Xcloud.id

Category: Beritajatim.com

  • Presiden Prabowo Serahkan Sapi Kurban ‘Bintang Timur’ untuk Rakyat Situbondo

    Presiden Prabowo Serahkan Sapi Kurban ‘Bintang Timur’ untuk Rakyat Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan seekor sapi kurban bernama Bintang Timur untuk masyarakat Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Setelah disembelih, daging sapi ini akan disalurkan ke pelosok Situbondo.

    Sapi kurban jenis limosin simintal seberat 1,16 ton itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo, di Lapangan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Rabu (4/6/2025), untuk perayaan Iduladha 1446 H.

    “Kami akan salurkan bantuan ini ke satu titik yang benar-benar terpencil di Situbondo, supaya masyarakat bisa merasakan kebersamaan dengan merayakan Iduladha bersama saya dan seluruh jajaran Pemkab,” kata Rio.

    Rio belum mau mengungkap lokasinya. Namun dia memastikan, pengemasan daging kurban di sana akan menggunakan bahan organik. “Di sana itu tempat kopi, tempat hortikultura. Kampanye untuk tidak menggunakan plastik pasti akan kami pastikan,” katanya.

    “Kami menggunakan besek atau daun jati. Ini karakter kita, enviromentalis. Pendekatan ini akan terus kita lakukan. Kampanye menggunakan bahan organik, supaya bisa di-recycling alam,” kata Rio.

    Rencananya, Rio dan jajaran Pemkab Situbondo akan mendatangi masyarakat di daerah terpencil tersebut pada saat Iduladha. “Ini satu hal luar biasa. Terima kasih kerpada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Semoga berkah untuk Indonesia dan Situbondo, seluruhnya untuk rakyat Indonesia,” kata Rio. [wir]

  • Empat Terminal di Jatim Terapkan TOS Smart Gate Termasuk Terminal Kertajaya Mojokerto

    Empat Terminal di Jatim Terapkan TOS Smart Gate Termasuk Terminal Kertajaya Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur mulai menerapkan Terminal On System (TOS) Smart Gate di empat terminal tipe B. Empat terminal yang akan menerapkan sistem ini adalah Terminal Kertajaya Mojokerto, Terminal Anjuk Ladang Nganjuk, Terminal Maospati Magetan, dan Terminal Bunder Gresik.

    Kepala Bidang (Kabid) Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur, Ainur Rofiq, mengatakan, penerapan TOS tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penerapan tersebut juga sebagai bagian dari digitalisasi layanan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal.

    “Terminal On System (TOS) Smart Gate ini adalah wujud dari inovasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur terkait layanan angkutan yang ada di terminal. Kita akan merealisasikan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Ada empat terminal yang akan menerapkan TOS Smart Gate ini,” ungkapnya, Rabu (4/6/2025).

    Menurutnya, setiap bus yang masuk ke terminal akan tercatat dalam sistem secara otomatis dan diwajibkan melakukan transaksi retribusi karena telah memanfaatkan aset daerah berupa terminal. Transaksi retribusi dilakukan secara non tunai menggunakan QRIS, e-money, dan kartu uang elektronik seperti e-Toll, Flazz, E-Money, Brizzi, dan TapCash.

    Caption : Uji coba penerapan TOS Smart Gate di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto. [Foto : ist]“TOS Smart Gate juga dilengkapi dengan teknologi RFID, di mana setiap bus akan dipasangi alat yang terhubung dengan gate payment. Ketika kendaraan mendekat dalam radius tertentu (25–50 meter), gate akan terbuka otomatis. Dengan TOS, semua data akan tercatat otomatis. PO, jurusan, jam kedatangan dan keberangkatan akan terbaca sistem,” jelasnya.

    Selain itu, lanjutnya, petugas tidak perlu lagi mencatat secara manual sehingga lebih efisien. Dishub Jatim berharap sistem tersebut dapat mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi terminal, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pemeliharaan fasilitas dan peningkatan layanan kepada masyarakat.

