyembelihan hewan kurban sejak tanggal 30 Mei hingga 9 Juni. Hak ini untuk memastikan kondisi hewan sehat dan siap dikonsumsi,” jelas Panti, Rabu (4/6/2025).

    Panti juga mengatakan bahwa selama enam hari melakukan pemeriksaan, pihaknya sudah mendapati dua hewan kurban yang terjangkit penyakit. Namun dirinya memastikan bahwa hewan tersebut bukanlah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) maupun Lumpy Skin Diseses (LSD).

    Selama enam hari tersebut pihaknya hanya menemukan dua ekor hewan yang sakit dengan indikasi penyakit mata merah dan pilek. Mengetahui hal tersebut pihaknya langsung mengisolasi hewan ternak tersebut agar disembuhkan terlebih dahulu sebelum dijual.

    “Sampai saat ini kami hanya menemukan dua hewan ternak yang sakit biasa dan kami sarankan kepada penjual agar disembuhkan terlebih dahulu. Dan sampai saat ini kami tidak menemukan hewan kurban yang terindikasi PMK maupun LSD,” tambahnya.

    Sementara itu, penjual hewan kurban, Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya sangat senang dengan kedatangan pihak pemerintah untuk melakukan pengecekan di lapaknya. Tak hanya itu Ibrahim juga menjelaskan bahwa hewan yang dijualnya ini sehat semua.

    “Tadi sudah di cek dan kondisi hewannya sehat, tidak ada yang terkena penyakit. Saya juga sangat berterimakasih karwna sudah dicek dan dipastikan kalau hewan yang saya jual ini memang sehat,” ungkap pedagang kurban di Pandaan tersebut. (ada/ian)

  • Dua Desa di Ngawi Terkendala dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih

    Dua Desa di Ngawi Terkendala dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih

    Ngawi (beritajatim.com) – Dua desa di Kabupaten Ngawi saat ini terkendala dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Sementara, proses pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh Ngawi hampir tuntas.

    Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Dinkop UM) Ngawi, Harsoyo, mengungkapkan dari total 217 desa dan kelurahan, sebanyak 215 di antaranya telah menyelesaikan proses legalitas melalui notaris dan tinggal menunggu pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Sisanya sebanyak dua desa belum bisa melanjutkan proses akibat permasalahan hukum.

    “Hanya dua desa yang belum bisa melanjutkan proses karena permasalahan hukum,” ujar Harsoyo, Rabu (4/6/2025).

    Dua desa yang dimaksud adalah Desa Sumberejo di Kecamatan Sine dan Desa Ngrambe di Kecamatan Ngrambe. Kedua kepala desa tersebut diketahui terlibat dalam kasus peredaran uang palsu lintas provinsi yang diungkap Polres Ngawi pada 30 Mei lalu. Akibatnya, proses pembentukan koperasi di wilayah tersebut terhambat.

    Harsoyo menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi lanjutan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk penunjukan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) di dua wilayah tersebut. “Karena ini di luar kewenangan kami, maka kami akan berkoordinasi dengan DPMD,” jelasnya.

    Meski ada kendala di dua titik, Harsoyo optimistis target nasional tetap bisa tercapai. Pemerintah menargetkan seluruh koperasi telah resmi secara hukum dan siap beroperasi sebelum peresmian nasional Koperasi Merah Putih pada 12 Juli 2025 yang bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. “Kami harap saat peresmian, seluruh koperasi sudah siap,” ujarnya dengan penuh keyakinan.

    Harsoyo menambahkan bahwa legalitas hanyalah bagian awal dari rangkaian penguatan koperasi di daerah. Setelah peresmian, fokus selanjutnya adalah penguatan kelembagaan dan kapasitas para pengurus koperasi.

    “Pasca peresmian, kami akan mengundang seluruh ketua, bendahara, dan sekretaris koperasi untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas,” tambahnya.

    Langkah tersebut penting karena setiap koperasi nantinya akan mengajukan proposal pendanaan kepada bank-bank milik negara (Himbara). Pendanaan tidak diberikan secara otomatis, melainkan melalui mekanisme evaluasi yang ketat.

    “Proposal akan dinilai, termasuk dilakukan survei lapangan oleh pihak bank. Jadi, kesiapan dan kompetensi pengurus menjadi kunci utama,” pungkas Harsoyo. [fiq/beq]

  • Dulu Gemes Kini Ngeri, Buaya 2 Meter di Blitar Buat Pusing Pemilik

    Dulu Gemes Kini Ngeri, Buaya 2 Meter di Blitar Buat Pusing Pemilik

    Blitar (beritajatim.com) – Riadi Warga Desa Salam Wonodadi Kabupaten Blitar dibuat resah dan pusing dengan buaya peliharaannya. Pria berusia 48 tahun itu, bingung karena buaya peliharaanya itu telah mencapai 2 meter lebih panjangnya.