    “Selama ini banyak bus yang tidak masuk ke terminal. Dengan TOS, petugas terminal tidak perlu lagi melakukan pendataan manual. Lalu-lintas Harian Rata-rata (LHR) bisa dihitung otomatis melalui sistem. Ini akan sangat memudahkan pekerjaan teman-teman di lapangan. engan sistem ini, semua bus nantinya wajib masuk, sehingga penumpang tidak tercecer di jalan,” tegasnya.

    Uji coba sistem TOS Smart Gate di Terminal Kertajaya Kota Mojokerto akan dimulai pada, Jumat (9/6/2025) besok dan selama uji coba restribusi digratiskan. Ia berharap, penerapan TOS dapat mendukung digitalisasi pelayanan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menciptakan ketertiban angkutan umum di Jawa Timur. [tin/ted]

    Adapun tarif retribusi per sekali masuk ditetapkan sebagai berikut :

    Bus Besar: Rp 3.000

    Bus Sedang: Rp 2.000

    MPU/Lyn: Rp 1.000

  • Ini Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil

    Ini Sapi Kurban Milik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil

    Surabaya (beritajatim.com) – Pada pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1446 H, Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak akan mengurbankan sapi untuk masyarakat Jatim. Ketiganya kompak memilih jenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO).

    Secara khusus, ternak Banmas Presiden yang terdapat di Jawa Timur berjumlah 39 ekor, yang terdiri dari 38 ekor ternak untuk kabupaten kota dan 1 ekor ternak untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

    Untuk hewan kurban dari Banmas Presiden Prabowo berjenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO) yang berasal dari peternak Teguh di Desa takeran Kec. Solokuro Kabupaten Lamongan. Dengan kondisi tinggi badan 153 cm, panjang badan 170 cm, lingkar dada 219 cm, poel 4 pasang, dan bobot badannya mencapai 1.020 kg atau 1,020 ton.

    Untuk Gubernur Khofifah berkurban satu ekor Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO) seberat 960 kg. Yang mana, berasal dari peternak Gani di Desa Takeran, Kec. Solokuro, Kabupaten Lamongan dengan tinggi badan 151 cm, panjang badan 156 cm, lingkar dada 219 cm dan poel 4 pasang.

    Sementara untuk hewan kurban Wagub Jatim berasal dari peternak Abdul di Desa takeran Kec. Solokuro Kab. Lamongan merupakan jenis Sapi Lokal Peranakan Ongole (PO). Bobot badan sapi ini mencapai 900 kg, dengan tinggi badan 151 cm, panjang badan 156 cm, lingkar dada 219 cm, poel 4 pasang.

    “Tahun ini perayaan Idul Adha jatuh pada tanggal 6 Juni. Meski saat ini sedang melaksanakan Ibadah Haji, Insya Allah ibadah kurban tetap dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kurban satu ekor sapi di Masjid Nasional Al Akbar Surabaya,” kata Khofifah.

    Khofifah menyebut, kurban tersebut diniatkan untuk kemaslahatan Jawa Timur. Terlebih saat ini ditengah gejolak ekonomi dunia yang sedang lesu, ia berharap, Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemakmuran bagi masyarakat Jawa Timur secara umum.

    “Nantinya sapi kurban akan disembelih 10-13 Dzulhijjah atau 6-9 Juni 2025 oleh tim panitia Idul Adha Masjid Nasional Akbar Surabaya. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan,” imbuhnya.

    “Kesemua sapi yang akan dikurbankan tersebut untuk masyarakat Jatim. Sapi Bantuan ini telah diperiksa oleh Dokter Hewan dan dinyatakan dalam kondisi sehat serta sudah divaksin PMK dan LSD. Bismillah, semoga semua kurban baik dari Bapak Presiden, saya, Pak Wagub, dan semua masyarakat Jatim diterima Allah,” imbuhnya.

    Khofifah menjelaskan, sapi Peranakan Ongole dikenal sebagai ras unggulan lokal di Indonesia. Bahkan, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo juga membeli sapi jenis tersebut untuk dijadikan hewan kurban.

    “Ras sapi Ongole jadi ras nomor satu dikalangan peternak. Makanya, Presiden pun juga melirik sapi unggulan jenis ini,” tukasnya.

    Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memastikan ketersediaan ternak kurban baik sapi, kambing, maupun domba di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman, stoknya cukup, serta sehat dari penyakit.

    Dia menjelaskan, sebagai salah satu sentra peternakan terbesar di Indonesia, Jawa Timur memiliki populasi ternak yang sangat potensial. Jatim telah surplus ternak kurban.

    Berdasarkan data Dinas Peternakan Jatim, total potensi ketersediaan ternak kurban tahun 2025 antara lain 526.985 ekor sapi, 872.195 ekor kambing, 292.251 ekor domba dan 1.730 ekor Kerbau.

    “Dari jumlah tersebut, sebagian besar telah melewati pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan dan petugas teknis di lapangan untuk memastikan ternak dalam kondisi sehat, layak, dan sesuai syariat Islam untuk dijadikan hewan kurban,” kata Gubernur Khofifah, di sela-sela kegiatannya menjalankan Ibadah Haji, Rabu (4/6/2025).

    Lebih lanjut disampaikan Khofifah, hewan kurban di Jatim telah mendapatkan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD). Ini sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular yang berpotensi mengganggu kelayakan kurban.

    Untuk memastikan kesehatan dan kelayakan hewan yang dijual di lapak-lapak penjualan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah menurunkan tim ke seluruh kabupaten/kota.

    Tim ini terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, Petugas Pengawas Mutu Pakan dan Pengawas Mutu Bibit, selain itu juga melibatkan perguruan tinggi (Fakultas Kedokteran Hewan dan Fakultas Peternakan), organisasi profesi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Perkumpulan Insinyur dan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) dan Perhimpunan Paramedik Veteriner Indonesia (PAVETI) yang secara aktif melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.

    “Pemeriksaan ini meliputi aspek kesehatan hewan,dan penerapan animal welfare, kebersihan kandang sementara, kecukupan pakan dan Kecukupan air minum. Berdasarkan laporan dari kabupaten kota di Jawa Timur pada tahun 2025, terdapat 198 pasar hewan dan 2.831 lapak penjualan ternak kurban,” jelasnya.

    Guna menjamin keamanan dan kesehatan hewan kurban yang ada di Provinsi Jawa Timur, juga tersedia petugas pemeriksa hewan kurban Provinsi Jawa Timur diantaranya Dokter Hewan (Medik Veteriner) sebanyak 950 orang, Paramedik Veteriner sebanyak 1.500 orang, Pengawas Bibit Ternak sebanyak 94 orang, Pengawas Mutu Pakan sebanyak 58 orang, dan Juru Sembelih Halal Bersertifikat sebanyak 3.254 orang.

    “Juru Sembelih Halal (JULEHA) akan di perbantukan melakukan pemotongan ternak kurban di RPH dan di tempat-tempat pemotongan ternak kurban di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur,” katanya.

    Dengan langkah-langkah ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pemprov melalui Dinas Peternakan Jatim memberikan jaminan bahwa hewan kurban yang tersedia di pasaran aman, sehat, dan memenuhi standar.

    “Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk membeli hewan kurban dari lapak resmi yang telah mendapatkan tanda pemeriksaan dari petugas untuk memastikan kualitas dan keamanan hewan yang dikurbankan dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan,” jelasnya.