    Kondisi itu membuat Riadi bingung dan khawatir kalau buaya itu lepas dari kandang besi yang dibuatnya. Pria asal Wonodadi, Blitar itu pun kini telah melapor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sejak 2023, namun responsnya lambat.

    Kepala Desa Salam Kurniawan Zuhri mengatakan sebenarnya buaya ini sudah dilaporkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sejak November 2023 lalu. Namun sejak laporan pertama itu, buaya hanya dipantau dan belum dilakukan evakuasi. Dia kembali melapor ke BKSDA akhir Mei. Ternyata saat ini kewenangannya sudah berpindah kepada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL).

    “Buaya itu sudah dipelihara sejak berukuran kadal oleh pemilik rumah yang mendapatkannya dari adiknya, sebagai oleh-oleh dari Papua sekitar 8 tahun lalu. Pemiliknya sempat berpikir kalau hewan itu tidak bisa besar,” ujar Zuhri, Rabu (4/06/2025).

    Selama ini buaya peliharaan Riadi itu diberi makan daging ayam. Buaya itu dipelihara Riadi dari kecil dan kini semakin membesar dengan panjang mencapai 2 meter.

    Hal itulah yang membuat, Riadi sebagai pemilik rumah mulai merasa khawatir. Lalu, meminta bantuan kepala desa untuk menghubungkan kepada lembaga yang berwenang mengevakuasi buaya ini.

    Usai buntu meminta bantuan BKSDA untuk mengevakuasi buaya tersebut. Kepala desa akhirnya menghubungi Damkar Kabupaten Blitar. Petugas langsung melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan BPSPL.

    “ Saya dapat info kalau buayanya akan dilakukan evakuasi. Kalau tidak sore ini (kemarin,red) ya besok mas. Petugas Damkar koordinatornya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Seksi Pemadam, Penyelamatan, Sarpras Satpol PP & Damkar Kabupaten Blitar Tedi Prasojo mengatakan pihaknya sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi buaya. Kondisinya saat ini masih aman, selama tidak ada oknum yang jail tangannya.

    Saat dilihat, buaya itu berada di dalam kandang darurat bekas kolam lele dengan dinding setebal hanya 7 centimeter. Lokasinya pun berada di belakang rumah sehingga pemilik melarang anak-anak bermain di sekitar area kandang.

    “Pemadam Kebakaran (Damkar) tidak memiliki alat khusus untuk mengevakuasi buaya sebesar itu. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan BPSPL, agar buaya yang belum diketahui jenis pastinya ini bisa segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman,” pungkasnya. (owi/ian)

  • PT Telkom Sediakan Akses Air Bersih untuk Warga Desa Kepohagung dan Ngino Tuban

    PT Telkom Sediakan Akses Air Bersih untuk Warga Desa Kepohagung dan Ngino Tuban

    Tuban (beritajatim.com) – Dalam rangka mendukung pemerataan akses sarana air bersih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah pesisir dan pedesaan, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan program Sarana Air Bersih (SAB) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Selasa (27/05).

    Adapun peresmian ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dalam memberikan akses air bersih bagi warga di Desa Kepohagung, Kecamatan Plumpang dan Desa Janten, Kecamatan Semanding, Tuban.

    Sarana Air Bersih ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 400 lebih kepala keluarga yang selama bertahun-tahun menggunakan air tidak layak konsumsi. Melalui program ini, PT Telkom memberikan sarana berupa sumur, tampungan air, alat teknologi filtrasi, dan purifikasi air yang dapat membantu kebutuhan air minum layak secara efisien dan ramah lingkungan bagi warga.

    Turut hadir dalam peresmian ini, Nugroho Adi Pracoyo (Manajer General Support Telkom Indonesia), Dono Samuri (Kepala Desa Kepohagung), Kasun Ngino Nurhadi (Perwakilan Perangkat Desa), dan tokoh masyarakat setempat.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada BMM sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Program Bantuan Sarana Air Bersih (SAB) serta kepada seluruh jajaran desa di Kepohagung dan Ngino. Atas dukungan dan fasilitasi yang luar biasa, program ini merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial dan lingkungan Telkom sebagai BUMN yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam membangun masyarakat Indonesia.” Ujar Nugroho.

    Nugroho melanjutkan, pemilihan Sarana Air Bersih sebagai bantuan program karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Terlebih, air bersih merupakan kebutuhan wajib bagi masyarakat. Sebelumnya, sejak tahun 2023, PT Telkom telah membangun sumur di Ngino dan Kepohagung untuk pemenuhan kebetuhan air bersih masyarakat setempat.