    “Ketersediaan ternak kurban Jatim cukup dan kondisinya sehat, jadi masyarakat masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan hewan kurban. Dinas Peternakan bersama instansi terkait terus memantau dan memastikan pasokan tetap stabil, harga dalam batas wajar, serta aspek kesehatan hewan tetap terjaga,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Bupati Bondowoso Larang Kantong Plastik saat Kurban

    Bupati Bondowoso Larang Kantong Plastik saat Kurban

    Bondowoso (beritajatim.com) – Bupati Bondowoso terpilih periode 2025–2030, Abdul Hamid Wahid, menegaskan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam pengemasan daging kurban pada perayaan Idul Adha 1446 H yang jatuh pada 7 Juni 2025.

    Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati yang mengacu pada SE Menteri Agama RI Nomor SE.10 Tahun 2025.

    “Pengemasan daging kurban harus memakai bahan ramah lingkungan, seperti besek bambu, daun jati, atau wadah kertas. Bukan plastik kresek,” tegas Bupati Abdul Hamid saat dikonfirmasi, Rabu (4/6/2025).

    Menurutnya, perayaan Idul Adha harus menjadi momentum ibadah yang tidak merusak lingkungan. Karena itu, seluruh panitia kurban, pengurus masjid, dan masyarakat diminta mendukung upaya pengurangan sampah plastik di Bondowoso.

    Selain larangan penggunaan plastik, edaran Bupati juga mengatur agar penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai prinsip kesejahteraan hewan (animal welfare) dan menjaga kebersihan lingkungan. Tempat pemotongan harus memenuhi syarat, baik di RPH maupun lokasi lain yang sesuai syariat.

    Panitia kurban juga diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD), menjaga higienitas, dan mendistribusikan daging langsung kepada mustahik untuk menghindari kerumunan.

    Pemotongan hewan kurban dijadwalkan selama empat hari, mulai 10 hingga 13 Zulhijjah 1446 H atau 7–10 Juni 2025 M. (awi/but)

  • Golkar Jatim Kirim Sapi Kurban ke PWNU, Muhammadiyah, dan LDII

    Golkar Jatim Kirim Sapi Kurban ke PWNU, Muhammadiyah, dan LDII

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Ali Mufthi bersama beberapa pengurus partai melakukan silaturahmi ke kantor PWNU Jatim. Rombongan Golkar Jatim diterima Wakil Sekretaris PWNU Jatim, H Taufik Mukti.

    Golkar Jatim menyerahkan seekor sapi kepada PWNU Jatim. Setelah dari PWNU Jatim, rombongan bergerak menuju ke PW Muhammadiyah Jatim dan LDII Jatim, untuk menyerahkan kurban sapi juga masing-masing satu ekor.

    “Penyerahan sapi kurban ini untuk mempererat tali silarurahmi Golkar Jatim dengan PWNU Jatim, PWM Jatim dan LDII Jatim. Nantinya, Golkar Jatim juga memyembelih sebanyak 15 ekor sapi dan empat ekor kambing di kantor DPD pada Sabtu (7/6/2025) atau satu hari setelah Hari Raya Iduladha,” kata Ali.

    Dalam kesempatan itu, Ali juga menyampaikan susunan kepengurusan Golkar Jatim telah rampung dan diserahkan ke DPP untuk mendapatkan SK.

    “Insya Allah, jumlah pengurus kali ini lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Nanti ya ada KSB, dan biro-biro. Nanti ada bidang baru yang mengurusi hubungan antarpesantren. Ketua Bidangnya Pak Ma’ruf Syah. Beliau dari NU,” pungkasnya. [tok/beq]

  • Sesalkan Daerahnya Jadi Pelarian Curanmor, Pemkab Bangkalan Janji Benahi Ekonomi

    Sesalkan Daerahnya Jadi Pelarian Curanmor, Pemkab Bangkalan Janji Benahi Ekonomi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyatakan keprihatinan mendalam setelah wilayahnya disebut sebagai tempat pelarian kendaraan hasil pencurian atau curanmor. Wakil Bupati Bangkalan Fauzan Ja’far menyampaikan penyesalan itu dalam Forum Grup Diskusi (FGD) Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan yang digelar Rabu (4/6/2025) di Hall Suara Surabaya.

    “Sebenarnya memang akhir-akhir ini miris ya mendengar melihat kejadian curanmor, yang sangat menyedihkan kami sebenarnya mengapa arahnya Madura khususnya Bangkalan,” ujar Fauzan saat menjadi panelis.

    Fauzan menegaskan bahwa Pemkab Bangkalan tidak tinggal diam atas situasi ini. Ia menyebut berbagai langkah antisipatif telah dilakukan bersama jajaran kepolisian, mulai dari koordinasi intensif hingga razia kendaraan dalam dua bulan terakhir.

    “Banyak tindakan antisipasi yang sudah kami lakukan. Kami selalu koordinasi dengan Kapolres. Akhir-akhir ini, satu dua bulan terakhir, gencar razia,” ucapnya.

    Namun, menurutnya, upaya jangka pendek saja tidak cukup. Ia menilai penyebab utama maraknya curanmor yang terkait dengan Bangkalan adalah persoalan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan struktural dengan membuka lebih banyak lapangan kerja.

    “Perlu kajian mendalam dari sisi kami. Faktor ekonomi mungkin akan jadi trigger kita. Bagaimana kami harus menciptakan lapangan pekerjaan di tengah masyarakat yang tentu secara ekonomi tidak berpikir yang lain,” jelasnya.

    Fauzan juga membuka kemungkinan adanya faktor lain yang turut mendorong keterlibatan warga dalam kejahatan curanmor, seperti masalah keluarga maupun ketergantungan narkoba. Karena itu, ia menilai perlu ada pemetaan menyeluruh agar solusi yang ditawarkan lebih tepat sasaran.

    “Mungkin dari sisi keluarganya yang banyak masalah. Atau karena kebutuhan yang lain misal narkoba dan sebagainya. Mungkin bisa dipetakan aparat keamanan perlu kajian mendalam ini. Sehingga tindakan antisipatif bisa mengarah,” tambahnya.

    Ia mengakui, keberadaan Jembatan Suramadu menjadi tantangan tersendiri karena mempermudah akses antara Surabaya dan Bangkalan, yang kemudian berpotensi dimanfaatkan pelaku curanmor.

    “Ini memang tantangan ke depan. Hari ini Surabaya dan Bangkalan sudah tersambung Suramadu. Tentu memang sangat dekat Surabaya dan Bangkalan,” ungkapnya.

    Meski demikian, Fauzan menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan aparat keamanan untuk membasmi jaringan curanmor lintas wilayah.

    “Menyikapi betul bagaimana ke depan basmi bersama-sama,” tandasnya.

    Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menyebut bahwa pada tahun 2024, sebanyak 80,4 persen kendaraan hasil curanmor dilarikan ke Pulau Madura. Merespons hal ini, pihaknya telah menggelar patroli selama sebulan penuh di 17 Polsek pada Februari 2025 dan merumuskan program razia intensif sejak April.

    Forum Grup Diskusi ini merupakan inisiatif Suara Surabaya Media dan Pemerintah Kota Surabaya untuk menyatukan berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, hingga mantan pelaku dan korban curanmor. Diskusi ini bertujuan menggali akar masalah serta membangun kolaborasi strategis guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dari tindak kejahatan curanmor. [beq]

  • Cegah Curanmor, Pemkot Surabaya Gencarkan Pemasangan Portal dan CCTV di Kampung

    Cegah Curanmor, Pemkot Surabaya Gencarkan Pemasangan Portal dan CCTV di Kampung

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Surabaya terus menggencarkan upaya preventif untuk menekan angka pencurian kendaraan bermotor (curanmor), salah satunya dengan memperluas pemasangan pintu portal dan paket CCTV di sudut-sudut perkampungan.

    Ketua LPMK Tambaksari, Sutowo, menyampaikan hal ini dalam Forum Group Discussion (FGD) “Wawasan Series: Curanmor Meresahkan, Aksi Kita Menentukan” yang digelar di Hall Suara Surabaya, Rabu (4/6/2025). Ia menyebut program pemasangan portal dan CCTV saat ini tengah digalakkan Wali Kota Surabaya.