    “Tahun ini kami lanjutkan dengan bantuan purifikasi serta pembangunan perluasan bendungan untuk meningkatkan kapasitas tampungan. Dari 2022 hingga 2025, Telkom telah menyalurkan 232 bantuan SAB di seluruh Indonesia yang memberi manfaat bagi hampir 80.000 jiwa. Program ini adalah bagian dari komitmen ESG Telkom dan kami berharap bantuan ini membawa berkah serta mendorong kehidupan yang lebih sehat. Mohon doa agar Telkom terus berkembang dan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan bagi masyarakat.” Lanjutnya.

    Atas pelaksanaan program ini, Kepala Desa Kepohagung, Dono Samuri, memberikan apresiasi atas komitmen Telkom dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat Tuban. Beliau menyampaikan bahwa kehadiran SAB Telkom ini menjadi solusi nyata terhadap persoalan kekurangan air bersih yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama di beberapa wilayah Tuban, terutama saat musim kemarau.

    “Semoga kegiatan ini menjadi ibadah bagi kita semua dan mendapatkan Ridho dari Allah dan diberikan kelancaran untuk PT Telkom Indonesia, BMM, dan semua pihak yang terlibat kegiatan pemberian Bantuan SAB (Sarana Air Bersih). Semoga bantuan ini dapat memberikan banyak manfaat kepada warga secara Desa secara keseluruhan.” Ujarnya.

    Tidak hanya membangun instalasi fisik, Telkom juga menyiapkan program sosialiasi, pelatihan dan pendampingan kepada warga untuk memastikan sistem ini dikelola secara berkelanjutan. Melalui pelibatan aktif kelompok masyarakat dan perangkat desa, SAB Telkom diharapkan dapat berfungsi secara mandiri dan bertahan dalam jangka panjang, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan perilaku hidup bersih.

    “Alhamdulillah pada siang hari ini musholah An-Nur menerima bantuan sarana air bersih dan air layak minum dari PT Telkom Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Telkom Indonesia. Dan saya menyampaikan untuk air layak minum ini bukan hanya untuk jamaah saja, tetapi juga untuk semua warga di RT 4 RW 8 untuk bisa mengambil untuk keperluan sehari-hari sesuai kebutuhan.” Kata Ustadz Syaiful (Takmir Musholla An-Nur)

    Ucapan terima kasih turut disampaikan oleh Nurhadi selaku perwakilan penerima manfaat dari Desa Ngino. Menurutnya, bantuan Sarana Air Bersih ini akan membawa manfaat yang besar bagi warga di Desa Ngino, khususnya di Dusun Janten.

    Perlu diketahui, program SAB Telkom ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan yang mengacu pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Program ini juga selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 6 (Akses terhadap air bersih dan sanitasi layak), poin 11 (Kota dan komunitas yang berkelanjutan), serta poin 17 (Kemitraan untuk mencapai tujuan).

    Melalui peresmian SAB di Tuban, Telkom menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai penyedia layanan telekomunikasi nasional, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial yang hadir di tengah masyarakat dengan solusi nyata. Perusahaan berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi sektor swasta lainnya untuk ikut terlibat dalam upaya pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (ted)

  • Momentum Iduladha, Lapas Mojokerto Tekankan Pembinaan Karakter dan Keimanan Warga Binaan

    Momentum Iduladha, Lapas Mojokerto Tekankan Pembinaan Karakter dan Keimanan Warga Binaan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Mojokerto memanfaatkan momentum Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah sebagai ajang pembinaan karakter dan spiritual bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Salah satu upayanya dilakukan melalui pengarahan.

    Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP) Kelas IIB Mojokerto, Kinayung Nirwana menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya sebatas seremoni keagamaan, tetapi juga menjadi sarana memperkuat nilai keimanan, kepedulian sosial, serta solidaritas antar sesama di dalam lingkungan Lapas.

    “Momentum ini kami gunakan untuk membangun nilai-nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan kepedulian di antara para warga binaan. Ini bagian dari proses pembinaan yang berkelanjutan,” ungkapnya, Rabu (4/6/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, serta mengikuti arahan petugas demi kelancaran kegiatan Idul Adha. Termasuk penyembelihan hewan kurban dan distribusi daging. Program pembinaan keagamaan seperti ini rutin digelar di Lapas Kelas IIB Mojokerto.

    “Ini sebagai bagian dari strategi membentuk pribadi yang lebih baik bagi para narapidana, agar kelak siap kembali ke tengah masyarakat dengan bekal moral dan spiritual yang kuat,” katanya.

    Pengarahan tersebut mendapat sambutan hangat dari warga binaan, yang menyatakan kesiapannya berpartisipasi aktif dan menjaga ketertiban selama rangkaian kegiatan berlangsung. [tin/ian]