    “Program Pak Wali Kota itu pemasangan CCTV yang masuk ke dalam gapura dan masuk ke perkampungan itu sudah mulai jalan serta pemasangan portal juga,” ujar Sutowo.

    Ia menekankan pentingnya pemerataan pemasangan portal dan CCTV di setiap kampung, karena para pelaku kejahatan kini semakin lihai mencari celah, termasuk beraksi saat portal sudah dibuka di siang hari.

    “Namanya kejahatan dengan berbagai macam upaya ternyata yang mengambil di wilayah perkampungan ternyata siang hari saat portalnya sudah dibuka,” tambahnya.

    Sutowo juga menduga maraknya curanmor di lingkungan permukiman tak lepas dari keterlibatan pihak yang mengenal wilayah tersebut. “Rata-rata yang mengeksekusi kendaraan bermotor bukan dari kampung sendiri tapi informasinya adalah orang jahat dari wilayah itu,” ungkapnya.

    Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Zaini Achmad, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pemasangan portal, meski masih ada pro dan kontra di masyarakat.

    “Ini koordinasi dengan kepolisian. Tapi tidak mudah, mengkomunikasikan ke masyarakat karena pasti ada pro kontra,” kata Zaini.

    Ia menambahkan bahwa Satpol PP telah memetakan lokasi rawan curanmor, seperti tempat kos, warung, hingga parkiran sekolah. Pemkot juga berencana menertibkan penitipan motor di kos-kosan dan memperkuat pengawasan area parkir sekolah.

    “Termasuk di kos-kosan ada tempat penitipan parkir, ini kita akan tertibkan bekerjasama dengan polisi,” imbuhnya.

    Berdasarkan data Radio Suara Surabaya, sebanyak 529 motor dilaporkan hilang selama Maret hingga Mei 2025. Jika dirata-rata, lima motor hilang setiap hari di wilayah Surabaya Raya—Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Rinciannya, 141 unit hilang pada Maret, dan masing-masing 194 unit pada April dan Mei.

    Malam hari masih menjadi waktu paling rawan, namun tren pencurian di siang hari juga meningkat dari 20 kasus pada Maret menjadi 37 pada Mei. Lokasi paling rawan adalah rumah atau kos (37-39 persen), disusul warung, kafe, dan toko (14,9–17,7 persen). Modus pencurian bervariasi, mulai dari dibawa kabur orang baru kenal, diminta paksa, hingga kelalaian pemilik yang lupa mencabut kunci.

    FGD yang digelar Suara Surabaya Media bersama Pemkot ini menghadirkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, Kasubdit Jatanras Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur, serta Bupati Bangkalan, Kapolres Bangkalan, Koordinator RT/RW, Ketua Karang Taruna, mantan pelaku curanmor, hingga pelaku usaha dan korban pencurian.

    Diskusi ini mendorong sinergi lintas sektor dalam mencegah curanmor, sekaligus mengklarifikasi dugaan wilayah tertentu sebagai jalur pelarian kendaraan curian. Hasilnya akan dirumuskan menjadi aksi nyata dan kolaborasi strategis menuju Surabaya yang lebih aman. [beq]

  • Achmad Hidayat Kritik Tajam Kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP Surabaya: Menyimpang dari AD ART

    Achmad Hidayat Kritik Tajam Kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP Surabaya: Menyimpang dari AD ART

    Surabaya (beritajatim.com) – Suasana internal PDI Perjuangan Kota Surabaya kembali memanas. Salah satu kadernya, Achmad Hidayat, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC PDIP Surabaya, Yordan M. Batara Goa, yang dinilainya menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    “Dalam tanda kutip ini menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Kenapa? Karena pasca pembebastugasan Pak Adi Sutarwijono, justru muncul pemberitaan-pemberitaan negatif yang seharusnya menjadi urusan dapur partai,” ujar Achmad dalam konferensi pers di Kantor DPC PDIP Surabaya, Rabu (4/6/2025).

    Ia mengungkap berbagai insiden internal, mulai dari polemik gaji staf sekretariat hingga pemanggilan kader secara sepihak, yang menurutnya menyalahi semangat gotong royong PDIP. Achmad juga menyoroti tindakan klarifikasi terhadap kader yang berbeda sikap politik sebagai bentuk pelanggaran mekanisme etik partai.

    “Padahal, dalam AD/ART partai yang berhak membentuk komite etik dan Mahkamah Partai itu adalah Dewan Pimpinan Pusat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Achmad menuding bahwa konsolidasi partai di tingkat kota tak berjalan semestinya. Ia bahkan menyebut ada bukti dokumentasi bahwa laporan terhadap kader ke kepolisian justru dimotori oleh badan internal partai sendiri.

    “Contoh kemarin, Saudara Arif Wirawan, Ketua PAC Kecamatan Tambaksari yang dilaporkan ke polisi. Kami sudah tahu siapa yang mengarahkan dan membuat laporan,” ungkapnya.

    Achmad juga mengklaim pernah mendapat ancaman karena menolak mendukung salah satu elite kota. Ia menyebut manuver politik ini sebagai “tsunami politik” yang mengancam soliditas kader PDIP Surabaya.

    “Kami tunduk pada keputusan Ibu Ketua Umum. Tapi kami tidak bisa diam saat ada upaya-upaya yang mengarah pada kriminalisasi sesama kader partai,” tegasnya.

    Di akhir pernyataannya, Achmad mengaku siap bertanggung jawab jika terbukti bersalah, namun ia berharap seluruh polemik ini dapat diselesaikan secara etis dan berdasarkan ideologi perjuangan partai. Ia juga menyatakan hanya akan menyerahkan bukti-bukti kepada Megawati Soekarnoputri dan Mahkamah Kehormatan Partai.

    “Yang paling terakhir, rasanya ingin mati kalau ndak bisa bercerita dengan Bu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya. [asg/beq]

  • APBN Mandek, DPRD Surabaya Dorong Raperda Hunian Layak Libatkan Swasta

    APBN Mandek, DPRD Surabaya Dorong Raperda Hunian Layak Libatkan Swasta

    Surabaya (beritajatim.com) — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Surabaya, Mohammad Saifuddin mengkritisi stagnasi pembangunan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) di Kota Pahlawan.

    Pasalnya, berdasarkan data resmi, pada tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak mengalokasikan anggaran pembangunan rusunawa sama sekali.

    Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan mengingat Surabaya terus mengalami pertumbuhan penduduk dan tekanan urbanisasi, sementara angka backlog (kekurangan hunian) di Indonesia telah menembus 12,7 juta unit menurut data BPS tahun 2023.

    Situasi ini semakin menekan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.

    “Kalau kita hanya mengandalkan APBN, kita tidak akan pernah bisa mengejar kebutuhan hunian layak di Surabaya. Tahun 2025 Kementerian PUPR bahkan tidak punya anggaran untuk bangun satu rusun pun. Lalu kita mau tunggu siapa?” tegas Saifuddin, Rabu (4/6/2025).

    Politisi Demokrat ini menegaskan, stagnasi ini tak bisa dibiarkan dan harus dijawab melalui langkah terobosan di level daerah. Salah satunya adalah lewat inisiatif regulasi yang sedang dirancang dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Hunian Layak.

    “Bukan tidak bisa pakai APBD atau kerja sama swasta. Bisa! Makanya saya inisiasi Raperda ini agar swasta bisa bangun rusun di atas tanah aset pemkot. Tapi mereka harus punya jaminan hukum agar tidak takut ambil risiko,” ujarnya.

    Menurut Saifuddin, selama ini banyak investor swasta enggan menyentuh proyek hunian rakyat karena tidak adanya kepastian hukum soal status lahan, skema pengelolaan, dan kerja sama jangka panjang dengan Pemkot.

    “Investor itu butuh kepastian. Kalau hari ini mereka bangun, besok jangan sampai malah dikriminalisasi karena bangun di atas tanah negara. Nah, Raperda ini akan jadi payung hukumnya,” jelasnya.

    Mantan aktivis PMII ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hunian layak bukan hanya bergantung pada dana, tapi juga pada sinkronisasi antara DPRD, Pemkot, pihak swasta, dan terutama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menyelesaikan aspek legalitas lahan.

    “Yang paling penting adalah kesamaan pola pikir antara Pemkot, DPRD, BPN, dan swasta. Kalau masih ego sektoral, ya rakyat terus yang jadi korban backlog,” tuturnya.

    Saifuddin juga menyinggung pentingnya memperkuat political will untuk benar-benar menyelesaikan persoalan hunian di kota metropolitan seperti Surabaya. Apalagi, banyak aset daerah yang mangkrak tak produktif dan justru bisa dimanfaatkan sebagai lahan pembangunan rusun.

    “Bayangkan kalau lahan-lahan tidur milik pemkot dimanfaatkan maksimal, dibangun rusun vertikal untuk MBR, ditata dengan partisipasi warga, maka Surabaya bisa jadi pionir nasional dalam reformasi hunian rakyat,” tegasnya.

    Pansus Raperda Hunian Layak kini terus mendorong percepatan pembahasan dan menyusun draf final yang akan memberi kepastian hukum bagi semua pihak. Saifuddin memastikan bahwa pihaknya akan melibatkan publik dan kelompok sipil dalam proses ini.

    “Hal ini untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penyusunan regulasi ini,” tandasnya. [ADV/asg]

  • DPRD Gresik Dorong Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    DPRD Gresik Dorong Perusahaan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal

    Gresik (beritajatim.com) – Komisi IV DPRD Gresik mendorong perusahaan-perusahaan di wilayahnya untuk lebih mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Dorongan ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke PT Petro Oxo Nusantara (PON), Rabu (4/6/2025), yang dinilai telah mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan daerah secara baik.

    Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, mengungkapkan bahwa pihaknya mendorong PT PON dan perusahaan lain untuk menggunakan portal tenaga kerja resmi milik Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai sarana perekrutan yang transparan dan berpihak pada masyarakat lokal.

    “Kami mengapresiasi terhadap manajemen PON yang telah melakukan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2022 dengan sangat baik,” ujarnya.

    Zaifudin juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) agar lebih dirasakan masyarakat secara luas di seluruh wilayah Gresik.

    “Kedepan kalau bisa manfaat bantuan CSR bisa dirasakan lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Gresik,” tambahnya.

    Senada dengan itu, Sekretaris Komisi IV, Jumanto, menyebut bahwa PT PON telah memenuhi ketentuan perda, dengan sekitar 62 persen karyawan merupakan warga lokal.

    “Dengan silaturrahmi ini hal perekrutan tenaga kerja akan menjadi lebih baik,” ucapnya.

    Direktur Keuangan PT PON, Muhammad Suryadi, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membuka peluang kerja bagi masyarakat Gresik dengan tetap mengedepankan kualifikasi sesuai standar operasional perusahaan.

    “Kami berkomitmen untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tentunya dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan yang sesuai dengan standar operasional,” tuturnya.

    Saat ini, kata Suryadi, sekitar 60 persen tenaga kerja di PT PON berasal dari warga lokal. Perusahaan tetap akan memprioritaskan warga sekitar apabila membutuhkan tambahan tenaga kerja ke depan, baik untuk posisi skilled maupun non-skilled.

    “Warga sekitar perusahaan tetap menjadi prioritas asal memenuhi kualifikasi serta kebutuhan perusahaan,” pungkasnya. [dny/beq]